Tag: suap

  • Saksi Ungkap Permintaan Rp 10 Miliar untuk Hentikan Kasus Korupsi TKA Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Saksi Ungkap Permintaan Rp 10 Miliar untuk Hentikan Kasus Korupsi TKA Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta

    Seorang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan adanya permintaan uang Rp 10 miliar. Uang tersebut diminta agar kasus bisa dihentikan.

    Yora Lovita, pihak swasta yang dihadirkan Jaksa, memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2/2026). Yora menyebut ada individu mengaku sebagai petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Permintaan uang ini bertujuan untuk menghentikan kasus yang menjerat Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2021-2025, Gatot Widiartono.

    Yora dihubungi temannya yang mengaku kenal orang KPK. Orang tersebut menawarkan bantuan mengurus kasus dugaan korupsi perizinan TKA Kemnaker.

    Yora kemudian menghubungi Memei Handayani, teman dari terdakwa Gatot Widiartono. Orang yang mengaku petugas KPK itu bernama Bayu Sigit.

    Jaksa membacakan sebagian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yora pada persidangan. "Di BAP 10 huruf c halaman 5, saya bacakan sedikit ya, 'bahwa saya tidak mengetahui bagaimana teknis pengurusan RPTKA di Kemnaker RI. Namun, pada awal tahun 2025 saya pernah diminta oleh Memei Handayani untuk membantu temannya yaitu Gatot Widiartono supaya dia tidak ingin dijadikan tersangka di KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker'. Betul keterangan?" tanya jaksa.

    "Betul Pak, tapi saya yang duluan menghubungi Mba Memei waktu itu," jawab Yora.

    "Saksi yang mengenalkan kepada orang yang mengaku petugas KPK?" tanya jaksa. "Betul," jawab Yora.

    Yora menjelaskan, pertemuan antara Sigit dan Gatot terjadi untuk negosiasi. Sigit disebut meminta uang sebesar Rp 10 miliar agar kasus dihentikan.

    "Apa hasil pertemuan itu?" tanya jaksa. "Mereka nego Pak, nego angka," jawab Yora. "Berapa yang diminta nego angkanya?" tanya jaksa. "Kalau saya nggak salah, waktu itu Rp 10 miliar," jawab Yora. "Siapa yang meminta Rp 10 miliar?" tanya jaksa. "Beliau ini, ya itu tadi Pak, yang saya kenal Pak Bayu (Sigit), Pak Iwan," jawab Yora.

    Uang Rp 10 miliar itu, menurut Yora, bertujuan untuk menghentikan penyidikan kasus di KPK. Namun, Yora tidak tahu apakah uang tersebut juga untuk membantu delapan terdakwa lainnya.

    "Jadi permintaan Rp 10 miliar itu adalah pelepasan untuk seluruhnya kasus gitu loh Pak," ujar Yora.

    "Pelepasan maksudnya pelepasan apa nih?" tanya jaksa. "Bahasanya jangan pelepasan ya Pak, apa, dibantu untuk kasus ini gitu loh," jawab Yora.

    "Perkara RPTKA ini yang sekarang disidangnya ini?" tanya jaksa. "Betul," jawab Yora.

    "Supaya berhenti, dihentikan?" tanya jaksa. "Ceritanya begitu Pak," jawab Yora.

    "Termasuk untuk mengcover ke-8 terdakwa yang di hadapan saksi ini?" cecar jaksa. "Saya sih nggak tahu Pak berapa orang, tapi pokoknya kan bilangnya tidak, maksudnya tidak Pak Gatot sendiri," jawab Yora.

    Penyerahan Uang dan Pembagian

    Penyerahan uang terealisasi sekitar 3-4 pekan setelah pertemuan. Gatot menyerahkan Rp 1 miliar kepada Sigit melalui stafnya dan kurir bernama Jaka Maulana.

    Karena penyerahan uang tidak sesuai kesepakatan awal Rp 7 miliar, Yora batal mendapat bagian 20 persen. "Di BAP 12 'bahwa awal kesepakatan pembagian uang antara saya, Sigit dan Iwan Banderas terkait dengan uang yang akan didapatkan dari Gatot dan kawan-kawan untuk saya dan Iwan Banderas sebesar 20 persen. Sedangkan sisanya 80 persen untuk Sigit dan timnya. Namun hal ini tidak jadi terealisasi karena uang yang diberikan belum mencapai nominal Rp 7 miliar sesuai kesepakatan dan baru diberikan sebesar Rp 1 miliar oleh Gatot Widiartono'. Betul itu saksi?" tanya jaksa. "Betul Pak," jawab Yora.

    Jaksa juga membacakan BAP Yora nomor 11. BAP itu menjelaskan Yora menerima Rp 25 juta, diduga dari uang Rp 1 miliar yang diserahkan Gatot.

    "Ini ada di keterangan saksi di BAP 11 halaman 7, izin Yang Mulia membacakan di huruf d nya, 'bahwa menurut penyampaian dari Sigit dari uang sebesar Rp 1 miliar yang diberikan Gatot Widiartono tersebut kemudian uang tersebut telah dibagikan kepada anak-anak. Maksudnya adalah teman-temannya Sigit. Saya tidak mengetahui siapa saja teman-temannya Sigit yang menerima uang tersebut, namun menurut Sigit orang tersebut adalah KPK. Bahwa saya menerima uang sebesar Rp 25 juta dari Iwanto Iswandi aliasn Iwan Banderas yang ditransfer ke rekening bank saya. Saya menduga bahwa uang ini berasal dari Sigit yang telah menerima uang dari Gatot Widiartono'. Betul kan saksi terima Rp 25 juta?" tanya jaksa. "Terima Pak," jawab Yora. "Sudah dikembalikan belum?" tanya jaksa. "Belum Pak," jawab Yora.

    Berikut adalah daftar terdakwa dalam perkara ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Putri Citra Wahyoe Petugas Hotline RPTKA (2019-2024) dan Verifikator Pengesahan RPTKA (2024-2025)
    2 Jamal Shodiqin Analis TU Direktorat PPTKA (2019-2024), Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA (2024-2025)
    3 Alfa Eshad Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018-2025)
    4 Suhartono Direktur Jenderal (Dirjen) Binapenta dan PKK Kemnaker (2020-2023)
    5 Haryanto Direktur PPTKA (2019-2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024-2025), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional
    6 Wisnu Pramono Direktur PPTKA (2017-2019)
    7 Devi Angraeni Direktur PPTKA (2024-2025)
    8 Gatot Widiartono Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) (2021-2025)

    Jaksa menyebut, para terdakwa juga meminta agen untuk memberikan barang. Barang tersebut berupa satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T dan satu unit mobil Innova Reborn.

    Pemerasan ini diduga dilakukan untuk memperkaya para ASN Kemnaker. Rinciannya memperkaya Putri sebesar Rp 6,39 miliar, Jamal Rp 551,16 juta, Alfa Rp 5,24 miliar, dan Suhartono Rp 460 juta.

    Kemudian, Haryanto Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn. Wisnu Rp 25,2 miliar dan satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T. Devi Rp 3,25 miliar, serta Gatot Rp 9,48 miliar.

  • Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Kembalikan Harley Davidson Hasil Suap, Hakim Minta Dikembalikan dalam Bentuk Uang

    Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengembalikan motor Harley Davidson senilai USD 10 ribu yang dibeli dari hasil pemberian terdakwa Haryanto. Namun, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), meminta agar pengembalian dilakukan dalam bentuk uang tunai.

    Permintaan tegas tersebut disampaikan dalam persidangan. Hakim menekankan bahwa uang tersebut berasal dari terdakwa, sehingga harus dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk aslinya.

    Risharyudi menjelaskan bahwa uang pemberian Haryanto telah digunakannya untuk membeli motor Harley tersebut. Namun, hakim menolak alasan tersebut dengan tegas.

    "Ya, harus dikembalikan ke KPK ya. Pak KPK, duit itu kan dari Haryanto (terdakwa) ya. Ya kan, Saudara pinjam dari Haryanto 10 ribu dolar, kembalikan ke KPK ya. Itu pastikan, jangan Insyaallah," pinta hakim anggota Ida Ayu Mustikawati, Kamis (12/2/2026).

    "Izin, Yang Mulia. Uang itu saya belikan motor seharga motor," jawab Risharyudi.

    "Saya tidak peduli, itu uang motor. Motornya udah bodong, bodol, apa lagi itu istilahnya. Saudara pinjam uang, balikin dalam bentuknya uang. Kalau motornya itu senilai kata hakim anggota Rp 5 juta, Rp 10 juta siapa yang mau beli. Itu aja," ujar hakim.

    "Siap, Yang Mulia," jawab Risharyudi.

    Setelah persidangan, Risharyudi menyatakan akan mematuhi proses hukum dan mengembalikan USD 10 ribu tersebut dalam bentuk uang.

    "Insyaallah, ikuti arahan kembalikan, selesai," ujar Risharyudi kepada wartawan.

    Risharyudi juga mengakui bahwa motor Harley yang dibelinya berstatus 'bodong'. Ia menganggap kejadian ini sebagai pelajaran penting dalam hidupnya.

    "Anggap saja begitu (ketipu), hidup ini tidak selalu mulus," kata Risharyudi.

    "Jadi tahu semua, hati-hati sama yang bodong," imbuhnya.

    Berikut rincian penerimaan dana oleh Risharyudi:

    Sumber Dana Jumlah Tujuan Penggunaan Waktu Penerimaan
    Haryanto Rp 10 juta Tiket pesawat ke Sulawesi Tengah –
    Haryanto USD 10 ribu (sekitar Rp 150 juta) Pembelian motor Harley Davidson 2024

    Penerimaan Dana Lain dari Terdakwa

    Sebelumnya, Risharyudi bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2/2026), dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin TKA di Kemnaker. Jaksa menghadirkan Bupati Buol tersebut sebagai saksi.

    Risharyudi mengakui pernah menerima uang senilai Rp 160 juta dan tiket konser Blackpink dari terdakwa Haryanto. Haryanto adalah Direktur PPTKA tahun 2019-2024, Dirjen Binapenta dan PKK tahun 2024-2025, dan kini menjabat Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional.

    "Saksi ada pernah menerima sejumlah uang atau barang dari kedelapan orang terdakwa yang ada di hadapan saksi ini?" tanya jaksa.

    "Pernah, dari Pak Haryanto," jawab Risharyudi.

    Pemberian pertama dari Haryanto berupa uang senilai Rp 10 juta. Uang tersebut digunakan Risharyudi untuk membeli tiket pesawat ke Sulawesi Tengah. Pemberian kedua adalah USD 10 ribu, sekitar Rp 150 juta, pada tahun 2024.

    Saat menerima uang tersebut, Risharyudi menjabat sebagai tim asistensi eks Menaker Ida Fauziyah.