Ketua Dewan Pengawas Iron and Steel Industry Association (IISIA), Silmy Karim, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi industri baja nasional yang sudah lama tertekan. Ia menyampaikan hal ini dalam Musyawarah Nasional (Munas) IISIA di Jakarta.
Silmy meyakini bahwa pelaku industri baja nasional memiliki potensi untuk memenangkan persaingan melawan produk baja dari China asalkan persaingan berjalan adil. Keyakinan ini didasari oleh pengalaman berat yang telah lama dialami industri baja dalam negeri.
"Kalau untuk urusan kompetisi bersaing, karena sudah lama sengsara nih industri baja, saya yakin enggak akan kalah, bahkan menang," kata Silmy, Rabu (11/2/2026).
Ia mendorong pengurus IISIA untuk aktif menyuarakan permasalahan yang dihadapi industri kepada pemerintah agar dapat segera mengambil tindakan penyelamatan.
Perlindungan Industri Baja di Negara Lain
Silmy mencontohkan kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, India, dan Rusia dalam melindungi industri baja mereka. Ia menyoroti pentingnya meniru langkah-langkah tersebut untuk melindungi industri baja nasional.
India, misalnya, menerapkan biaya minimal impor untuk mencegah praktik kecurangan under invoicing dan melindungi industri baja dalam negeri.
Momentum Dukungan Presiden Prabowo
IISIA diharapkan dapat memanfaatkan momentum dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat tinggi dalam membangun kemandirian berbagai sektor strategis dalam negeri.
"Hal ini yang menurut saya mumpung, ya mumpung Presiden punya semangat, punya keberpihakan, suarakan itu," ujar Silmy.
Praktik Curang Produk Baja China
Sebagai mantan Direktur Utama PT Krakatau Steel, Silmy sangat memahami kesulitan yang dihadapi pelaku industri baja tanah air. Ia mengungkapkan bahwa pelaku industri baja nasional menghadapi persaingan yang tidak adil.
Menurutnya, produk-produk baja dari China masuk ke Indonesia dengan berbagai cara curang, seperti circumvention untuk menghindari bea masuk, under invoicing (laporan palsu pada faktur), dan tax rebate (pemotongan pajak).
"Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ujar Silmy.
Keyakinan akan Kemenangan dalam Persaingan Adil
Silmy, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakin bahwa jika kompetisi berlangsung adil, pelaku industri baja nasional mampu bersaing dan memenangkan persaingan melawan produk China.
"Saya yakin Bapak-Ibu kalau bersaing secara sehat nggak akan kalah dengan produk dari China. Tuntutlah itu," ucap Silmy.
Menepis Anggapan Kebijakan Protektif
Ia membantah anggapan bahwa kebijakan protektif negara terhadap barang impor akan memanjakan pelaku industri dalam negeri sehingga mereka menjadi malas bersaing. Menurutnya, pandangan tersebut tidak benar.
Tujuan dari kebijakan proteksi impor adalah untuk menegakkan keadilan dalam perdagangan.
"Mereka melakukan under-invoicing, mereka melakukan circumvention, mereka melakukan tax rebate, ya yang tentunya tidak akan bisa membuat bersaing secara sehat," ungkap Silmy.
Contoh Praktik Kecurangan Impor Baja
Berikut adalah beberapa contoh praktik kecurangan impor baja yang merugikan industri dalam negeri:
| Praktik Kecurangan | Deskripsi | Dampak |
|---|---|---|
| Under Invoicing | Pelaporan nilai faktur yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. | Bea masuk yang dibayarkan lebih rendah, harga jual produk impor menjadi lebih murah dan tidak kompetitif. |
| Circumvention | Mengubah asal-usul produk untuk menghindari bea masuk atau kuota impor. | Produk impor dapat masuk dengan tarif yang lebih rendah atau tanpa batasan kuota. |
| Tax Rebate | Mendapatkan pengembalian pajak dari negara asal yang tidak seharusnya. | Harga jual produk impor menjadi lebih murah. |

