Tag: Satpol PP

  • Satpol PP Sleman Siap Sikat Pelanggar Jam Operasional Hiburan Malam Jelang Ramadan

    Satpol PP Sleman Siap Sikat Pelanggar Jam Operasional Hiburan Malam Jelang Ramadan

    SLEMAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman meningkatkan pengawasan terhadap tempat usaha hiburan malam. Tindakan ini dilakukan menjelang Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah.

    Sanksi tegas disiapkan, mulai dari penutupan sementara hingga pencabutan izin. Hukuman tersebut akan diberikan kepada pengusaha yang nekat melanggar jam operasional.

    Kepala Satpol PP Sleman, Indra Darmawan, menjelaskan bahwa aturan operasional usaha selama Ramadan sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 12 Tahun 2023. Perbup ini disempurnakan dengan Perbup Sleman Nomor 9 Tahun 2025.

    Regulasi tersebut meliputi usaha hiburan, spa, game net, hingga restoran. Aturan ini bertujuan agar semua pihak tetap menghormati kekhusyukan ibadah puasa.

    “Kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, khususnya hiburan malam, pada Rabu (11/2) kemarin. Tujuannya agar mereka paham dan bisa menyesuaikan kegiatan usahanya. Jangan sampai ada alasan tidak tahu aturan saat kami tindak nanti,” ujar Indra Darmawan kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Pembatasan Jam Operasional Usaha

    Indra menjelaskan bahwa jam operasional tempat hiburan malam seperti kelab malam, diskotek, bar, dan pub sangat dibatasi. Mereka hanya boleh beroperasi mulai pukul 21.00 WIB hingga 24.00 WIB.

    Sementara itu, usaha karaoke dan game net diizinkan buka pada siang hari pukul 09.00-17.00 WIB. Untuk malam hari, jam operasionalnya sama, yaitu pukul 21.00-24.00 WIB.

    Sanksi Bagi Pelanggar Aturan

    Sanksi bagi pelanggar akan diterapkan secara bertahap. Pelanggaran pertama akan dikenakan sanksi penutupan usaha sementara selama 7 hari.

    Jika terjadi pelanggaran kedua, sanksi akan ditingkatkan menjadi penutupan selama 14 hari. Pelanggaran yang terus berlanjut dapat berujung pada penutupan permanen.

    Pelanggaran Sanksi
    Pertama Penutupan usaha 7 hari
    Kedua Penutupan usaha 14 hari
    Berkelanjutan Penutupan permanen

    Patroli Gabungan Siap Diterjunkan

    Patroli gabungan akan digelar pada awal Ramadan, tepatnya Jumat malam (20/2). Tim akan melibatkan TNI, Polri, Dinas Pariwisata, Kominfo, dan Kesbangpol.

    “Nanti akan ada patroli gabungan pada awal Ramadan, tepatnya Jumat malam (20/2). Kami turun bersama TNI, Polri, Dinas Pariwisata, Kominfo, dan Kesbangpol. Sifatnya pembinaan, tapi jika ditemukan pelanggaran tertangkap tangan, tentu sanksi sesuai Perbup akan kami tegakkan,” tegasnya.

    Fokus patroli ini adalah memantau tingkat kepatuhan pelaku usaha. Selain penegakan aturan, tim gabungan juga bertujuan menciptakan suasana kondusif, aman, dan tertib bagi masyarakat Sleman dalam menjalankan ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri.

    Indra berharap para pelaku usaha dapat kooperatif. Kepatuhan terhadap jam operasional yang ditetapkan adalah bentuk toleransi dan keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan penghormatan nilai religius.

    “Kami mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, namun ketegasan tetap nomor satu demi ketertiban umum. Harapan kami, Ramadan tahun ini di Sleman bisa berjalan sejuk, khusyuk, dan tidak ada gesekan akibat aktivitas hiburan yang berlebihan,” pungkasnya.

  • Satpol PP Cilincing: Kedai Bakso di Jakarta Utara Tidak Serobot Trotoar

    Satpol PP Cilincing: Kedai Bakso di Jakarta Utara Tidak Serobot Trotoar

    Kedai bakso di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, ramai disorot di media sosial. Sorotan muncul karena kedai tersebut dianggap menyerobot trotoar. Satpol PP Kecamatan Cilincing telah melakukan pengecekan di lokasi.

    Kasatpol PP Kecamatan Cilincing Roslely Tambunan mengatakan pengecekan dilakukan setelah adanya laporan dari warga. Ia menegaskan, lokasi kedai bakso tersebut bukan trotoar.

    Menurutnya, kedai bakso berada di area parkir milik masjid.

    “Saya monitor itu dan memang saya ke lokasi. Menurut saya juga seperti itu pelanggaran kalau di trotoar, tapi di situ bukan trotoar. Di situ belum ada trotoar,” kata Roslely, Rabu (12/2/2026).

    Roslely menjelaskan area yang ditempati pedagang bakso merupakan halaman dan lokasi parkir masjid. Status lahannya masih menjadi bagian dari aset masjid.

    “Itu adalah lokasi parkirnya masjid. Saya sudah tanyakan juga ke Ketua Pengurus Masjid, Pak Haji Beni, bahwa itu masih bagian lahan milik masjid,” ujarnya.

    Pedagang berjualan di lokasi tersebut atas izin pengurus masjid. Namun, Satpol PP tidak mengetahui detail apakah ada skema sewa atau tidak.

    “Dia berjualan di situ atas seizin masjid. Soal nyewa atau tidak, saya enggak tahu detailnya, tapi diizinkan sama masjid,” tuturnya.

    Satpol PP tidak bisa serta-merta melakukan penertiban jika tidak ada pelanggaran aturan. Tindakan tanpa dasar bisa menimbulkan persoalan baru.

    “Kalau kita asal gerebek, nanti dibilang melanggar hak dan lain-lain. Kalau memang itu satu kesalahan, pasti kita tindak. Kami sudah cek lagi lewat kelurahan juga, dan sudah disampaikan pihak masjid itu memang aset mereka,” katanya.

    Pengecekan Parkir Liar

    Satpol PP juga mendalami kabar parkir liar di area kedai bakso. Petugas tidak menemukan praktik parkir liar rutin di lokasi tersebut.

    Area parkir digunakan untuk jemaah dan tidak dipungut biaya tetap. “Tidak ada parkir liar. Itu parkir jemaah. Kalau pun ada orang dikasih uang, itu tidak setiap saat dan bukan setiap hari,” ucapnya.

    Ia menambahkan, bapak yang sering terlihat di situ juga pemulung. Terkadang pemulung itu hanya duduk saja.

    Secara visual, posisi lapak memang terlihat di tepi jalan. Namun setelah dicek, bangunan berada di bibir saluran dan masih masuk area lahan masjid.

    Bangunan tersebut bukan di atas trotoar maupun saluran umum.

    Tindakan Terhadap Insiden Lansia

    Satpol PP juga menindaklanjuti kabar viral di medsos mengenai tindakan tidak menyenangkan. Kabar itu terkait seorang lansia di dekat kedai bakso di Jalan Tipar Cakung.

    Petugas mendatangi lokasi warung bakso yang bersangkutan. Mereka melakukan klarifikasi dan pembinaan untuk memastikan ketertiban umum. Selain itu, langkah ini juga untuk menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan etika di ruang publik.

    Berikut adalah beberapa poin penting hasil investigasi Satpol PP:

    Aspek Hasil Investigasi
    Lokasi Kedai Bakso Area parkir masjid, bukan trotoar
    Status Lahan Aset milik masjid
    Izin Berjualan Diizinkan oleh pengurus masjid
    Parkir Liar Tidak ditemukan praktik rutin

    “Kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk tetap mengedepankan sikap santun kepada siapa pun,” kata Satpol PP Cilincing melalui akun Instagram @satpolpp_cilincing.

    Mereka juga mengimbau pengendara motor untuk tidak memberikan uang parkir di lokasi tidak resmi. Para juru parkir liar diingatkan agar tidak memaksa atau meminta imbalan dari pengendara.

  • Satpol PP Kota Malang Tindak Dua Oknum Merokok di Ruang Laktasi Alun-Alun Merdeka

    Satpol PP Kota Malang Tindak Dua Oknum Merokok di Ruang Laktasi Alun-Alun Merdeka

    Dua oknum Satpol PP Kota Malang akan menghadapi sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Ini menyusul pelanggaran mereka yang tertangkap basah merokok di ruang laktasi Alun-Alun Merdeka Malang.

    Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menyatakan Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP telah memproses kasus ini. Penindakan dilakukan terhadap oknum petugas yang terekam merokok di area sensitif tersebut.

    "Sudah diproses oleh PTI (Provost Satpol PP)," ujar Heru saat dikonfirmasi, Rabu (11/2/2026).

    Heru membeberkan, dua oknum Satpol PP menjalani pemeriksaan atas pelanggaran kode etik. Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

    Pelanggaran ini melibatkan peraturan daerah (Perda) serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.

    Penanganan Kasus dan Jadwal Sidang

    Kedua oknum petugas Satpol PP tersebut dijadwalkan akan mengikuti sidang Tipiring. Sidang direncanakan berlangsung pada pekan depan.

    "Ada dua orang, sudah diperiksa PPNS dan akan diajukan ke Sidang Tipiring pada 18 Februari besok," tegas Heru Mulyono.

    Peristiwa ini bermula pada Sabtu (7/2/2026). Video oknum Satpol PP merokok di ruang laktasi viral di media sosial. Ruang laktasi adalah fasilitas penting bagi ibu menyusui dan anak.

    Tindakan Pencegahan dan Imbauan

    Menanggapi insiden tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kesehatan Kota Malang bergerak cepat. Keduanya telah memasang larangan merokok di area ruang laktasi Alun-Alun Merdeka.

    Pemasangan imbauan ini dilakukan hari ini. Tindakan ini menyusul viralnya oknum Satpol PP yang merokok di area fasilitas umum tersebut.

    Berikut adalah ringkasan kronologi dan tindakan yang diambil:

    Tanggal Kejadian Detail Insiden Tindakan yang Diambil
    Sabtu, 7 Februari 2026 Dua oknum Satpol PP merokok di ruang laktasi Alun-Alun Merdeka. Video viral di media sosial.
    Rabu, 11 Februari 2026 Kepala Satpol PP, Heru Mulyono, konfirmasi penindakan oleh PTI. Pemeriksaan oleh PPNS atas pelanggaran Perda dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.
    Pekan Depan Sidang Tipiring akan dilaksanakan. Oknum akan diadili.
    Hari Ini DLH dan Dinkes Kota Malang pasang larangan merokok. Pencegahan insiden serupa di masa mendatang.
  • Satpol PP Karangasem Bongkar Bangunan Melanggar Sempadan Pantai di Bunutan

    Satpol PP Karangasem Bongkar Bangunan Melanggar Sempadan Pantai di Bunutan

    Karangasem – Sebuah bangunan di Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, dibongkar pada Rabu (11/2/2026). Pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem bersama instansi terkait.

    Bangunan tersebut melanggar sempadan pantai dan pemiliknya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan. Pembongkaran ini dilakukan setelah surat peringatan (SP) ketiga tidak diindahkan.

    Sebelum tindakan pembongkaran, Satpol PP Karangasem telah tiga kali mengeluarkan surat peringatan. Surat tersebut meminta pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun, tidak ada respons positif dari pemilik bangunan.

    Pembongkaran melibatkan satu alat berat dan ditargetkan selesai dalam dua hari. Tindakan ini merupakan respons atas pelanggaran aturan yang berulang.

    "Karena SP yang kami layangkan tak diindahkan oleh pemilik bangunan, akhirnya kami lakukan pembongkaran," kata Kepala Satpol PP Karangasem, Ida Bagus Eka Ananta Wijaya, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Ananta Wijaya, pelanggaran bangunan ini ganda. Selain melanggar sempadan pantai, pemilik juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah. Hal ini memperkuat dasar hukum pembongkaran.

    Tabel Tindakan Penegakan Aturan

    Berikut adalah ringkasan tindakan penegakan aturan terkait pembongkaran bangunan di Bunutan, Karangasem.

    Tindakan Keterangan Status
    Peringatan Pertama Surat Peringatan (SP) 1 Dilayangkan
    Peringatan Kedua Surat Peringatan (SP) 2 Dilayangkan
    Peringatan Ketiga Surat Peringatan (SP) 3 Dilayangkan
    Pembongkaran Oleh Satpol PP dan Instansi Berlangsung
    Target Selesai 2 hari kerja Dalam Proses

    Peringatan untuk Pelaku Usaha

    Satpol PP Karangasem berkomitmen untuk terus mendata dan mengawasi bangunan yang diduga melanggar aturan. Para pelaku usaha diingatkan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum memulai pembangunan.

    "Terkait pembongkaran ini, bangunan tersebut selain melanggar sempadan pantai pemiliknya juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan," ujar Ananta Wijaya.

    Harapannya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur hukum adalah kunci dalam pengembangan usaha.

    "Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha agar sebelum membangun pastikan dahulu persyaratannya lengkap dan apakah lokasi melanggar aturan atau tidak," ucap Ananta Wijaya.

    Apresiasi dari Kepala Desa Bunutan

    Kepala Desa (Kades) Bunutan, I Made Suparwatha, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Penindakan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

    Suparwatha menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan akomodasi pariwisata baru. Namun, pembangunan tersebut harus mematuhi semua aturan yang berlaku tanpa terkecuali.

    "Respons dari pemerintah cukup luar biasa menindaklanjuti laporan dari masyarakat, semoga tidak ada lagi bangunan yang melanggar aturan di Bunutan ke depannya," harap Suparwatha.

  • Satpol PP Medan Tertibkan Ratusan Baliho Liar Tak Berizin

    Satpol PP Medan Tertibkan Ratusan Baliho Liar Tak Berizin

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan gencar menertibkan baliho dan spanduk liar yang tidak berizin di seluruh wilayah Kota Medan.

    Kepala Satpol PP Medan, Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri spesifik baliho liar. Salah satunya adalah tidak adanya pembayaran retribusi dan pemasangan tanpa sepengetahuan pemerintah kelurahan atau kecamatan.

    Yunus merinci indikator utama baliho dan spanduk yang dianggap melanggar peraturan. "Misalnya dia (baliho) tidak berizin, tidak memberitahu lurah atau kepala lingkungan setempat, tidak membayar retribusi, atau menempatkan di tempat-tempat yang dilarang. Di pinggir jalan, di pohon-pohon misalnya itu tidak boleh," ujar Yunus, Selasa (10/2/2026).

    Penertiban ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu berkaitan dengan gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

    Patroli Rutin dan Penindakan

    Satpol PP Medan telah rutin menertibkan baliho dan spanduk liar setiap hari dalam beberapa minggu terakhir. "Sudah cukup banyak (yang ditertibkan). Kita lakukan rutin setiap hari di beberapa wilayah kecamatan," kata Yunus.

    Penindakan ini juga mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Perda tersebut mengatur lokasi-lokasi mana saja yang tidak boleh digunakan untuk pemasangan baliho dan spanduk.

    Berikut adalah beberapa kriteria umum baliho dan spanduk liar yang ditertibkan:

    Kriteria Penjelasan
    Tidak Berizin Pemasangan tanpa persetujuan resmi dari otoritas terkait.
    Tidak Bayar Retribusi Tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak atau biaya izin.
    Tanpa Sepengetahuan Lurah/Camat Dipasang tanpa pemberitahuan atau persetujuan pimpinan wilayah.
    Pemasangan di Tempat Dilarang Seperti di pohon, tiang listrik, atau fasilitas umum lainnya.

    Peran Serta Masyarakat

    Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP Medan juga aktif menerima laporan dari masyarakat. Laporan ini dapat disampaikan melalui kanal WhatsApp resmi Satpol PP Kota Medan.

    "Papan reklame juga kami tertibkan kalau dia tidak berizin. Jadi selain patroli juga kita menindaklanjuti laporan dari masyarakat," pungkas Yunus.

    Kebanyakan spanduk yang ditertibkan sudah terpasang sebelum dimonitoring oleh petugas. Penindakan dilakukan setelah tim Satpol PP memverifikasi laporan di lapangan.

  • Satpol PP Banyuwangi Tertibkan Anak Punk di Taman Tirtawangi

    Satpol PP Banyuwangi Tertibkan Anak Punk di Taman Tirtawangi

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi menertibkan sepuluh anak punk. Mereka bergerombol di sekitar Taman Tirtawangi atau Patung Kuda Karangente.

    Penertiban dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga, Senin (9/2/2026). Anak-anak punk itu kemudian dibawa ke Mako Satpol PP Banyuwangi untuk pembinaan.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi Yoppy Bayu Irawan mengonfirmasi penertiban ini. Sepuluh anak punk diamankan dari lokasi tersebut.

    "Setelah kami temukan mereka bergerombol di Taman Tirtawangi atau patung kuda, kami bawa ke Mako untuk dilakukan pembinaan," ungkap Yoppy, Selasa (10/2/2026).

    Pembinaan yang diberikan berlangsung secara unik. Para anak punk diminta membersihkan lingkungan Mako Satpol PP.

    Mulai dari mencabut rumput hingga membersihkan kamar mandi. Setelah itu, mereka diberikan pengarahan secara langsung.

    "Mereka kami berikan pembinaan bersih-bersih lingkungan dengan mencabut rumput, dan membersihkan kamar mandi sekaligus kami arahkan untuk membersihkan diri," tambah Yoppy.

    Arahan untuk Melanjutkan Perjalanan

    Dalam pengarahan, Satpol PP juga meminta anak punk segera melanjutkan perjalanan. Mereka tidak diizinkan berlama-lama di Banyuwangi.

    Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dengan warga. "Segera melanjutkan perjalanan ke lokasi tujuan, karena peristiwa kemarin tentunya masyarakat Banyuwangi masih memendam kemarahan jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terhadap kalian cepat kalian pergi dan jangan terlihat lagi di Banyuwangi," jelas Yoppy.

    Berikut adalah profil singkat dari anak-anak punk yang diamankan:

    Asal Daerah Jumlah Tujuan
    Sumedang Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)
    Pemalang Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)
    Medan Tidak disebutkan spesifik Pulau Bali (bekerja di peternakan ayam)

    Sepuluh anak punk tersebut diketahui berasal dari Sumedang, Pemalang, dan Medan. Mereka mengaku hendak menuju Pulau Bali.

    Tujuan mereka adalah bekerja di sebuah peternakan ayam. Peternakan itu milik kerabat salah satu dari mereka.

    Pemeriksaan dan Pengawalan

    Sebelum dipulangkan, petugas memeriksa barang bawaan mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada benda berbahaya.

    "Kami razia sejumlah barang berbahaya yang dapat digunakan untuk melakukan aksi kekerasan. Setelah aman, kami persilakan melanjutkan perjalanan dengan kami kawal sampai menyeberang via Ketapang," tambah Yoppy.

    Setelah dinyatakan aman, seluruh anak punk diantar dan dikawal oleh Satpol PP. Pengawalan dilakukan hingga Pelabuhan Ketapang untuk menyeberang ke Bali.

    Sebelumnya, seorang warga Banyuwangi tewas dikeroyok. Pelaku diduga adalah anggota anak jalanan atau anak punk. Peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan warga.

    Warga diimbau untuk segera melapor kepada pihak berwenang. Terutama jika menemukan kelompok anak punk di jalanan.