Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan beratnya upaya menaikkan rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB). Target kenaikan dari 9,31% di tahun 2025 menjadi 11-12% pada tahun 2026, membutuhkan kerja keras lintas sektor. Bahkan, hal tersebut sampai membuatnya jatuh sakit.
"Kalau kita bisa naikkan level sekarang menuju 11-12% itu sudah aman sekali, tetapi biasanya memang nggak gampang, perlu extra effort. Makanya sampai sakit-sakit nih, nanti kita beresin," kata Purbaya di kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Purbaya memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target rasio pajak tanpa menaikkan tarif. Langkah pertama adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan ekonomi yang tumbuh lebih cepat, masyarakat cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi. Ini akan meningkatkan kesadaran serta kemampuan mereka dalam membayar pajak secara otomatis.
"Jadi yang pertama, ekonominya tumbuh lebih cepat. Sekarang sudah lumayan tuh," ucap Purbaya.
Perbaikan Pengumpulan Penerimaan Negara
Strategi kedua berfokus pada perbaikan kemampuan pengumpulan penerimaan negara. Hal ini mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Perbaikan ini penting untuk mencegah kebocoran.
Praktek kongkalikong antara wajib pajak dengan petugas pajak maupun bea cukai masih marak. Purbaya menyatakan adanya penggantian personil di sektor pajak dan bea cukai.
Selain itu, pemerintah akan menggunakan sistem coretax yang lebih efektif. Ini guna mengantisipasi penggelapan pajak.
"Minggu lalu kan pajak kita ganti orang-orangnya, sebelumnya bea cukai. sekarang kita gunakan coretax yang lebih efektif. Kita tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara petugas pajak dengan para pelaku usaha," tuturnya.
Berikut tabel ringkasan tantangan dan upaya peningkatan rasio pajak:
| Tantangan | Upaya |
|---|---|
| Rasio pajak rendah | Dorong pertumbuhan ekonomi |
| Kebocoran penerimaan | Perbaiki sistem pengumpulan pajak, ganti petugas |
| Praktek kongkalikong | Terapkan coretax yang lebih efektif |
| Pengawasan kurang optimal | Gunakan teknologi AI |
Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI
Langkah terakhir adalah memperkuat penggunaan teknologi digital. Ini diterapkan baik dari sisi pengawasan maupun administrasi layanan pajak dan bea cukai.
Pemerintah berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi under-invoicing. Kasus ekspor CPO (minyak kelapa sawit) yang harganya dimurahkan di dalam negeri dan dijual dua kali lipat lebih tinggi di luar negeri telah terdeteksi.
"Kita juga menerapkan AI untuk mendeteksi under-invoicing. Sudah ketahuan tuh yang saya pernah sebut, ekspor CPO (minyak kelapa sawit), banyak sekali yang ketahuan under-invoicing. harganya dimurahin di sini, di luar negeri sana dijualnya lebih tinggi, dua kali lipat. Nanti akan kita kejar," tegas Purbaya.
