Tag: Sukabumi

  • Siswa SD Sukamukti Sukabumi Butuh Perbaikan Jalan, Tolak Program MBG

    Siswa SD Sukamukti Sukabumi Butuh Perbaikan Jalan, Tolak Program MBG

    Sebuah foto siswa Sekolah Dasar (SD) di Sukabumi viral di media sosial. Mereka memegang poster kritik sosial bertuliskan 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!'. Poster tersebut kini menancap di pohon jati Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi.

    Aksi ini menjadi gambaran nyata penderitaan warga. Selain itu, perjuangan siswa SDN Sukamukti dan masyarakat setempat di tengah akses jalan yang nyaris putus total akibat longsor juga menjadi sorotan.

    Pantauan di lokasi pada Selasa (10/2/2026) menunjukkan bahwa jalan kabupaten tersebut benar-benar rusak. Rombongan siswa SD harus meniti bambu darurat di atas lumpur cair yang dalam.

    Beberapa siswa tampak gemetar, sementara sepatu mereka kotor oleh tanah merah lengket. Kondisi ini membuat para orang tua khawatir.

    Rika (30), salah satu orang tua murid, siaga di ujung jalan dengan sepatu bot. Ia menunggu anaknya pulang sekolah di samping pohon tempat poster protes ditempel.

    Ia mengaku terpaksa mengantar-jemput anaknya setiap hari. Hal ini karena medan jalan terlalu berbahaya bagi anak kecil.

    "Tiap hari jemput anak ke sini. Terpaksa, karena kondisi jalannya rusak parah. Kalau enggak diantar, anak enggak bisa lewat. Kemarin juga ada anak yang jatuh terpeleset di sini karena licin," ungkap Rika, Selasa (10/2/2026).

    Jeritan Hati Warga Soal MBG

    Terkait poster viral yang menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rika menegaskan itu murni jeritan hati para ibu. Mereka putus asa karena kerusakan jalan tak kunjung diperbaiki selama dua bulan.

    "Itu inisiatif warga, kreatif ibu-ibu saja. Soalnya sudah divideoin, masih saja enggak ada respons. Siapa tahu dengan begini aspirasi kami bisa sampai. Kami butuh jalan ini segera diperbaiki," tegasnya, Selasa (10/2/2026).

    Dampak Kerusakan Jalan

    Selain pendidikan, urat nadi ekonomi warga juga terganggu. Rahmat (39), seorang petani, terlihat berjalan tertatih-tatih memanggul karung gabah seberat 50 kilogram.

    Ia harus berjalan kaki sejauh satu kilometer dari sawahnya di Desa Bantargadung. Sepeda motornya tidak bisa melewati jalur tersebut.

    "Biasanya motor bisa sampai sawah, langsung angkut. Sekarang mah boro-boro, jalan kaki saja susah. Terpaksa dipikul sejauh satu kilo lebih. Tenaga habis di jalan, biaya angkut jadi mahal," keluh Rahmat, Selasa (10/2/2026).

    Dampak Kerusakan Jalan Deskripsi
    Pendidikan Siswa SD kesulitan akses, harus meniti bambu darurat.
    Ekonomi Petani kesulitan mengangkut hasil panen, biaya transportasi meningkat.
    Keamanan Anak-anak rawan terjatuh dan terpeleset.
    Aktivitas Warga Mobilitas warga terhambat, harus ditempuh dengan berjalan kaki.

    Perbaikan Tak Kunjung Datang

    Ketua RT 03/04 Kampung Babakan, Dedem, membenarkan kondisi ini berulang kali terjadi. Status jalan sebagai aset Pemerintah Daerah (Pemda) membuat pihak desa tidak bisa berbuat banyak.

    Mereka hanya bisa melakukan kerja bakti seadanya. Namun, usaha tersebut kerap sia-sia karena longsor kembali terjadi setiap musim hujan.

    "Kejadiannya tiap musim hujan pasti longsor. Habis kerja bakti, ketiban hujan, longsor lagi, timbun lagi. Ini jalan Pemda, desa enggak bisa bangun. Kasihan anak sekolah dan warga," pungkas Dedem, Selasa (10/2/2026).

  • Siswa SD Sukabumi Protes Rusaknya Jalan: Lebih Prioritaskan Perbaikan daripada Makan Gratis

    Siswa SD Sukabumi Protes Rusaknya Jalan: Lebih Prioritaskan Perbaikan daripada Makan Gratis

    Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sukabumi melancarkan aksi protes yang menyentil pemerintah. Mereka membentangkan poster berisi pesan kritis, 'Kami Lebih Butuh Perbaikan Jalan Daripada MBG!', menyoroti kondisi jalan rusak parah di wilayah mereka.

    Pesan ini merefleksikan prioritas para siswa terhadap akses jalan yang layak dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka adalah siswa Kampung Babakan, Desa Mekarjaya, Kabupaten Sukabumi, yang setiap hari bertaruh nyawa melintasi jalan rusak untuk belajar.

    Pantauan detikJabar pada Selasa (10/2/2026) menunjukkan, poster protes tersebut kini tertancap di batang pohon jati pinggir jalan. Ini menjadi penanda mendesaknya kebutuhan infrastruktur di area tersebut.

    Kondisi jalan di lokasi sangat mengkhawatirkan. Jalur di tebingan tersebut nyaris putus akibat longsoran, mengubah permukaan jalan menjadi kubangan tanah merah yang lengket dan licin.

    Kondisi ini membuat jalur tersebut sulit dilewati kendaraan roda dua maupun roda empat. Warga yang melintas terpaksa berjalan kaki dengan hati-hati, bahkan memanggul karung hasil bumi di pundak.

    Salah langkah sedikit saja, mereka berisiko terperosok ke jurang di sisi jalan. Kerusakan ini tak hanya melumpuhkan ekonomi, tetapi juga mengganggu aktivitas pendidikan.

    Perjuangan Siswa dan Orang Tua

    Ustaz Syamsuloh (60), tokoh masyarakat setempat, menceritakan perjuangan berat orang tua dan siswa setiap hari. Jalan yang kini dilalui merupakan jalur baru buatan warga secara swadaya.

    Jalan utama sebelumnya sudah putus total akibat longsor. "Motor enggak bisa lewat sama sekali. Anak sekolah tiap hari digendong. Sekolah Diniyah juga digendong sama ibu atau bapaknya. Ditungguin sebentar, nanti jam 10.00 balik lagi (digendong lagi)," ujar Syamsuloh, Selasa (10/2/2026).

    Menurut Syamsuloh, kondisi ini berlangsung sejak longsor besar pada Januari lalu akibat curah hujan tinggi. Jalan penghubung Kampung Babakan menuju Warungkiara via Simpenan putus.

    Warga terpaksa membuat jalan darurat seadanya. "Jalannya putus di sini. Ini buat jalan baru sebisa-bisanya warga. Harapannya ya begini, (karena) motor nggak bisa lewat," tambahnya.

    Longsor Berulang dan Harapan Warga

    Ketua RT 03/04 Kampung Babakan, Dedem, membenarkan kejadian tersebut dan lokasi pengambilan foto siswa SD protes. "Memang di sini lokasinya. Itu anak-anak sekolah yang sering lewat, karena kondisi jalannya rusak dan becek, mereka seringkali tidak bisa lewat sendiri. Akhirnya harus digendong sama ibunya," kata Dedem, Selasa (10/2/2026).

    Dedem menyebut kerusakan jalan ini akibat longsor berulang setiap musim hujan dalam dua bulan terakhir. Upaya kerja bakti warga seolah sia-sia.

    Tanah kembali menutup jalan setiap kali hujan turun. "Kejadiannya tiap musim hujan pasti longsor. Habis kerja bakti, ketiban hujan, longsor lagi, timbun lagi," ujar Dedem.

    Data Jalan Rusak di Kampung Babakan

    Lokasi Panjang Kerusakan Status Jalan Jumlah Siswa Terdampak Tujuan Utama
    Kampung Babakan, Desa Mekarjaya Sekitar 100 meter Jalan Pemerintah Daerah (Pemda) Sekitar 50 anak SD SD Sukamukti (jarak 200 meter)

    Akses jalan ini berstatus jalan pemerintah daerah (pemda) dan merupakan nadi utama bagi sekitar 50 anak sekolah menuju SD Sukamukti. Jarak sekolah hanya sekitar 200 meter.

    Warga berharap pemerintah peka terhadap sindiran halus anak-anak SD tersebut dan segera melakukan perbaikan permanen. "Ini katanya jalan pemda, jadi nggak bisa dibangun sama desa. Rusaknya sekitar 100 meter, tapi dampaknya besar," pungkas Dedem.

  • Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Guru ASN Sukabumi Keluhkan Potongan BPJS Kesehatan Berulang hingga 26 Kali Setahun

    Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga pendidik di Sukabumi mengeluhkan potongan iuran BPJS Kesehatan. Beberapa guru PNS dan PPPK menyatakan iuran BPJS Kesehatan dipotong lebih dari satu kali dalam sebulan. Klaimnya, pemotongan itu mencapai 26 kali dalam setahun.

    Keluhan ini menyebar luas di media sosial. Unggahan yang beredar menyebut potongan iuran BPJS Kesehatan berasal dari berbagai sumber. Ini meliputi gaji bulanan, Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan TPG 100 persen.

    Rinciannya, 12 kali potongan dari gaji, 12 kali dari TPG, dan dua kali dari TPG 100 persen.

    PPS Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Indra Agustian, merespons keluhan ini. Ia menjelaskan bahwa guru termasuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

    Peraturan tersebut mengatur perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

    "Untuk PPU, iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen. Rinciannya, 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen dipotong dari gaji peserta," kata Indra saat dikonfirmasi detikJabar, Selasa (10/2/2024).

    Indra menegaskan penghitungan iuran BPJS Kesehatan memiliki batas maksimal. Batas ini didasarkan pada take home pay (penghasilan bersih) sebesar Rp12 juta.

    Artinya, meskipun penghasilan ASN melebihi angka tersebut, dasar pengenaan iuran tetap dibatasi.

    "Kalau penghasilan di atas Rp12 juta atau pas Rp12 juta, potongan iuran JKN-nya tetap maksimal Rp120 ribu. Itu 1 persen dari Rp12 juta. Sisanya, 4 persen menjadi kewajiban pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah daerah," jelasnya.

    Komponen Take Home Pay dan Mekanisme Pemotongan Iuran

    Indra menerangkan, take home pay mencakup gaji pokok dan seluruh tunjangan. Ini adalah tunjangan yang diterima dalam satu bulan, termasuk TPG. Misalnya, jika gaji pokok Rp3 juta dan TPG Rp2 juta, maka take home pay sebesar Rp5 juta.

    Dengan demikian, iuran BPJS Kesehatan yang dipotong sebesar Rp50 ribu per bulan.

    "Gaji ke-13 dan THR tidak masuk komponen take home pay, jadi tidak dikenakan potongan iuran BPJS Kesehatan," ungkap Indra.

    BPJS Kesehatan tidak mengatur teknis skema pemotongan. Ini termasuk apakah dilakukan satu kali atau beberapa kali dalam sebulan. Namun, yang terpenting adalah total potongan tidak melebihi 1 persen dari akumulasi take home pay.

    Batas maksimalnya adalah Rp120 ribu per bulan.

    "Perlu digarisbawahi, iuran 1 persen itu sudah mencakup kepesertaan pekerja, satu orang suami atau istri, serta maksimal tiga orang anak," ujarnya.

    Indra juga menegaskan BPJS Kesehatan tidak melakukan pemotongan langsung kepada ASN. Proses pemotongan dilakukan oleh bendahara instansi. Kemudian disetorkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

    Dana tersebut diteruskan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga akhirnya masuk ke kas BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme potongan iuran BPJS Kesehatan untuk PPU:

    Komponen Presentase Potongan Keterangan
    Pemberi Kerja 4% Ditanggung Pemerintah Daerah
    Peserta 1% Dipotong dari gaji peserta
    Total Iuran 5% Dari take home pay

    "Kalau terjadi pemotongan lebih dari satu kali, bisa jadi karena setelah gaji dipotong, peserta menerima penghasilan tambahan lagi di bulan yang sama, sehingga kembali dikenakan potongan sampai batas maksimal take home pay Rp12 juta tercapai," pungkasnya.

  • Warga Sukabumi Bersih-bersih Jalur Masuk Pantai Talanca Meski Diterjang Lautan Sampah

    Warga Sukabumi Bersih-bersih Jalur Masuk Pantai Talanca Meski Diterjang Lautan Sampah

    Sukabumi — Di tengah kepungan “lautan sampah” yang mengerikan di Pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, sebuah oase kecil menyambut pengunjung di jalur masuk. Area ini menjadi garis pertahanan terakhir. Sebuah taman dengan rumput hijau dan naungan pohon cemara laut.

    Senin (9/2/2026), di lokasi "gerbang" ini, Erwan Suhendra, Ketua RW setempat, sibuk mengayunkan sekop. Di sampingnya, Heri Setiawan, petugas honorer Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berseragam hijau, dengan sigap menyapu daun kering.

    Mereka bukan berkebun di halaman rumah. Keduanya mati-matian membersihkan jalur akses utama menuju pantai. Bagi Erwan dan Heri, area ini adalah pertaruhan harga diri desa.

    Jika "benteng" hijau di jalur masuk ini jebol tertimbun sampah, maka tamatlah riwayat Pantai Talanca sebagai ruang publik. Posisi taman sangat strategis, tepat di bibir jalur menuju area pasir yang kini gunungan limbah kayu dan kain sisa industri.

    "Kami di sini selaku Tim Organik, menjaga apa yang tersisa," ujar Heri Setiawan, petugas DLH sekaligus warga asli setempat.

    Heri menyadari area hijau yang dibersihkannya bersama Ketua RW adalah satu-satunya "wajah ramah" yang bisa disuguhkan. Di sinilah warga masih bisa menggelar tikar dan anak-anak masih bisa berlarian.

    Wisatawan lokal masih bisa "ngadem" sejenak sebelum melihat kerusakan lingkungan masif di depannya.

    Nilai Sakral dan Harapan untuk Masa Depan

    Lebih dari sekadar taman, tanah di jalur masuk ini memiliki nilai sakral bagi masyarakat setempat. "Warga sekitaran kedusunan Sawah Garung ini, setiap tahunnya melaksanakan salat Idul Fitri di titik ini," ungkap Heri.

    Erwan Suhendra, Ketua RW, sesekali menyeka peluh di wajahnya. Ia memandang area taman dengan harapan. Meskipun hanya berjarak beberapa meter dari "bencana" sampah, Erwan memelihara mimpi besar.

    "Cita-citanya ingin dibuat taman-tamanan, seperti wisata alam yang tertata. Minimal ada tempat buat main anak-anak," kata Erwan.

    Ia ingin jalur masuk ini menjadi rest area alami yang dikelola desa. Namun, tantangannya luar biasa berat. Sampah kiriman dari sungai yang tak kunjung henti menjadi ancaman nyata.

    Ancaman sampah sewaktu-waktu bisa menenggelamkan taman impiannya. "Kalau sampahnya bisa diatasi, kita bisa mulai menata. Tapi kalau setiap hari datang lagi, ya susah juga," keluhnya.

    Upaya Pelestarian Lingkungan

    Pembersihan di jalur masuk Pantai Talanca dilakukan secara rutin oleh tim organik. Berikut adalah data singkat terkait upaya mereka:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Jalur masuk Pantai Talanca, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi
    Pelaku Erwan Suhendra (Ketua RW), Heri Setiawan (Petugas Honorer DLH)
    Tujuan Menjaga kebersihan dan fungsi area jalur masuk
    Tantangan Sampah kiriman dari sungai yang terus-menerus datang
    Harapan Mewujudkan taman wisata alam yang tertata dan berfungsi sebagai rest area

    Siang itu, di bawah rindang cemara, Erwan dan Heri terus bekerja. Mereka adalah penjaga gerbang setia. Memastikan jalur masuk Talanca tetap bersih dan manusiawi.

    Seolah ingin memberi pesan, meskipun pantai di depan sana telah hancur, harapan di gerbang desa ini tidak boleh ikut mati.

  • Ayah Tiri Ditetapkan Tersangka Penembakan Bocah 6 Tahun di Sukabumi

    Ayah Tiri Ditetapkan Tersangka Penembakan Bocah 6 Tahun di Sukabumi

    Proses hukum kasus kematian bocah perempuan berusia 6 tahun akibat tertembak senapan angin di Kabupaten Sukabumi kini berlanjut. Ayah tiri korban, S (35), telah dilaporkan ayah kandung korban ke polisi. S kini diperiksa atas dugaan kealpaan.

    S (35) diduga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kasus ini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota. Pemeriksaan mendalami unsur kelalaian dalam peristiwa yang berujung pada kematian korban.

    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota AKP Sujana Awin Umar mengonfirmasi penanganan kasus ini. Pemeriksaan tengah berlangsung untuk mendalami unsur kelalaian.

    "Dapat disampaikan mengenai kasus karena kealpaannya yang menyebabkan meninggalnya orang lain, saat ini dalam penanganan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Adapun diduga terlapor saat ini tengah menjalani pemeriksaan," kata Sujana kepada awak media, Senin (9/2/2026).

    Pemeriksaan dilakukan guna melengkapi rangkaian penyelidikan. Termasuk menelusuri kronologi kejadian dan penggunaan senapan angin. Senapan angin tersebut menjadi barang bukti dalam kasus tragis ini.

    Penyidik juga telah mengamankan senapan angin jenis PCP yang digunakan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk memperjelas duduk perkara.

    "Penanganan masih berjalan. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya.

    Kronologi dan Pasal yang Diduga Dilanggar

    Insiden maut ini terjadi di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa bermula saat S (35) membersihkan dan memperbaiki senapan angin. Kejadian berlangsung di depan rumah pada Jumat (6/2) sekitar pukul 13.00 WIB.

    S diduga tidak menyadari bahwa di dalam laras senapan masih terdapat peluru. Senapan angin tiba-tiba meletus saat membongkar bagian popor.

    Berikut adalah tabel kronologi singkat kejadian:

    Tanggal Waktu Lokasi Kejadian Utama
    Jumat, 6 Februari 13.00 WIB Depan rumah di Kadudampit, Sukabumi Ayah tiri membersihkan senapan angin, senapan meletus
    Jumat, 6 Februari Siang Puskesmas Kadudampit Korban dibawa ke Puskesmas, kemudian dirujuk
    Tidak disebutkan Tidak disebutkan RS Betha Medika Cisaat Korban menjalani perawatan intensif hingga meninggal dunia

    "Pada saat membongkar bagian popor, senapan angin tersebut tiba-tiba meletus. Di depan laras senapan saat itu terdapat korban, sehingga peluru mengenai bagian atas pelipis dan menembus ke belakang kepala," jelas Kapolsek Kadudampit Ipda Suhendar.

    Melihat kondisi anaknya terluka parah, S segera memanggil istrinya. Korban lantas dibawa ke Puskesmas Kadudampit. Namun, karena luka serius, korban dirujuk ke RS Betha Medika Cisaat untuk penanganan lebih lanjut.

    Korban sempat menjalani perawatan intensif sebelum akhirnya meninggal dunia. Kasus ini menjadi perhatian aparat penegak hukum.

    Ancaman Hukuman Ayah Tiri

    Pelaku didakwa Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

    S terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Atau denda maksimal kategori V, yaitu Rp500 juta. Hal ini karena kurang berhati-hati atau ceroboh yang mengakibatkan kematian.

  • Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi Asep Japar Tanggapi ‘Sampah Abadi’ Pantai Talanca

    Bupati Sukabumi, Asep Japar, merespons masalah tumpukan sampah yang kembali memenuhi Pantai Talanca atau Cibutun, Desa Loji, Kecamatan Simpenan. Fenomena yang disebut 'sampah abadi' ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti kebersihan pantai di Bali.

    Asep Japar, yang akrab disapa Asjap, menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menangani masalah tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan sampah memerlukan kerja sama semua pihak.

    Asjap menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Ia mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai.

    "Sudah saya menugaskan, menugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan jajaran terkaitlah ya," ujar Asep Japar kepada awak media, Senin (9/2/2026).

    Ia menambahkan, persoalan sampah di pesisir Loji membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Kebersihan lingkungan adalah tugas bersama.

    "Bahkan saya sampaikan bahwa penanganan sampah dan bencana itu bukan hanya ditangani oleh dinas terkait, tapi harus sama-sama dipelihara oleh masyarakat," tegasnya.

    Rencana Aksi Bersih-bersih

    Mengenai langkah konkret jangka pendek, Asjap memastikan akan ada aksi bersih-bersih massal susulan. Ia menyebutkan bahwa sebelumnya TNI (Kodim) telah terlibat dalam kegiatan serupa.

    "Ada (rencana gerakan). Kemarin kan dari Kodim sudah berapa ratus ya (personel turun) penanganan sampah. Dan ini juga kita akan ada gerakan sampah sampai sama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Sukabumi," paparnya.

    Asjap belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaan aksi bersih-bersih tersebut. Namun, ia berjanji bahwa kegiatan itu akan segera digelar dalam waktu dekat.

    "Insyaallah dalam waktu dekat, ya," pungkasnya.

    Pemerintah daerah berharap, aksi ini dapat mengurangi tumpukan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah ini.

    Daftar Instansi Terlibat Penanganan Sampah

    Instansi Peran
    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Koordinasi & Eksekusi Teknis
    TNI (Kodim) Dukungan Personel
    Masyarakat Partisipasi & Kesadaran Kolektif
    Elemen Lain Sukabumi Dukungan & Keterlibatan

    Tanggapan Mengenai Jalan Rusak

    Selain isu sampah, Asjap juga menanggapi keluhan warga mengenai jalan rusak. Kerusakan jalan ini berada di wilayah kewenangan pemerintah pusat, namun kerap menjadi sorotan bagi Pemda.

    Ia mengakui bahwa cuaca ekstrem memperparah kondisi jalan di daerah tersebut. Pemerintah daerah terus mendorong pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan.

    "Kita juga tetap menyampaikan kepada pusat untuk segera dibangun karena ini kan kewenangan jalan pusat. Dan tetap sorotannya kan ke kita (Pemda) terus," tandasnya.