Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota perlawanan atau eksepsi empat terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset PTPN I Regional I. Aset senilai Rp 263 miliar tersebut dialihkan ke Citraland.
Dengan penolakan ini, agenda persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Keempat terdakwa adalah mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Sumut, Askani; eks Direktur Utama PTPN II, Irwan Perangin-angin; Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subakti; dan eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Abdul Rahim Lubis.
"Mengadili, menyatakan nota perlawanan para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan persidangan sampai dengan putusan akhir," ujar Ketua Majelis Hakim M Kasim di PN Medan, Senin (9/2/2026).
Tim penasihat hukum terdakwa menyatakan menghormati putusan hakim tersebut. Mereka berjanji akan memberikan tanggapan pada agenda pemeriksaan saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) pada sidang lanjutan, Jumat 13 Februari 2026 mendatang.
Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), keempat terdakwa diduga secara bersama-sama mengalihkan aset negara milik PTPN I Regional I. Pengalihan ini disebut untuk kepentingan bisnis properti perumahan Citraland.
Akibat perbuatan ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 263,4 miliar. Dugaan korupsi ini melibatkan dua terdakwa dari unsur BPN yang disebut memuluskan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).
Sertifikat HGB diterbitkan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II tanpa memenuhi kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara. Ini sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.
Alih-alih mengembalikan lahan menjadi aset negara, lahan tersebut justru dikembangkan dan diperjualbelikan kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Jaksa menilai rangkaian tindakan ini sebagai upaya sistematis menghilangkan aset negara.
Peran Para Terdakwa
Irwan Perangin-angin dan Iman Subakti disebut aktif mengajukan perubahan status lahan. Dari HGU menjadi HGB secara bertahap sepanjang 2022-2023.
Perubahan status lahan ini membuka jalan bagi pemasaran perumahan Citraland di kawasan Helvetia, Sampali, hingga Tanjung Morawa. Dari total lahan seluas 8.077 hektare yang dikerjasamakan PT Nusa Dua Propertindo dengan PT Ciputra Land melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), sekitar 93 hektare telah berstatus HGB dan dipasarkan kepada masyarakat.
| Terdakwa | Jabatan | Peran |
|---|---|---|
| Askani | Eks Kepala Kanwil BPN Sumut | Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan |
| Irwan Perangin-angin | Eks Dirut PTPN II | Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB |
| Iman Subakti | Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) | Aktif mengajukan perubahan status lahan HGU ke HGB |
| Abdul Rahim Lubis | Eks Kepala Kantor BPN Deli Serdang | Diduga memuluskan penerbitan HGB tanpa kewajiban penyerahan lahan |
Para terdakwa dijerat dengan dakwaan berlapis. Ini termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Alternatif kedua, mereka melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor juncto ketentuan dalam UU KUHP baru.
