Tag: Sanksi Disiplin

  • Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengambil tindakan tegas atas kasus dugaan penganiayaan dan arogansi oknum Kepala Sekolah di Kecamatan Sebatik. Bupati Nunukan, Irwan Sabri, telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian jabatan Kepala Sekolah tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Surat bernomor R/101/MPEKASN.800.1.3.3 tertanggal 6 Februari 2026 itu ditujukan kepada Kepala BKN di Jakarta. Pengajuan ini merujuk pada usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, membenarkan adanya proses rekomendasi pemberhentian ini. Langkah tersebut merupakan bentuk sanksi disiplin dan respons pemerintah daerah.

    Tindakan ini juga menanggapi isu yang meresahkan dunia pendidikan setempat. "Intinya apa yang dilakukan oleh Bupati itu sudah betul. Apalagi terkait dengan adanya isu yang berkembang ini," ujar Akhmad, Senin (9/2/2026).

    Akhmad menjelaskan, 'pemberhentian' yang dimaksud dalam surat rekomendasi bukan pemecatan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini adalah pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

    "Jadi intinya bukan pemberhentian dari PNS-nya ya. Guru itu kan, kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah jadi guru itu sudah biasa," tegas Akhmad.

    Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menjaga integritas dan etika di lingkungan pendidikan. Tindakan tegas ini diharapkan menjadi pelajaran penting.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait proses rekomendasi pemberhentian:

    Aspek Keterangan
    Pihak Pengaju Bupati Nunukan Irwan Sabri
    Pihak Tujuan Kepala BKN di Jakarta
    Nomor Surat R/101/MPEKASN.800.1.3.3
    Tanggal Surat 6 Februari 2026
    Dasar Usulan Usulan Kadisdik Nunukan Nomor 106/DISDIK-V/820/I12026
    Jenis Pemberhentian Pemberhentian tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

    Dampak Keputusan Terhadap Pendidikan

    Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap disiplin pegawai. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memegang jabatan strategis di bidang pendidikan.

    Diharapkan, langkah ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selain itu, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme.