Tag: sumatera selatan

  • UMK Palembang 2026 Tertinggi di Sumatera Selatan

    UMK Palembang 2026 Tertinggi di Sumatera Selatan

    Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan telah resmi ditetapkan. Kota Palembang mencatatkan UMK tertinggi dibandingkan daerah lain di wilayah tersebut.

    UMK Palembang 2026 ditetapkan sebesar Rp 4.192.837. Angka ini melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2026 yang berada di angka Rp 3.942.963.

    Penetapan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk menyesuaikan upah minimum setiap tahunnya, selaras dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pekerja.

    Terdapat kenaikan UMK Kota Palembang pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. UMK Palembang pada 2025 tercatat sebesar Rp 3.916.635. Dilansir dari Bansos, terjadi peningkatan sebesar Rp 276.202.

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menaikkan UMP sebesar 7,10 persen, dari Rp 3.681.561 pada 2025 menjadi Rp 3.942.963 pada 2026.

    Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan bahwa UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. "Untuk perusahaan yang sudah membayar upah di atas ketentuan UMP 2026, dilarang menurunkan atau mengurangi upah pekerja," ujar Herman Deru saat pengumuman di Griya Agung Palembang.

    Daftar UMR/UMK Sumatera Selatan 2026

    Selain Palembang, beberapa kabupaten lain di Sumatera Selatan juga mengalami penyesuaian upah minimum:

    Daftar UMK Sumatera Selatan 2026
    Kabupaten/Kota UMK/UMR 2026
    Kota Palembang Rp 4.192.837
    Muara Enim Rp 4.178.363
    Kabupaten Musi Rawas Rp 4.058.812
    Kabupaten Musi Rawas Utara Rp 4.047.385
    Lahat Rp 4.041.420
    Kabupaten Musi Banyuasin Rp 4.039.054
    OKU Timur Rp 3.993.876
    Kabupaten Banyuasin Rp 3.976.492

    Dari daftar tersebut, Palembang masih memimpin dengan UMK tertinggi.

    UMSP Sumatera Selatan 2026 per Sektor

    Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menerbitkan kebijakan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 melalui Keputusan Gubernur Nomor 964/KPTS/Disnakertrans/2025.

    UMSP ini berlaku untuk sektor usaha tertentu dengan standar upah minimum yang berbeda.

    Daftar UMSP Sumatera Selatan 2026
    Sektor Usaha UMSP 2026
    Pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp 4.116.123
    Pertambangan dan penggalian Rp 4.167.115
    Industri pengolahan Rp 4.114.298
    Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin Rp 4.143.870
    Konstruksi Rp 4.130.071
    Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan Rp 4.110.356
    Transportasi dan pergudangan Rp 4.147.400
    Informasi dan komunikasi Rp 4.104.440
    Jasa penyewaan, ketenagakerjaan, dan penunjang usaha lainnya Rp 4.074.869

    Penetapan upah minimum ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menentukan standar gaji pekerja.

  • Koleksi Kendaraan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Ada Peugeot Tua

    Koleksi Kendaraan Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, Ada Peugeot Tua

    Rencana pengadaan meja biliar senilai ratusan juta rupiah untuk rumah dinas Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, menuai sorotan. Lalu, apa saja koleksi kendaraan yang ada di garasi rumahnya? Dikutip dari Detik Oto, total kekayaan Andie tercatat sekitar Rp 5.169.922.799.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, aset terbesarnya adalah tanah dan bangunan senilai Rp 4.400.000.000, diikuti kas dan setara kas Rp 112.922.799.

    Untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya mencapai Rp 657.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

    1. Mobil, Peugeot 206 XR 14/Sedan Tahun 2001: Rp 20.000.000
    2. Motor, Yamaha SE88/Motor Tahun 2016: Rp 8.000.000
    3. Mobil, Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Tahun 2019: Rp 390.000.000
    4. Motor, Honda CBR 150RC (IN) M/T/Tahun 2013: Rp 16.000.000
    5. Mobil, Honda HR-V RU1 1.5 E CVT CKD/Minibus Tahun 2016: Rp 200.000.000
    6. Motor, Yamaha B3F-I A/T/Sepeda Motor R2 Tahun 2020: Rp 23.000.000.

    Sebelumnya diberitakan, DPRD Sumsel menjadi perhatian publik terkait rencana pembelian dua meja biliar senilai Rp 486,9 juta untuk rumah dinas dua pimpinan DPRD. Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sekretariat DPRD Sumsel per 7 Maret 2026 menunjukkan alokasi anggaran Rp 151 juta untuk meja biliar ketua dan Rp 335,9 juta untuk wakil ketua III.

    Andie, yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumsel, menjelaskan bahwa meja biliar tersebut akan menjadi fasilitas latihan alternatif bagi atlet biliar Sumsel. "Jadi selain di tempat yang ada, bisa juga berlatih di rumah dinas," katanya.

    Meski demikian, Andie menyatakan memahami perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Ia menambahkan bahwa setiap rencana pengadaan akan dievaluasi kembali dengan mempertimbangkan efisiensi dan prioritas kebutuhan. "Jika dinilai tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka pengadaan tersebut dapat ditinjau ulang bahkan dibatalkan, terima kasih," ujarnya.

  • Jadwal Imsakiyah: Waktu Buka Puasa Palembang 9 Maret 2026

    Jadwal Imsakiyah: Waktu Buka Puasa Palembang 9 Maret 2026

    Umat Islam di Palembang dan sekitarnya perlu mengetahui jadwal buka puasa selama bulan Ramadan. Pada Senin, 9 Maret 2026 atau hari ke-19 Ramadan 1447 Hijriah, waktu yang tepat untuk mengakhiri puasa menjadi informasi krusial. Jadwal imsakiyah resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi pedoman utama untuk menentukan waktu berbuka dan salat.

    Selain waktu berbuka, jadwal imsakiyah juga mencakup waktu salat Isya, yang biasanya diikuti dengan salat Tarawih.

    Berikut adalah jadwal imsakiyah untuk Kota Palembang pada 9 Maret 2026:

    • Magrib (Buka Puasa): 18.19 WIB
    • Isya: 19.27 WIB

    Umat Islam dianjurkan untuk segera membatalkan puasa saat azan Magrib berkumandang. Ibadah kemudian dilanjutkan dengan salat Isya dan Tarawih, amalan yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan.

    Jadwal Buka Puasa di Sumatera Selatan

    Terdapat sedikit perbedaan waktu berbuka di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Berikut adalah jadwal Magrib dan Isya di beberapa kabupaten/kota:

    Jadwal Magrib dan Isya di Beberapa Wilayah Sumatera Selatan
    Wilayah Magrib Isya
    Kabupaten Banyuasin 18.20 WIB 19.29 WIB
    Kabupaten Empat Lawang 18.22 WIB 19.31 WIB
    Kabupaten Lahat 18.24 WIB 19.32 WIB
    Kabupaten Muara Enim 18.23 WIB 19.31 WIB
    Kabupaten Musi Banyuasin 18.26 WIB 19.35 WIB
    Kabupaten Ogan Ilir 18.20 WIB 19.28 WIB
    Kabupaten Ogan Komering Ilir 18.19 WIB 19.27 WIB
    Kabupaten Ogan Komering Ulu 18.22 WIB 19.30 WIB
    Kota Lubuklinggau 18.27 WIB 19.35 WIB
    Kota Pagar Alam 18.29 WIB 19.34 WIB
    Kota Prabumulih 18.21 WIB 19.29 WIB

    Perbedaan waktu tersebut disebabkan oleh perbedaan letak geografis masing-masing wilayah.

    Doa Buka Puasa Ramadan

    Umat Islam dianjurkan untuk membaca doa sebagai ungkapan syukur setelah berpuasa seharian. Berikut doanya:

    اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

    Allāhumma laka ṣumtu wa bika āmantu wa ‘alaika tawakkaltu wa ‘alā rizqika afṭartu.

    Artinya: “Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka.”

    Ada juga doa berbuka puasa yang diriwayatkan dalam hadis:

    ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

    Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah.

    Artinya: “Rasa haus telah hilang, urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan, insya Allah.”

    Dengan mengetahui jadwal buka puasa, umat Islam dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih baik dan tepat waktu.

  • 359 Pekerja Terkena PHK Nasional pada Januari 2026

    359 Pekerja Terkena PHK Nasional pada Januari 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini merilis data mengenai jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia pada awal tahun.

    Menurut data dari Satu Data Kemnaker, tercatat 359 pekerja di seluruh Indonesia terkena PHK selama bulan Januari 2026. Pekerja-pekerja ini terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan mencatat jumlah kasus PHK tertinggi secara nasional.

    Laporan tersebut menyatakan bahwa tenaga kerja yang terkena PHK paling banyak pada periode ini berada di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Selatan, yaitu sekitar 13,65 persen dari total tenaga kerja yang dilaporkan terkena PHK, seperti dikutip pada Minggu (8/3/2026).

    Masing-masing 49 orang kehilangan pekerjaan di Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Kemudian, Kalimantan Utara menyusul dengan 46 orang dan Kalimantan Timur dengan 35 orang.

    Berikut adalah daftar 5 provinsi dengan jumlah kasus PHK tertinggi pada bulan Januari 2026:

    1. Jawa Barat: 49 orang
    2. Sumatera Selatan: 49 orang
    3. Kalimantan Utara: 46 orang
    4. Kalimantan Timur: 35 orang
    5. Jawa Timur: 34 orang
  • Polda Sumsel Perkuat Kerja Sama dengan OJK Berantas Kejahatan Digital

    Polda Sumsel Perkuat Kerja Sama dengan OJK Berantas Kejahatan Digital

    Polda Sumatera Selatan meningkatkan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya mengantisipasi peningkatan kejahatan keuangan digital. Kapolda Sumsel menyatakan kesiapannya untuk memberantas berbagai bentuk scam yang saat ini marak terjadi.

    Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Sumsel, beserta jajarannya bertemu dengan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, di Mapolda Sumsel, Palembang. Pertemuan ini membahas peningkatan kejahatan keuangan digital, termasuk modus penipuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), pinjaman online ilegal, serta investasi bodong yang berdampak luas pada masyarakat.

    OJK mengusulkan pencanangan Gerakan Sumsel Berantas Scam dalam audiensi tersebut. Gerakan ini akan melibatkan edukasi publik secara masif serta konferensi pers bersama sebagai wujud transparansi dan pencegahan. Kapolda Sumsel memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini.

    Irjen Sandi Nugroho menyatakan, "Kami menyambut baik kolaborasi ini dan siap mendukung penuh Gerakan Sumsel Berantas Scam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas menjadi landasan kami dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital," dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

    Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

    Pertemuan tersebut juga menyoroti peningkatan penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam modus penipuan digital, termasuk rekayasa suara, manipulasi identitas, dan phishing berbasis data pribadi.

    Polda Sumsel dan OJK sepakat untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memperkuat kapasitas penyidik. OJK menyatakan kesiapannya dalam memberikan dukungan saksi ahli, edukasi, dan koordinasi teknis dalam penanganan perkara di sektor jasa keuangan.

    Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel, menegaskan bahwa sinergi ini adalah bentuk konkret kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

    Kombes Pol Nandang Mu'min Wijaya menambahkan, "Kolaborasi Polda Sumsel dan OJK menjadi langkah strategis dalam menekan angka penipuan keuangan digital. Ini bukan hanya isu daerah, tetapi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional."

    Dengan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Polda Sumsel berharap upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan berbasis teknologi digital dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berdampak luas.

  • Polda Sumsel Perkuat Sinergi Cegah Gangguan Kamtibmas Lapas

    Polda Sumsel Perkuat Sinergi Cegah Gangguan Kamtibmas Lapas

    Polda Sumatera Selatan (Sumsel) meningkatkan sinergi strategis dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Provinsi Sumatera Selatan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Kunjungan kerja ke Mapolda Sumsel, Kamis (26/2/2026), menjadi penegasan langkah tersebut. Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho memimpin langsung kunjungan kerja ini.

    Menurut data Kanwil Ditjenpas Sumsel, jumlah warga binaan di Sumatera Selatan mencapai sekitar 15.000 orang. Lebih dari separuhnya terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini menjadi perhatian serius karena jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lapas masih menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas kamtibmas.

    Pertemuan tersebut juga mengevaluasi penanganan insiden kerusuhan di Lapas Musi Rawas. Sebelumnya, Polda Sumsel bersama Polres setempat telah mengambil langkah cepat pengamanan. Narapidana yang terlibat telah dipindahkan ke Nusakambangan guna meminimalisir eskalasi lanjutan.

    Irjen Sandi menegaskan bahwa dinamika keamanan modern menuntut kolaborasi lintas sektor. Selain ancaman narkoba, ia juga menyoroti potensi kejahatan siber, polarisasi sosial melalui media digital, serta pentingnya profesionalisme aparat.

    Ia berharap penguatan koordinasi dan pengawasan internal dapat mencegah insiden serupa di wilayah lain. Implementasi KUHP baru, khususnya pidana kerja sosial yang memperluas peran Balai Pemasyarakatan, juga menjadi bahasan dalam forum tersebut.

    Kombes Nandang Mu'min Wijaya, Kabid Humas Polda Sumsel, menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Sinergi dengan Kemenimipas dinilai sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

    "Sinergi dengan Kemenimipas sangat strategis, terutama dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas yang bersumber dari dalam lembaga pemasyarakatan, termasuk peredaran narkotika yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat," ujarnya.

    Polda Sumsel dan Kemenimipas sepakat untuk menjaga kesinambungan komunikasi dan kolaborasi sebagai bagian dari sistem pengamanan terpadu di Sumatera Selatan.

  • Polda Sumsel Musnahkan Ribuan Gram Sabu dan Ekstasi

    Polda Sumsel Musnahkan Ribuan Gram Sabu dan Ekstasi

    Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba dengan memusnahkan 8.282 gram sabu dan 770 butir ekstasi di Polrestabes Palembang. Irjen Sandi Nugroho, Kapolda Sumsel, memimpin langsung kegiatan tersebut.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Dirnarkoba Polda Sumsel Kombes Yulian Perdana, Dirbinmas Polda Sumsel Kombes Hari Purnomo, serta Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya.

    Pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan dua warga negara asing asal Malaysia yang diduga terlibat dalam jaringan narkotika lintas negara. Dari pengembangan kasus ini, polisi menemukan modus baru peredaran narkotika berbentuk cartridge yang mengandung zat THC dan Etomidate. Awalnya ditemukan 17 cartridge, kemudian berkembang menjadi 91 cartridge.

    Modus peredaran narkoba yang semakin modern dan melibatkan warga negara asing mengindikasikan adanya jaringan internasional yang menjadikan Sumatera Selatan sebagai jalur peredaran dan pasar narkotika.

    Sandi Nugroho menyampaikan komitmen Polda Sumsel untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, Kamis (26/2/2026). "Polda Sumsel berkomitmen untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," kata Sandi.

    Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Sonny Mahar Budi Adityawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini hingga ke pengendali utama jaringan, termasuk yang berada di luar Indonesia. "Pengungkapan ini merupakan bagian dari strategi pemberantasan narkoba secara masif dan berkelanjutan. Kami akan mengembangkan perkara hingga ke pengendali utama jaringan, termasuk yang berada di luar wilayah hukum Indonesia. Tidak ada toleransi bagi bandar maupun kurir," ujarnya.

    Diperkirakan, pengungkapan kasus ini berhasil menyelamatkan sekitar 66.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan bahwa jumlah barang bukti yang diamankan dapat menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Polrestabes Palembang juga telah memperkuat patroli siber, pengawasan jalur distribusi, serta kolaborasi lintas instansi untuk mempersempit ruang gerak sindikat.

    Tiga personel Polrestabes Palembang, yaitu Kasatresnarkoba, KBO Satresnarkoba, dan Kanit Satresnarkoba, menerima penghargaan dari Wali Kota atas prestasi mereka dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika.

    Pemusnahan barang bukti ini mengirimkan pesan yang kuat bahwa Sumatera Selatan bukanlah tempat yang aman untuk peredaran narkotika. Polda Sumsel memastikan bahwa pemberantasan narkoba akan dilakukan secara sistematis, profesional, dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melindungi generasi bangsa. Perang terhadap narkoba adalah strategi nyata yang dilaksanakan dengan tindakan tegas dan terukur.

  • Alex Noerdin Meninggal, Kasus Dugaan Korupsi Pasar Cinde Ditutup

    Alex Noerdin Meninggal, Kasus Dugaan Korupsi Pasar Cinde Ditutup

    Alex Noerdin, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde di Palembang, Sumatera Selatan, telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya Alex Noerdin, perkara pidana yang menjeratnya otomatis ditutup.

    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penutupan kasus terhadap tersangka atau terdakwa akan dilakukan secara otomatis jika yang bersangkutan meninggal dunia. "Kalau meninggal secara otomatis kasus pidananya untuk yang bersangkutan tutup demi hukum," kata Anang kepada wartawan, Rabu (25/2/2026).

    Meski demikian, Anang memastikan bahwa perkara dugaan korupsi Pasar Cinde yang tengah berjalan di Pengadilan Tipikor PN Kelas 1 A Palembang akan tetap berlanjut. Hal ini termasuk penelusuran kerugian negara.

    "Sedangkan yang lainnya tetap berproses di persidangan. Kalau ada kerugian yang dinikmati yang bersangkutan. Nanti akan diserahkan ke Bidang Datun (JPN) untuk melayangkan gugatan keperdataannya," jelas Anang.

    Keterangan Alex Noerdin untuk terdakwa lain tetap dapat dibacakan sebagai saksi atas izin dari Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan. "Kapasitas beliau jadi saksi atas izin majelis hakim sedapat mungkin dapat dibacakan keterangan dalam BAP dibacakan," terangnya.

    Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin (76) meninggal dunia setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. "Innalilahi wainnailaihi rojiun, telah meninggal dunia bapak Alex Noerdin pada pukul 13.30 WIB di RS Siloam Jakarta," kata juru bicara keluarga Alex Noerdin, Okta Alfarisi, dilansirdetikSumbagsel, Rabu (25/2/2026).

  • Doa Bersama Iringi Kedatangan Jenazah Alex Noerdin di Jakarta

    Doa Bersama Iringi Kedatangan Jenazah Alex Noerdin di Jakarta

    Keluarga dan kerabat menggelar doa bersama di rumah duka Alex Noerdin pada Rabu (25/2/2026). Para pelayat berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir.

    Ambulans yang membawa jenazah Alex Noerdin tiba di rumah duka di Jalan Martimbang, Jakarta, pada hari Rabu (25/2/2026). Alex Noerdin, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan selama dua periode, meninggal dunia pada Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 13.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta.

    Suasana khidmat terasa di rumah duka, dengan kehadiran para pelayat yang silih berganti memberikan penghormatan terakhir. Keluarga dan kerabat dekat terlihat berkumpul di sekitar jenazah untuk mengikuti rangkaian doa bersama. Sejumlah tokoh dan sahabat almarhum juga hadir untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Jenazah disemayamkan sementara di Jakarta sebelum dipulangkan ke Palembang untuk dimakamkan.

    Pihak keluarga tengah mempersiapkan prosesi pemulangan jenazah ke Sumatera Selatan.

  • Sumsel Diprediksi Jadi Simpul Utama Mudik Lebaran 2026

    Sumsel Diprediksi Jadi Simpul Utama Mudik Lebaran 2026

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memperkirakan Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi pusat pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran. Diprediksi, sekitar 3,87 juta orang akan melakukan perjalanan dari wilayah Sumsel.

    Selain itu, wilayah Sumsel juga diperkirakan akan menjadi tujuan bagi 3,85 juta orang yang melakukan perjalanan mudik.

    Menhub menjelaskan bahwa Sumsel memiliki peran penting sebagai penghubung di wilayah barat Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. Hal ini didukung oleh jaringan transportasi yang lengkap, mulai dari jalan, kereta api, penyeberangan, hingga udara.

    “Sumatera Selatan punya posisi strategis sebagai simpul utama pergerakan masyarakat di koridor tengah Pulau Sumatra,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

    Peningkatan arus masuk dan keluar wilayah Sumsel diproyeksikan berasal dari arah Lampung dan Jambi. Hal ini berlaku baik melalui jalur darat seperti Tol Trans Sumatra dan Jaringan Jalan Lintas Sumatera, maupun melalui angkutan udara, kereta api, serta penyeberangan menuju Kota Palembang dan sekitarnya.

    Dudy menambahkan bahwa mobil pribadi akan menjadi pilihan utama pemudik, dengan perkiraan jumlah mencapai 76,24 juta orang. Trans Sumatera (Non Tol) menjadi pilihan kedua terbesar dengan prediksi 7,85 juta kendaraan pribadi, berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas di ruas arteri dan penghubung antarwilayah.

    Konsentrasi kendaraan pribadi dan bus di Trans Sumatera akan terfokus pada dua koridor utama, yaitu Jalan Lintas Timur (Lampung-Palembang-Jambi) dan Jalan Lintas Tengah (Baturaja-Lahat-Lubuk Linggau) yang melewati Sumsel sebelum menuju provinsi lain seperti Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

    Oleh karena itu, Menhub menekankan pentingnya penguatan manajemen lalu lintas, peningkatan pengawasan keselamatan, serta kesiapan sarana dan prasarana di setiap koridor strategis.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyiapkan Program Mudik Gratis untuk membantu masyarakat mudik dengan aman dan nyaman, serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi selama libur Lebaran. Kemenhub menyediakan 401 unit bus yang mampu mengangkut 15.834 penumpang ke 34 kota tujuan, termasuk Palembang.

    Terminal Alang-Alang Lebar di Palembang akan menjadi lokasi kedatangan mudik gratis dan keberangkatan arus balik di wilayah Sumatera Selatan.

    Untuk angkutan laut, tersedia kuota 66.082 penumpang ekonomi yang melayani 121 ruas, termasuk Muntok-Palembang pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026.

    Dudy juga mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyediakan kemudahan akses bagi para pemudik menuju terminal dan pelabuhan, termasuk layanan angkutan feeder pada simpul-simpul mudik gratis.