Tag: Produk Impor

  • Industri Baja Nasional Berjuang Hadapi Persaingan Tidak Adil Produk China

    Industri Baja Nasional Berjuang Hadapi Persaingan Tidak Adil Produk China

    Ketua Dewan Pengawas Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmy Karim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi industri baja nasional yang sudah lama tertekan. Ia menyampaikan hal ini dalam Musyawarah Nasional (Munas) IISIA di Jakarta.

    Silmy meyakini bahwa pelaku industri baja nasional memiliki potensi untuk memenangkan persaingan melawan produk baja dari China asalkan persaingan berjalan adil. Keyakinan ini didasari oleh pengalaman berat yang telah lama dialami industri baja dalam negeri.

    "Kalau untuk urusan kompetisi bersaing, karena sudah lama sengsara nih industri baja, saya yakin enggak akan kalah, bahkan menang," kata Silmy, Rabu (11/2/2026).

    Ia mendorong pengurus IISIA untuk aktif menyuarakan permasalahan yang dihadapi industri kepada pemerintah agar dapat segera mengambil tindakan penyelamatan.

    Perlindungan Industri Baja di Negara Lain

    Silmy mencontohkan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, dan Rusia dalam melindungi industri baja mereka. Ia menyoroti pentingnya meniru langkah-langkah tersebut untuk melindungi industri baja nasional.

    India, misalnya, menerapkan biaya minimal impor untuk mencegah praktik kecurangan under invoicing dan melindungi industri baja dalam negeri.

    Momentum Dukungan Presiden Prabowo

    IISIA diharapkan dapat memanfaatkan momentum dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat tinggi dalam membangun kemandirian berbagai sektor strategis dalam negeri.

    "Hal ini yang menurut saya mumpung, ya mumpung Presiden punya semangat, punya keberpihakan, suarakan itu," ujar Silmy.

    Praktik Curang Produk Baja China

    Sebagai mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy sangat memahami kesulitan yang dihadapi pelaku industri baja tanah air. Ia mengungkapkan bahwa pelaku industri baja nasional menghadapi persaingan yang tidak adil.

    Menurutnya, produk-produk baja dari China masuk ke Indonesia dengan berbagai cara curang, seperti circumvention untuk menghindari bea masuk, under invoicing (laporan palsu pada faktur), dan tax rebate (pemotongan pajak).

    "Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ujar Silmy.

    Keyakinan akan Kemenangan dalam Persaingan Adil

    Silmy, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakin bahwa jika kompetisi berlangsung adil, pelaku industri baja nasional mampu bersaing dan memenangkan persaingan melawan produk China.

    "Saya yakin Bapak-Ibu kalau bersaing secara sehat nggak akan kalah dengan produk dari China. Tuntutlah itu," ucap Silmy.

    Menepis Anggapan Kebijakan Protektif

    Ia membantah anggapan bahwa kebijakan protektif negara terhadap barang impor akan memanjakan pelaku industri dalam negeri sehingga mereka menjadi malas bersaing. Menurutnya, pandangan tersebut tidak benar.

    Tujuan dari kebijakan proteksi impor adalah untuk menegakkan keadilan dalam perdagangan.

    "Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ungkap Silmy.

    Contoh Praktik Kecurangan Impor Baja

    Berikut adalah beberapa contoh praktik kecurangan impor baja yang merugikan industri dalam negeri:

    Praktik Kecurangan Deskripsi Dampak
    Under Invoicing Pelaporan nilai faktur yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Bea masuk yang dibayarkan lebih rendah, harga jual produk impor menjadi lebih murah dan tidak kompetitif.
    Circumvention Mengubah asal-usul produk untuk menghindari bea masuk atau kuota impor. Produk impor dapat masuk dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa batasan kuota.
    Tax Rebate Mendapatkan pengembalian pajak dari negara asal yang tidak seharusnya. Harga jual produk impor menjadi lebih murah.
  • Kementerian UMKM Godok Aturan Lindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor Murah di E-commerce Jakarta

    Kementerian UMKM Godok Aturan Lindungi UMKM dari Serbuan Produk Impor Murah di E-commerce Jakarta

    Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama kementerian terkait sedang menggodok aturan. Aturan ini bertujuan melindungi UMKM nasional dari serbuan produk impor murah yang membanjiri platform e-commerce.

    Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa lintas kementerian tengah mempersiapkan mekanisme. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan daya saing UMKM.

    “Kami dari kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan, mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing,” ujar Maman di Kementerian Investasi/Hilirisasi dan BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Maman menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus. Instruksi tersebut berfokus pada penyelesaian praktik dagang tidak sehat yang merugikan UMKM.

    Upaya ini masih dalam tahap pembahasan internal. Pembahasan melibatkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.

    “Ini sekarang lagi sedang dalam pembicaraan internal lintas kementerian. Ada Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Keuangan. Pokoknya sekarang, kita lagi bicarakan dengan Kementerian Perdagangan item-item produk barangnya untuk kita jaga,” terang Maman.

    Komunikasi dengan Platform E-commerce

    Terkait maraknya barang impor di toko online, Maman menyatakan telah menjalin komunikasi dengan platform e-commerce.

    “Udah, kita lagi ada proses pembicaraan dengan e-commerce,” jelas ia.

    Pembedaan Produk Lokal dan Impor di E-commerce

    Sebelumnya, Kementerian UMKM telah meminta platform e-commerce, seperti Shopee, menyediakan fitur atau informasi yang jelas. Hal ini untuk membedakan produk lokal dan impor.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan, masyarakat seringkali hanya mempertimbangkan harga saat berbelanja. Mereka tidak terlalu peduli apakah produk tersebut lokal atau impor.

    Untuk itu, Temmy meminta platform e-commerce untuk memisahkan produk lokal dan impor. Pemisahan tersebut dapat dilakukan pada katalog produk.

    “Jadi, terkadang saudara-saudara kita tidak lagi melihat ini produk siapa, tapi yang lihat bagus dan harganya murah yang masuk dalam keranjang. Nah makanya saya lagi mungkin yang pesan saya nanti ke teman-teman Shopee ini tolong pastikan agar bisa dibedakan mana produk impor, mana produk lokal,” ujar Temmy dalam acara Peluncuran Kampus UMKM Online, di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

    Tantangan dan Solusi Perlindungan UMKM

    Banjirnya produk impor murah di e-commerce menimbulkan tantangan serius bagi UMKM lokal. Solusi yang diusulkan antara lain berupa regulasi dan fitur khusus pada platform.

    Tantangan Utama Solusi yang Diusulkan
    Persaingan Harga dengan Produk Impor Murah Regulasi pembatasan impor barang tertentu
    Minimnya Informasi Asal Produk di E-commerce Fitur pembeda produk lokal dan impor di platform
    Persepsi Konsumen Terhadap Harga Murah Edukasi konsumen tentang pentingnya produk lokal
    Kurangnya Daya Saing Produk UMKM Peningkatan kualitas dan standar produk UMKM