Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi. Ini merupakan fondasi kuat membangun negara berintegritas dan kokoh. Pernyataan ini disampaikan pada acara SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 di Jakarta.
Rini menjelaskan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah lama menjadi dasar penting. SAKIP memastikan perencanaan, pelaksanaan program, hingga dampak nyata dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi adalah mesin penggerak pembangunan nasional.
"Reformasi birokrasi adalah fondasi terkuat untuk membangun negara yang lebih kuat dan berintegritas. SAKIP menjadi dasar untuk memastikan perencanaan hingga program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat," kata Rini dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Arahan Presiden mengingatkan bahwa birokrasi unggul adalah syarat keberlangsungan peradaban. Birokrasi berkualitas memperkuat kapasitas negara. Ini memastikan implementasi kebijakan konsisten dan berkeadilan.
Birokrasi unggul juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat tumbuh seiring perbaikan layanan. Presiden menekankan birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama.
"Sejalan dengan itu, Presiden juga menekankan bahwa birokrasi harus responsif dan melayani. Kebutuhan masyarakat harus menjadi pusat pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari efektivitas anggaran, tetapi juga dari kualitas layanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya," tutur Rini.
Transformasi Digital Layanan Publik
Reformasi birokrasi kini memasuki fase transformasi digital. Ini menjadi fondasi human-based governance. Digitalisasi layanan publik terus didorong. Tujuannya adalah pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan inklusif. Baik untuk masyarakat maupun kepegawaian.
Upaya digitalisasi ini menjadi fokus reformasi birokrasi hingga tahun 2029. Capaian reformasi birokrasi Indonesia mendapat pengakuan global dan nasional. Indikator tata kelola pemerintahan menunjukkan perbaikan signifikan.
"Saat ini, capaian reformasi birokrasi Indonesia telah menunjukkan pengakuan di tingkat global dan nasional. Berbagai indikator tata kelola pemerintahan, termasuk efektivitas pemerintahan dan pengembangan pemerintahan digital, mencatat perbaikan yang signifikan. Di tingkat nasional, penguatan layanan publik juga ditandai dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan terintegrasi," jelas Rini.
Peningkatan Kinerja SAKIP 2025
Evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan kinerja. Konsisten di seluruh level pemerintahan. Ini mencerminkan meningkatnya kesadaran instansi pemerintah. Mereka bertanggung jawab terhadap akuntabilitas kinerja.
Penggunaan anggaran disiplin, serta kolaborasi lintas sektor mendukung sasaran pembangunan nasional. SAKIP memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
| Level Pemerintahan | Nilai SAKIP 2025 |
|---|---|
| Kementerian/Lembaga | 73,61 |
| Pemerintah Provinsi | 69,05 |
| Pemerintah Kabupaten/Kota | 64,89 |
Peran Zona Integritas dalam Akuntabilitas
Menteri Rini juga menekankan penguatan integritas melalui Zona Integritas (ZI). Ini upaya membangun budaya kerja berintegritas di instansi pemerintah. Pendekatan ini melalui unit-unit kerja sebagai contoh praktik baik. Praktik ini dapat direplikasi secara luas.
"Pada tahun 2025, sebanyak 297 instansi pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, dan 133 unit kerja berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ujarnya.
Evaluasi SAKIP dilakukan pada level instansi. Penilaian ZI dilaksanakan pada unit-unit kerja. Ini menjadi titik awal perubahan dan penguatan peran agen perubahan. Implementasi SAKIP terus menunjukkan peningkatan kematangan antar-instansi.
Kementerian PANRB akan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) ke depan. SAKP akan memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden secara bersama-sama.
Rini berharap penerima apresiasi SAKIP dan ZI menjaga konsistensi kinerja. Mereka harus memperkuat orientasi hasil dan dampak. Diharapkan menjadi role model dan agen perubahan di instansinya masing-masing.
"Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. Program prioritas nasional harus didukung secara kolaboratif dengan perencanaan yang berorientasi pada outcome," tutupnya.
