Tag: sertifikasi

  • Kemenaker Gratiskan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2026

    Kemenaker Gratiskan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kabar baik dengan menggratiskan biaya Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum mulai tahun 2026.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, langkah ini diambil setelah biaya pelatihan sertifikasi K3 sebelumnya mencapai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta, yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    “Biaya untuk pembinaannya gratis,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kemenaker, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

    Mahalnya biaya pelatihan sebelumnya disebabkan oleh fasilitas, hotel, dan paket yang disediakan oleh masing-masing PJK3.

    Untuk tahun ini, Kemenaker telah meminta PJK3 dan Asosiasi Lembaga Pembinaan/Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (ALPK3) untuk tidak memungut biaya pelatihan.

    Peserta hanya perlu membayar biaya sertifikasi atau ujian sebesar Rp 420.000 yang akan masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Itu memang biaya PNBP terkait dengan proses ujian dan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

    “Dan biaya pembinaannya, namanya pembinaan ya, itu gratis walaupun dilaksanakan secara online,” tambahnya.

    Yassierli menegaskan bahwa ujian akan tetap dilaksanakan secara offline karena sertifikasi online dinilai rawan kecurangan dan sulit diawasi secara langsung.

    “Secanggih apapun teknologi kita, ternyata yang lebih inovatif adalah para peserta ujian ya,” tutur Yassierli.

  • GP Ansor Bantah Isu Penghapusan Label Halal dalam Perjanjian Dagang

    GP Ansor Bantah Isu Penghapusan Label Halal dalam Perjanjian Dagang

    Isu penghapusan label halal dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat ramai diperbincangkan, namun Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) memastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

    Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi dan label halal tetap berlaku dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    "GP Ansor memastikan bahwa kewajiban sertifikasi dan label halal, khususnya untuk produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, tetap diberlakukan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tidak ada penghapusan kewajiban halal bagi produk konsumsi masyarakat," tegas Addin dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

    Addin menjelaskan bahwa ketentuan yang menjadi perhatian publik tercantum dalam Annex III Article 2.9 perjanjian tersebut. Pasal itu mengatur fasilitasi untuk produk tertentu seperti kosmetik, perangkat medis, dan barang manufaktur asal Amerika Serikat.

    "Perjanjian ini justru menegaskan bahwa produk non-halal memang tidak diwajibkan diberi label halal, yang sesuai praktik selama ini. Sementara untuk produk makanan dan minuman, kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku penuh sesuai regulasi nasional," ujarnya.

    Dengan demikian, kewajiban halal untuk produk konsumsi masyarakat Indonesia tetap merujuk pada regulasi nasional dan tidak dihapus oleh perjanjian dagang.

    Addin juga mengutip pernyataan Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa pemerintah tidak menghapus kewajiban sertifikasi halal dalam perjanjian tersebut.

    Aturan halal nasional tetap menjadi rujukan utama dan tidak dikesampingkan oleh kerja sama perdagangan internasional.

    Rekognisi Lembaga Halal Asing

    Addin menyebut bahwa perjanjian tersebut membuka jalan rekognisi terhadap lembaga sertifikasi halal luar negeri, termasuk dari Amerika Serikat. Namun, mekanisme pengakuan tetap berada di bawah otoritas halal Indonesia.

    "Rekognisi lembaga halal luar negeri bukan berarti bebas tanpa pengawasan. Setiap lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat tetap harus diakui oleh otoritas halal Indonesia. Prinsipnya adalah kesetaraan standar dan kepatuhan terhadap sistem jaminan produk halal nasional," ujarnya.

    Menurutnya, pengakuan tersebut justru menegaskan kedaulatan sistem halal Indonesia, karena otoritas nasional tetap menentukan lembaga mana yang dapat menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang masuk ke Indonesia.

    Addin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak utuh.

    "Karena itu, masyarakat tidak perlu terprovokasi oleh narasi yang menyebut seolah-olah label halal dihapus. Kita harus membaca dokumen secara utuh, proporsional, dan tetap merujuk pada hukum nasional yang berlaku," tambah Addin.

    GP Ansor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar tetap melindungi kepentingan umat, menjamin kepastian hukum, serta memastikan kerja sama perdagangan internasional berjalan tanpa mengorbankan prinsip perlindungan konsumen dan keyakinan agama.

  • Produk AS Wajib Sertifikasi Halal Meski Sertifikasi di Negara Asal

    Produk AS Wajib Sertifikasi Halal Meski Sertifikasi di Negara Asal

    Pemerintah memastikan bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk ke Indonesia tetap harus bersertifikasi halal. Walaupun, proses sertifikasi dapat dilakukan di negara produsen melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA).

    Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menegaskan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri (LHLN) di AS bisa diakui di Indonesia, asalkan lembaga tersebut telah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    “Produk dari Amerika tetap wajib halal. Sertifikasi bisa dilakukan di negara asal, lalu diregistrasi di Indonesia,” ujar Emmy di Jakarta, Selasa (24/2/2026) seperti dikutip dari Antara.

    Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Kris Sasono, menjelaskan bahwa saat ini ada lima LHLN di Amerika Serikat yang sudah diakui oleh BPJPH.

    Melalui mekanisme MRA, produk yang sudah bersertifikat halal di negara asalnya tidak perlu lagi mengulang seluruh proses sertifikasi di Indonesia. Kris menjelaskan produk tersebut cukup melalui tahap registrasi sebelum beredar di pasar domestik.

    “Mereka pakai logo halal tapi LHLN-nya mereka. Nanti sampai sini ada logo halal kita juga. Itu yang sudah terjadi sampai hari ini,” kata Kris.

    Pengawasan akan tetap dilakukan secara berkala. Sebab, MRA memiliki masa berlaku yang terbatas, yaitu antara dua sampai empat tahun.

    Indonesia telah menjalin MRA dengan sekitar 38 negara, melibatkan 102 lembaga halal luar negeri. Selain AS, ada delapan lembaga halal di China dan 13 lembaga di Australia yang juga diakui BPJPH.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperlancar arus perdagangan global tanpa mengabaikan kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia.

    Dalam kesepakatan dagang Indonesia–AS, pemerintah Indonesia juga berkomitmen menangani berbagai hambatan non-tarif.

    Beberapa hambatan itu adalah pembebasan persyaratan konten lokal bagi perusahaan dan barang asal AS, penerimaan standar keselamatan kendaraan bermotor dan emisi federal AS, pengakuan standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, hingga penghapusan persyaratan sertifikasi dan pelabelan yang dinilai memberatkan serta penghapusan ketentuan pra-pengiriman.

    Pemerintah menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku bagi produk AS yang masuk ke Indonesia. Mekanismenya melalui pengakuan MRA dan registrasi di BPJPH, meski terdapat berbagai kemudahan dalam aspek perdagangan.

  • FedEx Raih Sertifikasi Halal untuk Logistik di Indonesia

    FedEx Raih Sertifikasi Halal untuk Logistik di Indonesia

    Sertifikasi Logistik Halal yang diraih Federal Express Corporation (FedEx) pada Februari 2026 menjadi pendorong baru bagi ekonomi halal Indonesia. Sertifikasi ini memperkuat kepercayaan pelaku usaha serta kesiapan rantai pasok menjaga integritas produk hingga pasar internasional.

    Sertifikasi mencakup operasional FedEx di Indonesia dan memastikan distribusi sesuai regulasi halal nasional, termasuk pengiriman lintas negara.

    Menurut Garrick Thompson, Managing Director FedEx Indonesia, pelaku usaha di Indonesia memerlukan mitra logistik tepercaya yang mampu menjaga integritas produk halal di sepanjang rantai pasok. Hal ini disampaikannya melalui keterangan pers, Selasa (24/2/2026).

    "Perolehan Sertifikasi Logistik Halal ini menegaskan komitmen FedEx dalam memenuhi kebutuhan tersebut, dengan menggabungkan keunggulan operasional global FedEx dengan keahlian lokal guna membantu bisnis Indonesia menembus pasar internasional dengan lebih percaya diri," tutupnya.

    Seluruh proses logistik perusahaan selaras dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Penyesuaian ini mencakup pengawasan ketat mulai dari penjemputan, transit, penyimpanan, hingga pengantaran barang.

    FedEx memisahkan kiriman halal dan non-halal pada armada, peralatan, serta fasilitas penyimpanan. Truk, van, forklift, hingga gudang mengikuti standar kebersihan dan segregasi sertifikasi.

    Protokol verifikasi label kiriman dan pencegahan kontaminasi silang diterapkan. Jika terjadi paparan bahan non-halal, dilakukan pencucian sesuai standar sertifikasi.

    Pengawasan dan Pelatihan Berkelanjutan

    Penguatan sistem dilakukan melalui pelatihan karyawan. FedEx menugaskan Supervisor Halal Bersertifikat untuk mengawasi kepatuhan operasional serta memastikan standar dijalankan secara konsisten.

    Pemantauan rutin diterapkan dalam penyimpanan, penanganan, dan transportasi. Peralatan dan fasilitas menjalani pemeliharaan berkala agar sesuai standar halal.

    Momentum ini menandai komitmen jangka panjang FedEx di Indonesia setelah empat dekade beroperasi. Tahun lalu, perusahaan memperingati 40 tahun kehadirannya di pasar domestik, mempertegas posisinya mendukung kebutuhan logistik pelaku usaha nasional.

    Sektor logistik dinilai semakin siap menopang pertumbuhan ekonomi halal dan memperluas peluang ekspor Indonesia melalui distribusi yang terjaga integritasnya, dengan adanya sertifikasi ini.

  • Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Banten Dikebut: Baru 60% Selesai

    Sertifikasi Tanah Wakaf Masjid di Banten Dikebut: Baru 60% Selesai

    Pemerintah Provinsi Banten tengah berupaya mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf masjid dan musala di seluruh wilayahnya. Gubernur Banten, Andra Soni, mengungkapkan bahwa dari sekitar 15 ribu masjid dan musala yang ada, baru 9 ribu yang telah memiliki sertifikat wakaf.

    Andra Soni mengajak Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk berkolaborasi dalam mempercepat proses ini. Kerja sama antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan lembaga keagamaan sebelumnya telah dilakukan untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf.

    "Di Banten itu ada sekitar lima belas ribu masjid dan musala, sementara yang baru tersertifikasi wakafnya baru mencapai sekitar sembilan ribu. Supaya semuanya selesai dengan cepat, kita harus berkolaborasi," kata Andra saat Safari Ramadan di Masjid Al Bantani, Kota Serang, Senin (23/2/2026).

    Dalam acara Safari Ramadan tersebut, turut hadir Kapolda Banten Irjen Hengki dan Ketua DMI Provinsi Banten Bunyamin Hafidz. Bantuan senilai Rp233 juta disalurkan kepada mustahik di Kota Serang, termasuk ustaz, guru ngaji, dan pengurus masjid.

    Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kebersamaan dan berharap wilayah Banten tetap kondusif. "Safari Ramadan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga bentuk kebersamaan dan kepedulian kita kepada masyarakat," ujarnya.

    Gubernur Andra Soni menambahkan, momentum Ramadan diharapkan menjadi kesempatan untuk saling berbagi dan membantu sesama. "Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan bersama ini selain mendapatkan pahala juga mendapat keberkahannya," pungkasnya.

  • Polemik Kesepakatan Dagang Indonesia-AS: Sertifikasi Halal Jadi Sorotan

    Polemik Kesepakatan Dagang Indonesia-AS: Sertifikasi Halal Jadi Sorotan

    Kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART), tengah menjadi perbincangan hangat. Poin krusial yang disoroti adalah pengecualian sertifikasi dan syarat label halal untuk beberapa produk impor dari AS. Produk-produk tersebut mencakup kosmetik, alat kesehatan, dan barang industri.

    Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha E Rachbini, menilai kebijakan ini berpotensi menghambat perkembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Ia berpendapat bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, seharusnya menjadikan standar halal sebagai alat untuk melindungi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

    “Sebagai negara muslim terbesar, kesepakatan pengecualian halal bagi produk impor AS tersebut menunjukkan pemerintah dalam negosiasi ini belum mampu memberikan atau menegakkan jaminan dan perlindungan terkait produk halal bagi konsumen Indonesia,” tegas Eisha dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (22/2/2026).

    Dalam ART, Indonesia menyetujui sejumlah komitmen. Ini meliputi penghapusan 99 persen hambatan tarif bagi produk AS, pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta kemudahan akses pasar bagi produk-produk impor tertentu. Sebagai imbal baliknya, Indonesia mendapatkan fasilitas tarif nol persen untuk 1.819 produk ekspor ke AS. Produk tersebut termasuk komoditas pertanian seperti CPO, kopi, dan kakao, serta produk manufaktur dan teknologi.

    Namun, Eisha berpendapat bahwa kesepakatan ini secara keseluruhan belum sepenuhnya setara. Ia menyoroti bahwa produk Indonesia yang masuk ke AS masih dikenakan tarif sebesar 19 persen, meskipun ada beberapa komoditas yang mendapatkan pengecualian.

    Lebih lanjut, Eisha mengingatkan bahwa pembukaan pasar yang luas bagi produk AS, termasuk dalam sektor non-tarif seperti sertifikasi halal, dapat membawa dampak jangka panjang terhadap posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global.

  • Alva Kantongi Sertifikasi Industri 4.0: Bukti Transformasi Digital Manufaktur Motor Listrik

    Alva Kantongi Sertifikasi Industri 4.0: Bukti Transformasi Digital Manufaktur Motor Listrik

    Produsen motor listrik, Alva (PT Electra Mobilitas Indonesia), baru saja mendapatkan Sertifikasi Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). Pengakuan ini diberikan pemerintah atas kesiapan Alva dalam mengimplementasikan transformasi digital di sektor manufaktur.

    INDI 4.0 sendiri merupakan program inisiasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Program ini berfungsi sebagai instrumen nasional untuk mengukur tingkat kesiapan perusahaan manufaktur dalam bertransformasi menuju era Industri 4.0. Regulasi yang mendasarinya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2020.

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, menyoroti pentingnya keberadaan pusat Research & Development (R&D) mandiri yang dimiliki Alva. Menurutnya, hal ini menjadi nilai tambah signifikan dalam penilaian.

    “Keberadaan R&D mandiri seperti yang dimiliki Alva, menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam penilaian kami. Ini menunjukkan bahwa Alva tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada inovasi dan pengembangan teknologi secara berkelanjutan. Kami mendorong Alva untuk terus melangkah ke tahapan berikutnya, dengan target menjadi National Lighthouse dalam program nasional INDI 4.0 di tahun 2026,” ungkap Setia Diarta.

    Pencapaian Alva dinilai signifikan, mengingat perusahaan baru beroperasi kurang dari empat tahun. Meski demikian, Alva telah memenuhi standar INDI 4.0 dan sejajar dengan perusahaan manufaktur yang lebih mapan. Sertifikasi ini menegaskan fondasi kuat Alva dalam penerapan smart manufacturing, membuka jalan untuk implementasi yang lebih komprehensif.

    Alva menjadi satu-satunya produsen motor listrik merek Indonesia yang memperoleh pengakuan ini, yang menunjukkan keunggulannya dalam kesiapan transformasi digital. Transformasi digital Alva berdampak tidak hanya pada sistem produksi, tetapi juga pada kualitas produk. Sertifikasi INDI 4.0 mencerminkan sistem produksi terdigitalisasi dan terintegrasi yang menghasilkan motor listrik dengan presisi dan konsistensi lebih baik.

    Integrasi manufaktur dan R&D mempercepat penerapan inovasi, termasuk peningkatan efisiensi baterai dan pengembangan fitur keselamatan. Dukungan ekosistem Boost Charging Station dan layanan purna jual berbasis data juga merupakan bagian dari strategi digitalisasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

    Chief Marketing Officer Alva, Putu Swaditya Yudha, menyatakan bahwa sertifikasi INDI 4.0 adalah pengakuan atas komitmen perusahaan dalam mengadopsi teknologi digital dan praktik terbaik Industri 4.0.

    “Sertifikat INDI 4.0 ini merupakan pengakuan atas komitmen Alva dalam mengadopsi teknologi digital dan praktik terbaik Industri 4.0. Pencapaian ini memperkuat posisi kami sebagai pemain kunci dalam industri mobilitas elektrifikasi di Indonesia. Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kapabilitas digital untuk memberikan solusi mobilitas yang lebih efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang,” kata Putu Swaditya Yudha dalam keterangan resminya.

    Sertifikasi INDI 4.0 menjadi pijakan strategis bagi Alva untuk mencapai status Champion INDI 4.0, sebelum akhirnya meraih predikat National Lighthouse. Predikat ini diberikan kepada perusahaan yang unggul dan menjadi acuan nasional dalam penerapan industri 4.0 berbasis digitalisasi terintegrasi, serta berpotensi menuju Global Lighthouse dalam ekosistem Industri 4.0.

  • BCA Bank Pertama di Asia Tenggara Raih Sertifikasi Manajemen AI

    BCA Bank Pertama di Asia Tenggara Raih Sertifikasi Manajemen AI

    PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) meraih sertifikasi ISO/IEC 42001:2023 untuk Artificial Intelligence Management System (AIMS). Veda Praxis menjadi mitra konsultan dalam proses sertifikasi ini. Sertifikasi ini menjadikan BCA sebagai bank pertama di Asia Tenggara, dan salah satu dari 100 organisasi pertama di dunia yang berhasil mendapatkan sertifikasi manajemen AI.

    ISO/IEC 42001:2023 adalah standar global yang mengatur sistem manajemen AI. Standar ini mencakup tata kelola, manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan AI. Di sektor perbankan, standar ini semakin relevan seiring meningkatnya pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, pencegahan fraud, hingga layanan nasabah.

    BCA juga meraih sertifikasi ISO 27701:2019 untuk Privacy Information Management System. Ini merupakan standar internasional terkait pengelolaan privasi dan perlindungan data.

    “Kedua sertifikasi ini tidak hanya mencerminkan pemenuhan kepatuhan terhadap standar global, tetapi juga menegaskan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah di tengah percepatan transformasi digital,” kata Direktur BCA Lianawaty Suwono dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

    “Sertifikasi ISO privasi data dan kelola AI ini bukti komitmen kami dalam menjaga kepercayaan dan keamanan data nasabah, sekaligus memastikan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab,” lanjut Lianawaty.

    Peran Veda Praxis dalam Sertifikasi

    Dalam proses sertifikasi ISO 42001, Veda Praxis bekerja bersama BCA. Tujuannya, memastikan kerangka tata kelola AI terintegrasi secara utuh dengan tata kelola perusahaan dan sistem manajemen risiko yang telah berjalan.

    CEO Veda Praxis, Syahraki Syahrir menjelaskan pendekatan yang diterapkan. Menurutnya, itu adalah komitmen bersama untuk memperkuat struktur dan kejelasan akuntabilitas. Selain itu, menempatkan pemanfaatan AI sebagai bagian dari proses bisnis dan pengambilan keputusan, bukan semata pemenuhan persyaratan administratif.

    “Ini adalah tonggak penting bagi industri jasa keuangan. Ketika AI semakin memengaruhi pengambilan keputusan dan layanan publik, tata kelola AI menjadi isu strategis, bukan lagi sekadar isu teknis,” kata Syahraki.

    Fokus Veda Praxis

    Veda Praxis merupakan firma konsultan manajemen yang berfokus pada transformasi digital, governance, risk, and compliance (GRC), serta keamanan siber. Veda Praxis menyesuaikan pendekatan GRC dengan perkembangan teknologi dan digital, seiring dengan meningkatnya adopsi AI di berbagai sektor.

    Veda Praxis membantu organisasi memastikan bahwa penggunaan AI memberikan nilai nyata sekaligus dikelola secara bertanggung jawab. Pendampingan difokuskan pada pembentukan kerangka tata kelola yang jelas, penerjemahan prinsip AI ke dalam kebijakan dan proses operasional, serta penilaian kesiapan organisasi agar adopsi AI selaras dengan tujuan bisnis, profil risiko, dan ketentuan regulasi.

    “Di tengah percepatan adopsi AI, pencapaian ini menempatkan tata kelola, akuntabilitas, dan kepercayaan publik sebagai fondasi inovasi. Capaian ini juga upaya membangun praktik tata kelola AI yang bertanggung jawab,” tegas Syahraki.

    Berikut rincian Sertifikasi ISO yang diraih BCA:

    Sertifikasi Standar Deskripsi
    Artificial Intelligence Management System (AIMS) ISO/IEC 42001:2023 Standar global yang mengatur sistem manajemen AI, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan AI.
    Privacy Information Management System ISO 27701:2019 Standar internasional terkait pengelolaan privasi dan perlindungan data.
  • Saksi Kasus K3 Kemnaker Mengaku Lupa Terima Rp 227 Juta

    Saksi Kasus K3 Kemnaker Mengaku Lupa Terima Rp 227 Juta

    Jaksa mencecar Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 tahun 2023 di Kemnaker, Asep Juhut Mulyadi, terkait penerimaan Rp 227 juta sebagai uang nonteknis pengurusan sertifikasi K3. Dalam persidangan, Asep mengaku lupa.

    Hal itu terungkap saat Asep menjadi saksi kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). Asep bersaksi untuk terdakwa eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terdakwa lainnya.

    "Selain dari terima uang honor ya, apakah Saudara pernah menerima uang sebesar Rp 227.900.000?" tanya jaksa.

    "Saya tidak ingat, Pak," jawab Asep.

    Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Asep yang menyebut jumlah uang yang diterimanya sesuai data yang ditampilkan. Namun, Asep mengaku tidak pernah membenarkan angka jumlah uang yang ditanyakan penyidik.

    "Kalau untuk jumlah saya tidak ingat Pak, tapi saya memang pernah menerima sebagai uang terima kasih dari PT Delta, tapi untuk jumlah saya, termasuk jumlah sertifikat atau jumlah perpanjangan saya tidak pernah mencatatkan," ujar Asep.

    "Nggak, ini keterangan Saudara mengatakan di sini, 'Melihat data yang ditunjukkan seharusnya data tersebut benar jumlahnya sesuai dengan yang saya dan subkor saya terbitkan'. Benar ini?" tanya jaksa.

    "Saya merasa tidak, waktu itu validitas kebenarannya kan saya juga tidak tahu Pak melihat angka-angka tersebut. Jadi, seingat saya jawaban saya tidak menyatakan benar Pak," jawab Asep.

    Jaksa mendalami maksud ucapan terima kasih dari pemberian uang oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Asep mengatakan pemberian itu terkait penerbitan sertifikat K3.

    "Itu uang terima kasih, uang terima kasih kenapa? Apa yang Saudara lakukan kepada PJK3?" tanya jaksa.

    "Kalau secara ini kita melaksanakan pekerjaan secara normal, melayani seluruh layanan perusahaan jasa K3 sesuai dengan prosedur dan tepat waktu, dan setelah itu kita serahkan kepada pemohon layanan untuk diterima dokumen yang sudah Pak, atau Direktorat kita terbitkan Pak, gitu," jawab Asep.

    Asep mengaku tak paham mengapa PJK3 memberikan uang ucapan terima kasih. Dia mengaku tak menolak uang itu karena sudah pernah ada arahan dari terdakwa Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025 agar tak menolak pemberian dari PJK3.

    "Saudara tidak menolak?" tanya jaksa.

    "Karena sudah ada arahan waktu itu Pak dari pimpinan, ya untuk pemenuhan kebutuhan di situ ya kami terima Pak, gitu," jawab Asep.

    Asep mengatakan uang ucapan terima kasih itu diberikan ke Direktur. Dia mengatakan uang itu juga digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian blanko dan tinta.

    "Kami berikan kepada koordinator, kepada Direktur, dan juga untuk kebutuhan logistik dari blangko pencetakan sertifikat tersebut, Pak," jawab Asep.

    Daftar 11 Terdakwa Kasus K3 Kemnaker

    Total ada 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftarnya:

    Berikut adalah daftar nama-nama terdakwa dalam kasus ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamenaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia
  • Saksi Ungkap Arahan Terima Uang Sertifikasi K3 di Sidang Tipikor Jakarta

    Saksi Ungkap Arahan Terima Uang Sertifikasi K3 di Sidang Tipikor Jakarta

    Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 tahun 2023 di Kemnaker, Asep Juhut Mulyadi, dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3. Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/2/2026).

    Asep mengaku menerima arahan dari Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 hingga Februari 2025, untuk menerima pemberian uang dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Asep menjelaskan bahwa Hery mengarahkan untuk menerima pemberian tersebut asalkan tidak ada atensi khusus.

    Jaksa kemudian mendalami pengetahuan PJK3 terkait praktik pemberian uang di Kemnaker. Asep mengaku tidak mengetahui bagaimana PJK3 bisa mengetahui hal tersebut.

    Selain itu, jaksa juga menanyakan perihal rapat antara Hery selaku direktur dengan seluruh PJK3 yang terdaftar di Kemnaker. Asep menyatakan bahwa tidak ada rapat khusus antara direktur dan PJK3 di Kementerian.

    Daftar Terdakwa Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

    Total terdapat 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftar lengkapnya:

    No. Nama Terdakwa Jabatan/Peran
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamemaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3)
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 (Ditjen Binwasnaker dan K3)
    10 Miki Mahfud PT KEM Indonesia
    11 Temurila PT KEM Indonesia

    Kasus ini terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi lainnya.