Pelaku usaha meminta pemerintah mengurai sejumlah persoalan di daerah. Hal itu dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Persoalan meliputi regulasi berlapis, biaya retribusi, dan tingginya sewa lahan.
Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Fariz Azhar Harahap, menyoroti 12 daerah yang menerapkan biaya sewa tinggi untuk kabel fiber optik. Sebagian besar daerah tersebut berada di wilayah Jawa Timur.
Fariz mencontohkan kondisi di Surabaya. Nilai sewa disamakan dengan nilai dasar komersial. Ia membandingkan dengan biaya sewa area pembangunan ATM.
"Di Surabaya misalnya, nilai sewanya disamakan dengan nilai dasar komersil di sana. Contohnya untuk biaya sewa area pembangunan ATM, padahal infrastruktur fiber optik kita ada di bawah tanah, yang sebenarnya di atasnya masih bisa digunakan untuk kegiatan lain," ungkap Fariz di acara Morning Tech, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Penetapan nilai sewa pemanfaatan barang milik daerah (BMD) berbeda di setiap daerah. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha menentukan nilai investasi. Ia mencontohkan sewa pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi di Mojokerto bisa mencapai Rp13 miliar. Sementara di Lampung mengenakan biaya Rp11 miliar.
"Meski sudah ada peraturan, banyak daerah yang masih menerapkan retribusi dan mekanisme perizinan penempatan kabel atau fiber optik yang berbeda-beda, tumpang tindih, dan mahal," ungkapnya.
Dampak pada Minat Investasi
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengembangan Infastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tagor H. Sihombing, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, peraturan berbelit dan biaya sewa serta retribusi tinggi berdampak pada minat investasi.
Tagor menjelaskan jumlah pelaku industri menara terus menurun dibanding 25 tahun silam. Padahal, infrastruktur telekomunikasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ekosistem digital, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
"Paradigma melihat ini hanya sebagai bisnis itu harus diubah. Daripada demi mendapatkan retribusi yang akhirnya membatasi pelaku usaha untuk masuk ke daerah itu, lebih baik kita membuka karpet merah sehingga investasi bisa masuk, masyarakatnya di sana juga bisa melek teknologi nantinya," kata Tagor.
Berikut perbandingan biaya sewa pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi di beberapa daerah:
| Daerah | Perkiraan Biaya Sewa Pemanfaatan BMD |
|---|---|
| Mojokerto | Rp13 Miliar |
| Lampung | Rp11 Miliar |
| Surabaya | Disamakan dengan nilai dasar komersil |
Perlunya Kolaborasi dan Prinsip Transparan
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mulyadi, mengungkap perlunya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi dibutuhkan untuk mengurai persoalan yang ada.
Mulyadi memastikan pemerintah mendukung penuh industri telekomunikasi nasional untuk terus tumbuh. Dukungan melalui regulasi dan program turunannya.
Penggelaran infrastruktur telekomunikasi saat ini harus mengacu pada tiga prinsip utama. Prinsip tersebut adalah transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan tiga prinsip ini oleh pelaku usaha, pemerintah pusat, dan daerah. Komdigi menyebut permasalahan ini perlu diatasi bersama.
"Pembangunan infrastruktur sudah dua tahun ini diserahkan ke swasta, pemerintah tidak lagi membangun infrastruktur digital. Pemerintah fokus di wilayah 3T. Ini harus disadari bersama, karena pembangun infrastruktur digital ini tugas bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi harus bersama dengan pelaku usaha juga," pungkas Mulyadi.


