Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan penyesuaian data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mulai berlaku efektif pada 1 Februari 2026.
Langkah ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 3/HUK/2026 mengenai pembaruan data agar bantuan iuran kesehatan dari pemerintah tersebut lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengonfirmasi bahwa penonaktifan sejumlah peserta merupakan bagian dari proses verifikasi rutin yang dilakukan oleh pihak kementerian terkait.
Penyebab Penonaktifan Peserta BPJS PBI
Meskipun terdapat penonaktifan, jumlah total kuota peserta PBI JKN secara nasional dipastikan tetap sama dengan periode bulan sebelumnya karena adanya penggantian dengan peserta baru.
Pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa wewenang untuk menentukan status kepesertaan aktif atau tidaknya segmen PBI sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Sosial, bukan BPJS Kesehatan.
| Aspek | Keterangan Penyesuaian |
|---|---|
| Dasar Hukum | Kepmensos Nomor 3/HUK/2026 |
| Tanggal Berlaku | 1 Februari 2026 |
| Wewenang Data | Kementerian Sosial (Kemensos) |
| Metode Cek | Aplikasi Mobile JKN |
"PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal ini, Surat Keputusan Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku Februari 2026. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI," kata BPJS Kesehatan, Jumat (6/2/2026).
Masyarakat diimbau segera memeriksa status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN guna memastikan jaminan kesehatan tetap aktif sebelum berobat ke fasilitas kesehatan.
Syarat Reaktivasi BPJS PBI JKN
Peserta yang mendapati statusnya nonaktif namun merasa masih berhak mendapatkan bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan reaktivasi atau pengaktifan kembali kepesertaan mereka.
Terdapat kriteria khusus bagi peserta yang diperbolehkan mengajukan reaktivasi, terutama bagi mereka yang sedang dalam kondisi medis mendesak atau memiliki riwayat penyakit tertentu.
| Kriteria Peserta | Syarat Reaktivasi |
|---|---|
| Status Sebelumnya | Terdaftar PBI JKN yang dinonaktifkan Januari 2026 |
| Kondisi Ekonomi | Masuk kategori miskin atau rentan miskin |
| Kondisi Kesehatan | Pasien penyakit kronis atau kondisi darurat medis |
"Maka tolonglah cek kepesertaan Anda dengan mudah pakai mobile JKN. Jika Anda merasa berhak, sekali lagi, ini Kementerian Sosial," lanjutnya, Jumat (6/2/2026).
Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa proses ini merupakan bentuk pembaruan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat terakomodasi dalam sistem jaminan kesehatan nasional tersebut.
Prosedur Mengaktifkan Kembali BPJS PBI
Langkah pertama yang harus dilakukan peserta adalah mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) setempat dengan membawa dokumen pendukung yang sah untuk diverifikasi lebih lanjut oleh petugas lapangan.
Peserta diwajibkan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) atau instansi pemerintah terkait lainnya.
| Tahapan | Tindakan Peserta |
|---|---|
| Langkah 1 | Melapor ke Dinas Sosial setempat |
| Langkah 2 | Membawa Surat Keterangan Layanan Kesehatan |
| Langkah 3 | Proses verifikasi data oleh Dinsos |
| Langkah 4 | Pengusulan kembali ke Kemensos |
"Secara jumlah, total peserta PBI JKN tetap sama seperti bulan sebelumnya. Ini merupakan proses pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran," ujar Rizzky, Jumat (6/2/2026).
Dinas Sosial akan melakukan pengecekan data dan mengirimkan usulan reaktivasi ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum status kepesertaan kembali aktif secara sistem.
Masyarakat diminta tetap tenang dan segera berkoordinasi dengan Dinsos apabila mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan darurat meskipun status PBI dinyatakan sudah tidak aktif.
