Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mempercepat proses relokasi bagi korban bencana tanah gerak di sejumlah wilayah. Total 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Mayoritas tersebar di Kabupaten Tegal, diikuti Purbalingga, Pemalang, dan Batang.
Percepatan ini dilakukan mengingat kondisi wilayah yang tidak aman. Curah hujan tinggi juga meningkatkan potensi bencana. Targetnya, warga segera dapat pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara).
“Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Lahan relokasi bukan hanya untuk tempat tinggal yang aman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan akses pendidikan dan mata pencarian warga.
Data menunjukkan, 800 rumah akan direlokasi dari Padasari Kabupaten Tegal. Selanjutnya, 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang.
Berikut adalah rincian data relokasi rumah terdampak tanah gerak di Jawa Tengah:
| Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Terdampak |
|---|---|
| Kabupaten Tegal (Padasari) | 800 |
| Purbalingga | 50 |
| Pemalang | 30 |
| Batang | 20 |
| Total | 900 |
Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah edukasi kepada warga. Tidak semua warga bersedia pindah secara sukarela. Beberapa alasan meliputi pekerjaan dan harta benda yang terpaksa ditinggalkan.
Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng TNI dan Polri. Mereka akan memberikan edukasi dan mendekati masyarakat agar bersedia direlokasi. Pemerintah Kabupaten juga diminta terus berkoordinasi.
Pendataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi
Luthfi juga meminta Dinas Sosial untuk mendata lengkap seluruh warga terdampak. Pendataan meliputi nama, asal, pekerjaan, hingga harta benda. Tujuannya agar tidak ada yang tercecer atau hilang selama proses relokasi.
Saat ini, warga terdampak tanah gerak Tegal masih menempati pengungsian. Semua kebutuhan dasar dipastikan terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.
“Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.
Penetapan Status Tanggap Bencana Lokal
Gubernur Luthfi juga meminta bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status 'Tanggap Bencana Lokal'. Penetapan dilakukan jika terjadi bencana berbahaya meski skalanya tidak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan.
Penanganan tidak hanya meliputi evakuasi korban. Namun juga perbaikan lebih lanjut di lokasi bencana. Ini untuk memastikan pemulihan pasca-bencana berjalan optimal.
“Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka Provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.
Terakhir, Luthfi berpesan kepada warga Jawa Tengah untuk terus waspada. Curah hujan yang masih tinggi berpotensi menyebabkan longsor, banjir, rob, dan tanah gerak di berbagai wilayah.



