Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto mengungkapkan keluh kesah mengenai lonjakan berkas perkara yang terus berdatangan. Bahkan, ia menyebut Mahkamah Agung akan mengalami beban perkara yang berlebihan pada tahun 2025.
Curhatan tersebut disampaikan Sunarto dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025 di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026). Ia menyoroti rata-rata beban kerja hakim agung yang sangat tinggi.
Sunarto menjelaskan bahwa setiap hakim agung rata-rata mengadili 2.384 perkara per tahun. Angka ini setara dengan hampir 200 berkas per bulan untuk setiap hakim.
Mahkamah Agung juga didukung oleh delapan hakim ad hoc. Mereka terdiri dari tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lima hakim ad hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).
"Untuk perkara tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung didukung oleh 8 orang hakim ad hoc, terdiri atas 3 hakim ad hoc tipikor dan 5 hakim ad hoc PHI," kata Sunarto, Selasa (10/2/2026).
"Dengan komposisi tersebut, rata-rata beban kerja setiap hakim agung pada 2025 mencapai 2.384 berkas perkara per tahun, atau sekitar 199 berkas per bulan," lanjutnya.
Meskipun menghadapi beban yang sangat berat, Sunarto mengapresiasi kinerja para hakim. Mereka mampu menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara.
Peran Teknologi dalam Penyelesaian Perkara
Sunarto menyebut, capaian ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut menjadi strategi utama Mahkamah Agung dalam menangani lonjakan perkara.
Salah satu inovasi penting adalah penerapan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Sistem ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2024.
Pada tahun 2025, rasio penggunaan sistem elektronik ini telah mencapai 96,58%. Digitalisasi terbukti efektif dalam mempercepat proses peradilan.
| Tahun | Rata-rata Beban Perkara Hakim Agung (Per Tahun) | Rasio Penyelesaian Perkara | Penggunaan Sistem Elektronik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.384 berkas | 99,54% | 96,58% |
Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan kelestarian lingkungan. Sistem ini mampu mengurangi penggunaan kertas secara signifikan.
Kontribusi Digitalisasi untuk Lingkungan
Menurut Sunarto, melalui sistem digitalisasi, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berpotensi mengurangi penggunaan kertas hingga 866 ton. Ini memiliki dampak positif yang besar bagi lingkungan.
"Pengurangan ini setara dengan upaya penyelamatan sekitar 10.263 pohon dan penghematan air sebesar 2.309.133.600 liter, serta berpotensi menurunkan emisi CO2 sebanyak 805.631 kg," ujar Sunarto.
