Tag: Relokasi Warga

  • Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jateng Percepat Relokasi 900 Rumah Terdampak Tanah Gerak, Terbanyak di Tegal

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mempercepat proses relokasi bagi korban bencana tanah gerak di sejumlah wilayah. Total 900 rumah rusak dan terdampak masuk dalam daftar relokasi. Mayoritas tersebar di Kabupaten Tegal, diikuti Purbalingga, Pemalang, dan Batang.

    Percepatan ini dilakukan mengingat kondisi wilayah yang tidak aman. Curah hujan tinggi juga meningkatkan potensi bencana. Targetnya, warga segera dapat pindah dari pengungsian ke Hunian Sementara (Huntara).

    “Kami sudah instruksikan ke bupati. Lahan sudah didapat di wilayah Perhutani. Sudah di cek, aman,” jelas Luthfi dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Lahan relokasi bukan hanya untuk tempat tinggal yang aman. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memastikan akses pendidikan dan mata pencarian warga.

    Data menunjukkan, 800 rumah akan direlokasi dari Padasari Kabupaten Tegal. Selanjutnya, 50 rumah terdampak tanah gerak di Purbalingga, 30 di Pemalang, dan 20 di Batang.

    Berikut adalah rincian data relokasi rumah terdampak tanah gerak di Jawa Tengah:

    Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Terdampak
    Kabupaten Tegal (Padasari) 800
    Purbalingga 50
    Pemalang 30
    Batang 20
    Total 900

    Setelah lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah edukasi kepada warga. Tidak semua warga bersedia pindah secara sukarela. Beberapa alasan meliputi pekerjaan dan harta benda yang terpaksa ditinggalkan.

    Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng TNI dan Polri. Mereka akan memberikan edukasi dan mendekati masyarakat agar bersedia direlokasi. Pemerintah Kabupaten juga diminta terus berkoordinasi.

    Pendataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pengungsi

    Luthfi juga meminta Dinas Sosial untuk mendata lengkap seluruh warga terdampak. Pendataan meliputi nama, asal, pekerjaan, hingga harta benda. Tujuannya agar tidak ada yang tercecer atau hilang selama proses relokasi.

    Saat ini, warga terdampak tanah gerak Tegal masih menempati pengungsian. Semua kebutuhan dasar dipastikan terpenuhi, termasuk akses pendidikan bagi anak-anak.

    “Ada dapur umum dan posko kesehatan. Kebutuhan dipastikan tercukupi. Kalau sampai ada kekurangan, segera laporkan. Karena pangan dan kesehatan warga adalah prioritas utama,” tegasnya.

    Penetapan Status Tanggap Bencana Lokal

    Gubernur Luthfi juga meminta bupati dan wali kota untuk segera menetapkan status 'Tanggap Bencana Lokal'. Penetapan dilakukan jika terjadi bencana berbahaya meski skalanya tidak luas. Pemerintah Provinsi akan cepat melakukan penanganan.

    Penanganan tidak hanya meliputi evakuasi korban. Namun juga perbaikan lebih lanjut di lokasi bencana. Ini untuk memastikan pemulihan pasca-bencana berjalan optimal.

    “Jika terjadi bencana, maka bupati wali kota tentukan tanggap bencana lokal. Wilayahnya mana, maka Provinsi akan melakukan penanganan,” tegasnya.

    Terakhir, Luthfi berpesan kepada warga Jawa Tengah untuk terus waspada. Curah hujan yang masih tinggi berpotensi menyebabkan longsor, banjir, rob, dan tanah gerak di berbagai wilayah.

  • Warga Jangli Tembalang Bongkar Rumah Mandiri Akibat Tanah Gerak Parah

    Warga Jangli Tembalang Bongkar Rumah Mandiri Akibat Tanah Gerak Parah

    Warga Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, bergotong royong membongkar rumah mereka secara mandiri. Langkah ini diambil setelah kondisi tanah gerak kian parah pasca hujan deras semalam.

    Pembongkaran ini bertujuan mengamankan material bangunan. Warga khawatir rumah mereka akan roboh sewaktu-waktu akibat pergeseran tanah.

    Pantauan di RT 07 RW 01 Kelurahan Jangli, terlihat warga bahu-membahu memindahkan material bangunan. Mereka membawa material ke lokasi yang dinilai lebih aman.

    Slamet Riyadi (47), salah satu warga setempat, turut serta mengamankan triplek dan kayu. Ia telah tinggal di kawasan ini sejak lahir.

    Rumah Slamet pada Senin (9/2) lalu masih utuh, meski retakan sudah terlihat di mana-mana. Kandang kambingnya yang nyaris roboh semakin memprihatinkan.

    Hujan deras mengguyur Semarang dari sore hingga pagi. Kondisi ini membuat rumah Slamet mengeluarkan bunyi 'pletok-pletok' dan keramik mumbul.

    "Dari sore sampai pagi semalam hujannya deras sekali. Tadi malam terasa goncangan, rumah bunyi 'pletok-pletok'. Keramik mumbul semua, plafon juga sudah rusak," kata Slamet saat ditemui di lokasi, Rabu (10/2/2026).

    Pembongkaran rumah dimulai pagi ini setelah BPBD menyarankan bangunan tersebut tidak layak huni. Slamet memilih membongkar untuk mencegah kerusakan lebih parah.

    "Dibongkar ini materialnya akan diamankan untuk membangun lagi. Kita antisipasi kalau ambruk pas hujan lagi terus rusak, tapi kalau ini tadi kerja bakti mandiri warga," ujarnya.

    Keluarga Slamet yang terdiri dari istri dan dua anak kini mengungsi. Mereka belum mendapat kepastian relokasi dari pemerintah.

    "Belum ada keputusan. Tadi Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) ke sini. Belum tahu relokasi nanti ke mana. (Ada rencana relokasi?) Kayaknya gitu," lanjutnya.

    Kambing-kambing milik Slamet, sekitar 20 ekor, berhasil dievakuasi ke kandang adiknya. Kandang ternak miliknya ambruk tadi malam.

    Setelah hujan deras, aliran listrik, air PDAM, dan jaringan internet di kampung sempat terputus. Tanah yang bergerak menyebabkan guncangan terasa.

    "Tadi malam itu Wi-Fi, listrik, PDAM itu semua terputus. Ada rasa goncangan-goncangan kayak rumah itu 'pletok-pletok'. Jelas toh tanah ini gerak," terangnya.

    Slamet merasakan perasaan campur aduk menghadapi bencana ini. Ia telah tidur di musala selama tiga malam terakhir.

    "Saya perasaannya campur aduk. Kandang ini tadi malam ambruk. Saya sudah tiga malam tidur di musala. Sementara rata-rata yang roboh ngungsi di musala," sambungnya.

    Kerugian dan Harapan Warga

    Sedikitnya empat rumah warga terdampak parah, dua di antaranya sudah roboh. Satu rumah lainnya juga akan dibongkar seperti milik Slamet.

    "Kerugian kalau ditotal mungkin sampai puluhan juta rupiah," ujar Slamet.

    Berikut estimasi kerugian dan jumlah warga terdampak di Kelurahan Jangli:

    Dampak Jumlah
    Rumah Terdampak Parah 4 unit
    Rumah Roboh 2 unit
    Kepala Keluarga Terdampak 63 KK
    Jiwa Terdampak 300 jiwa

    Ketua RT 7 RW 1 Kampung Sikep, Joko Sukaryono, menyampaikan total warga terdampak mencapai 63 kepala keluarga atau 300 jiwa. Namun, baru tiga keluarga yang mengungsi.

    "Yang ngungsi ada tiga KK. Ada yang di musala, ada juga yang ke rumah saudara. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," katanya.

    Sebagian besar warga masih dihantui rasa was-was, termasuk mereka yang mengungsi di musala. Warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian relokasi.

    "Harapan warga jelas, ingin direlokasi ke tempat yang aman. Ekonomi warga di sini menengah ke bawah, jadi kami berharap ada solusi yang bijak dari pemerintah," pungkasnya.

  • Bupati Sukabumi Ungkap 9.000 Rumah Rusak Akibat Bencana, Siapkan Relokasi di Simpenan

    Bupati Sukabumi Ungkap 9.000 Rumah Rusak Akibat Bencana, Siapkan Relokasi di Simpenan

    Bupati Sukabumi Asep Japar mengungkap data mengejutkan terkait dampak bencana alam yang melanda wilayahnya. Hampir 9.000 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Kerusakan ini tersebar di puluhan kecamatan di Kabupaten Sukabumi.

    Asjap, sapaan akrab Asep Japar, menyampaikan informasi ini saat peresmian Kantor Kecamatan Warungkiara. Turut diresmikan Gedung Diskominfosan, Inspektorat, serta Jembatan Tarisi, Senin (9/2/2026).

    "Perlu kami sampaikan bahwa Sukabumi sampai dengan hari ini, rumah yang terdampak bencana itu hampir 9.000 rumah. Dari 40 kecamatan yang terdampak," ujar Asjap di hadapan tamu undangan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi tidak berdiam diri menyikapi kondisi ini. Asjap menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah konkret. Relokasi akan dilakukan bagi warga yang tempat tinggalnya terdampak parah dan berada di zona rawan.

    Relokasi tahap awal akan difokuskan di Kecamatan Simpenan. Pemkab Sukabumi telah mempersiapkan lahan dan rencana pembangunan hunian tetap untuk para korban bencana.

    "Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan segera membangun dan merelokasi rumah tinggal yang terdampak bencana. Dalam waktu dekat akan dibangun di Desa Cidadap, Kampung Gempol, Kecamatan Simpenan, sekitar 100 rumah," jelasnya.

    Ini adalah langkah cepat untuk memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.

    Kampung Mubarokah: Harapan Baru Bagi Korban Bencana

    Kawasan hunian baru bagi korban bencana ini akan diberi nama khusus oleh Bupati. Asjap berharap, kawasan tersebut dapat membawa keberkahan bagi para penghuninya kelak.

    "Insya Allah nanti akan kita bangun, bikin kampung baru yaitu 'Kampung Mubarokah'," tuturnya.

    Dukungan Swasta dan Semangat Gotong Royong

    Dalam kesempatan yang sama, Asjap juga mengapresiasi peran serta pihak swasta dan pengusaha di Sukabumi. Mereka turut aktif membantu penanganan bencana. Pembangunan infrastruktur dan pemulihan pascabencana membutuhkan semangat gotong royong.

    "Gedung kantor baru dan jembatan ini adalah kolaborasi semangat gotong royong, baik dari pemerintah daerah maupun partisipasi aktif dari masyarakat setempat," pungkasnya.

    Berikut rincian pembangunan infrastruktur baru yang diresmikan:

    Infrastruktur Lokasi Catatan
    Kantor Kecamatan Warungkiara Diresmikan bersamaan
    Gedung Diskominfosan Sukabumi Diresmikan bersamaan
    Gedung Inspektorat Sukabumi Diresmikan bersamaan
    Jembatan Tarisi Sukabumi Diresmikan bersamaan
  • Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Jateng Percepat Relokasi Korban Tanah Gerak Padasari Tegal, Empat Lokasi Dikaji

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mempercepat proses relokasi ribuan warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Padasari, Kabupaten Tegal. Sejumlah lokasi calon relokasi saat ini tengah dikaji secara geologi. Ini untuk memastikan tingkat keamanannya sebelum pembangunan hunian sementara (huntara) dimulai.

    Kajian geologi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat pemindahan warga. Tujuannya adalah memindahkan warga ke kawasan yang dinilai lebih aman dan layak huni.

    Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menjelaskan bahwa asesmen geologi sedang berlangsung. Empat lokasi menjadi fokus kajian, termasuk tiga calon lahan relokasi dan satu pondok pesantren eksisting milik Perhutani.

    "Kami sedang melakukan asesmen geologi terhadap empat lokasi, terdiri dari tiga calon lahan relokasi dan satu lokasi pondok pesantren eksisting milik Perhutani yang direncanakan menjadi tempat relokasi," ujar Agus, Selasa (10/2/2026).

    Kajian ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Keduanya meninjau langsung lokasi bencana pada Jumat pekan lalu. Asesmen ini juga menindaklanjuti permohonan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Tegal.

    Tiga lokasi yang dikaji sebagai calon lahan relokasi berada di Desa Padasari, Desa Lebakwangi, dan Desa Capar, Kecamatan Jatinegara. Luas lahan yang dikaji bervariasi.

    Lokasi Relokasi Luas Lahan (Hektare)
    Desa Padasari 3,238
    Desa Lebakwangi 5,081
    Desa Capar 10,042

    "Kajian ini diperkirakan memakan waktu minimal tiga hari untuk memastikan stabilitas tanah dan kelayakan lokasi bagi pembangunan hunian," katanya.

    Penanganan Pengungsi dan Tahapan Relokasi

    Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas C. Penanggungan, mengatakan penanganan pengungsi terus dilakukan secara intensif. Tercatat 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa terdampak.

    Para korban tersebar di sembilan titik pengungsian. "Pelayanan kebutuhan dasar warga terus berjalan. Saat ini terdapat empat dapur umum yang melayani para pengungsi, disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Bergas.

    Proses pemindahan warga akan dilakukan secara bertahap setelah rekomendasi kesiapan lahan diterbitkan. Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan, termasuk koordinasi lintas perangkat daerah.

    "Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan alat berat guna land clearing dan perataan lahan. Pekerjaan dilakukan simultan agar pembangunan bisa segera dimulai," katanya.

    Sebelumnya, Ahmad Luthfi memastikan pemerintah akan menyiapkan hunian sementara hingga hunian tetap. Hunian tersebut akan dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan bagi warga. Relokasi dilakukan demi keselamatan masyarakat.

    "Sertifikat nanti akan diurus. Ibu Bapak tidak perlu khawatir, akan dapat rumah berikut sertifikatnya," kata Ahmad.