Tag: Regulasi

  • Kemenhub Izinkan Motor Kustom di Jalan Raya, Ini Syaratnya di Jakarta

    Kemenhub Izinkan Motor Kustom di Jalan Raya, Ini Syaratnya di Jakarta

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang besar bagi pemilik motor kustom atau modifikasi. Kendaraan tersebut kini dapat digunakan secara legal di jalan raya, namun dengan sejumlah syarat.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI melakukan sosialisasi program sertifikasi bengkel kustomisasi kendaraan bermotor. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

    Sosialisasi program ini digelar di booth MWM Custom Indonesia yang berkolaborasi dengan ATPM Benelli. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merangkul industri modifikasi.

    Sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

    Peraturan ini menjadi tonggak awal pengaturan kendaraan bermotor kustom di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan keselamatan.

    Selain itu, regulasi ini juga bertujuan membina industri bengkel kustom nasional agar tumbuh secara legal dan berkelanjutan. Pemerintah ingin mendorong kreativitas tanpa mengabaikan keamanan.

    Syarat Utama Legalisasi

    Dokumen utama yang menjadi syarat kustomisasi adalah dokumen resmi yang menjamin legalitas kendaraan. Ini berarti motor tersebut bukan hasil kejahatan, pencurian, atau penggelapan.

    "Syarat utama pengajuan legal kendaraan kustom, adalah status dokumen kendaraan donor, seperti STNK dan BPKB. Ditambah dari gesekan fisik dari pihak kepolisian," kata Riftayosi Nursatyo Sudjoko, Ketua Tim Substansi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

    Ada sembilan item yang menjadi perhatian Kemenhub terkait motor kustom yang layak di jalan raya. Hal ini memastikan setiap modifikasi tetap memenuhi standar keselamatan.

    No. Komponen Motor Kustom Keterangan
    1 Rangka Memastikan kekuatan dan kestabilan
    2 Landasan Dasar konstruksi kendaraan
    3 Motor Penggerak Mesin dan sistem tenaga
    4 Sistem Transmisi Pengaturan perpindahan gigi
    5 Sistem Suspensi Performa peredam kejut
    6 Jarak Sumbu Dimensi antar poros roda
    7 Lebar Jejak Jarak antar roda pada sumbu yang sama
    8 Berat Kendaraan Total bobot kendaraan
    9 Sumbu Roda Konfigurasi roda

    Sertifikasi Bengkel Kustom

    Kemenhub menegaskan program sertifikasi bengkel kustom tidak membatasi kreativitas. Namun, hal ini untuk memastikan kendaraan hasil kustomisasi memenuhi standar keselamatan.

    Sertifikasi ini juga memastikan motor dapat digunakan secara legal di jalan raya. Pemerintah membuka ruang dialog dan evaluasi dalam tahap awal implementasi kebijakan.

    Dukungan Industri Kustom

    MWM Custom Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian proses pembinaan industri kustom nasional. Mereka hadir di IIMS 2026 sebagai bengkel kustom.

    MWM Custom Indonesia tengah menjalani proses uji tipe kendaraan kustom sesuai PM 45 Tahun 2023. Mereka juga memfasilitasi diskusi antara regulator, pelaku industri, dan publik.

    "Kami menempatkan diri sebagai mitra dialog pemerintah. Melalui sosialisasi ini, kami berharap bengkel kustom dan konsumen mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai arah regulasi dan proses legalisasi kendaraan kustom di Indonesia," ujar perwakilan MWM Custom Indonesia.

  • Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementan Susun Regulasi Atasi Fluktuasi Harga Cabai dan Tomat

    Kementerian Pertanian (Kementan) berencana menyusun regulasi baru. Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga komoditas cabai dan tomat.

    Regulasi tersebut bertujuan agar petani tidak lagi mengalami kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Harga cabai dan tomat di Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat menyentuh rentang Rp 3.000-Rp 5.000 per kilogram (kg).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa fluktuasi harga cabai belakangan ini sangat tinggi. Hal ini merugikan petani di berbagai daerah.

    "Harganya, cabai, tomat, Rp 3.000-5.000. Jadi, petani cabai itu, kita mau coba gimana mengatur regulasinya, sehingga petani cabai jangan rugi. Sekali-sekali untung, jadi fluktuasinya tinggi banget. Nah, ini kita mau mengatur ke depan," ujar Amran di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai menunjukkan kenaikan. Per Selasa (10/2/2026), rata-rata nasional harga cabai merah keriting mencapai Rp 44.800/kg.

    Harga ini naik 3,94% dibandingkan hari sebelumnya yang sebesar Rp 43.100/kg. Kenaikan serupa juga terjadi pada jenis cabai lainnya.

    Harga cabai rawit merah juga naik 1,86% menjadi Rp 71.200/kg dari sebelumnya Rp 69.900/kg. Cabai merah besar juga mengalami kenaikan tipis 0,22% menjadi Rp 46.200/kg dari Rp 46.100/kg.

    "Bawang juga demikian di sana. Tapi terutama cabai dengan tomat," tambah Amran.

    Cabai Rawit Lampaui Harga Acuan Penjualan

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit secara nasional naik signifikan hingga pekan pertama Februari 2026. Kenaikan mencapai 9,82% dibandingkan Januari.

    Posisi harga cabai rawit ini juga masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Rata-rata nasional harga cabai rawit pada Februari 2026 adalah Rp 63.138 per kilogram (kg), melampaui HAP sebesar Rp 57.000 per kg.

    Komoditas Harga Sebelumnya (Rp/kg) Harga Sekarang (Rp/kg) Kenaikan (%)
    Cabai Merah Keriting 43.100 44.800 3,94
    Cabai Rawit Merah 69.900 71.200 1,86
    Cabai Merah Besar 46.100 46.200 0,22

    Dari sisi sebaran wilayah, BPS mencatat sebanyak 189 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) cabai rawit. Jumlah ini meningkat tajam dari pekan sebelumnya yang hanya 82 daerah.

    "Kalau kita mencermati perkembangan di cabai rawit sampai dengan minggu pertama Februari 2026, harga cabai rawit mengalami peningkatan 9,82 persen. Kalau kita bandingkan dengan HAP, maka kondisi sampai dengan Februari 2026 berada di atas HAP," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (9/2), dikutip dari CNN Indonesia.

  • Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Bambang Soesatyo Tegaskan Penguatan Regulasi Dana Desa, Alokasi 2025 Capai Rp 71 Triliun

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan urgensi penguatan regulasi pengelolaan dana desa. Hal ini penting agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Penguatan regulasi juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Bamsoet memandang dana desa sebagai instrumen fiskal strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

    Pada tahun 2025, alokasi dana desa diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 triliun. Oleh karena itu, pengelolaannya harus difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga desa.

    Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah melampaui Rp 600 triliun. Dana ini telah mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa.

    Namun, Bamsoet juga mengakui adanya persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana. Masalah ini perlu dibenahi secara serius.

    Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menguji sekaligus menjadi co-promotor sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur, Meida Rachmawati. Sidang ini juga dihadiri Prof. Dr. Faisal Santiago, Dr. KMS Herman, dan Dr. Ahmad Redi sebagai penguji.

    “Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah sudah melampaui Rp 600 triliun. Dana sebesar ini telah mendorong pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa. Namun kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu dibenahi secara serius,” ujar Bamsoet, Selasa (10/2/26).

    Pola Alokasi dan Keadilan Sosial

    Bamsoet menilai pola pengalokasian dana desa yang seragam antar desa tidak lagi relevan. Kondisi sosial ekonomi desa sangat beragam, menuntut pendekatan regulasi yang lebih peka.

    Perbedaan tingkat kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan memerlukan penyesuaian regulasi.

    “Regulasi dana desa ke depan harus berpijak pada keadilan sosial. Desa dengan kemiskinan ekstrem, wilayah terpencil, serta keterbatasan akses layanan dasar harus memperoleh porsi yang lebih proporsional. Dana desa harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian masyarakat,” kata Bamsoet.

    Berikut adalah beberapa data terkait alokasi dan dampak dana desa:

    Tahun Alokasi Dana Desa (Estimasi) Jumlah BUMDes Terbentuk
    2015-2024 > Rp 600 Triliun > 60.000
    2025 Rp 71 Triliun Belum Tersedia

    Tata Kelola dan Pengawasan Dana Desa

    Selain alokasi, Bamsoet juga menyoroti tata kelola dan pengawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan perlunya penguatan regulasi.

    Peningkatan kapasitas aparatur desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus berjalan beriringan.

    “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Digitalisasi perencanaan dan pelaporan keuangan desa sudah menunjukkan hasil positif, tetapi harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi perangkat desa. Setiap rupiah dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkas Bamsoet.