Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta menyuarakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah kendali langsung presiden.
Langkah ini diambil menyikapi wacana penempatan Polri di bawah kementerian. PW GPA menilai, perubahan struktur tersebut berpotensi mengaburkan garis komando serta menurunkan independensi institusi penegak hukum.
"Kami, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PW GPA) Provinsi DKI Jakarta, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Ketua PW GPA Dedi Haryono Siregar kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Dedi Haryono Siregar menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah kementerian dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Hal ini juga dinilai dapat mengganggu kemandirian Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
"Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat," lanjutnya.
Dia juga mengingatkan peran vital Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Institusi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan.
"Kami memandang bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan," ungkapnya.
Penolakan Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menolak gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, ide tersebut dapat melemahkan peran Polri sekaligus presiden.
Jenderal Sigit menyampaikan penolakan ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Ia mengapresiasi dukungan dari berbagai fraksi DPR RI yang menginginkan Polri tetap di bawah presiden.
Menurutnya, pengawasan oleh DPR tetap harus berjalan efektif. Listyo Sigit Prabowo menilai posisi Polri saat ini sudah ideal.
"Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang saat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Sigit.
Kapolri juga menyoroti potensi "matahari kembar" jika Polri ditempatkan di bawah kementerian. Hal ini dapat menghambat koordinasi dan respons cepat terhadap kebutuhan presiden.
"Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian kementerian…. Ini menimbulkan potensi 'matahari kembar' menurut saya," kata Jenderal Sigit.
Perbandingan Struktur Lembaga Penegak Hukum
| Lembaga | Posisi Otonomi | Kewenangan Utama |
|---|---|---|
| Polri | Langsung di bawah Presiden | Keamanan, ketertiban, penegakan hukum |
| Kejaksaan Agung | Langsung di bawah Presiden | Penuntutan, pelaksanaan putusan |
| KPK | Independen | Pemberantasan korupsi |
