Tag: Sampah

  • Tumpukan Sampah Menggunung di Palabuhanratu, DLH Sukabumi Ungkap Kendala Armada

    Tumpukan Sampah Menggunung di Palabuhanratu, DLH Sukabumi Ungkap Kendala Armada

    Permasalahan sampah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bagaikan benang kusut yang sulit terurai. Belum usai sorotan publik terhadap sampah di pesisir Pantai Talanca dan Loji, kini tumpukan sampah menggunung terlihat di kawasan perkotaan Palabuhanratu.

    Pemandangan memprihatinkan nampak di Jalan Pelita, kawasan Cipatuguran, Kelurahan Palabuhanratu, pada Kamis (12/2/2026). Sampah rumah tangga menumpuk memanjang di tepi jalan akses menuju PLTU Jabar 2, menyerupai gerbong kereta api tak berujung.

    Kondisi ini memicu reaksi dari warga setempat yang merasa tidak memiliki pilihan. Beni (40), seorang warga Palabuhanratu, mengungkapkan kebingungannya terkait manajemen pengelolaan sampah di ibu kota kabupaten tersebut.

    "Jujur kami bingung mau buang ke mana. Di sekitar sini tidak disediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) atau kontainer resmi," ungkap Beni, Kamis (12/2/2026).

    Beni mempertanyakan solusi konkret dari pemerintah yang kerap melarang warga membuang sampah sembarangan, namun minim fasilitas. "Kalau dilarang buang di pinggir jalan, pemerintah harusnya sediakan tempatnya dong. Jangan cuma melarang tapi enggak ngasih solusi. Kalau sudah menumpuk begini, baunya ke mana-mana, siapa yang tanggung jawab?" keluhnya.

    Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi mengakui adanya kendala teknis yang berat. Sekretaris DLH Kabupaten Sukabumi, Nuryamin, secara terbuka membeberkan data ketimpangan jumlah armada.

    "Ya, terima kasih. Jadi begini, terkait dengan kondisi sampah di lapangan kita harus akui kita armada terbatas," ujar Nuryamin, Kamis (12/2/2026).

    Ia menjelaskan bahwa jumlah truk sampah yang tersedia saat ini sangat jauh dari kebutuhan ideal. Keterbatasan armada berpengaruh pada cakupan wilayah layanan dan jadwal pengangkutan.

    Perbandingan Armada Sampah DLH Sukabumi

    Keterangan Jumlah
    Kebutuhan Ideal Armada 250 unit
    Armada yang Dimiliki 54 unit
    Armada Rusak 7 unit

    Nuryamin menyatakan bahwa saat ini DLH hanya memiliki 54 unit truk sampah. Bahkan, 7 unit di antaranya dalam kondisi rusak atau tidak dapat beroperasi maksimal. Perbandingan ini menunjukkan kesenjangan yang sangat besar.

    "Nah, kondisi existing saat ini, kami di DLH hanya punya 54 unit. Itu pun, mohon maaf, 7 unit dalam kondisi rusak atau tidak bisa beroperasi maksimal. Jadi bisa dibayangkan perbandingannya," tambah Nuryamin, Kamis (12/2/2026).

    Akibatnya, pengangkutan sampah tidak bisa dilakukan setiap hari di satu titik. Ini memicu penumpukan sampah di berbagai lokasi. "Makanya, karena keterbatasan armada yang sangat jomplang dengan luas wilayah ini, pola pengangkutannya jadwalnya jadi berputar atau sistem rotasi," paparnya.

    Cakupan Layanan yang Belum Optimal

    Keterbatasan ini berdampak pada cakupan wilayah layanan DLH. Nuryamin merinci bahwa masih banyak kecamatan dan desa yang belum tersentuh layanan kebersihan DLH.

    "Kalau kita lihat cakupan layanan, dari total 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi, baru 36 kecamatan yang terjangkau atau terlayani oleh armada kebersihan kami," kata Nuryamin, Kamis (12/2/2026).

    "Lalu kalau turun ke tingkat desa, dari 381 desa dan 5 kelurahan, itu baru sekitar 154 desa/kelurahan yang terlayani," lanjutnya.

    Ironisnya, wilayah pusat pemerintahan pun belum sepenuhnya bebas dari masalah sampah. "Bahkan, di Palabuhanratu sendiri saja, yang notabene adalah Ibu Kota Kabupaten, jujur saja belum semua jalur protokol atau jalan utamanya terlayani sepenuhnya oleh armada kami. Masih ada titik-titik yang belum terjangkau rutin," aku Nuryamin.

    Tantangan Kesadaran Masyarakat dan Fasilitas

    Terkait keluhan warga soal minimnya fasilitas TPSS atau kontainer, Nuryamin tidak menampik hal tersebut. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat.

    "Selain soal armada, memang butuh penyelesaian masalah sampah ini sejak dari sumber, yaitu rumah tangga. Memang, kami menyadari kami belum optimal dalam menghadirkan sarana prasarana seperti penyediaan kontainer (TPS) di setiap titik," ujarnya, Kamis (12/2/2026).

    "Tapi, kesadaran masyarakat atau budaya tertib sampah juga penting. Kalau fasilitas ada tapi budaya buang sembarangan masih ada, atau sebaliknya, ini akan terus berulang," sambung Nuryamin.

    Meski dihadapkan pada situasi pelik dan keterbatasan anggaran serta armada, Nuryamin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan angkat tangan. "Tapi intinya, prinsip kami di Dinas Lingkungan Hidup, insya Allah kami tidak menyerah dengan keadaan ini. Kami tetap melakukan upaya pelayanan seoptimal mungkin di tengah segala keterbatasan armada dan personel tadi," pungkas Nuryamin.

  • Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Bahas Pengolahan Mikro Sampah di Istana

    Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Rapat membahas agenda penting terkait penanganan sampah nasional.

    Menteri Pendidikan, Teknologi, Riset, dan Sains (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terlihat hadir.

    Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan, salah satu agenda utama rapat adalah pengolahan mikro sampah secara masif. Presiden Prabowo mengundang beberapa anggota kabinet untuk pembahasan ini.

    "Saya belum tahu nanti mungkin habis itu, mungkin melanjutkan yang sampah mikro kemarin," kata Brian.

    "Belum tahu juga katanya ada 7 orang yang diundang (ratas)," tambahnya.

    Teknologi pengolahan sampah skala kecil ini sedang diujicobakan di berbagai universitas. Penerapan teknologi diharapkan dapat dimulai tahun ini di setiap kelurahan sesuai rencana pemerintah.

    "Sudah banyak. UGM, ITB, ITB baru akan mulai, Undip sudah, ada mungkin ditemukan ada 20 kampus diterapkan," imbuhnya.

    Pemerintah mendorong 100 kampus tahun ini untuk menyelesaikan masalah sampah di lingkungannya masing-masing. Target ini diharapkan dapat mempercepat implementasi teknologi.

    Percepatan Teknologi Pengolahan Sampah

    Pemerintah akan mempercepat penerapan teknologi pengolahan sampah skala mikro hasil riset kampus. Teknologi ini akan diimplementasikan di tingkat kelurahan dan desa.

    Percepatan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat penanganan sampah nasional. Fokus utamanya adalah memanfaatkan inovasi dalam negeri.

    "Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu waste to energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan," kata Brian kemarin.

    Perbedaan dengan Program Waste to Energy

    Brian menegaskan, pengolahan sampah skala kecil ini berbeda dengan program waste to energy yang dicanangkan Prabowo. Teknologi baru ini tidak menghasilkan listrik.

    Pengolahan sampah di tingkat kelurahan ini akan mengubah sampah menjadi pasir atau debu. Hasil olahan dapat dimanfaatkan untuk mencampur material pembangunan seperti trotoar atau semen.

    "Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik. Jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu ya yang nanti bisa dipakai untuk mencampur, dicampur pasir untuk apa trotoar, untuk semen, dan sebagainya," ujarnya.

    Aspek Pengolahan Mikro Sampah Waste to Energy
    Output Utama Pasir/Debu (bahan bangunan) Listrik
    Skala Penerapan Kelurahan dan Desa Skala Besar
    Lokasi Uji Coba Berbagai Universitas Pembangkit Listrik Sampah
    Tujuan Mengurangi volume sampah, bahan baku bangunan Produksi energi terbarukan
  • Bupati Badung Dorong Uji Kelayakan Ulang Insenerator yang Disetop KLH

    Bupati Badung Dorong Uji Kelayakan Ulang Insenerator yang Disetop KLH

    Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, angkat bicara terkait peluang pengoperasian kembali insenerator yang sempat disetop oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Adi Arnawa tengah mengupayakan agar perangkat terkait melakukan uji ulang kelayakan alat pembakar sampah tersebut. Uji ulang ini bertujuan untuk memastikan emisi yang dihasilkan berada di bawah ambang batas lingkungan yang ditetapkan.

    Langkah ini diambil sebagai bahan pertimbangan bagi kementerian agar fasilitas pengolahan sampah dapat kembali dioperasikan untuk mendukung pengelolaan sampah di Badung. Jika alat tersebut dapat beroperasi kembali, insenerator tidak akan terbengkalai meski sempat ditegur KLH.

    “Kami akan segera melakukan uji untuk memastikan emisinya sesuai standar lingkungan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah melewati uji ini dan dianggap masuk ambang batas, ini bisa menjadi pertimbangan buat kementerian,” ujar Adi Arnawa, Rabu (11/2/2026).

    Bupati Adi Arnawa berharap hasil uji emisi dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Ia meyakini bahwa jika syarat emisi terpenuhi, tidak akan ada masalah untuk pengoperasian kembali.

    “Kalau insinerator ternyata dari hasil uji emisi dioksin atau apa syaratnya itu sudah memenuhi, saya kira tidak ada masalah. Kesimpulannya mungkin akan beroperasi kembali setelah ada pengujian dahulu dan mudah-mudahan kami diberikan kesempatan,” harap Adi Arnawa.

    Strategi Jangka Pendek dan Panjang Pengelolaan Sampah

    Rencananya, jika operasional insinerator ini disetujui, distribusinya akan difokuskan pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang tersebar di seluruh Badung. Langkah ini merupakan strategi jangka pendek.

    Strategi ini diambil sembari menunggu kesiapan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang kini sedang digodok pusat bersama pemerintah daerah. Adi Arnawa menghormati keputusan pemerintah pusat.

    Ia tetap optimis bahwa teknologi insinerator masih bisa dimaksimalkan jika hasil uji emisi terbukti memenuhi syarat.

    Potensi Manfaat Operasional Insinerator

    Pengoperasian kembali insinerator berpotensi memberikan beberapa manfaat, terutama dalam pengelolaan sampah di Badung. Berikut adalah beberapa potensi manfaat tersebut:

    Aspek Potensi Manfaat
    Pengurangan Volume Sampah Membantu mengurangi tumpukan sampah yang membebani TPA.
    Efisiensi Lahan Meminimalkan kebutuhan lahan untuk penimbunan sampah.
    Dukungan TPS3R Melengkapi fungsi TPS3R dalam mengelola sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang.
    Pencegahan Pencemaran Mengurangi potensi pencemaran akibat penimbunan sampah jika emisi terkontrol.
  • Tumpukan Sampah Sumbat Aliran Sungai Citarum Lama Kabupaten Bandung

    Tumpukan Sampah Sumbat Aliran Sungai Citarum Lama Kabupaten Bandung

    Aliran Sungai Citarum Lama di Kampung Cicukang, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, kembali tersumbat tumpukan sampah. Kondisi ini terpantau pada Rabu, 11 Februari 2026, menyebabkan aliran sungai tidak bergerak lancar.

    Pantauan di lokasi menunjukkan sungai dipenuhi beragam jenis sampah. Mulai dari plastik, styrofoam, kasur bekas, botol minuman, hingga potongan kayu.

    Selain itu, pertumbuhan rumput dan kangkung turut memperparah kondisi penumpukan. Bau tak sedap menyengat tercium di sekitar area sungai.

    Sungai Citarum Lama ini terhubung langsung ke Sungai Citarum Utama. Perbedaan warna air yang kontras terlihat jelas pada persambungan kedua sungai tersebut.

    Masalah serupa pernah terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025. Saat itu, pemerintah bersama relawan masyarakat telah melakukan aksi pembersihan massal.

    Uto, warga sekitar, mengungkapkan, “Iya setelah tahun lalu dibersihkan, tidak berselang lama sampah kembali datang lagi lah ada dari sekitar 8 bulan yang lalu,” kata Kartiwa atau kerap disapa Pak Uto (62), Rabu (11/2/2026).

    Uto menjelaskan bahwa sampah tersebut merupakan kiriman dari Kota Bandung. Sampah mengalir melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan berakhir mengendap di sungai ini.

    Ia menuturkan, “Jadi sebelum ke sungai ini, di aliran sungai yang kecil itu dipasang beberapa jaring. Nah pas kejadian ada mobil nyemplung, jaringnya dibuka. Jadi sampahnya langsung ngalir ke sini dan di sini nya juga ada kangkung yang menghambat.”

    Jika hujan deras, tumpukan sampah sering memicu banjir hingga ke permukiman warga. Akibatnya, aktivitas sehari-hari warga terganggu.

    “Ini pernah banjir kejadian di sini hampir 2 meteran lah di sini. Sampai ke atas sana rumah saya. Saya di atas juga sampai kebanjiran gitu,” jelasnya.

    Berikut adalah data potensi dampak tumpukan sampah di Sungai Citarum Lama:

    Dampak Keterangan
    Banjir Dapat mencapai 2 meter di permukiman
    Gangguan Aktivitas Warga kesulitan beraktivitas sehari-hari
    Pencemaran Lingkungan Bau menyengat dan air kotor
    Risiko Kesehatan Warga enggan mendekati sungai karena khawatir gatal-gatal

    Uto mengungkapkan, mayoritas sampah domestik warga sekitar telah dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Oxbow Mekar Rahayu.

    “Iya kalau warga mah ngangkut mah ya tiap hari ke sana ke pabrik (oxbow). Pabrik itu tapi yang diangkut ke situ bukan kain, kainnya suruh di bakar di sini gitu. Tah tapi setelah numpuk gini mah, warga di sini juga jadi ikut-ikutan buang di sini,” ungkapnya.

    Kekhawatiran Warga dan Harapan Tindakan Pemerintah

    Warga tidak berani membersihkan sampah di area sungai secara mandiri. Mereka khawatir akan dampak kesehatan, seperti gatal-gatal dan bau air yang menyengat.

    “Kalau sudah gini bingung, warga juga ka berani ke sungai. Takut gatal-gatal dan airnya juga bau banget,” bebernya.

    Panjang tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai diperkirakan lebih dari 300 meter. Lebar sungai sekitar 20 meter, dengan kedalaman bisa mencapai 2 meter lebih.

    Uto berharap pemerintah segera mengambil tindakan. Ia menilai pembersihan membutuhkan alat berat agar prosesnya cepat selesai.

    “Ini mah ke dalamannya bisa sampai 2 meter lebih. Makanya diangkutnya juga udah harus pakai alat berat aja biar cepat selesai. Makanya saya berharap bisa segera dibersihkan lah oleh pemerintah,” pungkasnya.

  • Bupati Badung Kumpulkan Perbekel dan Lurah Pastikan Pemilahan Sampah

    Bupati Badung Kumpulkan Perbekel dan Lurah Pastikan Pemilahan Sampah

    Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menggelar pertemuan penting dengan seluruh perbekel, lurah, dan pengelola jasa angkut sampah swasta di Badung. Agenda utama pertemuan ini adalah memastikan kesiapan program pemilahan sampah dari sumber. Langkah ini diambil menyusul rencana pemerintah pusat untuk menutup total TPA Suwung mulai 1 Maret 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Badung, Selasa (10/2/2026), menunjukkan keseriusan Pemkab Badung dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan solusi komprehensif.

    Adi Arnawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjalankan program pemilahan sampah. Hal ini untuk mencegah praktik pencampuran kembali sampah yang sudah dipilah.

    "Jangan sampai nanti kami melakukan pemilahan, di pihak lain malah seenaknya mencampur kembali. Kalau benar 1 Maret itu sudah dikunci, berarti kita harus punya solusi dan persepsi yang sama antara pemerintah dengan swasta," kata Adi Arnawa, Selasa (10/2/2026).

    Instruksi Pembangunan TPS3R dan Satgas Pemantauan

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung juga mempertegas instruksi pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di setiap wilayah. Pembentukan satuan tugas (satgas) pemantauan juga menjadi fokus. Masyarakat diminta mulai memilah sampah secara mandiri untuk menekan volume residu yang dikirim ke TPA.

    "Kami sarankan agar mulai dari sumber dipilah dulu sampahnya sehingga otomatis akan terjadi pengurangan signifikan terhadap residu itu sendiri. Paling nanti yang akan kita olah itu hanya residu-residunya, tidak seperti sekarang, semua sampah bercampur dan dibawa ke TPA Suwung," ujar Adi Arnawa.

    Komitmen Pembatasan Sampah ke TPA Suwung

    Pemkab Badung berkomitmen membatasi pengiriman sampah ke TPA Suwung, kecuali untuk kategori tertentu. Sampah spesifik yang dimaksud meliputi sampah kiriman di pantai, bukan berasal dari rumah tangga.

    Pengiriman sampah ke TPA Suwung akan sangat dibatasi. Hanya jenis sampah tertentu yang diperbolehkan masuk. Pembatasan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang pengelolaan sampah di Badung.

    Inovasi Teknologi Penanganan Residu

    Terkait kendala wilayah seperti Kuta Utara yang belum memiliki TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), Adi Arnawa menyatakan bahwa ini bukan lagi soal siap atau tidak siap. Pemkab Badung sedang menjajaki teknologi baru untuk menangani sekitar 300 ton residu per hari.

    Targetnya, Badung tidak lagi bergantung pada pihak luar untuk pengelolaan residu. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab Badung dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan.

    "Kita sedang menjajaki juga teknologi baru agar bisa menyelesaikan masalah residu sekitar 300 ton per hari yang dibawa ke TPA Suwung. Tapi kita juga tidak mau terlalu banyak bicara dulu, yang penting kita coba benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.

    Berikut adalah beberapa langkah utama Pemkab Badung dalam menghadapi tantangan pengelolaan sampah:

    Program Deskripsi
    Pemilahan Sampah Mendorong masyarakat memilah sampah dari sumbernya.
    Pembangunan TPS3R Membangun fasilitas pengolahan sampah di setiap wilayah.
    Satgas Pemantauan Membentuk tim untuk mengawasi pelaksanaan program.
    Pembatasan ke TPA Suwung Mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA Suwung.
    Inovasi Teknologi Menjajaki teknologi baru untuk mengolah residu 300 ton/hari.
  • Antrean Truk Sampah di TPA Putri Cempo Solo, Wali Kota Respati Ardi Minta Maaf

    Antrean Truk Sampah di TPA Putri Cempo Solo, Wali Kota Respati Ardi Minta Maaf

    Antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo Solo. Insiden ini membuat Wali Kota Solo, Respati Ardi, secara langsung meminta maaf kepada warga yang terdampak. Dirinya juga meninjau langsung kondisi di TPA tersebut pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Respati menyatakan, ia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh antrean truk sampah. Pihaknya berjanji segera mengatasi masalah ini.

    Pemerintah Kota Solo telah bergerak cepat untuk menangani antrean truk sampah di TPA Putri Cempo. Kerusakan pada alat berat menjadi pemicu utama penumpukan.

    “Pertama saya ingin meminta maaf kepada warga Solo, kepada warga yang terdampak. Saya minta maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan,” kata Respati, Selasa (10/2/2026).

    Untuk mengatasi masalah ini, ekskavator telah dikerahkan ke lokasi. Alat berat ini akan membantu penataan ulang dan pengoptimalan pengelolaan sampah di TPA.

    “Jadi hari ini, langsung akan ke Putri Cempo membawa beberapa ekskavator untuk perapian, untuk penataan ulang dan akan pengoptimalan lagi terkait program-program yang di kemasyarakatan,” terangnya.

    Komitmen Pengambilan Sampah dan Road Map Pengelolaan

    Respati Ardi juga menegaskan bahwa insiden ini tidak akan berdampak pada pengambilan sampah di rumah-rumah warga. Proses pengambilan sampah akan tetap berjalan seperti biasa.

    Komitmen ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar tetap optimal. Ia juga berjanji membuat peta jalan (road map) pengelolaan sampah Kota Solo.

    “Oh, tidak (ada kendala pengambilan sampah?). Komitmen kami justru tidak ada terdampak, tetap nanti akan pengambilan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saya akan langsung membuat road map terkait pengelolaan sampah nanti ke depannya di Kota Solo,” terangnya.

    Evaluasi Proyek PLTSa

    Terkait perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Respati enggan memberikan banyak komentar. Ia menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh.

    “Ya, nanti kita evaluasi ya (PLTSa),” pungkasnya.

    Solusi Penjadwalan dari DLH Solo

    Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo telah mencari solusi untuk antrean panjang truk sampah. Kepala DLH, Herwin Tri Nugroho, mengatakan akan membuat jadwal masuk.

    Penjadwalan ini bertujuan agar truk-truk sampah tidak datang secara bersamaan ke TPA. Dengan demikian, antrean panjang dapat dihindari.

    “Jadi nanti akan kita atur supaya tidak menimbulkan antrean sepanjang itu. Jadi nanti kayak dijadwalkan. Yang paling yang bisa kami lakukan dijadwalkan dulu, jadi tidak datang bersama-sama,” kata Kepala DLH, Herwin Tri Nugroho dihubungi awak media, Senin (9/2).

    DLH juga mempertimbangkan volume sampah dari setiap kelurahan. Truk yang perlu beberapa kali bolak-balik ke TPA akan diprioritaskan untuk masuk lebih awal.

    “Kan harus dilihat juga volume di masing-masing kelurahan ini, baru diukur, mana yang mungkin, biasanya dia harus beberapa kali datang ke Putri Cemponya itu mungkin yang akan didahulukan,” ungkapnya.

    Berikut estimasi jadwal sementara:

    Prioritas Kriteria Waktu Tunggu
    Tinggi Volume sampah tinggi, sering bolak-balik TPA Langsung masuk
    Rendah Volume sampah rendah, cukup sekali antar Menunggu di luar TPA

    Herwin menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih mengukur efektivitas rencana penjadwalan tersebut. Tujuannya agar solusi ini tidak merugikan pihak manapun.

    “Sementara yang cukup sekali mungkin bisa, bisa menunggu dulu tapi tidak menunggu di area Putri Cempo. Ini baru, baru diukur teman-teman supaya bisa, bisa baik dan tidak merugikan pihak-pihak. Nanti ada penjadwalannya, mobil-mobil yang mengirim sampah itu,” ungkapnya.

  • Antrean Truk Sampah di TPA Putri Cempo Solo Capai 2 KM Akibat Alat Rusak

    Antrean Truk Sampah di TPA Putri Cempo Solo Capai 2 KM Akibat Alat Rusak

    Ratusan truk pengangkut sampah mengantre panjang hingga dua kilometer untuk masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Solo. Antrean tersebut disebabkan oleh kerusakan alat operasional di TPA, bukan karena kapasitas TPA yang penuh.

    Edy Suparmanto, Kepala UPTD Pengelolaan TPA Putri Cempo, menjelaskan bahwa dua alat penting, yakni wheel holder dan ekskavator, mengalami kerusakan sejak Sabtu (7/2) lalu. Kondisi ini membuat proses pembuangan sampah menjadi terhambat.

    Antrean panjang truk sampah ini bukan disebabkan oleh masalah kelebihan muatan sampah atau overload di TPA Putri Cempo. Kerusakan alat menjadi faktor utama yang mengharuskan truk-truk sampah masuk secara bergantian.

    "Penyebab karena kerusakan alat kita, alat kita ada yang rusak. Yang rusak yakni wheel holder sama ekskavator," kata Edy saat dihubungi awak media, Senin (9/2/2026).

    Menurut Edy, perbaikan alat-alat tersebut masih terus diupayakan untuk segera diselesaikan. Ia berharap operasional TPA dapat kembali normal secepatnya.

    "Baru kemarin Sabtu (rusaknya). Ini sedang kita upayakan secepatnya untuk perbaikan," ungkapnya.

    Pengaturan Waktu Pembuangan

    Untuk mengatasi penumpukan truk akibat kerusakan alat, pihak UPTD Pengelolaan TPA Putri Cempo telah menginstruksikan pengaturan waktu kedatangan bagi para pengangkut sampah. Hal ini dilakukan agar truk-truk tidak datang secara bersamaan.

    "Bukan, bukan (overload sampah). Ada kerusakan alat kita. Yang sedang kita upayakan, instruksi ya, seperti biasa, cuman kita minta untuk diatur waktunya. Kita minta untuk tidak semuanya datang bareng gitu kan. Jadi, per wilayah itu ada pengaturan jamnya sehingga tidak menumpuk," pungkas Edy.

    Antrean panjang ini telah terlihat sejak Senin (9/2) pagi, bahkan hingga pukul 11.24 WIB masih banyak truk yang belum dapat membuang sampah. Antrean tampak mengular hingga di depan rumah warga sekitar.

    Kesaksian Petugas Sampah

    Haryanto, salah satu petugas sampah dari Kelurahan Banjarsari, mengungkapkan pengalamannya antre selama satu jam untuk kloter sampah kedua. Ia mengatakan kloter pertama sudah mengantre dari pukul 06.30 WIB sampai 08.30 WIB.

    "Ini antre yang kedua, yang pertama tadi pukul 06.30 sampai 08.30 WIB," katanya ditemui di TPA Putri Cempo, Senin (9/2/2026).

    Berikut rincian penyebab antrean truk sampah di TPA Putri Cempo:

    Penyebab Dampak Status
    Kerusakan wheel holder Menghambat proses pembuangan Sedang diperbaiki
    Kerusakan ekskavator Memperlambat operasional TPA Sedang diperbaiki
    Tidak ada pengaturan waktu Penumpukan truk di pintu masuk Diatur ulang per wilayah

    Meskipun pihak pengelola TPA menyatakan bukan karena overload, Haryanto menduga penyebab antrean juga bisa jadi karena TPA sudah penuh.

    "Kalau penyebabnya, pembuangannya mungkin enggak memenuhi syarat, ya, pun sudah penuh, ya, jadinya mungkin pihak. Pengelola mau buang ke mana mungkin ya repot, mungkin apa penyebabnya ya itu," ucap Haryanto.

  • Tumpukan Sampah Menumpuk di Jalur Wisata Cipatuguran Palabuhanratu

    Tumpukan Sampah Menumpuk di Jalur Wisata Cipatuguran Palabuhanratu

    Jalur wisata Pantai Cipatuguran, tepatnya di Jalan Pelita, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dipenuhi tumpukan sampah. Sampah plastik dan limbah rumah tangga berserakan di bahu jalan.

    Akses utama menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Palabuhanratu ini terlihat memprihatinkan. Kondisi ini dilaporkan pada Selasa (10/2/2026) pagi.

    Sampah didominasi kantong plastik menumpuk memanjang di pinggir jalan. Pemandangan ini kontras dengan keindahan laut lepas di sebelahnya.

    Tumpukan sampah tersebut juga mengeluarkan aroma menyengat. Bau ini mengganggu pengguna jalan yang melintas.

    Zakaria Dinata, warga Kampung Rawakalong, Cipatuguran, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya, sampah bukan dibuang warga sekitar lokasi.

    Sampah justru berasal dari ulah pengendara yang melintas. "Warga pemotor yang melintas di jalur PLTU sering buang sampah di sini. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar enam bulan," ujar Zakaria, Selasa (10/2/2026).

    Warga setempat telah berupaya menegur dan melarang. Namun, teguran sering kali diabaikan oleh para pembuang sampah.

    "Sudah sering dilarang, namun ya begitu, malah kurang mendapat respons. Akhirnya mengundang sampah lebih banyak dan jadi kurang enak dipandang mata," tuturnya.

    Berikut adalah beberapa dampak utama dari tumpukan sampah di jalur wisata Cipatuguran:

    Dampak Keterangan
    Kerusakan Estetika Pemandangan laut indah tercemar tumpukan sampah.
    Bau Menyengat Mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan wisatawan.
    Pencemaran Lingkungan Potensi bahaya bagi ekosistem laut dan sekitar.
    Merusak Citra Wisata Menciptakan kesan buruk bagi Palabuhanratu sebagai destinasi wisata.

    Minimnya Fasilitas Kebersihan

    Masalah ini disinyalir akibat minimnya tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Zakaria menjelaskan, sebelumnya ada bak penampungan di Panyairan.

    "Dulu ada (tempat sampah) dekat daerah Panyairan, hanya dapat penolakan dari warga sekitar, akhirnya tempat sampah itu hilang. Sekarang dampaknya orang-orang buangnya di sini," jelas Zakaria.

    Petugas kebersihan sebenarnya kerap mengangkut sampah liar. Namun, volume sampah yang datang setiap hari membuat upaya pembersihan sia-sia.

    "Sering diangkut petugas kebersihan, hanya memang tidak rutin tiap hari. Masalahnya, kan sudah diangkut, besoknya ada yang buang lagi di sini," keluhnya.

    Dampak pada Kenyamanan Wisatawan

    Kondisi jalur wisata yang dipenuhi sampah ini juga dikeluhkan pengguna jalan. Rendi (35), seorang pengendara, merasa terganggu.

    Ia sering melintas di jalur tersebut. "Sangat disayangkan, padahal ini jalur strategis. Orang mau ke PLTU atau mau lihat pantai lewat sini. Tapi pas sampai titik ini, baunya sangat mengganggu dan kotor sekali. Jadi merusak citra wisata Palabuhanratu," ungkap Rendi.

    Warga dan pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera bertindak. Mereka menginginkan solusi permanen untuk masalah ini.

    Solusi yang diharapkan berupa penyediaan kontainer sampah layak atau pengawasan ketat. Tujuannya agar kawasan Cipatuguran kembali bersih dan nyaman.

  • Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi, Asep Japar, merespons masalah tumpukan sampah yang kembali memenuhi Pantai Talanca atau Cibutun, Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Fenomena yang disebut 'sampah abadi' ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebersihan pantai di Bali.

    Asep Japar, yang akrab disapa Asjap, menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menangani masalah tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan sampah memerlukan kerja sama semua pihak.

    Asjap menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Ia mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai.

    "Sudah saya menugaskan, menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajaran terkaitlah ya," ujar Asep Japar kepada awak media, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, persoalan sampah di pesisir Loji membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kebersihan lingkungan adalah tugas bersama.

    "Bahkan saya sampaikan bahwa penanganan sampah dan bencana itu bukan hanya ditangani oleh dinas terkait, tapi harus sama-sama dipelihara oleh masyarakat," tegasnya.

    Rencana Aksi Bersih-bersih

    Mengenai langkah konkret jangka pendek, Asjap memastikan akan ada aksi bersih-bersih massal susulan. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya TNI (Kodim) telah terlibat dalam kegiatan serupa.

    "Ada (rencana gerakan). Kemarin kan dari Kodim sudah berapa ratus ya (personel turun) penanganan sampah. Dan ini juga kita akan ada gerakan sampah sampai sama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Sukabumi," paparnya.

    Asjap belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan aksi bersih-bersih tersebut. Namun, ia berjanji bahwa kegiatan itu akan segera digelar dalam waktu dekat.

    "Insyaallah dalam waktu dekat, ya," pungkasnya.

    Pemerintah daerah berharap, aksi ini dapat mengurangi tumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

    Daftar Instansi Terlibat Penanganan Sampah

    Instansi Peran
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Koordinasi & Eksekusi Teknis
    TNI (Kodim) Dukungan Personel
    Masyarakat Partisipasi & Kesadaran Kolektif
    Elemen Lain Sukabumi Dukungan & Keterlibatan

    Tanggapan Mengenai Jalan Rusak

    Selain isu sampah, Asjap juga menanggapi keluhan warga mengenai jalan rusak. Kerusakan jalan ini berada di wilayah kewenangan pemerintah pusat, namun kerap menjadi sorotan bagi Pemda.

    Ia mengakui bahwa cuaca ekstrem memperparah kondisi jalan di daerah tersebut. Pemerintah daerah terus mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan.

    "Kita juga tetap menyampaikan kepada pusat untuk segera dibangun karena ini kan kewenangan jalan pusat. Dan tetap sorotannya kan ke kita (Pemda) terus," tandasnya.