Tag: subsidi energi

  • Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah Siapkan Aturan Baru Penyaluran LPG 3 Kg, Wajib Gunakan KTP

    Pemerintah akan mengatur penyaluran LPG 3 kg tahun ini. Aturan untuk mengelola gas subsidi ini sedang disiapkan. Salah satu poin penting adalah kewajiban menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan aturan ini bertujuan menciptakan sistem satu harga. Selain itu, kebijakan ini memastikan pembelian gas melon tepat sasaran.

    Implementasi regulasi baru ini diharapkan bisa dilaksanakan mulai tahun ini.

    “Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama,” ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sebelum berlaku di seluruh Indonesia, aturan baru ini akan diuji coba (piloting) terlebih dahulu di beberapa kota.

    “Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya,” tutur Laode.

    Kewajiban membawa KTP dinilai bukan lagi hambatan teknis. Akses teknologi dan informasi sudah masuk ke desa-desa. Pertamina juga diminta melakukan sosialisasi intensif.

    “Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai,” terang Laode.

    Perubahan Aturan dan Distribusi

    Pemerintah mulanya hanya ingin merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah dibahas lebih lanjut, banyak poin yang harus diubah sesuai perkembangan zaman.

    “Jadi namanya bukan sekadar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG (3 kg),” kata Laode.

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan imbauan agar masyarakat menengah ke atas tidak membeli LPG 3 kg.

    Kini, pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain,” tambah Laode.

    Berikut adalah poin-poin penting mengenai perubahan aturan LPG 3 Kg:

    Aspek Aturan Sebelumnya Aturan Baru (Rencana)
    Pembeli Imbauan, tidak ada pembatasan tegas Pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Pengawasan Kurang ketat Berbasis KTP dan data terintegrasi
    Distribusi Agen, pangkalan, konsumen Agen, pangkalan, sub pangkalan, konsumen
    Regulasi Revisi Perpres Regulasi baru khusus LPG 3 kg

    Terkait siapa yang boleh membeli gas LPG 3 kg, pemerintah bakal membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    “Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi,” jelas Laode.

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.

    “Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli di situ,” imbuh Laode.

  • Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah Mulai Romak Distribusi LPG 3 Kg Tahun Ini, Wajib KTP dan Satu Harga

    Pemerintah berencana merombak sistem distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) mulai tahun ini. Regulasi baru akan diterapkan dengan ketat, mewajibkan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menetapkan harga tunggal di seluruh daerah.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tujuan utama aturan ini adalah memastikan penyaluran gas subsidi tepat sasaran.

    Penerapan regulasi baru ini diharapkan dapat dimulai tahun ini. "Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama," ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).

    Pemerintah akan lebih berhati-hati dalam implementasinya. Sebelum diterapkan secara nasional, aturan baru ini akan diuji coba di beberapa kota.

    "Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya," tutur Laode.

    Kewajiban KTP dan Sosialisasi

    Mengenai kewajiban membawa KTP, Laode menilai hal ini bukan lagi hambatan teknis. Ini karena teknologi informasi sudah dapat diakses hingga ke pelosok desa.

    Ia juga telah meminta Pertamina untuk melakukan sosialisasi secara intensif. "Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai," terangnya.

    Awalnya, pemerintah hanya berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah pembahasan lebih lanjut, ditemukan banyak hal yang perlu diubah secara komprehensif.

    "Jadi namanya bukan sekedar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG," kata Laode.

    Pembatasan Pembeli Berdasarkan Kesejahteraan

    Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas mengenai siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Jika sebelumnya hanya berupa imbauan, kini pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    "Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain," tambah Laode.

    Pemerintah akan membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan. "Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi," jelas Laode.

    Perubahan Sistem Distribusi

    Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru yaitu sub pangkalan.

    "Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli disitu," imbuh Laode.

    Berikut ringkasan perubahan utama dalam distribusi LPG 3 kg:

    Aspek Sistem Lama Sistem Baru
    Kewajiban Pembeli Imbauan untuk tidak membeli bagi kalangan menengah ke atas Wajib menggunakan KTP, pembatasan berdasarkan data desil BPS
    Harga Bervariasi di tiap daerah Satu harga di seluruh daerah
    Alur Distribusi Agen → Pangkalan → Konsumen Agen → Pangkalan → Sub Pangkalan → Konsumen
    Fokus Penyediaan barang Tepat sasaran dan pengawasan ketat