Tag: Program Pemerintah

  • Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto Gelar Rapat Terbatas Bahas Progres Kampung Nelayan Merah Putih di Istana Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa menteri, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Menteri Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dalam rapat tersebut.

    Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dilaporkan telah mencapai hampir separuh dari target yang ditetapkan. Trenggono mengungkapkan bahwa tahap pertama telah merampungkan 65 titik.

    “Soal Kampung Nelayan Merah Putih. Itu di antaranya,” kata Trenggono usai rapat terbatas (ratas) di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Trenggono menambahkan bahwa progres pembangunan telah mencapai 50 persen dari tahap pertama. Dia berharap proyek ini dapat segera diselesaikan.

    “Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di…,” ujar Trenggono.

    “65 titik,” tambahnya.

    Integrasi Program Pemerintah

    Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, turut membenarkan bahwa rapat tersebut fokus pada pembahasan kampung nelayan. BP Taskin bertugas merangkai sejumlah program pemerintah dengan proyek Kampung Nelayan Merah Putih.

    Budiman menjelaskan lembaganya merangkai beberapa program pemerintah dengan proyek kampung nelayan. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem terpadu.

    “Tentang kampung-kampung nelayan, terutama kampung-kampung nelayan industri perikanan untuk rakyat. Nah, Kampung Nelayan Merah Putih, koperasi, dan tadi kami juga menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau; dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem. Tadi kami sampaikan kepada beliau dan beliau menerima laporan,” sebut Budiman.

    Dalam rapat terbatas tersebut, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan serta BP Taskin yang sempat menyampaikan laporan. Keterbatasan waktu menjadi kendala bagi kementerian lain untuk ikut berbicara.

    “Tadi ada beberapa kementerian, namun waktu terbatas, jadi tidak bisa lebih banyak lagi bicara. Cuma cukup dua tadi, dari Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan dan BP Taskin saja sementara tadi itu,” imbuhnya.

    Berikut adalah tabel ringkasan progres dan fokus pembahasan rapat:

    Aspek Detail
    Topik Rapat Progres Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
    Target Progres Hampir separuh (50%) dari tahap 1
    Jumlah Titik Tahap 1 65 titik
    Kementerian Terlibat KKP, BP Taskin
    Tujuan BP Taskin Merangkai program strategis pemerintah (makan bergizi gratis, perumahan) dengan kampung nelayan
  • Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwarnas Pramuka Buwas Minta Kader Jatim Kawal Asta Cita Prabowo dan Swasembada Pangan

    Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso (Buwas), menekankan pentingnya peran kader Pramuka Jawa Timur dalam mengawal program prioritas pemerintah. Penekanan tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Kwarda Pramuka Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/2/2026).

    Buwas secara khusus meminta seluruh kader Pramuka Jatim untuk mengawal delapan poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, keterlibatan aktif dalam menyukseskan program swasembada pangan juga menjadi sorotan utama.

    “Saya titip ke seluruh kader Pramuka Jatim, kawal 8 Asta Cita Presiden Prabowo dan ikut serta sukseskan program swasembada pangan,” kata Buwas, Rabu (11/2/2026).

    Buwas menegaskan bahwa Pramuka memiliki komitmen kuat dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dukungan ini mencakup beragam sektor, mulai dari pendidikan hingga upaya pencapaian swasembada pangan nasional.

    Salah satu langkah konkret yang diusung adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian. Ini bertujuan menciptakan lebih banyak petani milenial yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi.

    Buwas berharap kader Pramuka dapat menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Edukasi ini menyoroti bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki potensi besar dan menjanjikan di masa depan.

    “Dan kalau kita kelola dengan baik, dengan kita mengikuti teknologi dengan cara bertani yang benar, itu kita akan menghasilkan suatu yang bernilai,” ujarnya.

    Menurut Buwas, isu pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan suatu negara. Kemandirian pangan, melalui produksi dalam negeri yang mencukupi, akan mengurangi ketergantungan impor.

    “Jadi kita tidak tergantung dengan negara lain. Karena Indonesia ini kan jumlah penduduknya banyak ya, dan kita negara agraris punya tanah subur. Nah, pertaniannya harus ditingkatkan, dikembangkan,” imbuhnya.

    Sinergi Pramuka Jatim dalam Pangan dan Energi

    Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim, Arum Sabil, menyatakan komitmen Pramuka Jatim terhadap kegiatan Pramuka produktif. Dua sektor utama yang menjadi fokus adalah pangan dan energi baru terbarukan.

    Pramuka Jatim terus bersinergi untuk mengoptimalkan program-program tersebut. Fokus utama tetap pada bidang pangan, yang mencakup pertanian, peternakan, dan perkebunan.

    “Jadi kita terus bersinergi melanjutkan program itu untuk lebih bisa menghasilkan yang optimal, terutama di bidang pangan, apakah itu pertanian, peternakan, dan perkebunan,” katanya.

    Terkait pertanian, Arum Sabil menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak. Sinergi ini diperlukan agar para petani dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dan efektif.

    Pentingnya Kolaborasi di Sektor Pertanian

    Pertanian tidak hanya melibatkan petani yang menggarap lahan. Sektor ini juga mencakup banyak pihak yang bergerak di berbagai aspek, seperti akademisi dan praktisi.

    Aspek Kolaborasi Peran dan Keterlibatan
    Pendidikan Tinggi Ilmuwan tanah, ahli hama, spesialis industri pertanian
    Pendampingan Memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada petani
    Integrasi Lahan Pemanfaatan kebun atau lahan pribadi secara terpadu
    Pengembangan SDM Peningkatan skill dan pengetahuan di dunia pertanian

    Arum menjelaskan bahwa kehadiran para ahli dengan keahlian dan ilmu akademis sangat dibutuhkan. Mereka dapat bersinergi untuk mengembangkan sektor pertanian secara menyeluruh.

    “Ada sekolah tinggi tentang urusan masalah tanah, hama dan penyakit, industri pertanian. Jadi mereka bagian dari dunia pertanian. Nah, mereka dihadirkan dengan skill-skill yang dimiliki dengan ilmu akademisinya untuk bersinergi,” jelasnya.

    Bagi mereka yang memiliki kebun atau lahan sendiri, integrasi menjadi kunci. Bagi yang tidak, mereka dapat menjadi bagian dari dunia pertanian sebagai pendamping, edukator, atau pihak yang hadir di tengah masyarakat pertanian.

    “Sehingga, bagi mereka punya kebun, atau punya lahan sendiri maka mereka terintegrasi. Jika tidak, maka mereka bagian dari dunia pertanian. Mulai menjadi pendamping, memberikan edukasi, hadir di tengah-tengah dunia pertanian,” tandasnya.

  • Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas program cek kesehatan gratis (CKG) tahun ini. Program tersebut kini menyasar lingkungan kerja, dimulai dari Markas Besar (Mabes) TNI hari ini.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengungkapkan rencana perluasan tersebut di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    “Kita ingin tempat-tempat kerja gitu, teman-teman kementerian, tempat-tempat kerja swasta pun juga membuat apa tempat-tempat CKG ini gitu ya. Jadi memang perluasannya seperti itu,” kata Murti Utami, Rabu (11/2/2026).

    “Nah makanya hari ini dimulai dengan teman-teman dari TNI,” sambungnya.

    Layanan CKG di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, telah berlangsung sejak pagi. Sejumlah anggota TNI tampak mengikuti pemeriksaan kesehatan.

    Salah satu peserta, Peltu Rum/W Siti Rina Maryani, membagikan pengalamannya. Ia menyebut proses pemeriksaan berjalan lancar.

    “Alhamdulillah kita hari ini lumayan lancar ya. Dari pertama pendaftaran kita mengisi aplikasi Satu Sehat, di situ kita melaksanakan screening. Screening mulai dari riwayat kesehatan keluarga, kemudian kesehatan kita,” ujar Rina.

    Setelah skrining, Rina menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi. Dilanjutkan dengan pengambilan darah, pemeriksaan mata, hingga pemeriksaan gigi.

    Rina juga sempat diperiksa oleh dokter karena keluhan batuk-batuk. Dokter langsung memberikan resep obat kepadanya.

    “Kebetulan ya tadi saya emang lagi batuk ya, jadi langsung ditindaklanjuti sama dokter. Di situ ditanya batuk hari ke berapa gitu kan. Jadi langsung kita langsung dapat follow up dikasih resep, nanti setelah ini kita bisa ambil resep,” sebutnya.

    Harapan Peserta Terhadap Program CKG

    Menurut Rina, pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan sudah cukup baik. Namun, ia berharap layanan CKG dapat dilengkapi untuk menunjang pekerjaan anggota TNI.

    “Jadi kita kan kalau di tentara itu di TNI kita ada sesuai kategori usia ya, jadi kategori 1, 2, dan 3. Jadi misalkan kita kategori usia 45 tahun ke atas itu ada tambahan misalkan treadmill, terus ada pemeriksaan mata yang lebih kompleks, terus untuk apa pemeriksaan untuk kewanitaan itu ada tambahan pap smear. Itu mungkin biar lebih kita pun lebih bisa mengetahui ya deteksi dini untuk kesehatan kita,” tuturnya.

    Berikut adalah perbandingan target sasaran program CKG:

    Tahun Lokasi Program Target Sasaran
    2025 10.300 Puskesmas 70 Juta Masyarakat
    2026 Lingkungan Kerja (Kementerian, Swasta, TNI/Polri) 130 Juta Penduduk

    Sebagai informasi, CKG merupakan program inisiasi Presiden Prabowo yang dijalankan Kemenkes. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 70 juta masyarakat melalui 10.300 puskesmas.

    Pada 2026, lokasi CKG diperluas ke lingkungan kerja seperti kementerian, swasta, hingga institusi TNI/Polri. Target sasaran diperkirakan mencapai 130 juta penduduk.

  • DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja dengan instansi terkait. Rapat ini membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Selasa (10/2/2026). Pembentukan KDKMP di Karangasem masih menghadapi kendala, terutama ketersediaan lahan dan regulasi penganggaran.

    Dari 78 desa dan kelurahan di Karangasem, baru lima KDKMP yang beroperasi. Sisanya baru sebatas memiliki badan hukum.

    Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menjelaskan tujuan rapat kerja adalah memantau perkembangan pembentukan KDKMP. Program makan bergizi gratis (MBG) harus berjalan beriringan dengan KDKMP berdasarkan instruksi pusat.

    “Pembentukan KDKMP juga harus diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Bumdes yang sudah terbentuk. Keduanya harus saling menguatkan,” kata Suastika.

    Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Karangasem telah melakukan langkah percepatan pembentukan KDKMP. Langkah ini melibatkan beberapa pihak terkait.

    Kepala Diskoperindag Karangasem, I Gede Loka Santika, menyatakan pihaknya juga telah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis. Semua desa kini memiliki badan hukum dan terdaftar di notaris untuk mendirikan KDKMP.

    “Tapi dari 78 desa/kelurahan baru 5 desa yang telah mengoperasikan KDKMP yaitu Desa Besakih, Bebandem, Nyuhtebel, Sengkidu, dan Tenganan,” ujar Loka Santika.

    Kendala Lahan dan Regulasi

    Pembentukan KDKMP memerlukan lahan seluas 10 are. Lahan ini dapat memanfaatkan aset pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, dengan skema pinjam pakai.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Karangasem, I Made Agus Budiyasa, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak mudah. Hal ini harus melalui rapat koordinasi dan mempertimbangkan status serta tata ruang.

    “Beberapa desa bahkan belum mencapai kesepakatan terkait penggunaan lahan tersebut,” ucap Budiyasa.

    Ketua Forum Perbekel Kabupaten Karangasem, I Gede Partadana, mengungkapkan kendala utama adalah masalah lahan dan regulasi penggunaan dana desa untuk koperasi. Banyak desa kesulitan mencari lahan seluas 10 are.

    “Sebenarnya kami sangat semangat dan serius mencari lahan, tapi terkendala syarat luas dan aturan pemanfaatan aset. Apalagi hingga saat ini, belum ada pedoman yang jelas terkait penggunaan dana desa,” ucap Partadana.

    Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak berwenang segera menerbitkan regulasi dan dukungan lain. Tanpa kepastian regulasi, proses pembentukan dan penguatan KDKMP dikhawatirkan berjalan lambat.

    Progres Pembentukan KDKMP di Karangasem

    Total Desa/Kelurahan KDKMP Beroperasi KDKMP Berbadan Hukum
    78 5 73
  • Kemenkes Perkuat Program Cek Kesehatan Gratis di RSUP Dr Kariadi Semarang

    Kemenkes Perkuat Program Cek Kesehatan Gratis di RSUP Dr Kariadi Semarang

    Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) terhadap 70 juta orang. Banyak dari mereka yang kelihatannya sehat namun mengalami masalah kesehatan serius.

    Program CKG akan diperkuat pada tahun 2026. Pemerintah memastikan peserta yang terdeteksi tidak sehat dapat memperoleh pengobatan secara gratis. Hal ini disampaikan Menkes Budi di RSUP Dr Kariadi, Kota Semarang.

    Menkes Budi menyebut tahun sebelumnya fokus CKG masih pada jumlah masyarakat yang diperiksa. Namun tahun ini, jika hasil cek menunjukkan kondisi tidak sehat, peserta akan diobati.

    "Tahun sebelumnya hanya jumlahnya saja yang dicek berapa banyak. Tapi tahun ini yang kita ingin kita pastikan sesudah dicek kalau tidak sehat harus diobati. Dan sama seperti ceknya gratis, obatnya juga gratis," kata Budi di RSUP Dr Kariadi, Selasa (10/2/2026).

    Pemeriksaan kesehatan idealnya dilakukan minimal sekali dalam setahun. Menkes Budi menekankan, semakin rutin seseorang menjalani cek kesehatan, semakin besar peluang hidup lebih panjang dan sehat.

    "Makin sering dicek, makin lama cek kesehatan gratis jalan terus, pasti usianya makin panjang. Yang dicek 10-15 kali pasti panjang (umurnya)," ungkapnya.

    Perluasan Layanan CKG

    Pelaksanaan CKG kini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Pemerintah memperluas layanan pemeriksaan ke sekolah dan tempat kerja. Hal ini menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat.

    "Kalau buat anak-anak waktu di sekolah bisa 5-6 jam sekolah, kita cek kesehatannya di sekolah," jelasnya.

    Menkes Budi juga mengungkap hasil Cek Kesehatan Gratis tahun lalu. Masalah kesehatan paling banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa, terutama terkait indeks massa tubuh dan obesitas sentral.

    Temuan Masalah Kesehatan

    Hasil pemeriksaan menunjukkan banyak orang sehat secara penampilan namun memiliki masalah kesehatan tersembunyi. Kondisi ini sering diabaikan padahal berisiko penyakit serius.

    Masalah Kesehatan Kelompok Usia Dominan Risiko Penyakit Serius
    Indeks Massa Tubuh (BMI) di atas normal, Obesitas Sentral Dewasa Stroke, Jantung, Gagal Ginjal
    Tekanan Darah Tinggi Dewasa Stroke, Jantung, Gagal Ginjal
    Gula Darah Tinggi Dewasa Stroke, Jantung, Gagal Ginjal
    Masalah Gigi Anak-anak & Dewasa Infeksi, Komplikasi Kesehatan Lain

    "Yang paling banyak itu BMI (indeks massa tubuh) di atas normal. Banyak yang kelihatannya sehat, tapi tekanan darah dan gula darahnya tinggi," ungkapnya.

    Kondisi tersebut sering diabaikan masyarakat. Padahal berisiko menimbulkan penyakit serius seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal. Masalah kesehatan gigi juga menjadi temuan terbanyak kedua.

    "Itu harus saya awasi karena masalah nomor dua gigi. Jadi 3 bulan sekali bersih-bersih gigi. Walaupun kadang-kadang lebih susah. Lebih sedikit dokter giginya. Karena jadi dokter gigi biasanya itu anak-anak orang kaya. Jadi kan sedikit orang kaya," tuturnya.

    Penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian adalah stroke dan penyakit jantung. Oleh karena itu, Menkes Budi menekankan pentingnya pemeriksaan rutin tekanan darah, gula darah, dan lemak darah setiap tahun.

    "Setiap tahun itu harus dicek. Gula darah, tekanan darah harus 120/80. Kalau di atas itu minum obat," kata Budi.

  • BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

    BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berencana melatih seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyelia halal. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi program MBG.

    Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2026).

    Haikal Hassan menegaskan bahwa akselerasi sertifikasi halal SPPG adalah program yang wajib dijalankan. Hal ini seiring dengan sambutan Presiden terkait program MBG.

    "Yang terakhir, menjawab pertanyaan bapak tadi, akselerasi sertifikasi halal SPPG. Ini program yang kudu, yang mesti dan wajib kita jalankan seiring dengan menyambut Presiden tentang MBG," ucap Haikal Hassan, Jumat (9/2/2026).

    Metode percepatan yang diusung adalah dengan menjadikan semua kepala dapur sebagai penyelia halal. Menurutnya, ini adalah cara paling efektif untuk menjamin kehalalan menu MBG.

    "Caranya begini Pak, percepatan yang kami lakukan adalah semua kepala dapur menjadi penyelia halal," sambungnya.

    Kepala SPPG akan mendapatkan pelatihan khusus. Tujuannya agar mereka memahami standar produk halal.

    "Ini paling cepat, Pak. Jadi kepala dapur kita training untuk menjadi penyelia halal. Jadi dia tahu, dia bisa evaluasi, dia bisa lihat minyaknya, dia bisa lihat bahan bakunya, dia bisa lihat kecapnya, dia bisa lihat semua itu," ujarnya.

    Peran Kepala SPPG sebagai Perpanjangan Tangan BPJPH

    Haikal Hassan menjelaskan bahwa kepala SPPG akan menjadi perpanjangan tangan BPJPH. Mereka bertugas memastikan seluruh bahan dan proses pengolahan memenuhi standar halal.

    Jika ditemukan adanya pelanggaran standar, kepala SPPG memiliki wewenang untuk mengambil tindakan langsung. BPJPH juga akan melakukan pemeriksaan acak di seluruh dapur MBG.

    "Mereka adalah perpanjangan tangan kita. Apabila ada hal yang tidak memenuhi standar mereka bisa mengambil tindakan langsung, dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG," sebutnya.

    Hingga saat ini, BPJPH telah melatih 3.168 kepala SPPG sebagai penyelia halal. Jumlah ini masih jauh dari target awal yang ditetapkan.

    Deskripsi Jumlah
    Penyelia Halal Terlatih 3.168
    Target Dapur MBG 20.000
    Target Penyelia Halal 20.000

    "Nah sampai saat ini kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target karena ada 20 ribu nanti dapur, ya 20 ribu penyelia halal," imbuh Haikal Hassan.

  • BGN Jakarta Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis: 475 SPPG Beroperasi Mei Ditargetkan Tuntas

    BGN Jakarta Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis: 475 SPPG Beroperasi Mei Ditargetkan Tuntas

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta menunjukkan percepatan luar biasa. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan 475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini sudah beroperasi.

    Dari target 804 SPPG yang harus dibangun, sebanyak 60% telah aktif. Seluruh SPPG ditargetkan tuntas operasional pada Mei 2026 mendatang.

    “Dari awalnya target 804 SPPG yang harus dibangun, sekarang sudah operasional ada 475 SPPG, sekitar 60% dari target. Yang dalam proses persiapan itu berjumlah 566, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan cepat selesai,” kata Dadan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Dadan menyebut percepatan di Jakarta terjadi dalam dua bulan terakhir. Sebelumnya, Jakarta sempat tertinggal dibanding daerah lain.

    Tingginya biaya properti seperti sewa lahan dan gedung menjadi kendala awal. Hal itu membuat banyak pihak ragu berkontribusi.

    “Pada awalnya banyak pihak yang ingin berkontribusi agak ragu-ragu masuk di Jakarta karena ada kemahalan di properti. Tapi dengan semakin maraknya pemberitaan dan pemahaman soal program makan bergizi, kendala itu hilang,” ujarnya.

    Dadan menambahkan, “Dalam dua bulan terakhir, terjadi lonjakan yang luar biasa.”

    Target Pelayanan Penuh dan Dukungan Logistik

    BGN menargetkan seluruh penerima manfaat MBG di Jakarta terlayani penuh Mei mendatang. Infrastruktur dan akses logistik di Jakarta mendukung percepatan itu.

    Berikut adalah tabel progres operasional SPPG di Jakarta:

    Deskripsi Jumlah Persentase
    Target SPPG 804 100%
    SPPG Beroperasi 475 60%
    SPPG Proses Persiapan 566 70% (dari target yang akan datang)

    Kolaborasi BGN dan Pemprov DKI Perkuat Rantai Pasok Pangan

    Nota kesepahaman antara BGN dan Pemprov DKI memperkuat kolaborasi. BUMD dilibatkan menjamin rantai pasok pangan program MBG.

    Ini mencakup pembiayaan dan distribusi bahan pangan. Isu rantai pasok krusial seiring bertambahnya SPPG yang beroperasi.

    “Salah satu poin kesepahaman adalah bagaimana BUMD Jakarta, termasuk dari sisi pembiayaan, dapat terus menjamin pemenuhan rantai pasok untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis dan juga secara umum untuk masyarakat Jakarta,” jelas Dadan.

    Jaminan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Fitri

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kerja sama dengan BUMD tidak akan memicu kelangkaan. Lonjakan harga pangan di pasaran, termasuk menjelang Idul Fitri, juga dihindari.

    “Kami meyakini tidak akan membuat kelangkaan di lapangan karena BUMD di Jakarta sudah punya pengalaman panjang,” kata Pramono.

    “Jumlah konsumsi juga tidak mengalami kenaikan yang banyak. Jadi tidak akan menimbulkan kekhawatiran mengenai kelangkaan, harga naik, inflasi tidak terkontrol,” tambahnya.