Program pemutihan atau penggratisan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) telah resmi dimulai di Kabupaten Gianyar.
Kebijakan ini memastikan warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal, sawah, dan ladang (tegalan) tidak lagi dibebankan pajak.
Pajak untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi hingga 100 persen. Kebijakan ini berlaku efektif di seluruh wilayah Gianyar.
“Untuk rumah tinggal dan lahan pertanian dikurangi (pajaknya) sampai 100 persen,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar Anak Agung Gde Semara Putra kepada detikBali, Selasa (10/2/2026).
Menurut Semara, penggratisan PBB P2 ini sudah tersistem dan disosialisasikan secara menyeluruh.
Pemerintah telah menyampaikan informasi ini ke semua desa, bahkan hingga ke setiap warga.
Kini, warga tak perlu lagi mengurus pembayaran PBB P2 secara daring setiap tahunnya.
Objek Pajak yang Dibebaskan
Secara umum, lebih dari ratusan ribu warga Gianyar memiliki bangunan rumah tinggal dan lahan pertanian.
Mayoritas lahan pertanian tersebut berlokasi di Gianyar utara. Wilayah yang banyak memiliki lahan pertanian dekat rumah tinggal meliputi Payangan, Tegallalang, dan Tampaksiring.
“Lahan pertanian kami di Gianyar cukup luas di wilayah utara,” kata Semara.
Dampak Program Penggratisan PBB P2
Semara tidak merinci potensi pendapatan daerah yang hilang akibat penggratisan PBB P2 tersebut.
Menurutnya, PBB P2 memang potensi pajak, tetapi program penggratisan ini merupakan subsidi dari pemerintah pusat.
Program ini menyasar warga Gianyar yang memiliki rumah tinggal dan lahan pertanian. Namun, PBB P2 tetap dikenakan pada objek pajak lainnya.
Berikut adalah rincian objek pajak yang dibebaskan PBB P2 di Gianyar:
| Objek Pajak | Status PBB P2 |
|---|---|
| Rumah Tinggal | Gratis (0%) |
| Lahan Pertanian (Sawah, Ladang/Tegalan) | Gratis (0%) |
| Objek Pajak Lainnya (Perumahan komersil, Perkebunan, Industri) | Dikenakan PBB P2 |
Tujuan utama program ini adalah mengurangi beban finansial warga Gianyar.
Selain itu, pemerintah berharap kebijakan ini mendorong warga agar tidak menjual lahan pertaniannya.
Kebijakan ini juga diharapkan mencegah alih fungsi lahan dengan mendirikan bangunan.
“Salah satunya untuk menahan laju alih fungsi lahan,” katanya.
