Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata hingga ke tingkat perdesaan mendesak untuk segera diwujudkan. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa penyediaan layanan pendidikan di level ini merupakan fondasi krusial dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif di masa depan.
Kondisi akses pendidikan saat ini masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Berdasarkan data Center of Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025, terdapat sekitar 20.000 desa dari total 82.000 desa di Indonesia yang belum memiliki fasilitas layanan PAUD. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pendukung yang dinilai masih lemah untuk menjamin distribusi pendidikan yang adil.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menyatakan bahwa stimulasi pendidikan sejak dini sangat menentukan pembentukan karakter dan kemampuan belajar anak. Tanpa akses yang setara, risiko munculnya kesenjangan kualitas individu antarwilayah menjadi tidak terhindarkan.
"Sejumlah catatan tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata yang terukur, sehingga berbagai kendala yang dihadapi penyelenggaraan PAUD dapat diatasi dengan langkah yang tepat," ungkap Rerie dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).
Selain persoalan akses, kualitas akreditasi lembaga pendidikan anak usia dini juga menjadi perhatian. Data akreditasi Persatuan PAUD tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi sebagai berikut:
| Jenis Satuan Pendidikan | Persentase Akreditasi B |
| Taman Kanak-Kanak (TK) | 73% |
| Tempat Penitipan Anak (TPA) | 67% |
| Kelompok Bermain (KB) | 50% |
Rerie menegaskan bahwa perbedaan kualitas antara anak yang mendapatkan stimulasi PAUD dengan yang tidak akan sangat terlihat pada proses tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menghadirkan layanan pendidikan berkualitas yang mudah diakses.
"Saya berharap penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga desa-desa di Tanah Air, demi lahirnya generasi penerus yang berdaya saing dan mampu mewujudkan keadilan," pungkasnya.



