Tag: SDM

  • Dorong Pemerataan PAUD Hingga Desa, Lestari Moerdijat Soroti Kesenjangan Kualitas SDM

    Dorong Pemerataan PAUD Hingga Desa, Lestari Moerdijat Soroti Kesenjangan Kualitas SDM

    Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata hingga ke tingkat perdesaan mendesak untuk segera diwujudkan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa penyediaan layanan pendidikan di level ini merupakan fondasi krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di masa depan.

    Kondisi akses pendidikan saat ini masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Berdasarkan data Center of Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025, terdapat sekitar 20.000 desa dari total 82.000 desa di Indonesia yang belum memiliki fasilitas layanan PAUD. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pendukung yang dinilai masih lemah untuk menjamin distribusi pendidikan yang adil.

    Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyatakan bahwa stimulasi pendidikan sejak dini sangat menentukan pembentukan karakter dan kemampuan belajar anak. Tanpa akses yang setara, risiko munculnya kesenjangan kualitas individu antarwilayah menjadi tidak terhindarkan.

    "Sejumlah catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang terukur, sehingga berbagai kendala yang dihadapi penyelenggaraan PAUD dapat diatasi dengan langkah yang tepat," ungkap Rerie dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).

    Selain persoalan akses, kualitas akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini juga menjadi perhatian. Data akreditasi Persatuan PAUD tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi sebagai berikut:

    Jenis Satuan Pendidikan Persentase Akreditasi B
    Taman Kanak-Kanak (TK) 73%
    Tempat Penitipan Anak (TPA) 67%
    Kelompok Bermain (KB) 50%

    Rerie menegaskan bahwa perbedaan kualitas antara anak yang mendapatkan stimulasi PAUD dengan yang tidak akan sangat terlihat pada proses tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas yang mudah diakses.

    "Saya berharap penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga desa-desa di Tanah Air, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing dan mampu mewujudkan keadilan," pungkasnya.

  • Refleksi Davos 2026: Mengurai 5 Paradoks Pendidikan Indonesia di Tengah Ledakan AI

    Refleksi Davos 2026: Mengurai 5 Paradoks Pendidikan Indonesia di Tengah Ledakan AI

    Pertemuan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos menjadi panggung kontradiksi antara kemajuan teknologi dan realitas sosial. Di tengah optimisme terhadap kecerdasan buatan (AI), sebanyak 3.000 pemimpin dunia justru dihadapkan pada ancaman krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian lapangan kerja. Kondisi ini memicu pertanyaan krusial mengenai kesiapan sektor pendidikan dalam menavigasi perubahan peradaban tersebut.

    Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tidak sekadar mencetak tenaga terampil, tetapi membangun manusia yang memiliki kedalaman nalar dan integritas etis. Penyelarasan antara pendidikan akademik dan vokasi menjadi kunci agar lulusan tidak hanya tangkas secara praktis, namun juga kompetitif di skala global. Namun, terdapat lima paradoks mendasar yang masih membayangi arah kebijakan pendidikan nasional.

    Pertama, adanya ketidaksinkronan antara narasi politik dan kebijakan fiskal. Meskipun pendidikan kerap disebut sebagai investasi strategis dalam pidato resmi, prioritas anggaran seringkali tersisih oleh kepentingan jangka pendek yang bersifat politis.

    Kedua, munculnya ketimpangan prioritas antara pemenuhan kebutuhan dasar fisik dengan penguatan nalar. Upaya percepatan program makan gratis untuk urusan gizi belum dibarengi dengan akselerasi pendidikan gratis yang merata. Padahal, tanpa akses pendidikan bermutu, upaya memutus rantai kemiskinan sulit mencapai akar persoalan.

    Ketiga, rencana pembangunan 10 universitas baru di tengah kondisi ribuan perguruan tinggi yang mengalami kelebihan kapasitas dan penurunan mutu. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 4.000 institusi pendidikan tinggi, sehingga konsolidasi kualitas seharusnya lebih mendesak daripada sekadar penambahan kuantitas institusi.

    Keempat, tuntutan riset yang berdampak sosial tidak dibarengi dengan ekosistem yang suportif. Keterbatasan dana, hambatan administratif, serta lemahnya hilirisasi membuat perguruan tinggi sulit menjadi lokomotif transformasi nasional.

    Kelima, penetrasi AI yang masif berisiko memperlebar jurang ketimpangan digital. Tanpa penguatan literasi dan kurikulum yang adaptif, teknologi yang seharusnya membebaskan justru berpotensi menciptakan kelompok masyarakat baru yang tertinggal.

    Kedaulatan Nalar dan Nilai Kebangsaan

    Kedaulatan Indonesia di masa depan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis, melainkan pada kekuatan institusi pengetahuan dan kejernihan nalar kolektif. Kampus harus bertransformasi dari sekadar pabrik tenaga kerja menjadi pusat gagasan yang mampu menghadirkan solusi bagi kemaslahatan publik.

    Seluruh kemajuan teknologi ini tetap harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai jangkar etis. Melalui tridharma perguruan tinggi, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diinternalisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi bangsa yang mampu mengarahkan inovasi untuk kesejahteraan bersama. Davos memberikan refleksi global, namun arah kedaulatan pendidikan tetap berada di tangan kebijakan domestik yang berani.

  • Optimalkan Kesejahteraan Finansial Karyawan, PayrollQ Berkolaborasi dengan Nanovest dan StarPoin

    Optimalkan Kesejahteraan Finansial Karyawan, PayrollQ Berkolaborasi dengan Nanovest dan StarPoin

    Sinergi teknologi menjadi solusi bagi perusahaan dalam menghadapi kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru. Guna menjawab tantangan tersebut, PayrollQ menggandeng Nanovest dan StarPoin menggelar HR Gathering yang fokus pada penguatan kesejahteraan finansial karyawan melalui ekosistem digital.

    Kolaborasi ini mengintegrasikan sistem penggajian, instrumen investasi, dan skema apresiasi dalam satu alur kerja. Bernard Martian selaku Direksi StarPoin menjelaskan bahwa ekosistem ini memungkinkan pembayaran gaji dilakukan via aplikasi HRIS, yang kemudian didukung oleh akses investasi dari Nanovest serta pemberian reward melalui StarPoin.

    "Sinergi ini memungkinkan karyawan mengelola pendapatan, merencanakan masa depan, hingga menikmati apresiasi perusahaan di kemudian hari," ujar Bernard mengenai dampak jangka panjang dari integrasi teknologi tersebut.

    Selain aspek teknis, acara ini menekankan pentingnya peran strategis praktisi Human Resources (HR) sebagai penyusun kebijakan. Diana Novita, Marketing Manager PayrollQ, berharap kegiatan ini mampu mendorong para praktisi HR untuk lebih adaptif terhadap teknologi yang mendukung kesejahteraan staf secara tidak langsung.

    Dalam forum diskusi ini, Nanovest turut memperkenalkan berbagai instrumen investasi digital yang dapat diimplementasikan langsung oleh karyawan. Narasumber Nanovest, Bryan Oskar, menekankan pentingnya literasi finansial agar setiap individu di dalam perusahaan memiliki kemandirian finansial yang lebih baik.

    PayrollQ sendiri merupakan bagian dari PT Trias Mitra Jaya Manunggal (Trias), perusahaan yang mengawali rekam jejaknya di industri mesin hitung uang sebelum berekspansi ke layanan Software as a Service (SaaS). Selain PayrollQ yang menawarkan fitur HRIS lengkap dengan pendampingan personal pajak, grup ini juga menaungi platform JournalQ dan ClaimQ.

  • Pergeseran Ambisi Pekerja Muda: Prioritas Skill dan Kesejahteraan di Atas Jabatan

    Pergeseran Ambisi Pekerja Muda: Prioritas Skill dan Kesejahteraan di Atas Jabatan

    Definisi kesuksesan karier bagi tenaga kerja muda kini mengalami transformasi fundamental. Bukan lagi soal seberapa tinggi jabatan di struktur organisasi, generasi milenial dan Gen Z kini lebih menitikberatkan keberhasilan pada keseimbangan hidup, stabilitas finansial, serta makna dari pekerjaan yang mereka lakukan.

    Temuan ini tertuang dalam Deloitte Global 2025 Gen Z and Millennial Survey yang menyerap aspirasi 23.482 responden dari 44 negara. Mengingat kedua generasi ini diproyeksikan mengisi 74 persen kekuatan kerja global pada 2030, perubahan paradigma ini menjadi sinyal penting bagi peta industri masa depan.

    Data survei tersebut menunjukkan bahwa ambisi jabatan puncak mulai kehilangan daya tarik. Tercatat hanya 6 persen responden dari kalangan Gen Z yang menjadikan posisi kepemimpinan sebagai target utama dalam karier mereka. Meski demikian, rendahnya minat pada jabatan struktural bukan berarti penurunan ambisi, melainkan pergeseran fokus ke arah pengembangan diri.

    Mayoritas pekerja muda saat ini lebih memilih pertumbuhan profesional melalui penguasaan keterampilan baru. Seorang responden milenial dalam laporan tersebut menegaskan bahwa jika dulu progres karier dinilai dari gelar dan prestise, kini pertumbuhan diartikan sebagai peluang untuk terus belajar dan menjaga antusiasme dalam bekerja.

    Komitmen terhadap peningkatan skill ini dibuktikan melalui data aktivitas mingguan mereka sebagai berikut:

    Aspek Perbandingan Gen Z (Lahir 1995–2006) Milenial (Lahir 1983–1994)
    Pengembangan Skill Mingguan 70 Persen 59 Persen
    Fokus Utama Keterampilan & Kesejahteraan Stabilitas & Kepuasan Kerja

    Antusiasme belajar ini bahkan melampaui jam kerja formal. Laporan Deloitte menyoroti kecenderungan responden yang tetap meluangkan waktu pada hari libur demi mengasah kemampuan teknis. Fenomena ini mempertegas bahwa bagi generasi baru, keamanan karier jangka panjang terletak pada relevansi keterampilan, bukan pada tingginya posisi di tangga korporasi.