Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka berkunjung ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) guna membahas pentingnya data tunggal yang akurat. Data ini krusial agar bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan dapat berdampak nyata dalam mengentaskan kemiskinan.
Kedatangan Rieke disambut langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyatakan pertemuan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan data nasional semakin akurat ke depannya.
"Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, dikutip dari siaran pers, Selasa (10/2/2026).
Gus Ipul menyampaikan terima kasih atas kepedulian Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil rakyat. Rieke dinilai aktif dalam memberikan pandangan mengenai pentingnya penguatan Satu Data Indonesia.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini menjadi acuan seluruh program pemerintah. Proses verifikasi dan validasi data kini dimulai dari tingkat desa.
"Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat," kata Gus Ipul.
Tantangan Pemutakhiran Data
Meski demikian, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait pemutakhiran data. Data bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran berkala serta partisipasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci data akurat.
Intervensi pemerintah, khususnya dalam penyaluran bansos dan program pemberdayaan Kemensos, akan lebih berdampak jika datanya tepat sasaran.
Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam pemutakhiran data:
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Sifat Data | Dinamis (berubah seiring waktu) |
| Kunci Akurasi | Pemutakhiran berkala & partisipasi masyarakat/pemerintah |
| Tujuan | Intervensi pemerintah lebih berdampak |
| Dampak Bansos | Efektif meningkatkan kesejahteraan sosial |
"Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.
Ke depan, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi perubahan data secara bersama-sama. Sosialisasi ini melibatkan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen untuk menghindari kebingungan di masyarakat.
"Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua," kata Gus Ipul.
Kebijakan Berbasis Data
Rieke menambahkan, pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang kerap terabaikan. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan adalah basis utama kebijakan pembangunan.
Rieke menekankan bahwa kebijakan berbasis data adalah kunci implementasi Pasal 33 UUD 1945, terutama di bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai sektor utama.
Menurutnya, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentum sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan data yang akurat sebagai arus utama seluruh kebijakan pemerintah.
"Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo," kata Rieke Diah Pitaloka.
