Tag: Satgas Saber Pangan

  • Satgas Saber Pangan Perketat Pengawasan Jelang Lebaran 2026

    Satgas Saber Pangan Perketat Pengawasan Jelang Lebaran 2026

    Menjelang Lebaran 2026, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan Polda Metro Jaya meningkatkan pengawasan terhadap harga dan mutu bahan pangan. Langkah ini diambil melalui rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan berbagai pemangku kepentingan.

    Rakorda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Itama, Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2026). AKBP M Ardila Amry, Kasubdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, memimpin langsung rapat ini.

    Fokus utama rapat adalah menertibkan pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Sanksi administratif hingga pencabutan kontrak kios dapat diberikan jika pedagang melanggar ketentuan, terutama penjualan bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kata Ardila.

    Rakorda ini melibatkan berbagai unsur penting, termasuk Bapanas RI, Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas terkait dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta para Kasat Reskrim jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    Satgas Saber Pangan Polda Metro Jaya telah melakukan pengecekan di 46 titik. Kendala yang ditemukan di lapangan adalah masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), ujar AKBP Ardila.

    Pengawasan komoditas strategis seperti jagung pipilan kering menjadi perhatian serius. Petugas diminta memastikan pengecekan dilakukan pada jagung untuk pakan ternak, bukan jagung konsumsi. Pengecekan kedelai juga difokuskan pada perajin tahu dan tempe, bukan hanya di pasar.

    Berdasarkan data Bapanas, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan hingga 45,45 persen. Titik kritis pengawasan harga berada dalam dua minggu menjelang Hari Raya. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran HET diharapkan segera dioptimalkan, tegas Ardila.

    Pihak Bulog memastikan stok beras dan minyak goreng mencukupi untuk intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta. Bulog juga membuka peluang bagi pedagang untuk menjadi penyalur Minyakita, dengan syarat memiliki NIB dan akun Simira.

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyatakan kesiapan untuk melakukan pembinaan dan percepatan penerbitan NIB bagi pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Penutupan usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB sama sekali.

    "Rakor ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan, melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar, serta memastikan distribusi bahan pokok tetap aman dan terkendali," ujar Ardila.

    "Dengan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri dengan tenang, tanpa dibayangi keresahan akibat gejolak harga dan distribusi pangan," imbuh dia.

  • Satgas Saber Pangan Tegur 350 Pelaku Usaha Jelang HBKN 2026

    Satgas Saber Pangan Tegur 350 Pelaku Usaha Jelang HBKN 2026

    Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan Nasional bergerak cepat mengamankan stabilitas dan pasokan pangan. Sebanyak 350 surat teguran dilayangkan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan distribusi dan harga selama tiga pekan operasi pemantauan.

    Respons cepat ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pangan mulai dari Imlek, Ramadan, hingga Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026.

    Ketua Pengarah Satgas, Komjen Syahardiantono, yang juga Kabareskrim, menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan melindungi konsumen di tengah peningkatan permintaan. Syahardiantono menyampaikan melalui keterangan resminya pada Kamis (26/2/2026):

    "Satgas Saber Pangan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah untuk memastikan distribusi berjalan baik, harga tetap terkendali, serta produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat."

    Kabareskrim didampingi Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas RI, I Gusti Ketut Astawa, juga memperingatkan agar para pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk HET, distribusi, dan standar keamanan mutu pangan.

    "Apabila ditemukan unsur pidana, tentu akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

    Rincian Operasi Satgas Saber Pangan

    Satgas Saber Pangan Pusat telah melaksanakan 28.270 kegiatan pemantauan di seluruh Indonesia sejak 5 hingga 25 Februari 2026. Operasi ini mencakup pengecekan langsung ke 2.461 distributor dan koordinasi pengisian stok kosong sebanyak 898 kegiatan.

    Selain teguran, Satgas merekomendasikan pencabutan izin usaha untuk satu kasus dan izin edar untuk tiga kasus. Sebanyak 35 sampel pangan juga diambil untuk diuji laboratorium.

    Kasus Pidana Pangan yang Ditangani

    Satgas Saber Pangan juga memproses hukum empat perkara pidana, meliputi penyelundupan, manipulasi kemasan, dan penjualan makanan berbahaya:

    • Polda Kepri menangani penyelundupan pangan ilegal dengan barang bukti 77 ton daging sapi, ayam, dan babi serta mainan bekas.
    • Polda NTB membongkar pengemasan ulang beras SPHP Bulog.
    • Polda Jawa Barat mengungkap perdagangan makanan kedaluwarsa di Sumedang.
    • Di Garut, polisi menemukan produksi mie basah mengandung formalin dan boraks.

    Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, UU Karantina, serta Pasal 504 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

    Sinergi antara Polri dan Bapanas diharapkan memberi efek jera dan menjamin ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa serta merayakan hari raya.

  • Satgas Saber Pangan Awasi Distribusi Pangan Jelang Ramadan 2026

    Satgas Saber Pangan Awasi Distribusi Pangan Jelang Ramadan 2026

    Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menginstruksikan seluruh Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan untuk memperketat pengawasan stok dan distribusi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

    Komjen Syahardiantono menegaskan agar Satgas Saber Pangan tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

    "Kepada seluruh Satgas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, agar tidak ragu menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga, keamanan, dan mutu pangan sesuai hukum yang berlaku," ujar Komjen Syahardiantono dalam siaran persnya, Kamis (12/2/2026).

    Salah satu fokus utama Satgas Saber Pangan adalah Minyakita. Secara nasional, komoditas ini masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun tren penurunan mulai terlihat di akhir periode pemantauan. Minyakita menjadi komoditas yang paling banyak dilaporkan masyarakat melalui hotline pengaduan.

    Satgas Saber Pangan Pusat akan turun langsung melakukan pengecekan ke produsen, distributor lini satu dan dua, hingga pengecer. Tujuannya untuk memastikan Minyakita dijual sesuai HET Rp 15.700 per liter.

    Satgas juga mendorong Perum Bulog dan BUMN Pangan untuk segera melakukan intervensi di wilayah yang masih mencatat harga tinggi. Bulog dan BUMN Pangan menerima alokasi 35 persen DMO dari produsen minyak goreng atau CPO.

    Selama minggu pertama, hotline pengaduan Satgas menerima enam laporan dari berbagai daerah, termasuk Jakarta Pusat, Kupang, Bandar Lampung, Bukittinggi, Maros, dan Mataram. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Satgas daerah.

    Intervensi Pasokan Beras SPHP

    Pemerintah memperkuat intervensi pasokan melalui penyaluran beras SPHP sebanyak 28.765 ton. Penyaluran dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, pasar tradisional, ritel modern, hingga outlet pangan binaan pemerintah daerah.

    Hasil Pemantauan Satgas Saber Pangan

    Satgas Saber Pangan melakukan pemantauan di 9.138 titik yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pemantauan intensif ini dilakukan pasca Rapat Koordinasi Satgas Saber Pelanggaran Pangan yang dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono.

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI, I Gusti Ketut Astawa, menyatakan bahwa intensitas pengawasan berdampak langsung pada pergerakan harga sejumlah komoditas strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026.

    "Sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi segar, cabai rawit dan cabai merah keriting, Minyakita, serta beras medium dan premium mulai menunjukkan tren penurunan harga. Meski di beberapa provinsi masih berada di atas HET dan HAP, namun secara umum cenderung menurun," ujar Ketut Astawa kepada wartawan.

    Menurutnya, pemantauan masif dan tindak lanjut di lapangan terbukti efektif menekan harga komoditas pangan utama, khususnya beras premium dan medium di Zona I dan II, cabai merah keriting, telur ayam ras, serta daging ayam ras.

    Berikut rincian titik pemantauan yang dilakukan Satgas Saber Pangan:

    Jenis Titik Pemantauan Jumlah Titik
    Pedagang dan Pengecer 5.939
    Ritel Modern 1.472
    Grosir 967
    Distributor 554
    Produsen 136
    Agen 70

    Selama periode pemantauan, Satgas menerbitkan 128 surat teguran, melakukan 400 pengisian stok kosong, serta pengambilan 33 sampel pangan untuk uji laboratorium.

    Selain itu, dikeluarkan rekomendasi pencabutan satu izin usaha dan dua izin edar terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan HET/HAP, keamanan, dan mutu pangan.

    "Langkah tegas ini menjadi peringatan agar pelaku usaha patuh terhadap regulasi harga dan standar keamanan pangan," tegas Ketut Astawa.

    Komoditas yang Masih Jadi Perhatian

    Hasil analisis menunjukkan sejumlah komoditas masih menjadi perhatian karena harganya berada di atas HET atau HAP. Komoditas tersebut antara lain beras premium Zona III, Minyakita, bawang merah, bawang putih di wilayah Indonesia Timur dan 3TP, daging sapi segar, daging kerbau beku, cabai rawit merah, serta gula konsumsi di wilayah Indonesia Timur dan 3TP.

    Menurut Ketut Astawa, kondisi tersebut memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Pangan, Kemendagri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Polri, Bapanas RI, Bulog, serta Satgas di daerah untuk melakukan intervensi di wilayah dengan harga pangan tinggi.

    Satgas Saber Pelanggaran Pangan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan intensitas pengawasan dan memperluas sosialisasi hotline pengaduan kepada masyarakat. Satgas meyakini bahwa pengawasan berlapis dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memastikan pangan yang beredar aman, bermutu, dan terjangkau, terutama menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri 2026.