Tag: SPT

  • Wajib Pajak Diminta Segera Lapor SPT Tahunan 2025, Ini Caranya

    Wajib Pajak Diminta Segera Lapor SPT Tahunan 2025, Ini Caranya

    Akhir Februari 2026 menjadi momentum bagi wajib pajak untuk segera menunaikan kewajiban pelaporan SPT Tahunan 2025. Batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2026.

    Waktu yang tersisa semakin sedikit, sementara tren menunjukkan peningkatan pelaporan biasanya terjadi di bulan Maret.

    Pelaporan kini dilakukan melalui sistem Coretax, yang menggantikan DJP Online.

    Platform baru ini dirancang lebih otomatis dengan fitur prepopulated. Fitur ini memungkinkan sebagian data terisi otomatis oleh sistem, sehingga mempermudah proses pelaporan dan meminimalkan kesalahan input manual.

    Meskipun lebih praktis, wajib pajak tetap perlu memahami tahapan pelaporan agar tidak mengalami kendala.

    Sebelum memulai pengisian SPT Tahunan, ada beberapa hal yang perlu dipastikan:

    • Akses portal resmi wajib pajak menggunakan NIK atau NPWP 16 digit.
    • Pastikan memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Verifikasi (OTP) yang masih aktif.
    • Siapkan dokumen pendukung, seperti data harta dan utang terbaru.

    Meskipun sistem sudah otomatis mengisi sebagian data, validasi manual tetap penting untuk memastikan seluruh informasi sesuai dengan kondisi sebenarnya.

    Langkah-Langkah Melapor SPT Tahunan di Coretax

    Berikut panduan pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax:

    1. Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.
    2. Pilih PPh Orang Pribadi, lalu klik Lanjut.
    3. Pilih SPT Tahunan, kemudian tentukan periode dan tahun pajak (misalnya Januari–Desember 2025). Klik Lanjut.
      • Normal, untuk pelaporan pertama kali.
      • Pembetulan, jika ingin memperbaiki SPT yang sudah pernah dilaporkan.
  • DJP Sediakan Coretax Form untuk SPT Tahunan Nihil

    DJP Sediakan Coretax Form untuk SPT Tahunan Nihil

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menyediakan Coretax Form, sebuah fasilitas yang dirancang untuk mempermudah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi dengan status nihil.

    Sebagai bagian dari implementasi sistem Coretax DJP, formulir elektronik ini memungkinkan wajib pajak menyampaikan laporan pajak secara digital dengan lebih efisien.

    Menurut pengumuman yang dirilis pada Rabu (25/2/2026), "Coretax Form merupakan formulir elektronik yang tersedia dalam sistem Coretax DJP dan dapat digunakan wajib pajak untuk mengisi serta menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik."

    Diharapkan, penggunaan formulir ini akan menyederhanakan proses pelaporan dan memastikan data perpajakan tercatat secara terintegrasi dalam sistem administrasi pajak terbaru.

    DJP menjelaskan bahwa Coretax Form dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau pekerjaan bebas, dengan status SPT Tahunan nihil dan tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

    Akses ke formulir ini dapat dilakukan melalui akun Coretax DJP. Wajib pajak cukup masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan memilih Coretax Form.

    Untuk membuka dan mengisi formulir, wajib pajak memerlukan aplikasi pembaca PDF, setidaknya Adobe Acrobat Reader DC versi 20 atau versi yang lebih baru.

    DJP juga menyediakan panduan tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi status nihil menggunakan coretax form yang dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

    Penyediaan Coretax Form merupakan langkah maju dalam transformasi digital administrasi perpajakan yang sedang dijalankan DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

    Melalui sistem Coretax, berbagai layanan perpajakan diintegrasikan secara elektronik dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

    DJP mengimbau agar wajib pajak hanya mengakses layanan Coretax melalui laman resmi DJP dan tetap berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak.

    Wajib pajak yang memerlukan bantuan dapat menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 atau kantor pajak terdekat.

    Dengan hadirnya Coretax Form, DJP berharap proses pelaporan SPT Tahunan, khususnya bagi yang berstatus nihil, dapat menjadi lebih sederhana, cepat, dan terdokumentasi secara digital dalam sistem perpajakan nasional.

  • Cara Lapor SPT Nihil dengan Coretax Form DJP

    Cara Lapor SPT Nihil dengan Coretax Form DJP

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyediakan Coretax Form sebagai fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berstatus Nihil.

    Formulir elektronik ini terintegrasi dalam sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dapat menggunakannya untuk mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. DJP mengklaim bahwa Coretax Form akan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan memastikan data SPT Tahunan tercatat dengan baik.

    Dikutip dari keterangan resmi DJP pada Rabu (25/2/2026), "Dalam rangka mendukung pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem Coretax DJP, DJP menyediakan Coretax Form sebagai sarana pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status SPT Tahunan Nihil."

    Tidak semua Wajib Pajak bisa menggunakan Coretax Form. Berikut adalah kriterianya:

    1. Memiliki penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan/atau pekerjaan bebas.
    2. Menyampaikan SPT Tahunan dengan status Nihil.
    3. Tidak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

    Cara Mengakses Coretax Form

    Wajib Pajak yang memenuhi syarat dapat mengakses Coretax Form dengan langkah-langkah berikut:

    1. Login ke akun Coretax DJP melalui laman coretaxdjp.pajak.go.id.
    2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    3. Pilih Coretax Form.

    Dalam proses pengisian, Wajib Pajak perlu menginstal aplikasi Adobe Acrobat Reader minimal versi Reader DC versi 20 atau yang lebih baru. Panduan lengkap tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Status Nihil menggunakan Coretax Form dapat diakses melalui tautan http://s.kemenkeu.go.id/panduanCoretaxForm.

    DJP mengimbau Wajib Pajak untuk mengakses layanan Coretax DJP hanya melalui laman resmi. Waspadai pihak-pihak yang mengatasnamakan DJP.

    "Apabila memerlukan bantuan, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak terdekat," jelas DJP.

  • Cara Aktivasi dan Lapor SPT Tahunan via Coretax DJP

    Cara Aktivasi dan Lapor SPT Tahunan via Coretax DJP

    Wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP memiliki kewajiban melaporkan SPT tahunan PPh setiap tahunnya sebelum batas waktu yang ditentukan.

    SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

    Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2025 adalah 31 Maret 2026.

    Kini, pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri melalui Coretax, tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Coretax adalah sistem layanan administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengurus urusan perpajakan dalam satu aplikasi.

    Cara Aktivasi Akun Coretax DJP

    Sebelum menggunakan fitur Coretax, wajib pajak harus memiliki akun terverifikasi. Berikut panduan aktivasinya:

    1. Kunjungi laman resmi https://coretaxdjp.pajak.go.id
    2. Pada tampilan awal, klik "Aktivasi Akun Wajib Pajak".
    3. Centang opsi "Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?"
    4. Masukkan NPWP dan klik "Cari".
    5. Verifikasi email dan nomor ponsel yang terdaftar. Jika data berubah, hubungi Kring Pajak 1500200 atau KPP terdekat.
    6. Lakukan verifikasi identitas, centang pernyataan, dan klik Simpan.
    7. Cek email dari pajak untuk mendapatkan kata sandi sementara.
    8. Login kembali, dan ganti kata sandi.

    Cara Membuat Kode Otorisasi (Sertifikat Elektronik)

    Sebelum melaporkan SPT Tahunan menggunakan Coretax, buat kode otorisasi sebagai tanda tangan elektronik dengan cara berikut:

    1. Kunjungi https://coretaxdjp.pajak.go.id dan login.
    2. Pilih menu "Portal Saya" dan submenu "Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik".
    3. Pada laman "Permintaan Sertifikat Digital", pilih jenis sertifikat digital "Kode Otorisasi DJP".
    4. Isikan passphrase (minimal delapan karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan karakter spesial).
    5. Simpan permohonan. Kode otorisasi berhasil dibuat.

    Passphrase ini digunakan sebagai sandi untuk menandatangani dokumen SPT tahunan secara elektronik.

    Pastikan tanda tangan elektronik siap digunakan dengan cara:

    1. Masuk ke Profil Saya di halaman utama.
    2. Klik menu Nomor Identifikasi Eksternal, lalu tab Digital Certificate.
    3. Pastikan statusnya VALID. Jika INVALID, klik tombol Periksa Status lalu klik Menghasilkan.
    4. Selesai! Dokumen bisa dicek di menu Dokumen Saya.

    Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Menggunakan Coretax

    Setelah aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi, ikuti langkah-langkah berikut untuk melaporkan SPT Tahunan:

    • Login, pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT), lalu "Buat Konsep SPT".
    • Pilih PPh Orang pribadi lalu klik "Lanjut".
    • Pilih SPT Tahunan, masukkan periode dan tahun pajak (misalnya Januari – Desember 2025). Klik "Lanjut".
    • Pilih jenis SPT "Normal" atau "Pembetulan", lalu klik "Buat Konsep".
    • Klik ikon pensil untuk mengisi formulir SPT.
    • Klik "Posting", periksa data yang diisikan sistem, dan perbaiki jika perlu.
    • Isi dan lengkapi semua bagian SPT.
    • Untuk melaporkan, klik "Bayar dan Lapor".
    • Pilih penyedia penandatangan, isi ID dan kata sandi untuk validasi.
    • Klik "Simpan" kemudian "Konfirmasi Tanda Tangan".
    • SPT kurang bayar akan pindah ke bagian konsep SPT ke SPT menunggu pembayaran.
    • SPT yang selesai dilaporkan akan berpindah ke bagian SPT Dilaporkan.

    Laporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu agar tidak terkena denda.

  • Karyawan Kompas Gramedia Lapor Pajak Sambil Ngabuburit

    Karyawan Kompas Gramedia Lapor Pajak Sambil Ngabuburit

    Bulan Ramadhan menjadi momentum bagi karyawan Kompas Gramedia untuk melaporkan pajak. Program Ngabuburit Spectaxcular memberikan kesempatan untuk melaporkan SPT tahunan sambil menunggu waktu berbuka.

    Tidak seperti biasanya yang diisi dengan berburu takjil, suasana ngabuburit di lingkungan Kompas Gramedia pada Selasa (24/2/2026) sore terasa berbeda. Karyawan memanfaatkan waktu tersebut untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

    Menurut Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Atmo MM, program ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak yang diadakan serentak selama bulan Ramadhan dengan menyesuaikan budaya lokal.

    Momentum Ramadhan yang bertepatan dengan batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di bulan Maret dimanfaatkan dengan baik. "Ramadhan identik dengan ngabuburit, sementara Maret adalah batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Kami menggabungkan keduanya dalam kegiatan yang lebih santai dan humanis," ujar Atmo saat ditemui di Menara Kompas, Selasa (24/2/2025).

    Karyawan mendapatkan pendampingan pengisian SPT secara langsung, serta menikmati suasana Ramadhan dengan takjil dan cenderamata. Atmo menambahkan, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dapat meniru langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap kepatuhan pajak karyawan.

    “Kami bersyukur Kompas Gramedia sangat berperan aktif dan bersinergi dengan kami untuk melaksanakan program ini. Harapannya, perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja bisa meniru langkah ini,” tambah Atmo.

    Sugito, salah satu karyawan Kompas Gramedia, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ia dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi Coretax di sela kesibukan kerja dan ibadah puasa.

    “Tadi saya isi SPT orang pribadi dibantu petugas sampai selesai. Orangnya ramah, dibimbing dari awal, dan dapat merchandise serta takjil juga,” ujar Sugito.

    Pelaporan tahun ini dilakukan melalui aplikasi Coretax. Direktorat Jenderal Pajak memberikan pendampingan langsung dengan semangat #KamiDampingiSampaiBerhasil agar tingkat kepatuhan pelaporan tetap terjaga bahkan meningkat.

    Keterlibatan Kompas Gramedia dalam Ngabuburit Spectaxcular bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mendukung literasi dan kepatuhan pajak karyawan.

    Informasi kegiatan Ngabuburit Spectaxcular di wilayah Tanah Abang dapat diikuti melalui akun Instagram resmi KPP Pratama Tanah Abang Tiga, @pajaktanahabangtiga.

  • Lapor SPT Tahunan 2025, DJP: 3,5 Juta Laporan Diterima

    Lapor SPT Tahunan 2025, DJP: 3,5 Juta Laporan Diterima

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Senin, 23 Februari 2026, sebanyak 3,5 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 telah diterima. Angka ini setara dengan sekitar 25% dari target yang ditetapkan DJP.

    Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa mayoritas laporan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi. "Sampai dengan 23 Februari ini, sudah masuk 3,5 juta SPT tahunan. Ada 3,4 juta SPT orang pribadi dan 94.000 SPT wajib pajak badan. Sekitar 25% dari target total 14 juta SPT," ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta Pusat.

    Guna mempermudah pelaporan SPT, DJP mengandalkan sistem Coretax. Bimo menambahkan bahwa sistem ini terus ditingkatkan dengan penambahan fitur baru, khususnya untuk wajib pajak dengan status SPT nihil dan karyawan dengan satu pemberi kerja.

    Selain itu, DJP juga menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai instansi terkait untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir Februari 2026.

    Koordinasi ini diharapkan dapat mencegah penumpukan pelaporan SPT ASN di akhir periode. DJP juga aktif melakukan sosialisasi dan asistensi pelaporan SPT melalui berbagai kegiatan edukasi dan pendampingan langsung di kantor pelayanan pajak.

    "Selain itu kami juga memastikan bahwa semua wajib pajak yang menghadapi kesulitan atau hambatan kami akan melayani satu per satu, akan didamping oleh petugas sampai bisa selesai dan submit SPT-nya," pungkas Bimo.

  • Wajib Pajak Nikmati Kemudahan Pengajuan EFIN Online Mulai 2026

    Wajib Pajak Nikmati Kemudahan Pengajuan EFIN Online Mulai 2026

    Setiap Wajib Pajak memiliki tanggung jawab administrasi seperti memiliki NPWP, membayar pajak, dan melaporkan SPT. Kini, digitalisasi layanan perpajakan memungkinkan hampir seluruh proses dilakukan secara online, termasuk pembuatan EFIN. Proses pembuatan EFIN semakin ramah pengguna, tidak berbelit, dan dapat dilakukan dari rumah.

    EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. EFIN berfungsi untuk mengamankan dan mengakses layanan perpajakan digital.

    EFIN digunakan untuk:

    • Aktivasi akun pajak online
    • Login ke layanan pajak elektronik
    • Melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing
    • Melindungi data perpajakan dengan sistem enkripsi

    Tanpa EFIN, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan sistem pelaporan pajak berbasis online.

    Syarat Pengajuan EFIN Online

    Sebelum mengajukan EFIN secara online, ada beberapa dokumen dan data yang perlu disiapkan. Persiapan yang teliti akan memperlancar proses verifikasi.

    Berikut syarat yang diperlukan:

    • KTP asli (bukan fotokopi)
    • Kartu NPWP
    • Email aktif yang bisa diakses
    • Nomor HP aktif
    • Foto selfie untuk verifikasi wajah

    Pastikan foto dokumen terlihat jelas, tidak buram, dan tidak terpotong. Sistem akan melakukan pencocokan visual dan biometrik, sehingga kualitas gambar sangat berpengaruh.

    Cara Pengajuan EFIN Online via Aplikasi M-Pajak

    Metode online terbaru bisa dilakukan melalui aplikasi resmi M-Pajak dengan fitur verifikasi wajah. Cara ini dinilai paling cepat karena tidak perlu mengirim berkas fisik.

    Berikut langkah-langkahnya:

    1. Unduh aplikasi M-Pajak di toko aplikasi.
    2. Buka aplikasi tanpa perlu login.
    3. Pilih menu EFIN di halaman awal.
    4. Masukkan nomor NPWP dan NIK.
    5. Siapkan KTP dan NPWP untuk difoto.
    6. Lakukan selfie langsung melalui kamera aplikasi.
    7. Ikuti instruksi gerakan wajah jika diminta sistem.
    8. Tunggu proses pencocokan data.
    9. Jika valid, kode EFIN dikirim ke email terdaftar.
    10. Periksa inbox atau folder spam.

    Keunggulannya, proses ini bisa dilakukan kapan saja tanpa tergantung jam layanan kantor.

    Aktivasi EFIN

    Setelah kode diterima, EFIN harus segera diaktifkan agar akun bisa digunakan untuk pelaporan.

    Aktivasi dilakukan melalui portal DJP Online dengan langkah berikut:

    1. Buka laman DJP Online.
    2. Pilih menu registrasi.
    3. Masukkan NPWP dan kode EFIN.
    4. Isi captcha keamanan.
    5. Klik submit.
    6. Cek email untuk tautan verifikasi.
    7. Buat password akun.
    8. Selesaikan aktivasi.

    Perlu diingat, kode EFIN harus diaktivasi maksimal 30 hari. Jika lewat, kode akan kedaluwarsa dan perlu diajukan ulang.

    Alternatif Pengajuan EFIN

    Jika pengajuan lewat aplikasi tidak berhasil, EFIN tetap bisa diminta melalui email ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Data yang biasanya diminta:

    • Nama lengkap
    • NIK
    • NPWP
    • Nomor HP
    • Alamat
    • Foto KTP asli
    • Foto NPWP
    • Selfie memegang KTP dan NPWP

    Balasan umumnya diberikan sekitar satu hari kerja setelah verifikasi.

    Pengajuan EFIN Langsung di Kantor Pajak

    Meskipun layanan online sudah tersedia, pengurusan EFIN secara langsung tetap dilayani. Wajib Pajak cukup membawa KTP, NPWP, dan email aktif, lalu mengisi formulir permohonan di kantor pajak terdekat.

    Metode ini cocok bagi yang mengalami kendala verifikasi digital.

    Lupa EFIN? Ini Solusinya

    Bagi Wajib Pajak yang pernah memiliki EFIN tetapi lupa, tidak perlu panik. Kode dapat diminta ulang melalui layanan bantuan pajak seperti call center, live chat, atau akun media sosial resmi layanan pajak. Petugas akan memverifikasi data lalu mengirim ulang EFIN ke email terdaftar.

    Keuntungan Memiliki EFIN

    Mengurus EFIN sejak dini membantu menghindari kendala saat mendekati batas waktu pelaporan SPT. Biasanya, sistem pajak online sangat padat menjelang tenggat.

    Dengan EFIN yang sudah aktif, Anda bisa:

    • Lapor SPT lebih cepat
    • Menghindari risiko denda
    • Mengakses layanan pajak digital kapan saja
    • Tidak perlu antre di kantor

    Digitalisasi membuat urusan pajak jauh lebih manusiawi dan praktis. Dengan persiapan dokumen yang benar, pembuatan EFIN online dapat diselesaikan dengan cepat dan nyaman. Berikut adalah ringkasan metode pengajuan EFIN yang tersedia:

    Metode Pengajuan EFIN

    Metode Persyaratan Proses Keterangan
    Aplikasi M-Pajak KTP, NPWP, email aktif, nomor HP aktif Verifikasi wajah melalui aplikasi Proses cepat dan tidak perlu berkas fisik
    Email ke KPP Nama lengkap, NIK, NPWP, nomor HP, alamat, foto KTP, foto NPWP, selfie dengan KTP dan NPWP Verifikasi data oleh petugas KPP Balasan dalam 1 hari kerja
    Datang ke Kantor Pajak KTP, NPWP, email aktif Mengisi formulir permohonan Cocok untuk kendala verifikasi digital

    Informasi ini dirangkum dari panduan yang dimuat oleh Bungkuselatan.id dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak.

  • ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    ASN Wajib Lapor SPT di Coretax Mulai 2026

    Mulai tahun pajak 2025 (pelaporan 2026), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui Coretax.

    Coretax adalah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan layanan DJP Online. Seluruh proses, mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, hingga pengiriman SPT, terintegrasi dalam platform Coretax ini.

    Meskipun ada perubahan platform, alur pelaporan tetap sistematis. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk ASN, TNI, dan Polri, wajib melaporkan SPT paling lambat 31 Maret 2026 untuk tahun pajak 2025.

    Keterlambatan pelaporan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

    Sebelum memulai pelaporan, siapkan dokumen-dokumen berikut:

    • Bukti potong 1721-A2/A1
    • Daftar penghasilan lain
    • Data harta dan utang
    • Bukti pembayaran pajak (jika ada kurang bayar)

    Akses platform resmi Coretax melalui tautan berikut: https://coretaxdjp.pajak.go.id

    Langkah-Langkah Pelaporan SPT

    Bagi Pengguna yang Pernah Menggunakan DJP Online

    1. Buka laman Coretax.
    2. Klik “Lupa Kata Sandi”.
    3. Pilih metode verifikasi (email/HP terdaftar).
    4. Masukkan CAPTCHA.
    5. Klik Kirim.
    6. Buka email dari domain resmi @pajak.go.id.
    7. Buat kata sandi baru dan passphrase.
    8. Login dengan NIK sebagai User ID.

    Proses ini sekaligus memigrasikan akun lama ke sistem baru.

    Bagi Pengguna yang Belum Pernah Memiliki Akun

    1. Akses laman Coretax.
    2. Klik “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.
    3. Centang “Sudah Terdaftar”.
    4. Masukkan NIK, lalu klik Cari.
    5. Isi email dan nomor HP aktif.
    6. Pastikan muncul tanda validasi hijau.
    7. Lakukan verifikasi selfie.
    8. Centang persetujuan, lalu klik Simpan.
    9. Cek email untuk tautan aktivasi.
    10. Buat kata sandi dan passphrase.

    Membuat Kode Otorisasi

    Kode otorisasi diperlukan untuk mengirim SPT. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Login ke Coretax.
    2. Masuk ke Portal Saya.
    3. Pilih Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
    4. Pilih “Kode Otorisasi DJP”.
    5. Buat passphrase (minimal 8 karakter kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol).
    6. Simpan.
    7. Masuk ke Profil Saya, lalu pilih Nomor Identifikasi Eksternal, dan klik Digital Sertifikat.
    8. Klik Periksa Status.
    9. Pastikan status “Next Generation Sukses”.
    10. Klik Menghasilkan hingga status menjadi “Valid”.

    Jika terjadi error atau loading lama, kemungkinan server sedang padat. Coba segarkan (refresh) atau akses di luar jam sibuk.

    Pengisian SPT Setelah Akun Aktif

    Setelah akun aktif dan sertifikat valid, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Login ke Coretax.
    2. Pilih menu Surat Pemberitahuan (SPT).
    3. Klik Buat Konsep SPT.
    4. Pilih PPh Orang Pribadi dan SPT Tahunan.
    5. Masukkan periode Januari–Desember 2025.
    6. Pilih status: Normal (lapor pertama) atau Pembetulan (revisi).
    7. Klik Buat Konsep.
    8. Klik ikon pensil untuk mengisi formulir.
    9. Isi seluruh bagian sesuai bukti potong dan data harta.
    10. Klik Bayar dan Lapor.

    Status pelaporan akan berbeda, tergantung kondisi:

    • SPT Nihil/Lebih Bayar: Langsung masuk “SPT Dilaporkan”.
    • Kurang Bayar: Status “Menunggu Pembayaran” (wajib bayar dulu via e-Billing).

    Bukti lapor dapat diunduh di menu Dokumen Saya.

    Sanksi Keterlambatan Pelaporan

    Berikut adalah ketentuan terkait sanksi dalam pelaporan pajak:

    Meskipun ada sanksi, tetap wajib melaporkan SPT untuk menghindari sanksi yang lebih berat.

    Implikasi Keterlambatan dan Kesalahan Pelaporan SPT

    Berikut tabel implikasi keterlambatan dan kesalahan pelaporan SPT:

    Jenis Pelanggaran Sanksi
    Telat lapor Denda Rp100.000
    Tidak lapor dan terbukti sengaja Pidana 6 bulan–6 tahun + denda minimal 2x pajak terutang
    Salah isi/kurang bayar Bunga administrasi sesuai suku bunga acuan Menteri Keuangan

    Pelaporan SPT Tahunan di Coretax untuk ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 sepenuhnya terpusat di sistem baru Direktorat Jenderal Pajak. Prosesnya meliputi aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi, pengisian formulir, hingga tanda tangan digital. Pastikan pelaporan dilakukan sebelum 31 Maret 2026 untuk menghindari denda dan sanksi administratif.