Pemerintah akan mengatur penyaluran LPG 3 kg tahun ini. Aturan untuk mengelola gas subsidi ini sedang disiapkan. Salah satu poin penting adalah kewajiban menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan aturan ini bertujuan menciptakan sistem satu harga. Selain itu, kebijakan ini memastikan pembelian gas melon tepat sasaran.
Implementasi regulasi baru ini diharapkan bisa dilaksanakan mulai tahun ini.
“Bisa dilaksanakan (tahun ini). Jadi kita ingin agar ini benar-benar tepat sasaran dan ujung-ujungnya nanti seluruh lapisan masyarakat itu merasakan harga yang sesuai dan sama,” ujar Laode dalam unggahan podcast di akun Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2/2026).
Pemerintah kini lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Sebelum berlaku di seluruh Indonesia, aturan baru ini akan diuji coba (piloting) terlebih dahulu di beberapa kota.
“Kita belajar pada kasus Februari kemarin, ada satu aturan baru muncul langsung berlaku seluruh Indonesia, jadinya chaos. Sekarang kita ada 6 bulan pelatihan dulu, (misalnya) di Jakarta Selatan sebelum masuk ke daerah lain. Piloting itu penting untuk dipelajari tantangannya,” tutur Laode.
Kewajiban membawa KTP dinilai bukan lagi hambatan teknis. Akses teknologi dan informasi sudah masuk ke desa-desa. Pertamina juga diminta melakukan sosialisasi intensif.
“Artinya semua bisa mengakses dan untuk sistem pengawasan yang berbasis KTP itu juga mudah. Kenapa mudah? Karena Pertamina-nya sudah kita beritahu agar melakukan pendekatan yang sosialisasinya sesuai,” terang Laode.
Perubahan Aturan dan Distribusi
Pemerintah mulanya hanya ingin merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait LPG 3 kg. Namun, setelah dibahas lebih lanjut, banyak poin yang harus diubah sesuai perkembangan zaman.
“Jadi namanya bukan sekadar revisi lagi, tapi ketentuan atau regulasi baru dengan LPG (3 kg),” kata Laode.
Perbedaan mendasar dalam aturan baru ini adalah pembatasan tegas siapa yang berhak membeli LPG 3 kg. Sebelumnya, pemerintah hanya memberikan imbauan agar masyarakat menengah ke atas tidak membeli LPG 3 kg.
Kini, pembatasan akan didasarkan pada data desil dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kalau sekarang nanti kita atur. Karena basis data juga kan sudah bagus dari BPS. Kemudian juga bagaimana kita monitor dan mengawasi sudah bisa, bagus juga. (Dari) Pertamina sudah pakai KTP juga bisa dan lain-lain,” tambah Laode.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai perubahan aturan LPG 3 Kg:
| Aspek | Aturan Sebelumnya | Aturan Baru (Rencana) |
|---|---|---|
| Pembeli | Imbauan, tidak ada pembatasan tegas | Pembatasan berdasarkan data desil BPS |
| Pengawasan | Kurang ketat | Berbasis KTP dan data terintegrasi |
| Distribusi | Agen, pangkalan, konsumen | Agen, pangkalan, sub pangkalan, konsumen |
| Regulasi | Revisi Perpres | Regulasi baru khusus LPG 3 kg |
Terkait siapa yang boleh membeli gas LPG 3 kg, pemerintah bakal membatasi pengguna berdasarkan tingkat kesejahteraan.
“Desilnya itu, di atas desil 4 sampai berapa nanti kita batasi,” jelas Laode.
Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem distribusi untuk memperketat pengawasan. Jika dulu alurnya hanya dari agen dan pangkalan langsung ke konsumen, kini ada tingkatan baru, yakni sub pangkalan.
“Jadi kalau di dalam sistem yang kita bangun sekarang, bedanya dengan dulu itu agen pangkalan langsung ke konsumen. Kalau sekarang diatur sampai sub pangkalan. (Jadi urutannya) agen, pangkalan, sub pangkalan terus konsumen nanti beli di situ,” imbuh Laode.

