Sidoarjo – Kuasa hukum Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, membantah keras tudingan keterlibatan kliennya dalam dugaan praktik mafia tanah di wilayah Prambon. Bantahan ini disampaikan menyusul laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberitaan di media.
Dimas Yemahura Al Faruq, kuasa hukum Mimik Idayana, menegaskan informasi yang menyeret nama wakil bupati tersebut tidak benar. Ia menilai hal tersebut merugikan nama baik kliennya.
Dimas Yemahura Al Faruq menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.
"Perlu kami tegaskan, tuduhan yang menyebut Ibu Mimik Idayana menyuruh seseorang membeli tanah di Prambon adalah fitnah dan tidak berdasar. Klien kami tidak pernah terlibat, tidak pernah memberi perintah, apalagi ikut dalam proses pengadaan tanah tersebut," kata Dimas dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
Ia menambahkan, pembelian tanah yang dimaksud dilakukan oleh pihak lain atas nama pribadi. Pembelian tersebut tidak atas nama Mimik Idayana maupun instruksinya.
Dimas juga menyoroti pemberitaan yang secara langsung menyebut nama kliennya. Hal itu dilakukan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.
"Kami menyayangkan adanya penyebutan nama klien kami secara terang tanpa klarifikasi. Ini sangat merugikan secara pribadi maupun jabatan beliau sebagai Wakil Bupati Sidoarjo," ujarnya.
Proses Pengadaan Tanah dan Kendala Administrasi
Dimas menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah untuk sekolah di Prambon telah berjalan sesuai prosedur. Berdasarkan pengetahuannya, mekanisme sudah ditaati.
"Sepanjang yang kami ketahui, pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai mekanisme. Saat ini yang menjadi kendala adalah persoalan administratif, yakni proses perpajakan yang belum tuntas," jelasnya.
Ia menyebut telah ada surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk percepatan layanan perpajakan. Hal ini agar lahan bisa segera disertifikatkan menjadi aset pemerintah.
"Jadi ini bukan persoalan mafia tanah seperti yang digiring dalam isu-isu yang beredar. Lebih kepada prosedur administrasi yang belum selesai," tambahnya.
Potensi Langkah Hukum
Atas tudingan tersebut, pihak Mimik Idayana membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. Langkah ini dipertimbangkan untuk pihak penyebar tuduhan tanpa bukti.
"Kami sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tanpa bukti dan merusak nama baik klien kami," tegas Dimas.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pelapor atau instansi penegak hukum. Perkembangan laporan yang dimaksud masih dinantikan.
Berikut adalah ringkasan status tanah di Prambon:
| Lokasi | Status Saat Ini | Kendala |
|---|---|---|
| Kedungwonokerto, Prambon | Aset milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo | Menunggu proses pembayaran pajak untuk penerbitan SHM |
"Kawasannya tanah di Prambon di Kedungwonokerto tersebut saat ini statusnya sudah menjadi aset milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan penerbitan SHM nya tinggal menunggu proses pembayaran pajak yang seharusnya sudah bisa diproses oleh badan pendapatan pajak daerah Kabupaten," pungkas Dimas.
Sebelumnya, dugaan mafia tanah di Sidoarjo yang menyeret nama Wakil Bupati Mimik Idayana dilaporkan ke KPK. Laporan ini disampaikan perwakilan warga dan aktivis. Mereka menduga ada tindak pidana korupsi dalam jual beli tanah yang bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.








