Tag: Seleksi Pejabat

  • Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi dibuka. Proses p pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftaran ini bertujuan mengisi tiga posisi strategis di OJK. Yakni, Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Arief Wibisono, Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK, memastikan proses pendaftaran tidak dipungut biaya. "Tidak dipungut biaya karena semua online, tetapi kalau butuh bantuan kita punya sekretariat," kata Arief, Rabu (11/2/2026).

    Calon pejabat OJK wajib memenuhi beberapa kriteria khusus. Salah satu yang utama adalah memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.

    Arief menekankan pentingnya kriteria pengalaman ini. "Tokoh-tokoh finansial kan banyak. Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan, saya bisa identifikasi oh ini tokoh finansial, ini bukan. Jadi kalau kurang dari 10 tahun, ya wassalam," ujar Arief.

    Pendaftar yang merupakan pengurus atau anggota partai politik (parpol) diperbolehkan. Namun, mereka wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

    "Jadi kalau nanti dia mau ditetapkan (jadi ADK OJK), baru dia sudah wajib itu nggak boleh parpol," tutur Arief. Selain itu, pendaftar tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK. Setiap pendaftar hanya boleh memilih satu jabatan saat mendaftar.

    Berikut adalah kriteria lengkap calon pejabat OJK yang harus diperhatikan oleh para pendaftar:

    Kriteria Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
    No. Kriteria
    1. Warga Negara Indonesia
    2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik
    3. Cakap melakukan perbuatan hukum
    4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan pailit
    5. Sehat jasmani
    6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026
    7. Mempunyai pengalaman/keahlian di sektor jasa keuangan minimal 10 tahun
    8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih
    9. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.
  • Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Mensesneg Prasetyo Hadi Pastikan Seleksi Pimpinan OJK Lewat Pansel

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan proses pemilihan pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan dilakukan melalui Panitia Seleksi (Pansel). Penegasan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Prasetyo Hadi menyatakan percepatan kerja Pansel menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menjaga prosedur sesuai aturan, tanpa ada pelanggaran kewenangan.

    Tiga posisi jabatan kosong di OJK yang akan diseleksi meliputi Ketua Dewan Komisioner, Wakil Dewan Komisioner, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, serta Bursa Karbon OJK.

    "Rencananya demikian, kita lihat ininya ya, waktunya memungkinkan atau tidak. Karena ini kan bicaranya masalah percepatan ya, tanpa ada juga kewenangan-kewenangan yang dilanggar," ungkap Prasetyo, Senin (9/2/2026).

    Setelah calon-calon ditetapkan Pansel, Presiden akan menyerahkan nama-nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu kan panselnya juga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan adalah Presiden," tegas Prasetyo.

    Berikut adalah beberapa posisi strategis di OJK yang perlu diisi melalui seleksi ketat:

    Posisi Tugas Utama
    Ketua Dewan Komisioner Memimpin dan mengarahkan kebijakan OJK
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Mendukung Ketua dalam menjalankan tugas
    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Mengawasi sektor pasar modal dan derivatif

    Menjaga Integritas dan Kredibilitas

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menegaskan bahwa calon pejabat OJK akan tetap dipilih melalui Pansel sebelum diajukan ke DPR. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Purbaya menekankan bahwa seleksi tanpa Pansel dapat merusak integritas dan kredibilitas pemerintah di mata pasar. "Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan peraturan-peraturan yang sana," tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) lalu.

    "Kalau kita malah melanggar undang-undang yang ada, justru akan mengganggu kredibilitas kita sendiri dan kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil ketua OJK-nya nanti," pungkasnya.