Tag: Sumedang

  • Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP

    Peta politik di Kabupaten Sumedang mengalami perubahan setelah Bupati Dony Ahmad Munir memutuskan untuk mengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang selama ini menjadi kendaraan politiknya.

    Pengunduran diri Dony Ahmad Munir ditandai dengan berpamitan kepada jajaran DPC PPP Sumedang pada Kamis (12/6/2024). Langkah ini meninggalkan teka-teki mengenai arah politiknya ke depan.

    Dony Ahmad Munir tiba di DPC PPP Sumedang mengenakan kemeja putih dengan gambar harimau dan disambut oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad beserta para pengurus lainnya.

    Pada kesempatan itu, Dony tidak hanya berpamitan, tetapi juga menyampaikan permohonan izin, maaf, serta doa restu atas keputusannya.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony.

    Menurut Dony, PPP memiliki peran penting dalam perjalanan karier politiknya, terutama dalam mengantarkannya menjadi kepala daerah.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Pengunduran diri Dony dari PPP memunculkan spekulasi publik. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa ia akan bergabung dengan Partai Gerindra. Namun, Dony Ahmad Munir belum memberikan konfirmasi mengenai partai politik mana yang akan ia pilih.

    Meskipun telah berpamitan dengan PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang agar lebih maju dan menyejahterakan masyarakat.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambungnya.

    Dony juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari PPP murni atas kesadaran pribadi tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkapnya.

    Respons PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, menyatakan bahwa pihaknya merasa berat hati melepaskan kader terbaik seperti Dony. Meskipun demikian, setelah memahami alasan pengunduran diri Dony, PPP akan tetap memberikan dukungan demi kemajuan masyarakat Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasan-nya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Soliditas PPP Sumedang Pasca-Pengunduran Diri

    Setelah Dony berpamitan, Ilmawan menegaskan bahwa DPC PPP tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Sumedang.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

    Fokus Pembangunan Sumedang Hingga 2030

    Berikut adalah beberapa fokus utama pembangunan Kabupaten Sumedang yang direncanakan hingga tahun 2030:

    Sektor Prioritas Pembangunan
    Infrastruktur Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan fasilitas publik
    Ekonomi Pengembangan UMKM, investasi, dan sektor pariwisata
    Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan dan aksesibilitas
    Kesehatan Peningkatan layanan kesehatan dan fasilitas pendukung
  • TPT Jalan Lingkar Utara Jatigede Sumedang Longsor, Akses Ditutup

    TPT Jalan Lingkar Utara Jatigede Sumedang Longsor, Akses Ditutup

    Jalan Lingkar Utara Jatigede, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditutup sementara. Penutupan dilakukan setelah Tembok Penahan Tanah (TPT) di ruas jalan tersebut longsor pada Kamis (12/2/2026).

    Peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Material longsor menimbun hampir seluruh badan jalan. Ruas jalan ini dikenal sering digunakan sebagai jalur wisata.

    Menurut Yanuar Aditia, anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Sumedang, longsor dipicu oleh hujan deras. Wilayah Jatigede dan sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

    "Informasinya untuk kejadian tadi jam 5 an, memang di wilayah situ sedang hujan dengan intensitas yang lebat dari sore hari, jadi si tebing udah nggak bisa nahan akhirnya longsor," ujar Yanuar, Kamis (12/2/2026).

    Upaya Penanganan

    Tim gabungan telah dikerahkan untuk evakuasi material longsor. Namun, upaya evakuasi terpaksa dihentikan sementara karena hujan masih mengguyur lokasi.

    "Kami ikut membantu petugas BPBD Sumedang buat evakuasi material longsor, tapi sementara evakuasi ditunda karena curah hujan masih tinggi," katanya.

    Berikut adalah informasi sementara terkait penanganan longsor:

    Kegiatan Status Keterangan
    Evakuasi Material Ditunda Sementara Hujan deras menghambat proses.
    Asesmen Lokasi Sedang Berlangsung Dilakukan oleh BPBD Sumedang.
    Penutupan Jalan Sementara Akses ditutup total untuk kendaraan.

    Kepala Pelaksana BPBD Sumedang, Bambang Rianto, menyatakan pihaknya masih melakukan asesmen. Asesmen ini terkait dengan peristiwa tebing longsor di Jalan Lingkar Utara Jatigede.

    "Lagi di assessment," singkat Bambang.

    Hingga malam ini, petugas gabungan masih menutup Jalan Lingkar Utara Jatigede. Penutupan dilakukan demi keselamatan pengguna jalan dan kelancaran proses penanganan.

  • Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir Mundur dari PPP Sumedang

    Dony Ahmad Munir, mantan Bupati Sumedang, resmi mengakhiri perjalanannya di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan ini ditandai dengan momen pamitan langsung Dony kepada jajaran DPC PPP Sumedang, Kamis (12/6/2026).

    Dalam pantauan di lokasi, Dony, mengenakan kemeja putih bergambar harimau, disambut langsung oleh Ketua DPC PPP Ilmawan Muhamad serta para pengurus lain.

    Dony menjelaskan bahwa pamitnya dari PPP sudah disampaikan kepada seluruh pengurus dari tingkat DPC hingga PAC. Ia datang untuk menyampaikan permohonan izin, maaf, dan doa restu.

    "Saya menyadari bahwa keputusan ini menimbulkan kekecewaan. Atas hal tersebut, saya menerima sepenuhnya dengan hati yang lapang. Saya memohon maaf apabila langkah yang saya ambil mengecewakan banyak pihak. Namun saya pastikan, amanah yang selama ini diembankan kepada saya tetap akan saya pegang dan jalankan sebaik-baiknya," ujar Dony kepada awak media.

    Bagi Dony, PPP memiliki peran penting yang tak terlupakan dalam karir politiknya. Perjuangan bersama PPP telah membawanya hingga menjadi kepala daerah saat ini.

    "Selama perjalanan politik saya, PPP memiliki peran besar yang tidak akan saya lupakan. Perjuangan, pengabdian, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama PPP akan selalu saya kenang dan hargai. Saya tidak meninggalkan perjuangan tersebut, melainkan tetap menghormatinya dan menjadikannya bagian dari perjalanan pengabdian saya," kata Dony.

    Komitmen untuk Sumedang

    Meskipun tak lagi bersama PPP, Dony menegaskan komitmennya untuk terus membangun Sumedang. Ia bertekad memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

    "Komitmen saya tetap sama, yaitu bekerja dan mengabdi untuk membangun Sumedang, mendorong kemajuan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Seluruh gagasan dan program yang telah dirancang tetap diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Sumedang," katanya.

    Dony bertekad menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Keputusan ini murni didasari pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan strategis pembangunan.

    "Saya memiliki niat dan komitmen untuk menuntaskan berbagai pekerjaan pembangunan hingga tahun 2030. Tidak ada kepentingan lain di luar kepentingan masyarakat Sumedang. Keputusan ini bukan dilandasi oleh kepentingan ekonomi maupun politik praktis, melainkan berdasarkan pertimbangan pengalaman, kesadaran, serta kebutuhan untuk memperkuat strategi dan sinergi pembangunan," sambung Dony.

    Ia juga menegaskan bahwa keputusannya keluar dari PPP murni atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

    "Saya tegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan ini. Ini murni keputusan pribadi yang diambil secara sadar dan bertanggung jawab," ungkap Dony.

    Tanggapan DPC PPP Sumedang

    Ketua DPC PPP Sumedang, Ilmawan Muhamad, mengaku berat hati melepas kader terbaik seperti Dony. Namun, ia memahami dan mendukung alasan Dony demi kemajuan Sumedang.

    "Sebagai keluarga besar PPP yang mempunyai kader terbaik seperti Pak Dony, tentu kami merasa berat hati menerima kenyataan seperti ini. Tapi atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Dony, kami bisa menerima. Intinya, keputusan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Pak Dony dengan sebaik-baiknya. Pertimbangannya, seperti yang tadi saya sampaikan, adalah untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang," kata Ilmawan.

    Meski ada kekecewaan, Ilmawan tetap menghormati keputusan Dony.

    "Kalau ditanya seperti itu, ya tentu saja kami merasa kecewa. Semua pasti merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, kenyataannya sudah seperti ini. Namun tadi Pak Dony sudah menyampaikan maksud dan alasan-alasannya, dan intinya kembali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumedang," tambah Ilmawan.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait keputusan Dony Ahmad Munir:

    Aspek Keterangan
    Status Resmi keluar dari kepengurusan PPP
    Tujuan Fokus pembangunan Sumedang hingga 2030
    Motivasi Murni kesadaran pribadi, bukan tekanan politik/ekonomi
    Dampak ke PPP DPC PPP Sumedang tetap solid dan berjuang

    Langkah PPP Selanjutnya

    Setelah pamitnya Dony, Ilmawan memastikan DPC PPP Sumedang tetap solid dan akan terus berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

    "Kami sudah melakukan konsolidasi dengan pengurus DPC dan PAC. Insyaallah kami tetap semangat, tetap solid, dan terus berjuang. Karena visi kita sama, yaitu berjuang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ilmawan.

    Hingga saat ini, Dony Ahmad Munir belum mengumumkan partai politik mana yang akan menjadi pelabuhannya selanjutnya. Namun, kabar berhembus menyebutkan Dony akan bergabung dengan Partai Gerindra.

  • Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik Insentif Guru P3K Paruh Waktu Rp 50 Ribu di Sumedang Jadi Perbincangan

    Polemik insentif guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang menjadi perhatian publik. Besaran insentif sebesar Rp50 ribu rupiah memicu perbincangan.

    Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya buka suara terkait masalah ini. Mereka memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemberian insentif tersebut.

    Kabar ini mencuat setelah guru bernama Fildzah Nur Amalina mengunggah video di media sosial. Dalam video tersebut, tertulis 'Kenapa mau jadi guru padahal gajinya kecil…?'.

    Unggahan itu juga menunjukkan bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu. Bahkan, setelah potongan BPJS Kesehatan, insentif yang diterima hanya Rp15 ribu.

    Penjelasan Disdik Sumedang

    Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Disdik Sumedang segera memberikan tanggapan. Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, angkat bicara.

    Roni menjelaskan, Fildzah masuk kategori R3 sebagai P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni kepada detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Pihak Disdik tidak menampik adanya bayaran insentif Rp50 ribu untuk guru P3K paruh waktu. Namun, Roni menegaskan, angka tersebut memiliki dasar.

    Menurutnya, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata di BKN karena masa pengabdian kurang dari dua tahun.

    Kategori Guru P3K Paruh Waktu

    Berikut adalah rincian kategori guru P3K paruh waktu di Sumedang yang menjadi sorotan:

    Kategori Status BKN Masa Kerja Insentif Awal
    R3 Belum Bersertifikasi Variatif Rp250 ribu
    R4 Tidak Terdaftar Database Kurang 2 Tahun Rp50 ribu

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," kata Roni.

    Ia menambahkan, Pemda Sumedang mengakomodir honorer non-database BKN dengan syarat minimal dua tahun masa kerja. Proses ini muncul saat seleksi P3K tahap 2.

    Solusi agar TPG Tidak Hangus

    Sebelumnya, P3K paruh waktu kategori R4 tidak menerima insentif dari Pemkab Sumedang. Namun, mereka mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp2 juta.

    Pada pertengahan 2025, muncul surat dari Kementerian Pendidikan. Surat tersebut menyatakan guru yang tidak mendapat insentif daerah akan kehilangan TPG senilai Rp2 juta.

    "Nah muncullah pada saat itu kesepakatan dari ketua korlap nya yang dari guru honorer ini sebelum adanya paruh waktu atau R4 itu, kemudian kesepakatan bersama mereka meminta kalau tidak ada honor daerah ini tidak akan cair sertifikasi gurunya terlepas berapapun," ungkap Roni.

    Untuk menghindari TPG hangus, Pemkab Sumedang berdialog dengan guru P3K paruh waktu kategori R4. Disepakati, mereka akan menerima insentif sementara sebesar Rp50 ribu.

    "Insyaallah ke depan update dari Pak Kadis menghadap ke kementerian meminta penjelasan dan bantuan-bantuan munculah seperti itu," tutur Roni.

    Peningkatan Insentif Guru P3K

    Roni menjelaskan, Disdik Sumedang berencana menggeser anggaran. Tujuannya untuk menambah insentif guru P3K paruh waktu.

    Besaran insentif akan ditingkatkan dari Rp50 ribu menjadi Rp250 ribu. Ini merupakan upaya agar tidak ada lagi guru yang menerima insentif di bawah standar.

    "Ini sedang dalam upaya supaya tidak ada lagi yang dapat Rp 50 ribu, sudah berproses standar terendah itu Rp 250 ribu tidak ada yang di bawah itu. Tetap bertahap sesuai dengan kemampuan daerah," pungkasnya.

    Hingga kini, Disdik Sumedang mencatat 546 guru P3K paruh waktu masuk kategori R4.

  • Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Disdik Sumedang Buka Suara Gaji Guru P3K Paruh Waktu Rp50 Ribu Viral di Media Sosial

    Kasus seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Sumedang yang menerima insentif Rp50 ribu viral di media sosial. Dinas Pendidikan (Disdik) Sumedang akhirnya memberikan penjelasan terkait insiden tersebut.

    Guru bernama Fildzah Nur Amalina menjadi sorotan setelah mengunggah video di media sosial. Video itu menampilkan tulisan "Kenapa mau jadi guru padahal gaji nya kecil…?" disertai bukti penerimaan uang sebesar Rp50 ribu.

    Kasubag Umum dan Keuangan Disdik Sumedang, Roni Rahmat, mengklarifikasi bahwa Fildzah termasuk kategori R3. Kategori ini merujuk pada P3K paruh waktu yang belum bersertifikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    "Untuk yang bersangkutan (Fildzah) itu dia masuk R3, sebulan dapat insentif Rp 250 ribu," ujar Roni, dilansir detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Roni tidak menampik adanya guru P3K paruh waktu yang menerima insentif Rp50 ribu. Namun, ia menegaskan bahwa nominal tersebut diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Ketentuan Insentif Guru P3K Paruh Waktu

    Roni menjelaskan, insentif Rp50 ribu diberikan kepada guru P3K paruh waktu kategori R4. Guru kategori ini belum terdata dalam database BKN.

    Hal ini disebabkan masa pengabdian mereka yang belum mencapai dua tahun sesuai ketentuan. Regulasi BKN mensyaratkan minimal dua tahun masa kerja untuk pengajuan non-database BKN.

    "Yang mendapatkan insentif Rp 50 ribu itu termasuk R4. Untuk R4 itu honorer yang tidak masuk ke dalam database BKN begitu awalnya," katanya.

    Roni menambahkan, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, saat itu membuka kesempatan bagi guru non-database BKN. Namun, ada syarat minimal dua tahun masa kerja yang harus dipenuhi.

    Berikut adalah tabel perbedaan kategori guru P3K paruh waktu berdasarkan penjelasan Disdik Sumedang:

    Kategori Guru Status Sertifikasi BKN Masa Kerja Minimal Insentif Bulanan
    R3 Belum bersertifikasi Tidak dijelaskan Rp250.000
    R4 Belum masuk database BKN 2 tahun Rp50.000

    Pihaknya kemudian mengakomodir pengajuan tersebut dengan syarat masa kerja minimal dua tahun. Setelah itu, muncul kesempatan bagi mereka yang terdaftar di database BKN untuk mengikuti tes tahap 2.

    "Waktu itu BKN ada regulasi untuk Pemerintah Daerah mengajukan yang non database BKN, pemda waktu itu ada kepikiran soalnya kapan lagi ini mau ada testing, terus diakomodir tapi dengan syarat yang harus ditempuh itu minimal 2 tahun masa kerja," jelasnya.

    "Pada waktu itu pemerintah daerah dalam hal ini dari Dinas Pendidikan membuka ini dan masuk lah R4 itu, terlepas lah memang pada waktu itu terus pada punya SP lah 2 tahun, kemudian munculan untuk mengikuti testing tahap 2 yang sudah menghasilkan kelulusan hanya untuk yang terdaftar di database BKN," sambungnya.