Tag: Sumatera

  • Kejagung Geledah Kantor di Medan, Pekanbaru Terkait Korupsi Ekspor POME Rp 14 T

    Kejagung Geledah Kantor di Medan, Pekanbaru Terkait Korupsi Ekspor POME Rp 14 T

    Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di sejumlah kantor di Medan dan Pekanbaru. Tindakan ini merupakan bagian dari pengusutan dugaan kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan delapan tersangka dari pihak swasta yang sudah ditahan. Proses penggeledahan masih berlangsung di beberapa kantor milik PT-PT terkait di wilayah Sumatera.

    Anang belum dapat menginformasikan nama perusahaan maupun barang sitaan. Hal ini karena proses penggeledahan masih terus dilakukan. “Masih berlangsung ya, kita tunggu saja hasilnya,” ucapnya, Kamis (12/2/2026).

    Sebelumnya, penyidik menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan. Namun, belum ada penyitaan aset atau uang tunai yang berhasil diamankan.

    “Kalau dari penggeledahan sebelumnya, dokumen-dokumen ada. Kalau aset sementara belum ada, tapi sedang ditelusuri,” ujar Anang.

    Kejagung menekankan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan aset. “Kita fokus tidak hanya mempidanakan orang, tapi juga asset tracing untuk pemulihan kerugian negara,” lanjutnya.

    Sebanyak 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME ini. Tiga tersangka di antaranya adalah penyelenggara negara, sementara delapan lainnya berasal dari pihak swasta.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus perkara ini. Ada penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO).

    CPO dengan kadar asam tinggi diklaim sebagai POME. Ini dilakukan dengan menggunakan HS code yang seharusnya diperuntukkan bagi residu atau limbah padat CPO. “Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO,” kata Syarief saat jumpa pers, Selasa (10/2).

    Sehingga komoditas CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO. Ini membuat pelaku terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan negara.

    Kondisi ini terjadi karena adanya penyusunan dan penggunaan peta hilirisasi industri kelapa sawit. Peta tersebut belum berbentuk peraturan yang memuat komoditas serta spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional.

    Namun, peta tersebut tetap dijadikan acuan oleh aparat. Syarief menambahkan bahwa modus lain adalah meloloskan ekspor CPO dengan klasifikasi tidak sesuai untuk mengurangi kewajiban biaya keluar.

    Dalam kasus ini, penyidik juga menemukan adanya dugaan suap dari pihak swasta kepada penyelenggara negara. Kerugian keuangan negara akibat perkara ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Hingga saat ini, Kejagung masih terus melakukan penghitungan kerugian negara tersebut.

    Daftar Tersangka Korupsi POME

    Berikut adalah daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ekspor POME:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    5. ERW Direktur PT BMM
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    7. RND Direktur PT TAJ
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya
    10. RBN Direktur PT CKK
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP
  • Pemulihan Listrik Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan

    Pemulihan Listrik Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemulihan jaringan listrik di daerah terdampak bencana terus menunjukkan progres signifikan. Mayoritas wilayah telah kembali berfungsi normal.

    Ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kecepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat pascabencana.

    "Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan saat Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Berdasarkan data pemantauan Satgas PRR per 8 Februari 2026, pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan positif. Di Provinsi Aceh, masih terdapat 13 desa yang belum teraliri listrik.

    Sementara itu, di Sumatera Utara (Sumut), tersisa 2 desa yang listriknya masih padam. Adapun di Sumatera Barat (Sumbar), aliran listrik telah kembali normal secara keseluruhan.

    "Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar [sudah pulih]. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100 persen," jelas Tito.

    Satgas PRR terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan seluruh wilayah terdampak segera pulih dan layanan listrik kembali normal sepenuhnya.

    Status Pemulihan Listrik Wilayah Sumatera

    Berikut adalah ringkasan status pemulihan listrik per 8 Februari 2026:

    Provinsi Jumlah Desa Belum Pulih Listrik Keterangan
    Aceh 13 Masih ada desa yang belum teraliri listrik
    Sumatera Utara 2 Sisa desa dengan listrik padam
    Sumatera Barat 0 Listrik telah pulih 100%
  • Presiden Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Terjangkau Jelang Ramadan di Sumatera

    Presiden Prabowo Pastikan Harga Bahan Pokok Terjangkau Jelang Ramadan di Sumatera

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait harga bahan pokok menjelang bulan Ramadan. Presiden menekankan pentingnya ketersediaan dan keterjangkauan harga, terutama di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.

    "Saat ini kita sudah berada satu minggu menjelang bulan Ramadan. Bapak Presiden ingin memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok, ketersediaan bahan pangan, dan bahan-bahan penting lainnya khususnya di daerah terdampak bencana benar-benar tersedia dan harganya terjangkau oleh masyarakat," kata Teddy saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Teddy menuturkan, Presiden Prabowo terus memantau pemulihan pascabencana di Sumatera. Seluruh menteri dan Satgas diminta menyampaikan informasi terkini secara berkala.

    "Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan di daerah bencana secara berkelanjutan. Beliau menginstruksikan agar seluruh Satgas, setiap menteri, maupun pejabat terkait terus menyampaikan informasi dan pembaruan secara berkala kepada publik," ujarnya.

    Lebih dari dua bulan setelah bencana, pemulihan di Sumatera menunjukkan kemajuan pesat. Akses jalan yang sempat terputus kini sudah dapat dilalui berkat kerja sama berbagai pihak.

    "Saat ini kita sudah memasuki dua bulan pascabencana. Data, fakta, dan realitas di lapangan menunjukkan hasil kerja yang super cepat dan konkret dari pemerintah, yang tentunya bekerja sama dengan seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, relawan, hingga seluruh warga masyarakat," ucapnya.

    Capaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

    Pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat berkolaborasi intensif. Kerja keras ini menghasilkan sejumlah capaian signifikan dalam pemulihan.

    "Beberapa bukti konkret yang telah dicapai dalam dua bulan ini antara lain. Telah tersedia 5.500 hunian. Bahkan dalam satu bulan terakhir saja, sudah selesai dibangun 1.500 unit hunian yang siap digunakan. Sudah ada 98 jembatan yang diperbaiki dan berfungsi kembali di seluruh provinsi yang terdampak bencana. Terdapat 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus atau tidak bisa dilalui, kini sudah bisa digunakan kembali secara normal," lanjutnya.

    Sektor Kesehatan dan Pendidikan

    Di bidang kesehatan, 87 rumah sakit dan 867 Puskesmas yang terdampak kini siap melayani pasien. Sektor pendidikan juga menunjukkan kemajuan pesat, dengan hampir 100% sekolah beroperasi kembali.

    Pasar-pasar di wilayah terdampak juga mulai beroperasi, menghidupkan kembali roda ekonomi. Presiden Prabowo memastikan semua bantuan yang diperlukan segera diberikan kepada warga.

    "Bapak Presiden tidak ragu-ragu untuk memberikan semua bantuan yang diperlukan kepada warga sesegera mungkin," imbuhnya.

    Berikut adalah ringkasan status pemulihan pascabencana di Sumatera:

    Wilayah Jumlah Kabupaten/Kota Terdampak Bencana Status Normal Mendekati Normal Perlu Atensi Khusus
    Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh 75 52 37 4 11
  • Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pasca Bencana di Sumatera Progres Signifikan, Kemenkeu Gelontorkan Rp 4,7 Triliun

    Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pasca Bencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, melaporkan progres signifikan pemulihan pasca bencana. Sebanyak 52 kabupaten/kota di Sumatera disebutnya telah menunjukkan kemajuan berarti, bahkan sebagian besar sudah kembali normal.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana sebesar Rp 4,7 triliun. Dana ini disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

    Anggaran tersebut nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tito Karnavian juga meminta dukungan dari pimpinan MPR RI dan DPR RI.

    Dukungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan jalannya proses pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera.

    Tito Karnavian menggarisbawahi pentingnya dukungan pimpinan MPR RI dan DPR RI terkait anggaran. Khususnya untuk Transfer Keuangan Daerah (TKD) di tiga provinsi terdampak bencana.

    “Anggaran TKD, ini yang kami mohon dukungan dari MPR dan dari DPR. Karena presiden sudah menyampaikan transfer daerah di daerah 3 provinsi yang (terdampak) bencana ini dikembalikan seperti di tahun 2025. Itu dampaknya besar,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Normalisasi anggaran TKD diyakini akan mempercepat progres pemulihan. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk melengkapi berbagai kebutuhan. Mulai dari mebel, infrastruktur publik, hingga fasilitas pemerintahan.

    Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Bantuan kepada Daerah Terdampak bersama Pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh.

    Langkah Strategis Satgas PRR

    Selama menjabat sebagai Kasatgas PRR, Muhammad Tito Karnavian telah mengambil berbagai langkah strategis. Ini termasuk rapat koordinasi rutin dengan pihak terkait dan kunjungan langsung ke lokasi bencana.

    Penyaluran bantuan bagi masyarakat juga menjadi fokus utama. Selain itu, inventarisasi kebutuhan daerah terdampak dilakukan secara komprehensif. Rapat khusus juga digelar untuk membahas dashboard data Satgas PRR Pasca Bencana Wilayah Sumatera.

    Tujuannya adalah memastikan proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terukur. Kolaborasi antarinstansi juga diperkuat melalui Posko Gabungan di Kemendagri.

    “Di Kemendagri ada Posko Gabungan. Gabungan dari instansi pemerintah, yang tergabung dalam Satgas itu juga melakukan zoom dengan staf dari kepala daerah. Entah Sekda atau Kepala BPBD, juga dinas sosial, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan terus untuk melakukan update, update, update,” sambung Tito.

    Pentingnya Data Akurat dan Validasi

    Tito Karnavian berharap daerah yang belum mengirimkan data kondisi segera melengkapinya. Data tersebut menjadi kunci utama untuk penanganan komprehensif pasca bencana.

    Validasi data juga akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan data dan menjaga akurasinya.

    “Jadi ini mekanismenya bottom up, kecepatan Pemda. Saya mengejar setiap minggu, zoom meeting. Dan setelah itu kecepatan itu selain oleh Pemda, yang kedua adalah validasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Supaya jangan terjadi masalah,” tandasnya.

    Berikut adalah daftar tokoh yang hadir dalam acara tersebut:

    Nama Tokoh Jabatan
    Ahmad Muzani Ketua MPR RI
    Bambang Wuryanto Wakil Ketua MPR RI
    Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua MPR RI
    Eddy Soeparno Wakil Ketua MPR RI
    Edhie Baskoro Yudhoyono Wakil Ketua MPR RI
    Akbar Supratman Wakil Ketua MPR RI
    Fadhlullah Wakil Gubernur Aceh
    Taruna Ikrar Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

    Selain nama-nama di atas, jajaran pimpinan MPR RI serta para pihak terkait lainnya juga turut hadir pada kegiatan penyerahan bantuan tersebut.

  • Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Baik

    Tito Karnavian Sebut Pemulihan Pascabencana Sumatera Berjalan Baik

    Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, menyatakan progres pemulihan pascabencana di Sumatera berjalan dengan baik. Pernyataan ini disampaikan terkait upaya pemerintah menangani dampak bencana di wilayah tersebut.

    Tito menambahkan, fasilitas vital seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dan infrastruktur di area terdampak bencana telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pemerintah terus berupaya mengembalikan kondisi normal di wilayah tersebut.

    Meskipun demikian, Tito Karnavian mengakui bahwa pemulihan belum sepenuhnya menyeluruh di seluruh wilayah Sumatera yang terdampak. Hal ini disebabkan oleh kendala sulitnya akses menuju beberapa daerah.

    Pemerintah, baik pusat maupun daerah, disebut tengah bekerja keras. Mereka berupaya penuh untuk mempercepat rehabilitasi di daerah-daerah sulit akses tersebut. Targetnya adalah mengembalikan kondisi daerah terdampak agar kembali normal secepatnya.

    Upaya percepatan pemulihan ini mencakup berbagai sektor. Berikut adalah beberapa sektor kunci yang menjadi fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera:

    Sektor Fokus Utama Indikator Pemulihan
    Pendidikan Perbaikan fasilitas sekolah, pengadaan alat belajar Sekolah berfungsi normal, siswa kembali belajar
    Kesehatan Pemulihan layanan medis, perbaikan fasilitas kesehatan Puskesmas/RS beroperasi, ketersediaan tenaga medis
    Listrik Perbaikan jaringan dan pasokan listrik Listrik menyala stabil di wilayah terdampak
    Infrastruktur Perbaikan jalan, jembatan, dan sarana umum Akses transportasi lancar, fasilitas umum berfungsi

    Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap wilayah terdampak dapat pulih sepenuhnya. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna mencapai target tersebut. Prioritas diberikan pada daerah-daerah dengan tingkat kerusakan parah dan aksesibilitas terbatas.