Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengambil keputusan penting terkait status kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam rapat paripurna, DPR menetapkan bahwa Polri akan tetap berada di bawah kendali Presiden, tidak sebagai bagian dari kementerian.
Keputusan ini memicu berbagai tanggapan, terutama dari kalangan pakar yang menyoroti esensi reformasi Polri.
Menurut Kriminolog dari Universitas Indonesia, Bagus Sudharmanto, inti dari reformasi Polri bukanlah pada struktur kelembagaan, melainkan pada aspek budaya organisasi. Tantangan terbesar Polri terletak pada pola nilai dan kebiasaan yang membentuk perilaku anggotanya.
“Iya, menurut saya, tantangan Polri lebih pada budaya organisasi, akuntabilitas publik yang berujung kepercayaan, transparansi dalam berbagai kasus, dan profesionalisme. Jadi bukan sekadar 'di bawah siapa'," ujar Bagus kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi
Bagus Sudharmanto menekankan bahwa masalah akuntabilitas publik dan transparansi adalah fundamental. Hal ini berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Profesionalisme dalam menjalankan tugas juga menjadi sorotan utama.
Ia mencontohkan penggunaan body cam sebagai salah satu langkah kecil yang efektif untuk mendukung reformasi.
“Body cam menjadi alat bukti objektif. Melindungi anggota dari tuduhan palsu, atau mengurangi sengketa 'kata polisi vs kata warga' misalnya," lanjutnya.
Lebih lanjut, body cam memberikan rekaman faktual kejadian. Ini dapat membela petugas sekaligus membatasi potensi penyimpangan.
Pola Nilai dan Kebiasaan sebagai Akar Budaya
Bagus menjelaskan, budaya organisasi sangat berkaitan dengan pola nilai dan kebiasaan yang membentuk anggota Polri. Norma tidak tertulis dan praktik keseharian juga memengaruhi perilaku.
“Jadi maksud budaya organisasi itu berkaitan dengan pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. Makanya, masalah budaya bukan individu semata, tapi merupakan pola sistemik yang kokoh," ungkapnya.
| Aspek Reformasi Polri | Penjelasan |
|---|---|
| Budaya Organisasi | Pola nilai, kebiasaan, norma tidak tertulis, dan praktik keseharian yang membentuk perilaku anggota. |
| Akuntabilitas Publik | Pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan. |
| Transparansi | Keterbukaan dalam penanganan kasus untuk menghindari spekulasi. |
| Profesionalisme | Pelaksanaan tugas sesuai standar dan kode etik kepolisian. |
