Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami dugaan suap terkait kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan pihaknya akan segera melacak dan menyita aset para tersangka. Proses ini dimulai sejak penetapan tersangka.
Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa penyitaan aset akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya telah melakukan persiapan awal sebelum penetapan tersangka.
"Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Syarief menambahkan, penyitaan aset merupakan langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan status tersangka.
"Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.
Dugaan Suap Melalui Money Changer
Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk money changer. Penggeledahan ini bertujuan untuk melacak aliran dana suap dalam perkara ekspor POME.
Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penggeledahan money changer merupakan bagian dari upaya membongkar jaringan suap. Ini menunjukkan modus operandi yang digunakan para pelaku.
"Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," jelasnya.
Kerugian Negara dan Perekonomian
Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kerugian mencapai Rp 14 triliun.
Kerugian ini berasal dari penurunan pajak crude palm oil (CPO) yang seharusnya jauh lebih tinggi daripada pajak POME. Kebijakan ini dinilai merugikan pendapatan negara.
"Jadi kerugian negaranya khusus kerugian keuangan negara itu dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan adalah pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME jauh jauh sekali lebih tinggi itu kerugian keuangan negara," jelasnya.
Selain itu, Kejagung masih menghitung kerugian perekonomian negara. Kerugian ini terkait dengan larinya CPO ke luar negeri.
"Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian kuota untuk CPO di luar dijual di dalam negeri itu jauh akan berkurang dari yang seharusnya," ucapnya.
Perkiraan Kerugian Negara dan Dampaknya
| Jenis Kerugian | Besaran (Estimasi) | Dampak |
|---|---|---|
| Kerugian Keuangan Negara | Rp 14 Triliun | Penurunan pajak CPO yang seharusnya tinggi |
| Kerugian Perekonomian Negara | Masih dihitung | Kuota CPO dalam negeri berkurang akibat ekspor ilegal |
Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi
Sebagai bagian dari penyidikan, Kejagung telah menggeledah kantor Bea dan Cukai pada Rabu (22/10/2025). Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk mencari alat bukti.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa informasi detail tidak dapat diungkapkan secara luas. Hal ini untuk menjaga integritas proses penyidikan.
"Karena sifatnya masih penyidikan, tidak bisa juga terlalu terbuka. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam rangka kita menemukan alat-alat bukti nantinya untuk proses penegakan hukum," kata Anang.
Beberapa dokumen penting telah diamankan dari lokasi penggeledahan. Anang menjelaskan bahwa hal ini merupakan prosedur standar dalam penyelidikan.
"Beberapa dokumen ya pasti (diamankan dari penggeledahan) itu saja," kata Anang, Jumat (24/10/2025).
Penyidikan kasus ini berfokus pada dugaan korupsi ekspor POME pada tahun 2022. Status perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Jadi, kepada rekan-rekan, kami mohon maaf tidak bisa terbuka dalam hal ini, karena sifatnya masih penyidikan. (Kasusnya terkait) POME (palm oil mill effluent) tempusnya sekitar 2022," tutur Anang.
Selain penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Identitas saksi yang diperiksa tidak dirinci demi kelancaran penyidikan.
"Yang jelas ini proses penyidikan. Dalam rangka proses penyidikan ini, penyidik sudah melakukan beberapa langkah-langkah hukum, tindakan, di antaranya melakukan penggeledahan ke beberapa tempat untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dalam rangka nantinya untuk penegakan hukum berikutnya," terang dia.


