Tag: regulasi pemerintah

  • Pelaku Usaha Soroti Regulasi Berbelit Hambat Infrastruktur Telekomunikasi Daerah

    Pelaku Usaha Soroti Regulasi Berbelit Hambat Infrastruktur Telekomunikasi Daerah

    Pelaku usaha meminta pemerintah mengurai sejumlah persoalan di daerah. Hal itu dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah. Persoalan meliputi regulasi berlapis, biaya retribusi, dan tingginya sewa lahan.

    Wakil Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), Fariz Azhar Harahap, menyoroti 12 daerah yang menerapkan biaya sewa tinggi untuk kabel fiber optik. Sebagian besar daerah tersebut berada di wilayah Jawa Timur.

    Fariz mencontohkan kondisi di Surabaya. Nilai sewa disamakan dengan nilai dasar komersial. Ia membandingkan dengan biaya sewa area pembangunan ATM.

    "Di Surabaya misalnya, nilai sewanya disamakan dengan nilai dasar komersil di sana. Contohnya untuk biaya sewa area pembangunan ATM, padahal infrastruktur fiber optik kita ada di bawah tanah, yang sebenarnya di atasnya masih bisa digunakan untuk kegiatan lain," ungkap Fariz di acara Morning Tech, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Penetapan nilai sewa pemanfaatan barang milik daerah (BMD) berbeda di setiap daerah. Kondisi ini menyulitkan pelaku usaha menentukan nilai investasi. Ia mencontohkan sewa pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi di Mojokerto bisa mencapai Rp13 miliar. Sementara di Lampung mengenakan biaya Rp11 miliar.

    "Meski sudah ada peraturan, banyak daerah yang masih menerapkan retribusi dan mekanisme perizinan penempatan kabel atau fiber optik yang berbeda-beda, tumpang tindih, dan mahal," ungkapnya.

    Dampak pada Minat Investasi

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pengembangan Infastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), Tagor H. Sihombing, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, peraturan berbelit dan biaya sewa serta retribusi tinggi berdampak pada minat investasi.

    Tagor menjelaskan jumlah pelaku industri menara terus menurun dibanding 25 tahun silam. Padahal, infrastruktur telekomunikasi ini sangat dibutuhkan untuk mendukung ekosistem digital, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    "Paradigma melihat ini hanya sebagai bisnis itu harus diubah. Daripada demi mendapatkan retribusi yang akhirnya membatasi pelaku usaha untuk masuk ke daerah itu, lebih baik kita membuka karpet merah sehingga investasi bisa masuk, masyarakatnya di sana juga bisa melek teknologi nantinya," kata Tagor.

    Berikut perbandingan biaya sewa pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi di beberapa daerah:

    Daerah Perkiraan Biaya Sewa Pemanfaatan BMD
    Mojokerto Rp13 Miliar
    Lampung Rp11 Miliar
    Surabaya Disamakan dengan nilai dasar komersil

    Perlunya Kolaborasi dan Prinsip Transparan

    Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mulyadi, mengungkap perlunya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi dibutuhkan untuk mengurai persoalan yang ada.

    Mulyadi memastikan pemerintah mendukung penuh industri telekomunikasi nasional untuk terus tumbuh. Dukungan melalui regulasi dan program turunannya.

    Penggelaran infrastruktur telekomunikasi saat ini harus mengacu pada tiga prinsip utama. Prinsip tersebut adalah transparan, akuntabel, dan efisien. Penerapan tiga prinsip ini oleh pelaku usaha, pemerintah pusat, dan daerah. Komdigi menyebut permasalahan ini perlu diatasi bersama.

    "Pembangunan infrastruktur sudah dua tahun ini diserahkan ke swasta, pemerintah tidak lagi membangun infrastruktur digital. Pemerintah fokus di wilayah 3T. Ini harus disadari bersama, karena pembangun infrastruktur digital ini tugas bersama. Bukan hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi harus bersama dengan pelaku usaha juga," pungkas Mulyadi.

  • HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    HKI Soroti Regulasi Tumpang Tindih Hambat Investasi di Indonesia

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti hambatan investasi di Indonesia. Mereka menilai banyaknya peraturan tumpang tindih, perizinan berlapis, dan perubahan kebijakan yang terlalu sering. Kondisi ini menjadi penghambat nyata bagi investasi.

    Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana, menjelaskan hambatan ini berlaku untuk investasi baru maupun ekspansi industri. Menurutnya, persoalan utama investor bukan pada standar usaha. Namun, ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan.

    Ma'ruf menegaskan investor tidak takut aturan, namun khawatir ketidakpastian. Ia mencatat banyak minat investasi tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah.

    "Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian. Di banyak kasus, minat investasi sudah ada, tetapi realisasinya tertahan karena regulasi tidak sinkron dan sering berubah," tegas Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    HKI menilai masalah terbesar bukan jumlah peraturan. Aturan yang saling mengunci antar-sektor dan antar-level pemerintahan justru jadi persoalan. Ini menyebabkan perizinan lambat, berulang, dan tidak efisien.

    Kondisi tersebut mengganggu perencanaan dan keputusan investasi jangka menengah dan panjang. Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW menjadi salah satu hambatan utama.

    Tata Ruang dan Perizinan Dasar yang Tersendat

    Ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW berdampak pada penerbitan persetujuan dasar. Contohnya seperti KKPR/PKKPR yang kerap tersendat. Penetapan LSD, KP2B, dan LP2B juga tidak selalu berbasis kondisi eksisting.

    Akibatnya, lahan yang sudah lama digunakan industri tetap terkunci secara administratif. HKI menekankan isu LSD, KP2B, dan LP2B bukan persoalan sektoral semata. Ini bagian dari masalah regulasi yang lebih besar.

    Permasalahan tersebut meliputi akurasi data, sinkronisasi kebijakan, dan mekanisme koreksi yang lambat. Kesalahan data tata ruang dan lahan pada akhirnya berdampak langsung pada kepastian berusaha.

    Dampak pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Dampak regulasi kompleks ini dirasakan langsung kawasan industri. Termasuk 44 Kawasan Industri yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). HKI mencatat sebagian PSN menghadapi keterlambatan investasi.

    Ini disebabkan hambatan perizinan dasar, ketidaksinkronan tata ruang, serta proses administratif berlarut-larut.

    "Jika kawasan industri yang berstatus PSN saja masih tersendat karena perizinan, maka ini menjadi sinyal serius bahwa sistem regulasi kita perlu segera dibenahi. PSN seharusnya menjadi etalase percepatan, bukan justru contoh perlambatan," ujar Ma'ruf.

    Berikut adalah beberapa hambatan investasi yang diidentifikasi oleh HKI:

    Jenis Hambatan Dampak Penyebab Utama
    Regulasi Tumpang Tindih Ketidakpastian hukum, biaya tinggi Koordinasi antar-sektor dan level pemerintahan yang kurang
    Perizinan Berlapis Proses lambat, tidak efisien Banyaknya titik verifikasi dan antrean baru
    Perubahan Kebijakan Sering Menurunkan kepercayaan investor Praktik regulasi 'bongkar-pasang'
    Ketidaksinkronan Tata Ruang Penerbitan persetujuan dasar tersendat Kesalahan data dan mekanisme koreksi lambat

    HKI juga mencermati perubahan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko melalui PP 28 Tahun 2025. Kebijakan ini dimaksudkan memperjelas persyaratan dasar. Namun, tanpa penyelarasan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kebijakan tersebut berpotensi menambah titik verifikasi dan antrean baru.

    Mendesak Deregulasi dan Debirokratisasi

    Praktik regulasi sektoral bersifat 'bongkar-pasang' juga disoroti. Ini menimbulkan persepsi aturan dapat berubah sewaktu-waktu. Kondisi ini mengganggu kepastian hukum dan perhitungan investasi jangka panjang.

    Tingkat kepercayaan pelaku usaha pun menurun. Sikap HKI tegas, pemerintah perlu menghentikan penambahan kerumitan baru dalam regulasi. Mereka mendesak deregulasi dan debirokratisasi segera.

    Regulasi harus memberikan kepastian, bukan menjadi sumber hambatan baru. HKI mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi terukur dan berdampak. Ini termasuk penerapan prinsip 'One Map-One Rule' untuk tata ruang dan perizinan dasar.

    Selain itu, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah penting. Khususnya bagi kawasan industri dan PSN.

    "Indonesia tidak kekurangan peluang. Yang sering terjadi, peluang itu berhenti di meja administrasi. Jika kita serius mengejar investasi dan penciptaan lapangan kerja, maka regulasi harus melayani pertumbuhan bukan mempersulitnya," tutup Ma'ruf.

  • Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah berencana merombak sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) mulai tahun ini. Regulasi baru akan diterapkan dengan ketat, mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetapkan harga tunggal di seluruh daerah.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tujuan utama aturan ini adalah memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran.

    Penerapan regulasi baru ini diharapkan dapat dimulai tahun ini. "Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam implementasinya. Sebelum diterapkan secara nasional, aturan baru ini akan diuji coba di beberapa kota.

    "Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," tutur Laode.

    Kewajiban KTP dan Sosialisasi

    Mengenai kewajiban membawa KTP, Laode menilai hal ini bukan lagi hambatan teknis. Ini karena teknologi informasi sudah dapat diakses hingga ke pelosok desa.

    Ia juga telah meminta Pertamina untuk melakukan sosialisasi secara intensif. "Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai," terangnya.

    Awalnya, pemerintah hanya berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ditemukan banyak hal yang perlu diubah secara komprehensif.

    "Jadi namanya bukan sekedar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG," kata Laode.

    Pembatasan Pembeli Berdasarkan Kesejahteraan

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Jika sebelumnya hanya berupa imbauan, kini pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    "Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain," tambah Laode.

    Pemerintah akan membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan. "Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi," jelas Laode.

    Perubahan Sistem Distribusi

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru yaitu sub pangkalan.

    "Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli disitu," imbuh Laode.

    Berikut ringkasan perubahan utama dalam distribusi LPG 3 kg:

    Aspek Sistem Lama Sistem Baru
    Kewajiban Pembeli Imbauan untuk tidak membeli bagi kalangan menengah ke atas Wajib menggunakan KTP, pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Harga Bervariasi di tiap daerah Satu harga di seluruh daerah
    Alur Distribusi Agen → Pangkalan → Konsumen Agen → Pangkalan → Sub Pangkalan → Konsumen
    Fokus Penyediaan barang Tepat sasaran dan pengawasan ketat