Tag: Produktivitas ASN

  • Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah Terapkan WFA Jelang dan Setelah Lebaran, DPR Ingatkan Potensi Risiko

    Pemerintah akan menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini menuai beragam respons, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai penerapan WFA perlu kajian mendalam. Ia menyebut WFA memiliki dua sisi, yaitu keuntungan dan kerugian.

    "Penerapan WFA itu seperti pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan sebaliknya juga dapat merugikan," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Deddy menjelaskan bahwa WFA berpotensi meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada beberapa sektor. Ini terutama untuk pekerjaan yang tidak memerlukan tatap muka langsung.

    Selain itu, WFA juga bisa memberikan dampak positif bagi kondisi kejiwaan pegawai. Mereka terhindar dari kemacetan dan memiliki waktu lebih banyak untuk keluarga.

    "Di beberapa sektor atau jenis pekerjaan bisa meningkatkan produktivitas, baik untuk kejiwaan karena terhindar dari macet dan atau ada waktu untuk keluarga dan bahkan bisa membantu mendorong konsumsi serta ekonomi riil," ujarnya.

    Namun, Deddy juga menyoroti potensi negatif WFA. Kebijakan ini bisa disalahartikan oleh sebagian pegawai sebagai hari libur tambahan, bukan sebagai bentuk fleksibilitas kerja.

    Deddy meminta pemerintah tidak mengatur WFA secara serampangan. Pemerintah juga harus memikirkan keadilan bagi ASN yang tidak bisa menikmati kebijakan tersebut.

    "Menurut saya penerapan WFA harus dikaji secara mendalam dari seluruh aspek dan tidak diterapkan secara serampangan. Juga harus dipikirkan bagaimana keadilan bagi yang tidak bisa menikmati WFA. Perlu dirumuskan sanksi terhadap ASN yang saat WFA justru sama sekali tidak bekerja alias menganggap sebagai libur tambahan. Kalau memang maksudnya libur tambahan, katakan saja memang libur agar publik memahami dan bisa memikirkan dampaknya terhadap mereka," ujarnya.

    WFA bukan alasan untuk mengurangi produktivitas kerja ASN. Hal ini ditegaskan oleh Kapoksi Komisi II DPR Fraksi NasDem, Ujang Bey.

    "Bagi ASN kelenturan kerja ini (fleksibilitas) jangan diartikan sebagai kerja 'leha-leha', melainkan bekerja di luar tempat kerja tanpa mengurangi produktivitas kerja layaknya berkerja di kantor," ujar Ujang.

    Ujang mengingatkan bahwa WFA adalah kelonggaran. Namun, ASN tetap harus memiliki target kerja yang jelas dan terukur.

    "Pada intinya kita menyambut positif, tetapi untuk pekerjaan layanan yang membutuhkan bertatap muka langsung dengan masyarakat perlu diatur juga dengan baik jangan sampai satu sama lain menganggu produktivitas," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait kebijakan WFA jelang dan setelah Idul Fitri:

    Aspek Kebijakan WFA Detail
    Periode Penerapan 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret
    Target Pelaksana ASN dan Pekerja Swasta
    Tujuan Utama Memudahkan mobilitas masyarakat selama mudik lebaran
    Jenis Kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement

    Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menjelaskan bahwa kebijakan WFA ini bukan libur. Ini adalah bentuk pengaturan kerja fleksibel.

    "Pemerintah menerapkan skema kerja Work From Anywhere, bukan libur ya, ini clear Work From Anywhere atau Flexible Working Arrangement. Itu tanggalnya 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Airlangga menegaskan bahwa upaya ini bertujuan mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Fleksibilitas ini diberikan baik untuk ASN maupun pekerja swasta.

    "Memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur hari besar keagamaan Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja khusus untuk ASN dan juga untuk pekerja swasta," jelas dia.