Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberikan tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk membatasi perkembangan ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, di wilayah pedesaan. Pembatasan ini direncanakan sejalan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa operasional gerai di daerah selalu mengikuti regulasi yang berlaku. Solihin menegaskan bahwa prinsip utama bagi pelaku usaha ritel saat melakukan ekspansi adalah mematuhi aturan yang berlaku di setiap daerah.
"Pada prinsipnya, saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia sudah meminta, sudah lama ya sudah laksanakan, membuka satu usaha di satu daerah, wajib mengikuti aturan yang berlaku di daerah itu," ujar Solihin kepada detikcom, Jumat (27/2/2026).
Menanggapi wacana moratorium atau penghentian izin ekspansi ritel baru di desa oleh beberapa kepala daerah, Solihin menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif. Pelaku usaha akan mengikuti aturan daerah yang sah.
"Kalau ada aturan di daerah itu ya kan kita buka toko atau gerai kan kita ikutin aturan di daerah. Ya seperti itu," tambahnya.
Solihin juga membantah tudingan bahwa ritel modern seringkali melanggar zonasi. Ia merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 yang mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional.
Solihin menegaskan, setiap gerai yang beroperasi telah mengantongi izin dari pemerintah setempat. "Bahwa perusahaan, anggota Aprindo itu taat pada aturan. Artinya dia membuka, pasti ada izinnya. Seperti itu," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meminta agar ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret tidak terus melakukan ekspansi ke wilayah pedesaan. Permintaan ini diajukan seiring dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ferry berpendapat bahwa desa seharusnya menjadi pusat ekonomi bagi warga lokal melalui Kopdes Merah Putih. Dominasi ritel modern di desa, menurutnya, hanya akan mengalihkan perputaran uang ke pusat dan tidak menyejahterakan masyarakat setempat.
"Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa, tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa ya mbok ingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga," ujar Ferry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2026).
Ferry juga menyampaikan adanya aspirasi dari sejumlah kepala daerah untuk melakukan moratorium izin ekspansi ritel modern. Hal ini didasari oleh banyaknya laporan pelanggaran aturan jarak dan dampak negatif terhadap warung kelontong milik warga.
Ferry menjelaskan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 mengatur jarak minimal 500 meter antara ritel modern dan pasar tradisional. Namun, fakta di lapangan seringkali menunjukkan pelanggaran terhadap aturan ini.
"Justru mereka (Pemda) lihat ada pelanggaran-pelanggaran terhadap izin sehingga mereka mempertimbangkan akan melaksanakan moratorium untuk membatasi keluarnya izin baru, tapi terhadap yang (ritel yang sudah) ada, silahkan, nggak apa-apa," tambah Ferry.



