Dunia sepak bola dikejutkan dengan laporan terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden UEFA, Aleksander Ceferin, ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda. Keduanya dituduh terlibat dalam kejahatan perang terkait situasi di wilayah pendudukan Palestina.
Laporan setebal 120 halaman itu diajukan oleh koalisi kelompok advokasi internasional, termasuk Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, dan Euro-Med Human Rights Monitor. Dokumen tersebut diserahkan ke Kantor Jaksa ICC pada Senin, 16 Februari 2026, dan kini menjadi sorotan publik.
Inti dari gugatan ini adalah kebijakan FIFA dan UEFA yang tetap mengizinkan klub sepak bola Israel yang berbasis di pemukiman ilegal Tepi Barat untuk berpartisipasi dalam kompetisi resmi. Para pelapor berpendapat bahwa pemukiman tersebut melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa.
Menurut para pelapor, dengan memberikan pengakuan, dukungan finansial, dan infrastruktur kepada klub-klub di wilayah pendudukan, Infantino dan Ceferin secara tidak langsung melegitimasi pendudukan dan turut serta dalam praktik apartheid terhadap rakyat Palestina.
Laporan tersebut juga mendapatkan dukungan dari sejumlah pesepak bola Palestina, klub lokal, dan pemilik tanah yang mengklaim lahannya dirampas untuk pembangunan fasilitas olahraga Israel.
Beberapa poin utama yang digarisbawahi dalam laporan tersebut meliputi pemberian izin bagi klub Israel di pemukiman ilegal untuk bermain di liga resmi Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) di bawah naungan FIFA. Selain itu, laporan juga menyoroti kegagalan FIFA dan UEFA menjatuhkan sanksi kepada Israel, berbeda dengan respons cepat terhadap Rusia dalam konflik Ukraina, serta dukungan struktural yang dinilai membantu pemindahan populasi sipil ke wilayah pendudukan, yang disebut melanggar Pasal 8 Statuta Roma.
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara UEFA menyebutnya sebagai tindakan "sensasional" dan "tidak berdasar". Pihak UEFA menegaskan bahwa organisasi tersebut bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik. Sementara itu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun Gianni Infantino secara pribadi.
Sesuai dengan prosedur yang berlaku di ICC, Kantor Jaksa akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk melanjutkan laporan ini ke tahap penyelidikan formal. Jika ditemukan bukti yang memadai, individu yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan organisasi dapat diproses secara personal di pengadilan internasional.
Kasus ini diperkirakan akan meningkatkan tekanan global terhadap otoritas sepak bola dunia untuk meninjau kembali keanggotaan Israel, di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat.









