Tag: ritel modern

  • Aprindo Tanggapi Rencana Pembatasan Ritel Modern di Desa

    Aprindo Tanggapi Rencana Pembatasan Ritel Modern di Desa

    Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk membatasi perkembangan ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, di wilayah pedesaan. Pembatasan ini direncanakan sejalan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa operasional gerai di daerah selalu mengikuti regulasi yang berlaku. Solihin menegaskan bahwa prinsip utama bagi pelaku usaha ritel saat melakukan ekspansi adalah mematuhi aturan yang berlaku di setiap daerah.

    "Pada prinsipnya, saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sudah meminta, sudah lama ya sudah laksanakan, membuka satu usaha di satu daerah, wajib mengikuti aturan yang berlaku di daerah itu," ujar Solihin kepada detikcom, Jumat (27/2/2026).

    Menanggapi wacana moratorium atau penghentian izin ekspansi ritel baru di desa oleh beberapa kepala daerah, Solihin menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Pelaku usaha akan mengikuti aturan daerah yang sah.

    "Kalau ada aturan di daerah itu ya kan kita buka toko atau gerai kan kita ikutin aturan di daerah. Ya seperti itu," tambahnya.

    Solihin juga membantah tudingan bahwa ritel modern seringkali melanggar zonasi. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional.

    Solihin menegaskan, setiap gerai yang beroperasi telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. "Bahwa perusahaan, anggota Aprindo itu taat pada aturan. Artinya dia membuka, pasti ada izinnya. Seperti itu," tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta agar ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak terus melakukan ekspansi ke wilayah pedesaan. Permintaan ini diajukan seiring dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Ferry berpendapat bahwa desa seharusnya menjadi pusat ekonomi bagi warga lokal melalui Kopdes Merah Putih. Dominasi ritel modern di desa, menurutnya, hanya akan mengalihkan perputaran uang ke pusat dan tidak menyejahterakan masyarakat setempat.

    "Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa, tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa ya mbok ingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga," ujar Ferry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).

    Ferry juga menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah kepala daerah untuk melakukan moratorium izin ekspansi ritel modern. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan pelanggaran aturan jarak dan dampak negatif terhadap warung kelontong milik warga.

    Ferry menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional. Namun, fakta di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap aturan ini.

    "Justru mereka (Pemda) lihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap izin sehingga mereka mempertimbangkan akan melaksanakan moratorium untuk membatasi keluarnya izin baru, tapi terhadap yang (ritel yang sudah) ada, silahkan, nggak apa-apa," tambah Ferry.

  • Sejumlah Daerah Ingin Moratorium Izin Ritel Modern

    Sejumlah Daerah Ingin Moratorium Izin Ritel Modern

    Sejumlah kepala daerah berencana memberlakukan moratorium izin pembukaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan hal ini terkait dugaan pelanggaran ketentuan jarak minimum antara ritel modern dan pasar tradisional.

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 mengatur ketentuan tersebut. "Kami mendengar banyak kepala-kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium," ujar Ferry saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Pelanggaran yang diduga terjadi adalah pembangunan ritel modern yang tidak memenuhi ketentuan jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional dan toko modern. Karena itu, sejumlah kepala daerah berinisiatif menghentikan sementara penerbitan izin ritel modern baru di wilayahnya.

    Ferry mengingatkan agar kebijakan ini diambil dengan bijaksana. Ritel modern juga memberikan manfaat, seperti menciptakan lapangan kerja dan memberikan kenyamanan berbelanja. "Tetapi juga jangan sampai ada kita lihat pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. Karena kami dapat masukkan juga ada pelanggaran soal itu, banyak," imbuhnya.

    Ferry menegaskan bahwa moratorium merupakan kewenangan pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi. Pemberian sanksi kepada ritel modern yang melanggar Perpres juga merupakan ranah pemda.

    Kementerian Koperasi menerima masukan dari kepala daerah terkait evaluasi izin ritel modern. Tujuannya adalah menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus melindungi pelaku usaha mikro dan pasar tradisional. "Ini juga harus dievaluasi oleh pihak yang lebih berwenang untuk itu, soal peraturan pemerintah kota, pemerintah kabupaten," kata Ferry.

  • Menteri Koperasi Minta Ritel Modern Tidak Ekspansi ke Desa

    Menteri Koperasi Minta Ritel Modern Tidak Ekspansi ke Desa

    Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menghimbau peritel modern seperti Indomaret dan Alfamart untuk menahan diri dari ekspansi ke wilayah pedesaan. Himbauan ini terkait dengan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di berbagai desa.

    Meskipun demikian, pemerintah tidak mempersoalkan keberadaan ritel modern yang telah beroperasi. Ferry Juliantono hanya meminta agar ekspansi lebih dikendalikan.

    "Retail modern yang sudah ada, kita hormati, enggak apa-apa. Tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa, ya mbok ingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Tujuannya adalah menciptakan persaingan usaha yang adil antara ritel modern dan usaha kecil, terutama warung kelontong dan pedagang pasar tradisional. Kehadiran ritel modern di pedesaan dinilai telah mengikis keberadaan warung kelontong dan pedagang pasar tradisional.

    Data dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menunjukkan penurunan jumlah warung kelontong sebanyak 2,2 juta unit selama 2007-2025. Selain itu, 3.500 pedagang pasar tradisional juga berkurang selama 2007-2015.

    "Kita juga mau berkompetisi, bersaing secara sehat asal arenanya juga sehat dan fair. Jangan karenanya enggak fair dan nggak sehat, terus kemudian kita suruh teman-teman dari asosiasi pedagang kaki lima suruh berkompetisi dengan retail modern, sampai kiamat nggak mungkin menang," ucapnya.

    Pemerintah berupaya hadir di pedesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini akan berperan sebagai pusat distribusi bagi warung kelontong dan pedagang pasar tradisional di desa.

    Ferry Juliantono menjelaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimiliki oleh masyarakat desa. Hal ini diharapkan agar keuntungan usaha dapat berputar di wilayah setempat.

    "Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk bisa menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima Indonesia ini dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau," tuturnya.

  • Mendes PDT Bantah Ingin Tutup Ritel Modern di Desa

    Mendes PDT Bantah Ingin Tutup Ritel Modern di Desa

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menepis anggapan bahwa dirinya berencana menutup jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang beroperasi di wilayah pedesaan.

    Klarifikasi ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran bahwa keberadaan ritel modern dapat mengganggu perkembangan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Melalui unggahan di akun Instagram resminya @yandri-susanto, Yandri menjelaskan bahwa yang menjadi perhatiannya adalah ekspansi ritel modern yang berpotensi mengancam usaha-usaha lokal, termasuk Kopdes Merah Putih.

    "Minimarket-minimarket yang sudah ada, ya silahkan jalan. Indomaret, Alfamart yang sudah ada silahkan jalan, saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang di setop itu izin baru, jangan sampai minimarket-minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa," ungkap Yandri dalam unggahannya, dikutip Rabu (25/2/2026).

    Yandri menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih perlu didukung karena 20% keuntungannya akan dikembalikan sebagai pendapatan asli desa. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya ingin menutup ritel modern yang sudah ada.

    Menurutnya, penghentian izin baru bagi ritel modern bertujuan untuk memprioritaskan dan memajukan Koperasi Desa Merah Putih, yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat desa, dengan sekurang-kurangnya 20% dari keuntungan Kopdes kembali menjadi pendapatan asli desa.

    Yandri menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting untuk mendorong pemerataan ekonomi di desa. Ia juga mengklarifikasi bahwa pemerintah pusat tidak memangkas dana desa, melainkan mengalihkan alokasi anggaran untuk pembangunan Kopdes Merah Putih.

    "Saya sampaikan di mana-mana, dana desa itu nggak turun, tidak dikurangi, tidak dipakai oleh pemerintah pusat. Tapi yang diubah adalah tata kelolanya, dan sekarang dalam rangka pemerataan ekonomi itu, maka koperasi desa merah putih itu adalah alat yang jitu dan akurat di setiap desa untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," pungkasnya.