Tag: Rano Karno

  • Satu Tahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim Capaian Program Sentuh 97 Persen

    Satu Tahun Pimpin Jakarta, Rano Karno Klaim Capaian Program Sentuh 97 Persen

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan capaian signifikan dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Dari total 40 program yang dicanangkan, sebanyak 97 persen diklaim telah tuntas terlaksana.

    Wakil Gubernur Rano Karno menjelaskan bahwa sisa 3 persen program yang belum selesai disebabkan oleh kebutuhan durasi pengerjaan yang panjang. Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus utama Pemprov DKI saat ini tetap tertuju pada tiga persoalan klasik Jakarta: banjir, kemacetan, dan kemiskinan.

    "Dari 40 program, alhamdulillah mungkin 97% selesai. Hanya ada 3 poin yang belum sempat selesai karena memang memerlukan waktu yang cukup panjang," ujar Rano saat menghadiri agenda 'Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah' di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Memasuki tahun 2026, Rano menyebut pihaknya baru mulai menyusun program secara mandiri melalui APBD murni hasil rancangan kepemimpinannya. Dalam sektor penanganan banjir, pemerintah daerah masih memprioritaskan normalisasi Sungai Ciliwung. Rano secara terbuka meminta dukungan warga di sepanjang bantaran sungai agar proses normalisasi dapat berjalan efektif.

    Terkait isu transportasi, perluasan jangkauan transportasi publik menjadi strategi utama untuk mengurai kemacetan. Mengingat keterbatasan lahan untuk pembangunan jalan baru, Pemprov DKI meluncurkan program TransJabodetabek yang fokus pada penambahan armada dan kolaborasi rute dengan daerah penyangga Jakarta.

    Sementara di bidang sosial, Rano memastikan penyaluran subsidi bagi warga kurang mampu tetap menjadi prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Ia mengeklaim subsidi besar yang dialokasikan merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan warga.

    Di hadapan warga Jakarta, Rano menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasi atas kesabaran masyarakat selama proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa transformasi Jakarta merupakan proses bertahap yang tidak bisa terjadi secara instan.

    "Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf juga kepada warga Jakarta. Karena kami tidak bisa cepat seperti membalikkan telapak tangan untuk memperbaiki Jakarta yang begini luas," pungkasnya.

  • Satu Tahun Pimpin Jakarta, Pramono-Rano Pastikan Keberlanjutan Bansos Pendidikan hingga Sekolah Swasta Gratis

    Satu Tahun Pimpin Jakarta, Pramono-Rano Pastikan Keberlanjutan Bansos Pendidikan hingga Sekolah Swasta Gratis

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menggulirkan program bantuan sosial di sektor pendidikan dan kesejahteraan warga. Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tidak akan ada pengurangan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    Pramono memaparkan bahwa saat ini terdapat 707.513 siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP dengan alokasi anggaran mencapai Rp1,6 triliun. Sementara itu, untuk jenjang perguruan tinggi, sebanyak 16.920 mahasiswa tercatat sebagai penerima KJMU. Jika ditotal, anggaran yang dikucurkan untuk kedua program unggulan ini menyentuh angka kurang lebih Rp2 triliun.

    "Kami tidak mau dikurangi dan kami berterima kasih ada Pak Wibi, ada Bu Ifa, ada Pak Inggat bahwa kami disupport oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga ini bisa diwujudkan," ujar Pramono Anung saat memberikan sambutan dalam acara 'Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah' di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Selain keberlanjutan beasiswa, Pemprov DKI Jakarta juga tengah memprioritaskan program pemutihan 6.000 ijazah yang sempat tertahan. Pramono memastikan proses pemutihan ini akan terus berjalan guna membantu warga mendapatkan hak atas dokumen pendidikannya. Di sisi lain, kebijakan sekolah swasta gratis juga mulai diimplementasikan di 40 sekolah swasta di Jakarta sebagai langkah mendahului putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu serupa.

    Aspek kesejahteraan sosial lainnya tetap menjadi fokus utama dengan penyaluran bantuan dasar kepada 213 ribu penerima manfaat. Bantuan ini mencakup Kartu Lansia, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, hingga Kartu Anak Jakarta.

    Menariknya, Pemprov DKI juga memberikan fasilitas khusus bagi para pemegang KJP dan KJMU berupa akses gratis masuk ke berbagai destinasi wisata milik daerah, seperti Ancol, Ragunan, dan Monas. Kebijakan ini diambil setelah Pramono menemukan fakta lapangan bahwa banyak anak di Jakarta yang belum pernah menginjakkan kaki di destinasi wisata populer tersebut meskipun tinggal di wilayah sekitarnya.

    "Tinggalnya di sebelahnya Ancol tapi belum pernah lihat Ancol. Inilah yang menggugah saya dan Bang Dul kemudian mereka kita berikan kesempatan untuk bisa melihat Ancol," pungkasnya.

  • Setahun Kepemimpinan Jakarta, Pramono-Rano Resmikan 21 RTH Baru dan Perluas Fasilitas Kesehatan

    Setahun Kepemimpinan Jakarta, Pramono-Rano Resmikan 21 RTH Baru dan Perluas Fasilitas Kesehatan

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan pembangunan 21 ruang terbuka hijau (RTH) baru dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Salah satu proyek mercusuar yang baru saja diresmikan adalah Taman Bendera Pusaka di Jakarta Selatan.

    Taman seluas 5,6 hektare tersebut menjadi simbol penggabungan beberapa area hijau kecil menjadi satu kawasan terpadu. Fasilitas ini dilengkapi dengan jalur lari atau jogging track sepanjang 1,2 kilometer untuk menunjang aktivitas warga. Pramono menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya saat ini adalah mengakselerasi program-program strategis yang belum sempat terselesaikan pada periode kepemimpinan sebelumnya.

    Selain infrastruktur hijau, sektor kesehatan menjadi prioritas berikutnya melalui rencana penambahan dua rumah sakit baru. Saat ini, Jakarta telah mengoperasikan 31 rumah sakit, 44 puskesmas tingkat kecamatan, serta 292 puskesmas pembantu di tingkat kelurahan.

    "Kita akan membangun dua rumah sakit lagi. Yang pertama adalah Rumah Sakit Royal Batavia Cakung, yang kedua adalah rumah sakit yang bertempat di lahan Sumber Waras," ujar Pramono dalam acara refleksi satu tahun kepemimpinan di Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026).

    Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga menyoroti kebijakan progresif terkait kesejahteraan hewan. Jakarta kini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang secara resmi melarang konsumsi daging anjing dan kucing, sebuah langkah yang disebutnya sebagai pionir bagi daerah lain.

    Penguatan Keberagaman dan Kehidupan Beragama

    Aspek sosial dan kerukunan umat beragama turut menjadi poin penting dalam laporan capaian tersebut. Pemerintah daerah aktif memfasilitasi berbagai kegiatan lintas agama, mulai dari acara 'Jakarta Bersalawat' hingga perayaan hari besar keagamaan di ruang publik.

    Langkah nyata yang telah dilakukan meliputi penyelenggaraan haul ulama besar Betawi di Ancol yang didanai langsung oleh Pemda DKI sebagai bentuk penghormatan sejarah. Selain itu, ruang publik seperti Bundaran HI juga mulai dioptimalkan untuk kegiatan seni religius seperti Christmas Carol kolosal yang melibatkan 1.500 peserta pada momentum Natal tahun lalu.

    Pramono menyatakan rasa syukurnya atas harmoni yang tercipta di masyarakat, terutama saat terjadi transisi perayaan Imlek yang berdekatan dengan awal bulan suci Ramadan. Menurutnya, dinamika sosial yang berjalan kondusif tersebut merupakan cerminan keberhasilan Jakarta dalam menjaga nilai-nilai keberagaman.

  • Evaluasi Satu Tahun Jakarta: Perluasan Rute TransJabodetabek dan Integrasi Transportasi JIS-Ancol

    Evaluasi Satu Tahun Jakarta: Perluasan Rute TransJabodetabek dan Integrasi Transportasi JIS-Ancol

    Aksesibilitas warga di wilayah penyangga menuju pusat kota menjadi fokus utama dalam evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memperluas jangkauan TransJabodetabek untuk mengurai kepadatan lalu lintas di ibu kota.

    Dalam agenda 'Satu Tahun Membangun Jakarta Dari Bawah' di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Jumat (20/2), Pramono merinci sejumlah rute baru yang telah beroperasi. Jalur tersebut meliputi Alam Sutera-Blok M, PIK 2-Blok M, Bogor-Blok M, serta koneksi dari Bekasi menuju Dukuh Atas dan Cawang. Selain itu, layanan juga telah menjangkau wilayah Cengkareng dan rute Sawangan Depok-Pondok Labu.

    Rencana strategis terdekat adalah pengoperasian rute TransJakarta dari Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan skema tarif terjangkau. "Sebentar lagi akan kami buka dari Blok M ke Bandara Soekarno Hatta. Tarifnya tetap Rp3.500. Padahal kalau naik damri kurang lebih Rp60.000. Naik taksi pasti di atas Rp100.000," ujar Pramono. Ia juga menegaskan komitmen untuk tetap memberlakukan tarif gratis bagi 15 golongan masyarakat tertentu.

    Saat ini, infrastruktur transportasi Jakarta berada di peringkat ke-17 dunia. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Jakarta hanya berada di bawah Singapura. Capaian ini didukung oleh berbagai pembenahan fisik, termasuk pembangunan pelican crossing di Cikini dan proyek pembersihan sisa konstruksi monorail di Jalan Rasuna Said.

    Pramono memproyeksikan kawasan Kuningan akan memiliki kualitas pedestrian yang setara dengan jalur Sudirman-Thamrin sebelum 22 Juni mendatang, lengkap dengan penataan taman dan drainase yang lebih optimal seiring selesainya pembongkaran tiang monorail.

    Sektor penunjang fasilitas olahraga juga menjadi sorotan melalui pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan Jakarta International Stadium (JIS) dengan Ancol. Fasilitas ini dirancang sepanjang 350 meter untuk memudahkan suporter, khususnya pendukung Persija, dalam mengakses stadion.

    "Parkirnya nanti bisa di Ancol jalan kaki kurang lebih maksimum 350 meter dan tidak mengalami kemacetan, akan lebih mudah lebih baik," pungkasnya. Melalui integrasi ini, Pemprov DKI berharap kemudahan akses transportasi dapat berbanding lurus dengan kenyamanan penonton dalam menikmati pertandingan di stadion.

  • Pemprov DKI dan Aparat Gabungan Tertibkan Pungli Parkir Rp100 Ribu di Tanah Abang

    Pemprov DKI dan Aparat Gabungan Tertibkan Pungli Parkir Rp100 Ribu di Tanah Abang

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama aparat gabungan mengambil langkah tegas merespons keluhan masyarakat terkait tarif parkir tidak wajar di kawasan Pasar Tanah Abang. Para juru parkir liar di wilayah tersebut dilaporkan mematok tarif hingga Rp100.000 untuk mobil dan Rp60.000 untuk sepeda motor.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, memastikan personel Satpol PP, Polri, dan TNI telah dikerahkan ke lokasi untuk menertibkan situasi. Langkah ini diambil guna mengatasi kemacetan parah akibat lonjakan pengunjung menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    "Pasti Satpol PP, Polisi juga sudah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Saya yakin dalam 2-3 hari akan jauh lebih tertib," ujar Rano saat memberikan keterangan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2026).

    Rano menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi praktik parkir liar. Selain melakukan pembersihan area, petugas juga melakukan tindakan hukum terhadap oknum yang melanggar. Beberapa jukir liar telah ditangkap untuk mendapatkan pembinaan agar kondisi kawasan tersebut kembali kondusif bagi pedagang dan pembeli.

    Terkait penindakan di lapangan, Polsek Tanah Abang telah mengamankan delapan pria yang diduga merupakan preman berkedok juru parkir. Penangkapan ini dilakukan setelah aksi mereka yang mematok tarif sepihak viral di media sosial dan memicu keresahan publik.

    Kapolsek Tanah Abang, AKBP Dhimas Prasetyo, menjelaskan bahwa para terduga pelaku pungli tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek. "Polsek telah mengambil tindakan terhadap berita viral agar tidak semakin berkembang dan guna menciptakan situasi kondusif, dengan membawa tukang parkir terindikasi melakukan pungli untuk diambil keterangan," kata Dhimas.

  • Ekonomi Jakarta Diprediksi Tembus Rp20 Triliun Selama Ramadan-Idul Fitri 2026

    Ekonomi Jakarta Diprediksi Tembus Rp20 Triliun Selama Ramadan-Idul Fitri 2026

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memproyeksi lonjakan transaksi ekonomi yang signifikan pada periode Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Angka perputaran uang di ibu kota diperkirakan mampu melampaui Rp20 triliun, meningkat drastis dibandingkan momentum Imlek sebelumnya.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa capaian ekonomi saat perayaan Imlek 2026 lalu menyentuh angka Rp9 triliun. Optimisme terhadap pertumbuhan di bulan suci ini didasari oleh mulai meningkatnya aktivitas di berbagai pusat grosir dan pasar tekstil.

    "Masuk Ramadan menuju Idul Fitri, yakin saya di atas Rp 20 triliun," ujar Rano saat meninjau kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa keramaian warga di pusat perdagangan tetap tinggi, baik untuk berbelanja secara langsung maupun sekadar berkunjung.

    Satu fenomena yang disoroti adalah adaptasi pedagang konvensional terhadap teknologi. Menurut Rano, banyak pelaku usaha kini memanfaatkan platform digital dan fitur siaran langsung (live) di media sosial untuk menjangkau pembeli. Perkembangan metode berjualan ini dianggap sebagai salah satu pendorong utama sirkulasi ekonomi saat ini.

    Guna mengimbangi tren positif tersebut, Pemprov DKI berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui pengawasan ketat dan operasi pasar. Penataan kawasan serta aspek keamanan juga menjadi prioritas untuk menjamin kenyamanan masyarakat selama masa puncak belanja tersebut.

    "Bukan ekonomi saja yang kita fokuskan, tapi ekonomi adalah penggerak kehidupan. Karena itu kita jaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan Jakarta," tegas Rano menutup penjelasannya.

  • Satpol PP DKI Bedah Rumah Warga di Kapuk, Rano Karno Soroti Syarat Kepemilikan Lahan

    Satpol PP DKI Bedah Rumah Warga di Kapuk, Rano Karno Soroti Syarat Kepemilikan Lahan

    Program renovasi hunian tidak layak bagi warga kurang mampu mulai digulirkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Proyek perdana ini menyasar sebuah rumah seluas 33 meter persegi di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dihuni oleh delapan orang dari tiga kepala keluarga, termasuk dua anggota keluarga penyandang disabilitas.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud kepedulian sosial yang didanai melalui hasil urunan internal anggota Satpol PP. Meski demikian, ia mengingatkan adanya batasan krusial dalam pemberian bantuan ini, yakni aspek legalitas tanah. Program bedah rumah hanya dapat menyasar bangunan yang berdiri di atas lahan milik sendiri secara sah.

    "Memang tidak mudah juga orang mau dibedah rumahnya. Persyaratan bedah rumah artinya tanah harus milik. Kalau bukan milik, tidak bisa kita bedah," tegas Rano saat meninjau lokasi peletakan batu pertama pada Rabu (18/2/2026).

    Pekerjaan renovasi di Kapuk ini diproyeksikan memakan waktu selama dua bulan. Selama proses pembangunan berlangsung, para penghuni akan difasilitasi tempat tinggal sementara berupa kontrakan di sekitar lokasi asal. Bangunan tersebut nantinya akan dirombak total menjadi dua lantai dengan spesifikasi khusus yang ramah disabilitas, seperti modifikasi desain tangga yang lebih landai demi keamanan penghuni.

    Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengungkapkan bahwa aksi sosial ini direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang bergulir di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Untuk proyek pertama ini, total dana yang dihimpun dari iuran anggota serta paguyuban Satpol PP mencapai hampir Rp 70 juta. Selain perbaikan hunian, Satpol PP juga berencana menyalurkan bantuan untuk fasilitas ibadah dan kegiatan kerja bakti lingkungan.

    Rano Karno berharap langkah yang diinisiasi oleh Satpol PP ini dapat memicu perangkat daerah lain untuk melakukan gerakan serupa. Ia menilai penataan permukiman adalah tantangan utama di Jakarta mengingat keterbatasan lahan dan tingginya populasi penduduk. Oleh sebab itu, selain bedah rumah, pemerintah daerah terus mendorong transisi masyarakat ke hunian vertikal untuk meningkatkan standar kualitas hidup.