Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, masyarakat Indonesia mulai mencari informasi seputar penetapan awal puasa. Perbedaan penetapan antara pemerintah dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah seringkali menjadi perhatian.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 2026. Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan jadwal awal puasa lebih dulu.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, akan mengadakan sidang isbat Ramadan 1447 Hijriah. Sidang ini menggabungkan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyatul hilal atau pengamatan bulan sabit.
Metode gabungan ini bertujuan menetapkan 1 Ramadan secara nasional. Sidang isbat akan melibatkan perwakilan ormas Islam, ahli astronomi, serta duta besar negara sahabat.
Hasil sidang isbat biasanya diumumkan setelah waktu Magrib atau menjelang salat Isya.
Jadwal Sidang Isbat Ramadan 2026
Sidang isbat Ramadan 2026 akan berlangsung di Jakarta. Menteri Agama Nasaruddin Umar akan memimpin penetapan awal puasa tersebut.
Berikut detail pelaksanaan sidang isbat:
| Agenda | Detail |
|---|---|
| Tanggal | Selasa, 17 Februari 2026 |
| Waktu | Pukul 16.00 WIB |
| Tempat | Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta |
| Pemimpin | Menteri Agama Nasaruddin Umar |
Keputusan dari sidang isbat inilah yang menjadi dasar resmi penetapan awal puasa 2026 versi pemerintah.
Penetapan Awal Ramadan 2026 Menurut Muhammadiyah
Muhammadiyah memiliki metode berbeda dalam menentukan awal Ramadan. Dilansir dari muhammadiyah.or.id, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Metode ini berbasis pada perhitungan astronomi untuk menentukan posisi hilal secara matematis. Muhammadiyah tidak menunggu hasil pengamatan langsung, sehingga jadwal awal puasa dapat ditetapkan jauh hari.
Menurut Muhammadiyah, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Perbedaan Metode Penentuan Awal Puasa
Perbedaan penetapan awal puasa Ramadan 2026 antara pemerintah dan Muhammadiyah disebabkan oleh metode yang digunakan.
Pemerintah memakai kombinasi hisab dan rukyatul hilal. Keputusan akhir bergantung pada hasil pengamatan hilal di berbagai titik pemantauan di Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal murni.
Perbedaan semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia. Umat Islam dapat mengikuti ketetapan sesuai dengan keyakinan dan organisasi yang dianut masing-masing.

