Pemerintah tengah gencar menekan arus dana keluar atau cash outflow dari aktivitas haji dan umrah. Dana yang berputar dari kegiatan ini mencapai Rp40 triliun setiap tahunnya, dengan 80% di antaranya merupakan cash outflow.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan upaya ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah strategis ini juga dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dahnil mengungkapkan komitmen serius dari Menko Airlangga Hartarto untuk mengkoordinasi sektor-sektor lain, khususnya terkait ekonomi haji. Ia menekankan pentingnya mengurangi cash outflow yang sangat besar dari perputaran dana haji dan umrah.
"Pak Airlangga tadi menyampaikan komitmen beliau untuk mengkoordinir sektor-sektor lain, terutama terkait dengan ekonomi haji. Perputaran di perhajian itu setiap tahunnya Rp 40 triliunan, jumlahnya itu 80% cash outflow. Nah itulah perintah presiden harus dikurangi cash outflow-nya," ungkap Dahnil usai menemui Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Pemanfaatan QRIS Tekan Arus Dana
Salah satu strategi utama untuk menekan cash outflow adalah melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Arab Saudi. Dahnil berharap penggunaan QRIS dapat secara signifikan mengurangi jumlah dana yang keluar.
"Jadi kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya, Itu akan mengurangi cash outflow. Kita berharap sih misalnya 50%-50% lah ya. Jadi yang cash outflow itu 50%, cash inflownya bisa 50%," jelasnya.
Jumlah Jemaah dan Wisatawan
Setiap tahun, sebanyak 3 juta warga negara Indonesia melakukan perjalanan haji dan umrah. Namun, jumlah wisatawan dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia masih sangat minim, hanya sekitar 33 ribu orang per tahun.
| Deskripsi | Jumlah Per Tahun |
|---|---|
| Jemaah Haji dan Umrah Indonesia | 3 Juta Orang |
| Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia | 33 Ribu Orang |
Pemerintah berencana mendorong pelaku travel umrah dan haji untuk menawarkan paket wisata dari Timur Tengah ke Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menyeimbangkan arus wisatawan dan dana.
Pembentukan Pokja Khusus Ekonomi Haji
Guna mengelola sektor ekonomi haji secara terkoordinasi, pemerintah akan membentuk kelompok kerja (pokja) khusus. Pokja ini bertugas mengorkestrasi seluruh paket ekonomi dalam ekosistem haji.
"Jadi kita ingin memaksimalkan itu, bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu. Nah itu yang kita sepakati tadi bersama Pak Airlangga. Pak Airlangga nanti akan bentuk pokja khusus untuk mengorkestrasi semua paket-paket ekonomi khusus tentang ekosistem ekonomi haji," pungkasnya.
