Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di Medan dan Pekanbaru. Tindakan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan delapan tersangka dari pihak swasta yang sudah ditahan. Proses penggeledahan masih berlangsung di beberapa kantor milik PT-PT terkait di wilayah Sumatera.
Anang belum dapat menginformasikan nama perusahaan maupun barang sitaan. Hal ini karena proses penggeledahan masih terus dilakukan. “Masih berlangsung ya, kita tunggu saja hasilnya,” ucapnya, Kamis (12/2/2026).
Sebelumnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan. Namun, belum ada penyitaan aset atau uang tunai yang berhasil diamankan.
“Kalau dari penggeledahan sebelumnya, dokumen-dokumen ada. Kalau aset sementara belum ada, tapi sedang ditelusuri,” ujar Anang.
Kejagung menekankan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset. “Kita fokus tidak hanya mempidanakan orang, tapi juga asset tracing untuk pemulihan kerugian negara,” lanjutnya.
Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME ini. Tiga tersangka di antaranya adalah penyelenggara negara, sementara delapan lainnya berasal dari pihak swasta.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus perkara ini. Ada penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).
CPO dengan kadar asam tinggi diklaim sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO. “Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO,” kata Syarief saat jumpa pers, Selasa (10/2).
Sehingga komoditas CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Ini membuat pelaku terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.
Kondisi ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional.
Namun, peta tersebut tetap dijadikan acuan oleh aparat. Syarief menambahkan bahwa modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar.
Dalam kasus ini, penyidik juga menemukan adanya dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara akibat perkara ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.
Hingga saat ini, Kejagung masih terus melakukan penghitungan kerugian negara tersebut.
Daftar Tersangka Korupsi POME
Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME:
| No. | Nama Tersangka | Jabatan/Peran |
|---|---|---|
| 4. | ES | Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS |
| 1. | LHB | Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. |
| 5. | ERW | Direktur PT BMM |
| 6. | FLX | Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP |
| 2. | FJR | Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT). |
| 7. | RND | Direktur PT TAJ |
| 8. | TNY | Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International |
| 3. | MZ | Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru |
| 9. | VNR | Direktur PT Surya Inti Primakarya |
| 10. | RBN | Direktur PT CKK |
| 11. | YSR | Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP |




