Tag: Sertifikasi Halal

  • BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

    BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berencana melatih seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penyelia halal. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi halal bagi program MBG.

    Kepala BPJPH Haikal Hassan menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/2/2026).

    Haikal Hassan menegaskan bahwa akselerasi sertifikasi halal SPPG adalah program yang wajib dijalankan. Hal ini seiring dengan sambutan Presiden terkait program MBG.

    "Yang terakhir, menjawab pertanyaan bapak tadi, akselerasi sertifikasi halal SPPG. Ini program yang kudu, yang mesti dan wajib kita jalankan seiring dengan menyambut Presiden tentang MBG," ucap Haikal Hassan, Jumat (9/2/2026).

    Metode percepatan yang diusung adalah dengan menjadikan semua kepala dapur sebagai penyelia halal. Menurutnya, ini adalah cara paling efektif untuk menjamin kehalalan menu MBG.

    "Caranya begini Pak, percepatan yang kami lakukan adalah semua kepala dapur menjadi penyelia halal," sambungnya.

    Kepala SPPG akan mendapatkan pelatihan khusus. Tujuannya agar mereka memahami standar produk halal.

    "Ini paling cepat, Pak. Jadi kepala dapur kita training untuk menjadi penyelia halal. Jadi dia tahu, dia bisa evaluasi, dia bisa lihat minyaknya, dia bisa lihat bahan bakunya, dia bisa lihat kecapnya, dia bisa lihat semua itu," ujarnya.

    Peran Kepala SPPG sebagai Perpanjangan Tangan BPJPH

    Haikal Hassan menjelaskan bahwa kepala SPPG akan menjadi perpanjangan tangan BPJPH. Mereka bertugas memastikan seluruh bahan dan proses pengolahan memenuhi standar halal.

    Jika ditemukan adanya pelanggaran standar, kepala SPPG memiliki wewenang untuk mengambil tindakan langsung. BPJPH juga akan melakukan pemeriksaan acak di seluruh dapur MBG.

    "Mereka adalah perpanjangan tangan kita. Apabila ada hal yang tidak memenuhi standar mereka bisa mengambil tindakan langsung, dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG," sebutnya.

    Hingga saat ini, BPJPH telah melatih 3.168 kepala SPPG sebagai penyelia halal. Jumlah ini masih jauh dari target awal yang ditetapkan.

    Deskripsi Jumlah
    Penyelia Halal Terlatih 3.168
    Target Dapur MBG 20.000
    Target Penyelia Halal 20.000

    "Nah sampai saat ini kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target karena ada 20 ribu nanti dapur, ya 20 ribu penyelia halal," imbuh Haikal Hassan.

  • Kepala BPJPH Sosialisasikan Penggunaan Logo Halal di Senayan

    Kepala BPJPH Sosialisasikan Penggunaan Logo Halal di Senayan

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, berupaya menyosialisasikan penggunaan logo 'Halal'. Haikal menjelaskan terdapat persepsi yang keliru terkait hal tersebut.

    Haikal Hassan menyampaikan pihaknya tengah mengupayakan sosialisasi yang baik. Hal ini mengingat tantangan di media sosial sangat besar terhadap halal menuju WHO.

    Tantangan tersebut, kata Haikal, muncul karena masyarakat belum memahami dengan benar. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

    Rapat kerja berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    “Sertifikat halal dalam pernyataan halal pelaku usaha, kami sekarang tengah mengupayakan sosialisasi yang baik karena mengingat di sosial itu luar biasa hambatan dalam halal menuju WHO, hambatan ini karena nggak memahami,” ucap Haikal, Senin (9/2/2026).

    Dia menjelaskan bahwa logo halal hanya diperuntukkan bagi produk halal. Sementara itu, logo non-halal digunakan untuk produk non-halal.

    Haikal mengkritik pihak yang menyebarkan informasi tidak tepat. Mereka menyatakan logo halal sebagai ilegal.

    “Kenapa saya katakan nggak memahami? Karena dikatakan, biasa pak yang tidak suka dengan kegiatan pemerintah, menyatakan ilegal itu digembar-gemborkan padahal berulang kali saya katakan, logo halal untuk produk yang halal dan logo non-halal untuk produk yang non-halal,” ujarnya.

    Tidak ada masalah jika ada yang menjual produk non-halal. Negara hanya meminta penjual untuk memasang logo non-halal pada produknya.

    “Sehingga penjualan babi, babi panggang, alkohol itu nggak masalah sebenarnya, silakan. Negara cuma minta dicantumkan bahwa itu non-halal, itu saja,” sebutnya.

    Haikal mengatakan BPJPH bekerja sama dengan 119 kabupaten di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk membangun ekosistem halal yang kuat.

    Ekosistem ini mencakup satgas dan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung. BPJPH juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri.

    Sertifikasi halal dapat dilakukan dengan bantuan anggaran daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kemendagri, PP Nomor 25 Tahun 2025.

    “119 kabupaten di seluruh Indonesia kita siapkan ekosistem itu. Ada dari mulai satgasnya, dari mulai Perda-nya. Kita ajak Kementerian Dalam Negeri karena di Undang-Undang Kemendagri, PP ya, nomor 25 tahun 2025 itu memberikan sertifikat halal pak dari anggaran daerah,” sebutnya.

    Aspek Keterangan
    Pihak yang Terlibat BPJPH, Komisi VIII DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, 119 Kabupaten
    Topik Utama Sosialisasi logo Halal dan ekosistem Halal
    Lokasi Rapat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
    Tanggal Rapat Senin, 9 Februari 2026
    Dukungan Anggaran Anggaran daerah (sesuai PP No. 25 Tahun 2025)