Polda Metro Jaya merespons permohonan penghentian penyidikan yang diajukan Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Polisi menyatakan terdapat beberapa cara agar kasus tersebut dapat dihentikan.
"(Permohonan penghentian penyidikan) itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2026).
Budi menjelaskan, upaya memperoleh keadilan bagi tersangka diatur dalam undang-undang, KUHAP, dan KUHP. Salah satunya adalah melalui mekanisme restorative justice (RJ).
"Bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan ataupun SP3, melalui tahapan restorative justice. Nah, ini kesepakatan, dikaji dari kedua belah pihak," tutur Budi.
Melalui mekanisme restorative justice, tersangka dan pelapor dapat bertemu dan mencapai kesepakatan untuk menghentikan proses hukum. Proses ini tetap akan melalui pengecekan oleh penyidik.
"Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ (restorative justice) perdamaian itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor," terang Budi.
Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara agar dapat diselesaikan hingga P21. Jika berkas telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, tahap dua akan segera dilaksanakan.
"Kita tunggu apabila sudah lengkap pemeriksaan tersebut, maka berkas perkara akan dikirim lagi oleh Kejaksaan. Apabila Kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap P21, kita akan melaksanakan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita tunggu waktunya," pungkasnya.
Penolakan Roy Suryo Ajukan Restorative Justice
Pihak Roy Suryo telah mengajukan surat permohonan penghentian penyidikan kepada Itwasum Polri. Meski demikian, Roy Suryo menolak untuk mengajukan restorative justice (RJ).
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyatakan langkah ini diambil setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno.
"Kami mendapatkan ilham dari dua ahli kami kemarin, Profesor Din Syamsuddin dan Komjen Pol (Purn) Oegroseno. Pak Oegroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Eggi Sudjana dan terutama yang Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bundling itu, bundel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi, kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Oegroseno," kata Refly di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).
Roy Suryo juga menyampaikan hal senada.
"Iya (harusnya semua dihentikan penyidikannya, bukan hanya Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis), padahal satu surat kan. Satu surat dicabut kan, yang lainnya gugur kan, gitu ya? Oke," ungkap Roy.
Roy Suryo menegaskan tidak akan mengajukan RJ untuk menghentikan penyidikan kasusnya.
"Nggak (mengajukan RJ), nggak akan. Kalau itu nggak, hal yang mustahil," imbuhnya.
SP3 Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis
Polda Metro Jaya sebelumnya menerbitkan SP3 terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus yang sama. Sebelum SP3 diterbitkan, keduanya bertemu dengan Jokowi di Solo.
Dalam kasus ini, total delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah SP3 diterbitkan untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, kasus ini menyisakan enam tersangka.
Berikut daftar tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi:
| Klaster | Nama Tersangka |
|---|---|
| Pertama | Kurnia Tri Rohyani |
| Pertama | Rustam Effendi |
| Pertama | Muhammad Rizal Fadillah |
| Kedua | Roy Suryo |
| Kedua | Rismon Hasiholan Sianipar |
| Kedua | Tifauzia Tyassuma alias dr Tifa |
Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis mengajukan permohonan RJ setelah bertemu Jokowi. Polisi menindaklanjuti permohonan tersebut hingga akhirnya menghentikan perkaranya.




