Tag: rahmawati

  • Kemendikdasmen Integrasikan Tes Kemampuan Akademik dengan Asesmen Nasional Mulai 2026 di Jakarta

    Kemendikdasmen Integrasikan Tes Kemampuan Akademik dengan Asesmen Nasional Mulai 2026 di Jakarta

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan integrasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan Asesmen Nasional (AN) pada tahun 2026 tidak akan mengubah sistem pendidikan yang sudah berjalan.

    Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan penggabungan mekanisme pelaksanaan pada level teknis tanpa menghilangkan fungsi spesifik dari masing-masing instrumen alat ukur tersebut.

    "Tahun 2026 pelaksanaan TKA akan diintegrasikan dengan AN. Payung hukumnya sudah dilakukan harmonisasi dengan kementerian terkait, sehingga pekan depan harapannya sudah terbit payung hukumnya," kata Rahmawati, Kamis (05/02/2026).

    Tujuan Efisiensi dan Perbedaan Fungsi

    Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan evaluasi di sekolah. Dengan menggabungkan jadwal, pemerintah berharap dapat mengurangi beban jumlah tes yang harus diikuti oleh para siswa.

    Meskipun dilaksanakan bersamaan, Asesmen Nasional tetap berfungsi sebagai alat evaluasi sistem pendidikan yang menghasilkan Rapor Pendidikan. Sementara itu, TKA fokus mengukur capaian belajar individu siswa secara spesifik.

    Hasil dari TKA nantinya akan diberikan kepada peserta dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA (SHTKA). Dokumen ini menjadi bukti autentik mengenai kompetensi akademik yang telah dicapai oleh setiap murid peserta tes.

    Mekanisme Kepesertaan dan Dampak bagi Sekolah

    Dengan adanya kebijakan baru ini, maka setiap murid yang mendaftar sebagai peserta TKA akan secara otomatis terdaftar sebagai peserta Asesmen Nasional untuk sekolah yang bersangkutan.

    "Jadi siapapun murid yang mendaftar menjadi peserta TKA, maka otomatis menjadi peserta Asesmen Nasional. Artinya, tidak ada lagi sampel Asesmen Nasional dari pusat, melainkan siswa kelas 6, 9, dan 12 yang mendaftar TKA," ujarnya Rahmawati, Kamis (05/02/2026).

    Kebijakan ini juga berdampak pada evaluasi satuan pendidikan. Jika sebuah sekolah tidak memiliki murid yang mendaftar TKA, maka Rapor Pendidikan sekolah tersebut tidak akan diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2027.

    Selain itu, bagi sekolah yang jumlah pendaftar TKA-nya berada di bawah standar sampel minimum Asesmen Nasional, maka status Rapor Pendidikan mereka akan dinyatakan tidak memadai pada periode penilaian tahun berikutnya.

    "Namun ingat, tetap ini tidak menjadikan TKA wajib diikuti di level murid," tegas Rahmawati, Kamis (05/02/2026).