Tag: Publisher Rights

  • Publisher Rights Indonesia Tetap Berlaku Pasca ART dengan AS

    Publisher Rights Indonesia Tetap Berlaku Pasca ART dengan AS

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria memastikan bahwa Publisher Rights di Indonesia tetap berlaku. Hal ini ditegaskan menyusul penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026.

    Menurut Nezar Patria, kesepakatan ART merupakan bagian dari upaya menjaga daya saing ekonomi, termasuk sektor digital. Kebijakan ini tidak menghilangkan kewajiban platform digital untuk mendukung ekosistem pers nasional.

    "Penting ditegaskan, ketentuan tersebut tidak menghapus, menunda, maupun membatalkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights)," ujar Nezar kepada detikINET, Selasa (24/2/2026).

    Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tetap berkekuatan hukum sebagai kebijakan nasional. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, sekaligus memastikan keberlanjutan industri jurnalisme.

    Nezar menjelaskan Section 3 ART mengatur layanan digital menekankan prinsip kepastian usaha dan non-discriminatory treatment dalam perdagangan digital global. Negara tidak mewajibkan platform digital Amerika Serikat memberikan dukungan kepada perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, atau berbagi data pengguna.

    Pemerintah memastikan perlindungan terhadap pers nasional tetap menjadi prioritas utama.

    "Peraturan Presiden tersebut tetap berlaku dan berkekuatan hukum sebagai kebijakan nasional untuk memastikan keseimbangan relasi platform digital dengan pers, serta menjaga keberlanjutan jurnalisme sebagai tata kelola demokrasi di Indonesia. Yang mungkin berubah adalah pendekatan implementasi teknisnya agar selaras dengan kesepakatan tersebut," jelasnya.

    Pemerintah akan memperkuat implementasi Publisher Rights melalui berbagai instrumen tata kelola. Ini termasuk pedoman negosiasi yang transparan dan mekanisme penyelesaian sengketa antara platform digital dan perusahaan pers.

    "Kementerian memastikan bahwa ketentuan-ketentuan utama dalam Peraturan Presiden tersebut tetap berlaku dan menjadi dasar perlindungan bagi pers Indonesia," kata Nezar.

    Hal ini mencakup pengakuan jurnalisme berkualitas sebagai kepentingan publik. Selain itu, termasuk kewajiban platform menjalankan distribusi konten berita secara adil dan transparan, pengaturan kemitraan antara platform dan perusahaan pers, serta mekanisme fasilitasi, mediasi, dan pengawasan hubungan platform digital dengan Pers.

    Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik platform digital. Tujuannya adalah memastikan hubungan yang lebih adil dengan perusahaan pers.

    Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Komite Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB). Tujuannya menyiapkan langkah perlindungan struktural bagi industri pers nasional.

    Langkah ini mencakup dukungan transformasi bisnis media, penguatan kapasitas teknologi newsroom, hingga kajian instrumen pendanaan untuk jurnalisme kepentingan publik.

    Pemerintah tetap berkomitmen menjaga posisi tawar perusahaan pers di tengah dinamika ekonomi digital global.

    "Kementerian Komdigi menegaskan bahwa posisi tawar perusahaan pers tidak akan dilemahkan. Negara akan hadir sebagai fasilitator aktif melalui kerangka mediasi, transparansi pelaporan kemitraan, serta standar tata kelola platform yang mendorong hubungan yang lebih setara antara platform digital dan perusahaan pers," pungkas dia.