Tag: Skandal Politik

  • Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korsel Jatuhi Mantan Mendagri Lee Sang-min Hukuman 7 Tahun Penjara

    Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang-min. Vonis ini dijatuhkan pada Kamis (12/2) atas perannya dalam upaya mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer.

    Darurat militer tersebut rencananya akan diberlakukan di negara itu pada Desember 2024. Keputusan ini mengejutkan publik Korea Selatan dan dunia internasional.

    Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Lee Sang-min, 61 tahun, bersalah atas keterlibatannya dalam pemberontakan. Ia menyampaikan instruksi kepada polisi dan pemadam kebakaran.

    Instruksi tersebut adalah untuk memutus aliran listrik dan air ke media. Lee juga melakukan sumpah palsu saat proses pemakzulan Yoon Suk Yeol, kata hakim.

    "Penggunaan kekerasan fisik terhadap media yang mengkritik pemerintah, melemahkan oposisi publik terhadap pemberontakan, sehingga memudahkan rencana tersebut untuk berlanjut," kata hakim Ryu Kyung-jin, dilansir kantor berita AFP, Kamis (12/2/2026).

    Bulan lalu, jaksa penuntut khusus menuntut hukuman penjara 15 tahun. Mereka berargumen bahwa mantan menteri dalam negeri tersebut memainkan peran penting dalam memungkinkan terjadinya pemberontakan. Tuduhan ini telah dibantah Lee.

    Lee Sang-min telah ditahan sejak Agustus lalu setelah pengadilan menyetujui penangkapannya. Ia adalah anggota kabinet Yoon kedua yang dijatuhi hukuman atas peran dalam deklarasi darurat militer.

    Mantan Perdana Menteri Juga Divonis

    Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Han Duck-soo dijatuhi hukuman 23 tahun penjara pada Januari lalu. Han dinyatakan bersalah membantu dan mendukung deklarasi darurat militer Desember 2024.

    Berikut adalah ringkasan putusan terhadap para pejabat yang terlibat:

    Nama Pejabat Jabatan Hukuman Tanggal Vonis
    Lee Sang-min Menteri Dalam Negeri 7 tahun penjara 12 Februari
    Han Duck-soo Perdana Menteri 23 tahun penjara Januari

    Hakim Lee Jin Gwan dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyatakan Han telah "mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri hingga akhir". Putusan ini seperti dilansir AFP, Rabu (1/1/2026).

    "Kami menjatuhkan hukuman 23 tahun terhadap terdakwa," ucap hakim Lee saat membacakan putusan pada Rabu (21/1) waktu setempat. Hukuman tersebut delapan tahun lebih lama dibandingkan tuntutan jaksa Korsel.

    Kronologi Darurat Militer dan Pemakzulan

    Pemberlakuan darurat militer oleh Yoon Suk Yeol memicu pengerahan pasukan militer bersenjata Korsel. Mereka dikerahkan ke gedung Majelis Nasional dan Komisi Pemilihan Umum.

    Namun, darurat militer tersebut akhirnya diveto oleh parlemen. Parlemen saat itu dipimpin kubu oposisi.

    Usai darurat militer dicabut, Yoon dimakzulkan dan dicopot dari jabatannya. Mahkamah Konstitusional Korsel mengambil keputusan ini pada April tahun lalu. Hal tersebut mendorong digelarnya pemilu lebih awal sekitar dua bulan kemudian.

  • Skandal Jeffrey Epstein Guncang Dunia, Sejumlah Pejabat Norwegia dan Inggris Mundur

    Skandal Jeffrey Epstein Guncang Dunia, Sejumlah Pejabat Norwegia dan Inggris Mundur

    Dokumen terkait pelaku kejahatan seksual Amerika Serikat (AS), Jeffrey Epstein, menggemparkan dunia. Sejumlah pejabat di beberapa negara ramai-ramai mundur setelah ikut terseret dari dokumen Epstein.

    Departemen Kehakiman AS telah mempublikasikan jutaan halaman dokumen baru. Perilisan dokumen tersebut dilakukan pada Jumat (30/1).

    Kumpulan dokumen ini mencakup lebih dari tiga juta halaman. Selain itu juga terdapat 2.000 video dan 180.000 gambar. Sejumlah nama tokoh besar disebut dalam dokumen tersebut.

    Beberapa pejabat di beberapa negara turut terkena masalah. Akibatnya, beberapa di antaranya memutuskan untuk mundur dari jabatannya.

    Dubes Norwegia Mona Juul Mundur

    Salah satu pejabat yang memutuskan mundur adalah Duta Besar Norwegia untuk Yordania dan Irak, Mona Juul. Juul dikenal memainkan peran kunci dalam negosiasi rahasia Israel-Palestina yang mengarah pada Perjanjian Oslo awal 1990-an.

    Juul termasuk di antara beberapa tokoh Norwegia terkemuka yang terseret dalam rilis dokumen terbaru Epstein.

    "Ini adalah keputusan yang tepat dan perlu. Kontak Juul dengan pelaku pelecehan yang dihukum, Epstein, telah menunjukkan kesalahan penilaian yang serius," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide, Minggu (8/2), dilansir AFP, Senin (9/2/2025).

    Sebelumnya, diplomat senior tersebut telah diskors sementara pada Senin lalu. Penangguhan itu dilakukan sambil menunggu penyelidikan atas dugaan hubungannya dengan Epstein.

    Epstein tewas di penjara pada tahun 2019. Ia meninggal saat menunggu persidangan atas kasus perdagangan seks.

    Menurut media Norwegia, Epstein meninggalkan US$10 juta dalam wasiatnya kepada dua anak Juul. Anak-anak tersebut dengan suaminya, sesama diplomat dan perantara perundingan Oslo, Terje Rod-Larsen.

    Eide mengatakan, kementerian akan terus mengadakan pembicaraan dengan Juul. Hal ini dilakukan selama peninjauan untuk menentukan sejauh mana hubungan mereka.

    "Penting untuk memahami ruang lingkup kontak yang dia, sebagai karyawan Kementerian Luar Negeri, miliki dengan Epstein," katanya.

    Thomas Skjelbred, pengacara Juul, mengatakan dalam sebuah pernyataan. Ia menyebut Juul mengundurkan diri karena situasi yang sekarang dihadapinya.

    Situasi tersebut membuatnya tidak mungkin untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Skjelbred menambahkan bahwa situasi tersebut "telah menjadi beban pribadi yang sangat besar baginya dan keluarga dekatnya," dan ia akan terus bekerja sama dengan kementerian luar negeri.

    Dampak Skandal Epstein di Norwegia

    Lingkaran politik dan kerajaan Norwegia telah terseret ke dalam skandal Epstein.

    Tokoh Terkait Jabatan/Peran Status
    Mona Juul Dubes Norwegia untuk Yordania dan Irak Mengundurkan diri
    Borge Brende CEO Forum Ekonomi Dunia Terseret skandal
    Thorbjorn Jagland Mantan Perdana Menteri Norwegia Diselidiki atas 'korupsi berat'
    Putri Mahkota Mette-Marit Putri Mahkota Norwegia Berada di bawah pengawasan

    CEO Forum Ekonomi Dunia, Borge Brende, dan mantan Perdana Menteri Thorbjorn Jagland termasuk yang terseret. Jagland sedang diselidiki atas "korupsi berat".

    Putri Mahkota Norwegia Mette-Marit juga berada di bawah pengawasan. Ini karena hubungannya dengan Epstein, yang ia katakan "sangat disesalinya".

    Pejabat Inggris Juga Terimbas

    Kepala Komunikasi Kantor Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer, Tim Allan, mengundurkan diri. Ia tak kuat menghadapi tekanan karena pemerintahannya bergulat dengan dokumen skandal Jeffrey Epstein.

    Selain itu, Kepala Staf PM Inggris, Morgan McSweeney, juga telah lebih dulu mengundurkan diri.

    "Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri agar tim baru di Downing Street dapat dibentuk," kata Tim Allan dalam pernyataan singkat, kurang dari 24 jam setelah kepala staf Starmer juga mengundurkan diri, dilansir AFP, Senin (9/2/2026).

    Starmer menghadapi seruan dari politisi oposisi untuk mengundurkan diri. Ini terkait penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar Amerika Serikat.

    Hal ini terjadi meskipun ia mengetahui bahwa Mandelson telah mempertahankan hubungan dengan pelaku kejahatan seksual Epstein. Hubungan itu berlangsung setelah pengusaha AS itu dihukum pada tahun 2008.

    Starmer berjanji untuk tetap menjabat sebagai pemimpin Inggris. Ia bersiap menghadapi anggota parlemen yang marah karena pemerintahannya telah terlibat dalam skandal Jeffrey Epstein.

    Starmer tengah berupaya keras mempertahankan posisinya sebagai Perdana Menteri. Upaya ini dilakukan di tengah seruan pengunduran dirinya atas penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar AS.

    Ini terjadi meskipun ia mengetahui bahwa Mandelson tetap berhubungan dengan Epstein setelah pelaku kejahatan seksual itu dihukum pada tahun 2008.

    Dalam pidatonya kepada staf Downing Street, Starmer berjanji untuk "melangkah maju… dengan percaya diri saat kita terus mengubah negara ini," menurut seorang pejabat pemerintah yang berbicara dengan syarat anonim.