Sidang tuntutan terhadap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) periode 2016-2024, Semuel Abrijani Pangerapan, terkait kasus korupsi di lingkungan Kemenkominfo, kembali ditunda. Penundaan ini disebabkan jaksa penuntut umum belum menyelesaikan surat tuntutan.
Ketua majelis hakim Lucy Ermawati menyampaikan penundaan sidang hingga Kamis (26/2/2026) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026). "Gitu ya, besok, jadi tetap tuntutan dari Penuntut Umum ya," kata hakim Lucy.
Selain Semuel, penundaan sidang tuntutan juga berlaku bagi empat terdakwa lain dalam kasus ini. Hakim kemudian menutup persidangan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
Sebelumnya, Semuel Abrijani Pangerapan didakwa melakukan korupsi terkait pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kemenkominfo pada periode 2020-2022. Sidang dakwaan telah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (10/11/2025).
Jaksa mendakwa Semuel beserta empat terdakwa lain telah merugikan negara sebesar Rp 140,86 miliar. Korupsi ini diduga dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya PT Aplikanusa Lintasarta sebesar nilai kerugian negara dan menerima suap Rp 6 miliar.
Adapun empat terdakwa lainnya dalam kasus ini adalah:
- Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta periode 2014-2022, Alfi Asman.
- Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada Direktorat Jenderal Aptika Kemenkominfo periode 2019-2023, Bambang Dwi Anggono.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS pada Kemenkominfo periode 2020-2022, Nova Zanda.
- Account Manager PT Dokotel Teknologi periode 2017-2021, Pini Panggar Agusti.
Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyatakan bahwa para terdakwa "Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu PT Aplikanusa Lintasarta yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 140.858.124.470 (140,8 miliar)."
