Tag: Serikat Pekerja

  • DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dorong Revisi UU Ketenagakerjaan Berkeadilan

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Dalam acara tersebut, Dasco menyoroti urgensi keadilan dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

    Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melahirkan regulasi ketenagakerjaan baru yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

    "Kami menyadari bahwa salah satu tugas utama dan sangat penting yang sekarang yang sedang kami akan kerjakan adalah bagaimana kami mewujudkan, membentuk sebuah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang adil bagi semua," kata Dasco dalam sambutannya di Rakornas II KSPSI, Kamis (12/2/2026).

    Dasco menjelaskan bahwa undang-undang baru ini diharapkan dapat memberikan perlindungan sosial komprehensif bagi tenaga kerja. Selain itu, regulasi ini juga akan berfungsi sebagai panduan tidak langsung untuk pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

    Untuk mencapai tujuan tersebut, Dasco berencana menggelar dialog intensif dalam waktu dekat dengan berbagai pihak terkait. DPR menargetkan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimulai pada Oktober 2026.

    "Jadi dari kita tanggal 19 ini sudah mulai reses, tapi nanti sesudah mulai sesudah masuk, kita akan coba simulasikan dengan Badan Legislasi yang kemarin juga sudah memulai dengan Badan Keahlian itu melakukan simulasi draf naskah akademik," terangnya.

    Prinsip Dialog dan Kepercayaan

    Dasco menekankan pentingnya dialog yang tenang dan pikiran jernih dalam perumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ia berharap semua pihak, termasuk DPR, serikat pekerja, dan pengusaha, dapat saling percaya dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kemaslahatan bersama.

    Pihak Terlibat Peran dalam Revisi UU Ketenagakerjaan
    DPR RI Penggagas dan Pembahas Utama
    Serikat Pekerja Perwakilan Aspirasi Pekerja
    APINDO Perwakilan Aspirasi Pengusaha

    Proses perumusan ini akan didasarkan pada amanat putusan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan lebih baik.

    "Kita sepakat bahwa sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa kita akan membuat sebuah undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Dan undang-undang itu akan dibicarakan dengan baik dengan DPR, serikat pekerja, maupun APINDO," imbuhnya.

  • Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Serikat Pekerja Tolak Politisasi Polri, Dukung Tetap di Bawah Presiden

    Ribuan serikat pekerja dari berbagai konfederasi menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung Presiden RI. Deklarasi ini merupakan bentuk penolakan terhadap upaya politisasi Polri.

    Dukungan tersebut disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

    Deklarasi di Tugu Proklamasi

    Aksi deklarasi ini berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Sekitar 700 orang turut serta dalam kegiatan yang berlangsung siang hari ini.

    Para pemimpin serikat pekerja ternama hadir dalam acara tersebut. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, Presiden KSPI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban turut menyuarakan aspirasi mereka.

    Poin-Poin Penting Deklarasi

    Dalam deklarasi tersebut, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus serikat pekerja. Salah satunya adalah desakan agar Polri tetap berada di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian.

    Selain itu, mereka secara tegas menolak politisasi dan militerisasi Polri. Penempatan Polri di bawah kementerian dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan semangat reformasi.

    Poin-poin deklarasi tersebut menunjukkan komitmen serikat pekerja terhadap integritas institusi kepolisian dan sistem pemerintahan yang demokratis. Berikut rincian poin deklarasi:

    No. Poin Deklarasi Keterangan
    1 Mendukung Polri tetap di bawah Presiden RI Bukan di bawah kementerian/lembaga
    2 Menolak politisasi dan militerisasi Polri Penempatan di bawah kementerian dinilai inkonstitusional
    3 Mendukung pemerintahan Presiden RI Komitmen terhadap stabilitas nasional
    4 Mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan Perbaikan hak-hak pekerja
    5 Komitmen menjaga keutuhan NKRI Memperkuat persatuan bangsa

    Said Iqbal, Presiden KSPI, menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian akan menjadi langkah mundur bagi reformasi. Hal ini disebutnya dapat mengancam independensi kepolisian.

    “Kami menilai penempatan di bawah kementerian inkonstitusional dan bertentangan dengan Reformasi,” kata Said Iqbal, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan terhadap pemerintahan Presiden RI juga menjadi salah satu poin penting. Hal ini menunjukkan bahwa serikat pekerja tidak hanya fokus pada isu kepolisian, tetapi juga pada stabilitas nasional secara umum.

    Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi bagian dari upaya serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh dan pekerja di Indonesia.

    Komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga ditegaskan dalam deklarasi tersebut. Ini menunjukkan peran serikat pekerja dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

  • Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa konfederasi buruh negara lain di Asia Tenggara menaruh apresiasi terhadap pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri. Mereka bahkan menunjukkan minat untuk mempelajari implementasi desk tersebut.

    "Teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," kata Andi Gani usai pertemuan tingkat tinggi ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

    Andi Gani menjelaskan, sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Setidaknya 144 kasus industrial berhasil diselesaikan pada tahun pertama operasionalnya.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," tutur Andi Gani.

    Pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Polri disebut-sebut sebagai yang pertama di dunia.

    Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Desk Ketenagakerjaan hingga ke wilayah. Langkah ini merupakan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci selaras dengan peningkatan ekonomi. Kondusivitas antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah akan menciptakan stabilitas kerja, mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

    Penguatan Hubungan Industrial

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Jenderal Sigit memastikan Korps Bhayangkara terbuka untuk berdiskusi terkait Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi yang diterima menjadi motivasi untuk terus memberikan pendampingan dalam masalah-masalah industrial.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Dan tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian peran dan dampak Desk Ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Pembentukan Menyelesaikan persoalan buruh dan menjaga hubungan industrial harmonis.
    Jumlah Kasus Terselesaikan (Tahun Pertama) Lebih dari 144 kasus industrial.
    Lingkup Penanganan Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
    Jangkauan Pengembangan Diperkuat hingga ke tingkat wilayah.
    Dampak Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan buruh.

    Apresiasi untuk Presiden ATUC

    Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Andi Gani sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031.

    "Saya malam ini memberikan ucapan selamat kepada Bung Andi Gani yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden ASEAN TUC," ucap Sigit.

    Organisasi buruh tingkat ASEAN ini memiliki 20 juta anggota, menjadikannya kebanggaan bagi Indonesia atas terpilihnya Andi Gani. "Ini cukup besar, dan ini juga kebanggaan bagi kita, Indonesia, karena beliau sudah terpilih," pungkasnya.