Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan bahwa pengembangan energi Indonesia harus berlandaskan konsep ketahanan energi. Langkah ini juga krusial untuk mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-carbon Future. Acara ini diselenggarakan oleh PLN bersama Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).
“Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” kata Eddy, Kamis (12/2/2026).
Eddy menyoroti paradoks Indonesia sebagai negara kaya sumber daya yang masih menghadapi tantangan ketergantungan pasokan energi. Oleh karena itu, transisi energi memerlukan penyesuaian kebutuhan dan bauran energi.
Aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan kehandalan harus menjadi pertimbangan utama. Pengembangan energi nuklir dinilai sebagai pilihan bersih dan handal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia berencana mengoperasikan PLTN pada tahun 2032 dan 2034. Total kapasitas awal direncanakan sebesar 500 MW.
Kapasitas ini diproyeksikan meningkat signifikan menjadi 7 GW pada tahun 2040. Rencana ambisius ini membutuhkan persiapan matang dan regulasi ketat.
Berikut adalah proyeksi kapasitas PLTN Indonesia:
| Tahun | Kapasitas (MW/GW) |
|---|---|
| 2032 | Operasi PLTN Pertama |
| 2034 | Operasi PLTN Kedua (Total 500 MW) |
| 2040 | 7 GW |
“Rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat dari aspek keamanan dan keselamatan. Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif,” jelas Eddy.
Geopolitik dan Pemilihan Teknologi Nuklir
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyoroti isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Isu ini penting dalam menentukan teknologi PLTN yang akan digunakan.
“Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” jelasnya.
Eddy Soeparno menggarisbawahi bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik melampaui pertumbuhan energi primer. Indonesia juga menghadapi kompetisi global dalam teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih.
“Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas,” pungkasnya.
