Menjelang Lebaran 2026, Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan Polda Metro Jaya meningkatkan pengawasan terhadap harga dan mutu bahan pangan. Langkah ini diambil melalui rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rakorda tersebut berlangsung di Ruang Rapat Itama, Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/2/2026). AKBP M Ardila Amry, Kasubdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, memimpin langsung rapat ini.
Fokus utama rapat adalah menertibkan pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Sanksi administratif hingga pencabutan kontrak kios dapat diberikan jika pedagang melanggar ketentuan, terutama penjualan bahan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), kata Ardila.
Rakorda ini melibatkan berbagai unsur penting, termasuk Bapanas RI, Bulog, Perumda Pasar Jaya, dinas terkait dari Pemprov DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta para Kasat Reskrim jajaran wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Satgas Saber Pangan Polda Metro Jaya telah melakukan pengecekan di 46 titik. Kendala yang ditemukan di lapangan adalah masih banyak pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), ujar AKBP Ardila.
Pengawasan komoditas strategis seperti jagung pipilan kering menjadi perhatian serius. Petugas diminta memastikan pengecekan dilakukan pada jagung untuk pakan ternak, bukan jagung konsumsi. Pengecekan kedelai juga difokuskan pada perajin tahu dan tempe, bukan hanya di pasar.
Berdasarkan data Bapanas, harga cabai rawit merah mengalami kenaikan hingga 45,45 persen. Titik kritis pengawasan harga berada dalam dua minggu menjelang Hari Raya. Oleh karena itu, tindakan tegas terhadap pelanggaran HET diharapkan segera dioptimalkan, tegas Ardila.
Pihak Bulog memastikan stok beras dan minyak goreng mencukupi untuk intervensi pasar di wilayah DKI Jakarta. Bulog juga membuka peluang bagi pedagang untuk menjadi penyalur Minyakita, dengan syarat memiliki NIB dan akun Simira.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyatakan kesiapan untuk melakukan pembinaan dan percepatan penerbitan NIB bagi pedagang yang belum memiliki legalitas usaha. Penutupan usaha dapat dilakukan apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB sama sekali.
"Rakor ini menjadi wujud nyata komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan, melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang tidak wajar, serta memastikan distribusi bahan pokok tetap aman dan terkendali," ujar Ardila.
"Dengan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, diharapkan masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan hingga Idul Fitri dengan tenang, tanpa dibayangi keresahan akibat gejolak harga dan distribusi pangan," imbuh dia.


