Tag: resesi

  • Ekonomi Jepang Hindari Resesi dengan Pertumbuhan Kuartal IV 2025

    Ekonomi Jepang Hindari Resesi dengan Pertumbuhan Kuartal IV 2025

    Ekonomi Jepang berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,1 persen pada kuartal keempat tahun 2025, dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya. Capaian ini menghindarkan Negeri Sakura dari resesi teknikal.

    Sebelumnya, Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen pada kuartal ketiga. Namun, realisasi pertumbuhan terbaru ini masih berada di bawah ekspektasi para ekonom yang disurvei oleh Reuters, yang memperkirakan ekspansi sebesar 0,4 persen.

    Resesi teknikal secara umum didefinisikan sebagai kondisi ketika ekonomi mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

    Secara tahunan, output ekonomi Jepang hanya tumbuh 0,2 persen. Angka ini juga lebih rendah dari proyeksi sebesar 1,6 persen. Pada kuartal sebelumnya, ekonomi Jepang menyusut sebesar 2,3 persen.

    Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, PDB kuartal keempat naik tipis 0,1 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan 0,6 persen pada kuartal ketiga.

    Menurut data dari Kantor Kabinet Jepang, Senin (16/2/2026), konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama yang menopang pertumbuhan moderat ini. Peningkatan konsumsi mampu mengkompensasi pelemahan ekspor dan belanja publik.

    Reaksi Pasar dan Kebijakan Bank Sentral

    Setelah data pertumbuhan ekonomi dirilis, indeks Nikkei 225 dibuka menguat 0,12 persen. Sementara itu, nilai tukar yen melemah 0,25 persen ke level 153,06 per dollar AS.

    Bank of Japan (BOJ) pada Januari lalu menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2026 menjadi 0,9 persen, dari sebelumnya 0,7 persen. Proyeksi untuk tahun fiskal 2026 juga direvisi naik menjadi 1 persen dari 0,7 persen.

    Bank sentral Jepang menyatakan bahwa mereka memperkirakan ekspansi moderat seiring dengan negara-negara lain yang kembali mencatatkan pertumbuhan.

    BOJ juga melihat adanya siklus positif antara kenaikan harga dan upah yang didukung oleh kebijakan ekonomi pemerintah serta kondisi keuangan yang tetap akomodatif.

    Komitmen Investasi dengan AS dan Rencana Kebijakan Fiskal

    Data pertumbuhan ini dirilis di tengah upaya Jepang dan Amerika Serikat untuk merampungkan komitmen investasi senilai 550 miliar dollar AS dalam kerangka kesepakatan perdagangan kedua negara.

    Namun, NHK melaporkan bahwa Tokyo dan Washington belum mencapai kesepakatan terkait proyek awal yang akan dijalankan dalam komitmen tersebut.

    Menteri Ekonomi Jepang Ryosei Akazawa berharap proyek-proyek awal dapat difinalisasi sebelum Perdana Menteri Sanae Takaichi bertemu Presiden AS Donald Trump.

    Trump sebelumnya mengumumkan rencana pertemuan dengan Takaichi menjelang pemilihan Majelis Rendah pada 8 Februari. Dalam pemilu tersebut, Takaichi memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih kemenangan telak.

    Setelah kemenangan itu, Takaichi menyatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang “proaktif”, meski belum merinci langkah konkretnya.

    Data Pertumbuhan Ekonomi Jepang Kuartal IV 2025

    Berikut rincian data pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal IV 2025:

    Indikator Kuartal IV 2025
    Pertumbuhan Kuartalan 0,1%
    Pertumbuhan Tahunan 0,2%
    Konsumsi Rumah Tangga Meningkat
  • Menkeu: Percepatan Ekonomi Tekan Defisit APBN Hindari Resesi

    Menkeu: Percepatan Ekonomi Tekan Defisit APBN Hindari Resesi

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kunci menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tanpa strategi baru, Indonesia berisiko resesi seperti krisis 1997–1998.

    “Karena kita akan resesi dan kalau kita lihat strateginya kemarin, hampir pasti kita menuju 97–98. Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat,” ujar Purbaya dalam Economic Outlook di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026).

    Menkeu menjelaskan langkah yang diambil adalah menahan kebijakan yang berpotensi menekan daya beli dan dunia usaha. Kebijakan tersebut meliputi kenaikan tarif pajak, pemungutan pajak pedagang online, hingga cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Bendahara negara ini mengakui stimulus yang diberikan masih terbatas. Fokus utama adalah membalik arah ekonomi agar tumbuh lebih cepat dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang tersedia.

    Pemerintah mendorong percepatan belanja negara dan mengoptimalkan likuiditas di sistem keuangan. Bahkan, kementerian dan lembaga diminta mempercepat realisasi belanja untuk menggerakkan ekonomi.

    Indikator Perbaikan Ekonomi

    Indikasi perbaikan terlihat dari pertumbuhan penerimaan pajak pada Januari yang meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Kalau ini bisa saya jaga, momentum pertumbuhannya bagus, kita tahan 30 persen terus, itu saja sudah melebihi target dari APBN kita. Defisitnya akan turun,” kata Purbaya.

    Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat menjadi modal utama meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki rasio pajak (tax ratio), dan mengendalikan defisit anggaran.

    Pembenahan Internal Kemenkeu

    Selain mendorong pertumbuhan, Purbaya melakukan pembenahan internal di Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Pengawasan ketat terhadap barang ilegal akan memperkuat pasar domestik. Ekonomi Indonesia yang 90 persen digerakkan permintaan dalam negeri, kebocoran akibat praktik ilegal dinilai menggerus potensi penerimaan dan daya saing pelaku usaha lokal.

    Optimisme Menekan Defisit APBN

    Purbaya optimistis, dengan kombinasi percepatan pertumbuhan, peningkatan kepatuhan pajak, dan reformasi internal, defisit APBN dapat ditekan bertahap tanpa membebani masyarakat dengan kenaikan pajak baru.

    “Ekonomi yang lebih cepat adalah modal saya untuk mengendalikan pendapatan maupun tax ratio maupun defisit anggaran,” ucapnya.

    Berikut adalah rincian proyeksi penerimaan pajak yang diharapkan dapat menekan defisit APBN:

    Jenis Pajak Proyeksi Pertumbuhan
    Pajak Penghasilan (PPh) 25%
    Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 32%
    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 28%
    Pajak lainnya 20%

    Peningkatan penerimaan dari berbagai jenis pajak tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam menekan defisit anggaran negara.