Tag: Sanitasi

  • Atasi Pencemaran E. Coli, PAM JAYA dan PALJAYA Revitalisasi MCK Komunal di Manggarai

    Atasi Pencemaran E. Coli, PAM JAYA dan PALJAYA Revitalisasi MCK Komunal di Manggarai

    Fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK) komunal di RW 09 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, kini tampil lebih sehat dan layak pakai. Melalui kolaborasi antara PAM JAYA dan PALJAYA, dua titik sanitasi di RT 14 dan RT 15 telah selesai direvitalisasi untuk mendukung kualitas hidup sekitar 100 kepala keluarga di wilayah tersebut.

    Sebelumnya, kondisi bangunan dan sistem pendukung MCK di lokasi ini mengalami kerusakan parah yang membuatnya tidak nyaman digunakan. Kini, fasilitas tersebut telah dilengkapi dengan sistem pengolahan limbah biopal. Teknologi ini memastikan limbah domestik tidak lagi langsung dibuang ke saluran air atau kali, melainkan diolah terlebih dahulu agar sesuai dengan standar kesehatan lingkungan.

    Direktur Utama PALJAYA, Untung Suryadi, menjelaskan bahwa khusus untuk MCK di RT 14, sistemnya sudah terintegrasi dengan pengolahan air limbah domestik terpusat. "Limbah yang sebelumnya dibuang ke kali, kini dialirkan secara gravitasi menuju fasilitas pengolahan tersebut sehingga tidak lagi mencemari lingkungan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

    Penerapan sistem pengolahan limbah yang lebih modern ini bertujuan menekan risiko paparan bakteri berbahaya seperti E. coli dan mencegah pencemaran lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah pemukiman padat penduduk Jakarta.

    Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, menekankan bahwa penyediaan air bersih dan sanitasi merupakan fondasi utama kesehatan masyarakat. Menurutnya, perbaikan fasilitas komunal adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas lingkungan Jakarta secara berkelanjutan.

    "Kebutuhan air bersih dan sanitasi yang layak adalah fondasi kesehatan masyarakat. Ketika fasilitas bersama diperbaiki dan dikelola dengan baik, dampaknya bukan hanya pada kenyamanan, tetapi juga pada kualitas lingkungan secara keseluruhan," ujar Syahrul.

    Proses revitalisasi ini disebut berjalan lancar berkat sikap kooperatif dan semangat gotong royong warga RW 09 sejak tahap perencanaan. Kerja sama lintas instansi ini diharapkan menjadi standar baru bagi perbaikan fasilitas sanitasi di Jakarta guna mewujudkan kota global yang lebih bersih dan nyaman.

  • DPRD Ponorogo Desak Evaluasi Dapur MBG Dekat Kandang Walet

    DPRD Ponorogo Desak Evaluasi Dapur MBG Dekat Kandang Walet

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ponorogo bereaksi keras terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyudono yang berlokasi di dekat kandang burung walet. Legislator mendesak agar operasional dapur Menu Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi segera.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan MAPAN DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, menilai bahwa dapur MBG di area eks Pasar Lanang perlu dikaji ulang. Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meneliti kembali kelayakan lokasi tersebut.

    "Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan siswa yang menerima manfaat MBG. Jangan sampai ada risiko dari sisi kebersihan maupun sanitasi," kata Agung, Minggu (15/2/2026).

    Agung menekankan bahwa program makan bergizi gratis adalah program strategis nasional yang harus dijalankan dengan standar ketat. Ia meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan pendirian SPPG.

    Agung juga menyinggung kasus serupa di daerah lain, di mana dapur MBG berdiri di dekat kandang ternak. Ia tidak ingin kejadian serupa terjadi di Ponorogo.

    "Kalau tempatnya tidak steril bagaimana? Ini kan dapur untuk anak-anak. Harus benar-benar dipastikan higienis," tegasnya.

    Pengawasan Ketat dan Keterbukaan Informasi

    Selain meminta evaluasi dari BGN, Agung mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo bersama Satgas MBG untuk melakukan pengawasan ketat. Meskipun dapur tersebut dikabarkan telah mengantongi Surat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS), pengawasan berkala tetap diperlukan.

    Ia juga menyoroti dapur MBG yang tidak menampilkan identitas resmi sebagai SPPG. Keterbukaan, menurutnya, penting agar masyarakat mengetahui operasional dapur tersebut.

    "Kalau memang ini bagian dari program presiden yang harus kita sukseskan, ya terbuka saja. Jangan sampai terkesan sembunyi-sembunyi," ujarnya.

    Jumlah Penerima Manfaat dan Tindak Lanjut DPRD

    SPPG Banyudono melayani sekitar 1.000 porsi makanan setiap hari untuk empat sekolah. DPRD menilai pengawasan harus dilakukan secara ekstra dengan jumlah penerima manfaat yang besar tersebut.

    Agung memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi C DPRD Ponorogo untuk menjadwalkan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi dapur MBG dalam waktu dekat.

    "Nanti akan kami lihat langsung ke lapangan bersama Komisi C. Supaya semuanya jelas dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan," pungkasnya.

    Berikut rincian jumlah sekolah yang menerima manfaat program MBG dari SPPG Banyudono:

    No Nama Sekolah Jumlah Porsi
    1 SDN 1 Banyudono 250
    2 SDN 2 Banyudono 250
    3 SDN 3 Banyudono 250
    4 SDN 4 Banyudono 250
    Total 1000
  • Dapur Program Makan Bergizi Ponorogo di Bawah Kandang Walet Dievaluasi

    Dapur Program Makan Bergizi Ponorogo di Bawah Kandang Walet Dievaluasi

    Penempatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Banyudono di Ponorogo yang berada di bawah kandang burung walet menuai sorotan tajam dari pemerintah pusat. Temuan ini memicu inspeksi mendadak dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga berujung pada peringatan keras dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo.

    Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Nanik S Deyang, melakukan inspeksi mendadak pada Senin (9/2/2026). Ia menilai lokasi dapur sangat tidak layak untuk memproduksi makanan bagi anak sekolah karena berada tepat di bawah kandang burung walet.

    "Masa dapur untuk anak-anak di bawah kandang burung walet? Itu tidak benar," tegas Nanik.

    Menurut Nanik, standar keamanan pangan tidak bisa ditawar karena ada risiko pencemaran dari aktivitas kandang walet di atas dapur produksi.

    Tindakan Tegas BGN

    Sebagai tindak lanjut, BGN memberikan waktu tiga bulan kepada pengelola untuk memindahkan operasional dapur ke lokasi yang lebih representatif dan memenuhi standar higienitas.

    "Kami beri waktu tiga bulan untuk memindahkan SPPG ini. Kalau tidak, akan ada tindakan," ujarnya.

    BGN bahkan mengancam akan mencabut izin operasional SPPG apabila relokasi tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

    Respons Satgas MBG Ponorogo

    Menanggapi temuan tersebut, Satgas MBG Kabupaten Ponorogo langsung bergerak cepat. Sekretaris Satgas MBG, Luhur Apidianto, menyatakan pihaknya akan segera memanggil perwakilan BGN, baik di tingkat koordinator wilayah (korwil) maupun koordinator kecamatan (korcam), guna membahas kelanjutan operasional dapur di Pasar Lanang.

    "Kami akan segera berkoordinasi dengan BGN, baik korwil maupun korcam, untuk membahas persoalan SPPG Pasar Lanang," kata Luhur, Sabtu (14/2/2026).

    Ia menegaskan, langkah koordinasi ini dilakukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi isu liar yang memicu keresahan masyarakat. Fokus utama evaluasi adalah memastikan makanan yang diproduksi benar-benar higienis sebelum sampai ke tangan siswa sekolah. Satgas MBG juga merekomendasikan kajian ulang secara menyeluruh terhadap kelaikan lokasi dapur.

    "Ini menyangkut konsumsi anak-anak. Jadi aspek keamanan dan kebersihan tidak boleh diabaikan," tegasnya.

    Isu ini dinilai sensitif karena berkaitan langsung dengan kesehatan peserta didik sebagai penerima manfaat program.

    Operasional Dapur SPPG Selama Masa Transisi

    Meski mendapat peringatan keras dari BGN, dapur SPPG Banyudono saat ini masih diperbolehkan beroperasi selama masa transisi tiga bulan. Namun, operasional dilakukan dengan pengawasan super ketat sambil menunggu proses pemindahan lokasi selesai dilakukan.

    Langkah ini diambil untuk memastikan program pemenuhan gizi tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan standar produksi makanan bagi anak-anak sekolah.

    Berikut adalah rincian waktu yang diberikan BGN kepada SPPG Banyudono:

    Aktivitas Waktu
    Inspeksi Mendadak BGN 9 Februari 2026
    Batas Waktu Relokasi 3 Bulan Setelah Inspeksi

    Pengawasan super ketat akan terus dilakukan untuk memastikan standar higienitas dan keamanan pangan tetap terjaga selama masa transisi ini.