Tag: Rieke Diah Pitaloka

  • Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Rieke Pitaloka Soroti Data PBI JK BPJS, Sebut Angka Kemiskinan Nasional Mencurigakan di Senayan

    Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan persoalan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS lebih dari sekadar urusan teknis. Menurutnya, data negara ini bersinggungan langsung dengan nasib dan nyawa jutaan rakyat.

    Pernyataan tersebut disampaikan Rieke dalam rapat bersama Pimpinan DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rieke menyoroti dampak besar data tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

    "Di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka, kita bekerja di sini saya yakin, bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains dan sebagainya," kata Rieke.

    Rieke menyoroti data kepesertaan PBI JK yang dibiayai melalui APBN dan APBD. Berdasarkan perhitungannya, jumlah peserta PBI mencapai sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 287 juta jiwa.

    Menurutnya, jika PBI diperuntukkan bagi masyarakat tak mampu, angka tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi data kemiskinan nasional.

    Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan validitas data kemiskinan jika jumlah penerima PBI JK mencapai 143,98 juta jiwa.

    "Artinya dengan prinsip yang tadi sasaran utama penerima bantuan iuran, dari 143,98 juta jiwa, artinya jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini 50,31%. Bapak Menteri Keuangan, tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kalau dikalikan ya, apakah ini data yang faktual?" tanya Rieke.

    Selain itu, Rieke meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta PBI JK yang dinonaktifkan, khususnya pengidap penyakit kronis. Ia menilai kebutuhan anggarannya relatif kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan.

    "Ini persoalan nyawa. Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya 15,179 miliar. Bukan uang kita. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat," ungkap dia.

    Perlunya Pembenahan Ekosistem Data Nasional

    Rieke juga mendorong pembenahan menyeluruh ekosistem data nasional hingga tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai ketepatan sasaran anggaran sangat bergantung pada validitas data.

    "Saya yakin bahwa anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara, begitu," tuturnya.

    Tuntutan Pengaktifan Kembali PBI JK

    Senada dengan Rieke, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI JK. Menurutnya, anggaran untuk ini telah tersedia.

    "Anggarannya juga ada, nggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita," kata Marwan.

    Marwan juga menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis harus tetap ditanggung melalui skema PBI JK. Kriteria penerima, menurutnya, tidak semestinya dibatasi hanya pada desil 1 hingga 5.

    "Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu," kata dia.

    Pembedaan Bantuan Sosial dan Kesehatan

    Marwan menjelaskan, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI, terdapat istilah "wisuda" bagi masyarakat miskin yang kondisi ekonominya sudah meningkat. Istilah ini merujuk pada mereka yang tidak lagi berhak menerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

    Namun, Marwan menekankan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan sosial berbasis ekonomi. Ia menggarisbawahi perlunya pembedaan yang jelas antara kedua jenis bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta PBI JK dengan perkiraan penduduk Indonesia:

    Deskripsi Jumlah (Juta Jiwa)
    Total Penduduk Indonesia 287
    Peserta PBI JK (Ditanggung APBN/APBD) 143
    Persentase Penerima PBI JK dari Total Penduduk 50,31%

    "Maka karena itu, tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu ini betul-betul kaya, hanya ingin merasa hebat karena pemerintah membantu dia, nah itu datanya penting," tuturnya.