Tag: Sawit

  • Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejagung Dalami Dugaan Suap Korupsi Ekspor POME, 11 Tersangka Ditetapkan

    Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami dugaan suap terkait kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

    Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan pihaknya akan segera melacak dan menyita aset para tersangka. Proses ini dimulai sejak penetapan tersangka.

    Syarief Sulaeman Nahdi menegaskan bahwa penyitaan aset akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya telah melakukan persiapan awal sebelum penetapan tersangka.

    "Hari ini baru ditetapkan tersangka (11 orang). Mulai hari ini kami akan melacak segera melacak aset, walaupun kemarin sudah ada kami juga sudah ancang-ancang, (setelah penetapan) tersangka, mulai melacak aset," kata Syarief Sulaeman Nahdi saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

    Syarief menambahkan, penyitaan aset merupakan langkah penting untuk mengembalikan kerugian negara. Proses ini akan dimulai segera setelah penetapan status tersangka.

    "Pasti ada yang disita untuk aset belum kan hari ini baru penetapan tersangka hari ini baru kami mulai blokir sita dan lain-lain," ujarnya.

    Dugaan Suap Melalui Money Changer

    Sebelumnya, Kejagung telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk money changer. Penggeledahan ini bertujuan untuk melacak aliran dana suap dalam perkara ekspor POME.

    Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa penggeledahan money changer merupakan bagian dari upaya membongkar jaringan suap. Ini menunjukkan modus operandi yang digunakan para pelaku.

    "Kalau penggeledahan money changer yang pernah saya sebutkan pada waktu itu adalah kami mengejar suapnya. Jadi suapnya adalah melalui salah satunya melalui money changer yang kami geledah itu," jelasnya.

    Kerugian Negara dan Perekonomian

    Kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Perkiraan awal menunjukkan kerugian mencapai Rp 14 triliun.

    Kerugian ini berasal dari penurunan pajak crude palm oil (CPO) yang seharusnya jauh lebih tinggi daripada pajak POME. Kebijakan ini dinilai merugikan pendapatan negara.

    "Jadi kerugian negaranya khusus kerugian keuangan negara itu dengan pajak yang diturunkan. Jadi pajak yang diturunkan adalah pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME jauh jauh sekali lebih tinggi itu kerugian keuangan negara," jelasnya.

    Selain itu, Kejagung masih menghitung kerugian perekonomian negara. Kerugian ini terkait dengan larinya CPO ke luar negeri.

    "Sedangkan kerugian perekonomian negaranya yang sedang kita hitung juga itu dengan larinya CPO ke luar negeri. Dengan demikian kuota untuk CPO di luar dijual di dalam negeri itu jauh akan berkurang dari yang seharusnya," ucapnya.

    Perkiraan Kerugian Negara dan Dampaknya

    Jenis Kerugian Besaran (Estimasi) Dampak
    Kerugian Keuangan Negara Rp 14 Triliun Penurunan pajak CPO yang seharusnya tinggi
    Kerugian Perekonomian Negara Masih dihitung Kuota CPO dalam negeri berkurang akibat ekspor ilegal

    Penggeledahan dan Pemeriksaan Saksi

    Sebagai bagian dari penyidikan, Kejagung telah menggeledah kantor Bea dan Cukai pada Rabu (22/10/2025). Penggeledahan dilakukan di beberapa lokasi untuk mencari alat bukti.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa informasi detail tidak dapat diungkapkan secara luas. Hal ini untuk menjaga integritas proses penyidikan.

    "Karena sifatnya masih penyidikan, tidak bisa juga terlalu terbuka. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam rangka kita menemukan alat-alat bukti nantinya untuk proses penegakan hukum," kata Anang.

    Beberapa dokumen penting telah diamankan dari lokasi penggeledahan. Anang menjelaskan bahwa hal ini merupakan prosedur standar dalam penyelidikan.

    "Beberapa dokumen ya pasti (diamankan dari penggeledahan) itu saja," kata Anang, Jumat (24/10/2025).

    Penyidikan kasus ini berfokus pada dugaan korupsi ekspor POME pada tahun 2022. Status perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

    "Jadi, kepada rekan-rekan, kami mohon maaf tidak bisa terbuka dalam hal ini, karena sifatnya masih penyidikan. (Kasusnya terkait) POME (palm oil mill effluent) tempusnya sekitar 2022," tutur Anang.

    Selain penggeledahan, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi. Identitas saksi yang diperiksa tidak dirinci demi kelancaran penyidikan.

    "Yang jelas ini proses penyidikan. Dalam rangka proses penyidikan ini, penyidik sudah melakukan beberapa langkah-langkah hukum, tindakan, di antaranya melakukan penggeledahan ke beberapa tempat untuk mencari informasi dan data yang diperlukan dalam rangka nantinya untuk penegakan hukum berikutnya," terang dia.

  • PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    PASPI Tegaskan Perkebunan Sawit Bukan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

    Lembaga think-tank Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) membantah tudingan perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab utama bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera.

    Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menegaskan tidak ada kaitan antara perkebunan sawit dengan kejadian bencana tersebut.

    Menurut Tungkot Sipayung, banjir bandang yang terjadi murni karena anomali cuaca akibat perubahan iklim global. Ia telah mendalami isu ini selama 20 tahun.

    "Seperti yang ditulis dalam buku saya, Mitos Vs Fakta itu, saya telah mendalami ini sejak 20 tahun yang lalu, tidak ada kaitan antara banjir dengan sawit. Tidak ada kaitan antara banjir bandang dengan sawit. Dan tidak ada kaitan antara kekeringan dengan sawit juga," ujar Tungkot dalam diskusi di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    "Peristiwa banjir bandang, kekeringan, itulah persoalan perubahan iklim global. Perubahan iklim global. Itu akibat daripada pemenasan global," katanya menekankan.

    Emisi karbon yang meningkat pesat telah menipiskan atmosfer bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari terperangkap, memicu pemanasan global.

    Udara di bumi bergerak tidak beraturan, menimbulkan anomali iklim. Ini menjadi penyebab utama bencana.

    Bukan Perkebunan Sawit

    Tungkot juga membantah perkebunan kelapa sawit menjadi penyebab longsor di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Daerah tersebut banyak lokasi longsor yang secara teknis tidak cocok untuk sawit.

    "Kemarin di Sumatera Barat, Sumatera Utara, itu berbeda apa yang dipahami dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi, punggung Bukit Barisan secara teknikal itu adalah suatu lapisan yang top strain-nya sangat tipis. Dan sawit itu tidak ada di atas tinggi. Yang di atas tinggi itu adalah hutan," ujar Tungkot.

    Ia menambahkan, hutan di punggung Bukit Barisan tidaklah besar seperti yang dibayangkan. Pohon-pohonnya pendek dan tidak terlalu besar.

    Di bawah lapisan tanah tipis tersebut, terdapat batuan cadas yang tidak mampu menahan air. Akibatnya, saat hujan ekstrem, air langsung menyeret tanah.

    Berikut adalah beberapa faktor yang disebutkan memengaruhi kejadian bencana:

    Faktor Keterangan
    Anomali Cuaca Pemicu utama banjir dan kekeringan
    Perubahan Iklim Global Penyebab anomali cuaca dan pemanasan global
    Emisi Karbon Meningkatkan suhu permukaan bumi
    Struktur Tanah Lapisan tanah tipis di Bukit Barisan
    Batuan Cadas Tidak mampu menahan air, memicu longsor

    Tungkot mempertanyakan mengapa banjir bandang juga terjadi di kawasan tanpa perkebunan sawit. Contohnya Pati, Semarang, Sukabumi, Surabaya, hingga Jakarta.

    "Itu daerah-daerah terakhir yang saya katakan itu tidak ada sawit. Tapi terjadi juga banjir bandang," ujar Tungkot.

    Sebaliknya, di Riau dan beberapa daerah Kalimantan yang banyak perkebunan sawit, tidak terjadi banjir bandang. Ini memperkuat argumen PASPI.

    "Jadi secara fakta, tidak ada bukti juga yang mengatakan bahwa Riau misalnya, sawitnya banyak, tidak terjadi banjir bandang. Kalimantan juga, tidak terjadi banjir bandeng," sebut Tungkot.

  • Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia, BPDP Ungkap Fakta Mengejutkan

    Produktivitas Sawit Indonesia Kalah dari Malaysia, BPDP Ungkap Fakta Mengejutkan

    Produktivitas kelapa sawit Indonesia secara konsisten lebih rendah dibandingkan Malaysia selama bertahun-tahun. Fakta ini terungkap meski Indonesia memiliki total produksi dan luasan lahan yang jauh lebih besar dari negara tetangga tersebut.

    Indonesia dan Malaysia merupakan dua raksasa produsen kelapa sawit global. Keduanya bersaing ketat dalam memperebutkan pangsa pasar dunia. Namun, data menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam efisiensi produksi.

    Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mengungkapkan temuan ini. Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, memaparkan data mengejutkan.

    Produktivitas sawit Indonesia hanya mencapai 3,61 metrik ton per hektare per tahun di tahun 2025. Angka ini tertinggal jauh dari Malaysia yang sudah mencapai 4,02 metrik ton per hektare per tahun.

    Padahal, pada tahun yang sama, total produksi sawit Indonesia mencapai 46,5 juta metrik ton. Luasan lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12,9 juta hektare.

    Sementara itu, Malaysia hanya memproduksi 20,2 juta metrik ton sawit dari lahan seluas 5,04 juta hektare. Perbandingan ini menunjukkan inefisiensi produksi di Indonesia.

    "Nah ini, dari sisi produktivitas Indonesia masih lebih rendah dari Malaysia. Kalau Indonesia itu 2025 secara luasan lahan Indonesia lebih tinggi. Di 2025 produktivitas Indonesia 3,61 metrik ton per hektare per tahun, di Malaysia sudah 4,02," ujar Zaid dalam diskusi di Movenpick Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Kondisi ini bukan fenomena baru. Sejak tahun 2023, produktivitas kelapa sawit Indonesia terus kalah dari Malaysia.

    Berikut perbandingan produktivitas kelapa sawit Indonesia dan Malaysia:

    Tahun Produktivitas Indonesia (ton/ha/tahun) Produktivitas Malaysia (ton/ha/tahun)
    2023 3,63 3,68
    2024 3,53 3,82
    2025 (Proyeksi) 3,61 4,02

    Pada tahun 2023, produktivitas Indonesia mencapai 3,63 metrik ton per hektare per tahun. Angka ini lebih rendah dari Malaysia yang sudah 3,68 metrik ton per hektare per tahun.

    Di tahun 2024, produktivitas Malaysia melonjak hingga 3,82 metrik ton per hektare per tahun. Sementara Indonesia hanya mampu mencapai 3,53 metrik ton per hektare per tahun.

    "Artinya apa? Artinya ini tantangan dan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Dengan luasan lahan yang lebih tinggi, seyogyanya Indonesia masih bisa meningkatkan produktivitas," ujar Zaid.

    Faktor Penyebab Rendahnya Produktivitas

    Direktur Palmoil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menjelaskan berbagai faktor teknis. Penyebab utama produktivitas sawit Indonesia kalah dari Malaysia adalah varietas sawit yang ditanam banyak yang belum baik.

    Faktor kedua adalah praktik pertanian di Indonesia yang memang kalah dari Malaysia. Ketiga, komposisi tanaman yang terus berubah memengaruhi produktivitas.

    Produktivitas dapat tinggi apabila proporsi kelompok umur sawit dewasa paling banyak dari total luasan lahan. Ini menjadi kunci penting dalam peningkatan produksi.

    Secara historis, Indonesia memang telat dalam mengembangkan komoditas kelapa sawit. Malaysia jauh lebih dulu menjadikan sawit sebagai andalan pertanian negaranya.

    Malaysia, menurut Tungkot, sudah menjadi juara dunia dalam memproduksi sawit sejak tahun 2004. Sementara itu, Indonesia baru fokus mengembangkan kelapa sawit pada tahun 2006.

    Menurutnya, Malaysia sudah melakukan hilirisasi selangkah lebih jauh dibandingkan Indonesia. Hal ini membuat pertanian sawit di Negeri Jiran jauh lebih baik produktivitasnya.

    "Kita harus akui, Malaysia itu lebih dahulu lakukan hilirisasi, kita dulu enak menikmati booming minyak bumi, sampai 2004 kita itu tak peduli sawit kita itu seperti apa. Malaysia tahun 2004 sampai 2006 sudah juara dunia, jadi dia pernah jadi produsen sawit terbesar dunia," papar Tungkot.