Tag: rekening bank

  • OJK: Jual Beli Rekening Bank Ilegal dan Berisiko Tinggi

    OJK: Jual Beli Rekening Bank Ilegal dan Berisiko Tinggi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menegaskan bahwa praktik jual beli rekening bank yang marak di media sosial adalah ilegal dan memiliki risiko tinggi.

    Penelusuran Kompas.com menemukan banyak akun di Facebook secara terbuka menawarkan rekening bank di berbagai grup dan marketplace. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 400.000.

    Beberapa contoh penawaran tersebut antara lain:

    • "Mandiri an (atas nama) sendiri lengkap 150k net."
    • "Mau jual rekening BRI fullset 350. WA: 0895*******."
    • "Jual rekening BRI lengkap bersama BRImo, dan jual akun Dana udah ada paylater limit 160k, no vermuk semua jual 500 lokasi Tarumajaya Bekasi, cek kesini biar enak."

    Selain penawaran, ada juga akun yang mencari rekening dengan kriteria tertentu.

    "Butuh BCA atas nama cewe. Mbanking dan kartu + buku tabunganya sekalian. yang bisa COD," tulis salah satu akun.

    "Ada yang jual akun Bank BCA atau Bank Jago yang udh verif KTP," tulis akun lain.

    Grup-grup tersebut juga menawarkan akun dompet digital seperti Dana, GoPay, dan Ovo. Tidak ada penjelasan mengenai tujuan penggunaan rekening yang diperjualbelikan, namun banyak penjual mengaku membutuhkan uang.

    Ancaman Pidana dan Pelanggaran Hukum

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menegaskan bahwa praktik jual beli rekening dilarang karena melanggar aturan dan prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, serta pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

    "Praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

    Larangan ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023. Aturan ini mewajibkan nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. Penyedia jasa keuangan wajib menerapkan prinsip mengenali nasabah atau Know Your Customer melalui customer due diligence, pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

    OJK mendorong bank untuk menindaklanjuti rekening yang teridentifikasi diperjualbelikan, salah satunya dengan pembatasan akses fasilitas perbankan.

    "OJK mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun," imbau Dian.

    Tanggung Jawab Hukum Tetap Melekat

    Pemilik rekening tetap bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi meskipun rekening tersebut sudah dijual. Tanggung jawab hukum tetap melekat jika rekening tersebut digunakan untuk tindak pidana.

    Koordinasi dengan PPATK dan Pihak Terkait

    OJK meningkatkan koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta penyedia jasa keuangan. Pertukaran informasi dilakukan untuk menangani penyalahgunaan rekening dan menjaga integritas sistem keuangan.

    Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut bahwa jual beli rekening membuka peluang penyalahgunaan untuk tindak pidana.

    "Jual beli rekening memang akan secara luas membuka peluang adanya penyalahgunaan rekening untuk kepentingan pelaku tindak pidana," ucap Ivan, Selasa (10/2/2026).

    Sanksi dan Himbauan

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait sanksi dan himbauan terkait jual beli rekening:

    Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dan tidak tergiur dengan iming-iming uang dari penjualan rekening. Pahami risiko hukum yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan rekening oleh pihak lain.

    Pihak Tindakan
    OJK Menegaskan ilegalitas jual beli rekening dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.
    Bank Didorong untuk menindaklanjuti rekening yang diperjualbelikan.
    PPATK Menyatakan jual beli rekening membuka peluang penyalahgunaan tindak pidana.
    Masyarakat Diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening.
  • OJK Berantas Jual Beli Rekening Bank untuk Judi Online

    OJK Berantas Jual Beli Rekening Bank untuk Judi Online

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian khusus terhadap maraknya praktik jual beli nomor rekening bank di media sosial. Aktivitas ilegal ini kerap dimanfaatkan untuk transaksi yang terkait dengan judi online.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa jual beli rekening adalah tindakan ilegal dengan risiko tinggi. Praktik ini membuka potensi terjadinya tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

    "Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM)," kata Dian dalam keterangan tertulis, Minggu (15/2/2026).

    Peraturan OJK dan Prinsip KYC

    OJK telah menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan. Regulasi ini menekankan pentingnya identifikasi calon nasabah dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat.

    Bank diwajibkan untuk memastikan bahwa nasabah bertindak untuk diri sendiri atau atas nama pemilik manfaat sebenarnya (Beneficial Owner). Penerapan Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi, dan profiling nasabah menjadi kunci dalam pencegahan penyalahgunaan rekening.

    Tindak Lanjut dan Pembatasan Akses

    Berdasarkan hasil penilaian risiko, OJK terus mendorong bank untuk menindaklanjuti pemilik rekening yang terindikasi melakukan jual beli rekening. Tindakan yang diambil dapat berupa pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan.

    Imbauan kepada Masyarakat

    OJK mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apapun. Pemilik rekening bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang terjadi di rekening mereka, termasuk jika digunakan untuk tindak pidana.

    "OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktek jual beli rekening," imbuhnya.

    Koordinasi Lintas Lembaga

    OJK aktif berkoordinasi dengan PPATK, Kominfo, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melalui pertukaran informasi berkala. Tujuannya adalah untuk menangani penyalahgunaan rekening, menjaga integritas sistem keuangan, dan melindungi masyarakat.

    Penguatan Parameter Deteksi Dini

    Selain itu, OJK meminta bank untuk terus memperkuat parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi dini penggunaan rekening yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan rekening dan pembaruan profil nasabah juga harus dilakukan secara berkala.

    Berikut adalah ringkasan upaya OJK dalam mencegah penyalahgunaan rekening:

    Upaya OJK Tujuan
    Penerbitan POJK No. 8/2023 Memperkuat penerapan APU, PPT, dan PPPSPM
    Penerapan prinsip KYC Mengenali dan memverifikasi identitas nasabah
    Pemantauan transaksi Mendeteksi aktivitas mencurigakan
    Pembatasan akses rekening Menindak pemilik rekening yang terlibat jual beli
    Koordinasi lintas lembaga Memperkuat penegakan hukum
    Edukasi masyarakat Meningkatkan kesadaran tentang risiko jual beli rekening

    Dengan langkah-langkah ini, OJK berupaya memberantas praktik jual beli rekening dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.