Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan pelaksanaan groundbreaking Blok Masela sebelum lebaran. Lapangan Abadi di Blok Masela dioperasikan oleh Inpex Masela Ltd, perusahaan asal Jepang.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa Blok Masela akan segera menerima sertifikat Amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup. Produksi Blok Masela ditargetkan mulai pada tahun 2030.
Persiapan groundbreaking Blok Masela saat ini sedang berlangsung intensif. Djoko Siswanto optimistis kegiatan penting ini dapat terlaksana sebelum hari raya Idulfitri.
"Mudah-mudahan ini bisa groundbreaking juga sebelum lebaran. Sekarang sedang persiapan untuk groundbreaking," ungkap Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Blok Masela diperkirakan memiliki kandungan kondensat sebanyak 35.000 barel per hari (BCPD). Kapasitas produksi gas mencapai 1.600 MMSCFD, dengan alokasi 150 MMSCFD untuk kebutuhan lokal dan sisanya untuk LNG.
"Nanti bisa berproduksi insyaallah di 2030 atau lebih cepat, investasinya hampir US$ 21 miliar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day (BCPD). Untuk kapasitas produksi gasnya, 1.600 (MMSCFD). 150 (MMSCFD) untuk lokal, lainnya untuk LNG," pungkas Djoko.
Berikut rincian perkiraan kapasitas Blok Masela:
| Produk | Kapasitas |
|---|---|
| Kondensat | 35.000 BCPD |
| Gas | 1.600 MMSCFD |
| Alokasi Gas Lokal | 150 MMSCFD |
Pencarian Mitra dan Percepatan Pemasaran
Pada kesempatan terpisah, Djoko menjelaskan bahwa Inpex masih aktif mencari mitra pembiayaan untuk proyek Blok Masela. Sejumlah perbankan meminta kepastian pembeli LNG yang akan diproduksi.
"Mereka pertama mencari financing-nya sudah dapat. Nah, pihak-pihak bank yang akan membiayai proyek Masela, kan besarnya US$ 20 bilion, kan? Minta jaminan pembeli gasnya. Nah, itu kita tuntut, gitu. Saya yakin mereka lagi cari," ungkap Djoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pemerintah telah memberikan dukungan penuh dalam percepatan proses perizinan. Kini, pemerintah menuntut Inpex untuk juga mempercepat proses pemasaran produknya.
"Inpex juga harus cepat memasarkan. Itu yang kita tuntut. Dia nuntut kita sebuah perizinan, insentif. Kita kasih semua. Sekarang kita nuntut, 'you jual cepat,' gitu. Jadi paralel. Jangan sampai nanti kita disalahkan terus, gitu, 'Oh, pemerintah izinnya belum ada, kita lamban'. Nah, sekarang semua udah kita kasih. Nah, sekarang tinggal kuncinya ada di dia. Bagaimana dia cepat mencari buyer-nya," pungkas Djoko.


