Tag: Sungai Glidik

  • Pemprov Jatim Larang Tarik Tiket di Sungai Glidik Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Pemprov Jatim Larang Tarik Tiket di Sungai Glidik Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Keributan terjadi antara pengelola wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang, dengan pengelola wisata Air Terjun Coban Sewu dari Malang pada 22 Januari 2026. Konflik ini dipicu rencana penarikan tiket masuk di dasar Sungai Glidik oleh pengelola Coban Sewu.

    Sungai Glidik sendiri merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Insiden ini mencuatkan polemik mengenai pengelolaan wisata di kawasan perbatasan dua kabupaten.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA), telah mengambil sikap tegas. Mereka mengeluarkan larangan penarikan retribusi tiket oleh pihak mana pun di kawasan Sungai Glidik.

    "Kami PU SDA Jatim memberikan penegasan untuk pengaturan di badan sungai. Kami memberikan penegasan agar tidak ada lagi yang beraktivitas di sungai berupa penarikan tiket, karena itu melanggar aturan," ujar Kepala Bidang Bina Manfaat PU SDA Jatim, Ruse Rante Pademme kepada detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Ruse menekankan penegakan aturan terkait pengelolaan Sungai Glidik yang merupakan kewenangan Pemprov Jatim. Pihaknya juga telah memediasi pertemuan seluruh pihak.

    Mediasi tersebut dihadiri dua kepala desa, perwakilan dinas pariwisata Malang dan Lumajang, serta pihak provinsi.

    Tantangan Pengelolaan Batas Wilayah

    Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak Kabupaten Malang, muncul solusi perlunya kerja sama pengelolaan. Hal ini mengingat adanya tapal batas administrasi dan aspek keselamatan pengunjung.

    "Contohnya pengunjung yang masuk dari Lumajang dan menyeberang sungai berarti masuk wilayah Malang keselamatannya menjadi tanggung jawab Malang atau Lumajang. Nah yang semacam itu butuh ada kesepakatan bersama," tegas Ruse.

    Sebelumnya, rencana pengelola Coban Sewu menarik tiket masuk di dasar sungai Glidik diprotes keras pengelola Tumpak Sewu Lumajang. Sebab, pada Februari 2025 telah ada kesepakatan Bupati Lumajang dan Bupati Malang terkait mekanisme penarikan tiket.

    Pengelola Tumpak Sewu menilai penarikan tiket di bawah sungai merugikan. Wisatawan harus membayar tiket masuk dua kali saat mengunjungi air terjun tersebut.

    Air Terjun Satu Titik Dua Nama

    Air Terjun Tumpak Sewu dan Air Terjun Coban Sewu sebenarnya adalah satu titik air terjun yang sama. Lokasinya berada di aliran Sungai Glidik, wilayah perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

    Titik Konflik Wisata Air Terjun
    Elemen Deskripsi
    Lokasi Utama Sungai Glidik, perbatasan Lumajang dan Malang
    Nama Wisata Air Terjun Tumpak Sewu (Lumajang) & Air Terjun Coban Sewu (Malang)
    Pemicu Konflik Rencana penarikan tiket di dasar sungai Glidik oleh pengelola Coban Sewu
    Tanggal Kejadian 22 Januari 2026
    Pihak Terlibat Pengelola Tumpak Sewu, Pengelola Coban Sewu, Pemprov Jatim (PU SDA), Pemkab Lumajang, Pemkab Malang
    Keputusan Pemprov Larangan penarikan retribusi tiket di Sungai Glidik
    Dasar Larangan Sungai Glidik adalah kewenangan Pemprov Jatim, penarikan tiket melanggar aturan
  • Pemprov Jatim Mediasi Sengketa Tiket Air Terjun Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Pemprov Jatim Mediasi Sengketa Tiket Air Terjun Tumpak Sewu-Coban Sewu

    Keributan terjadi antara pengelola wisata Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang, dengan pengelola wisata Air Terjun Coban Sewu dari Kabupaten Malang pada 22 Januari 2026. Cekcok dipicu rencana penarikan tiket masuk di area dasar sungai oleh pengelola Coban Sewu.

    Rencana penarikan tiket ini diprotes keras oleh pengelola Tumpak Sewu Lumajang. Sebab, pada Februari 2025 telah ada kesepakatan Bupati Lumajang dan Bupati Malang terkait mekanisme penarikan tiket wisata. Pengelola Tumpak Sewu menilai penarikan tiket di bawah sungai merugikan wisatawan karena harus membayar tiket dua kali.

    Air Terjun Tumpak Sewu dan Air Terjun Coban Sewu merupakan satu titik air terjun yang sama. Lokasinya berada di aliran Sungai Glidik, yang menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.

    Pemprov Jatim melalui Dinas PU SDA Jatim yang berwenang mengelola Sungai Glidik buka suara. Kepala Bidang Bina Manfaat PU SDA Jatim, Ruse Rante Pademme, telah duduk bersama pihak-pihak terkait kemarin. Pertemuan itu menghasilkan empat poin penting yang disepakati bersama dan harus ditaati.

    “Kami melaksanakan rapat koordinasi pemanfaatan Badan dan Sempadan Sungai Glidik untuk kegiatan pariwisata pada wilayah kerja UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Di Lumajang,” kata Ruse dalam keterangan resmi PU SDA Jatim yang diterima detikJatim, Rabu (11/2/2026).

    Poin-Poin Kesepakatan

    Poin pertama hasil rapat menyebutkan bahwa Sungai Glidik merupakan kewenangan Provinsi Jawa Timur. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

    Poin kedua, setiap orang yang akan memanfaatkan atau mengelola badan sungai dan sempadan Sungai Glidik wajib memiliki izin Gubernur Provinsi Jawa Timur. Ketentuan ini sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 43 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

    Berikut ringkasan poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam mediasi:

    No. Poin Kesepakatan Dasar Hukum
    1. Sungai Glidik kewenangan Provinsi Jawa Timur Permen PUPR No. 4 Tahun 2015
    2. Wajib izin Gubernur Jatim untuk pemanfaatan sungai Pergub Jatim No. 43 Tahun 2024
    3. Wajib penuhi ketentuan izin Surat izin, rekomendasi teknis, pernyataan kesanggupan
    4. Bertanggung jawab penuh atas keamanan pengunjung Pemanfaat badan/sempadan Sungai Glidik

    “Poin ketiga bahwa setiap pemegang izin pemanfaatan badan dan/atau sempadan Sungai Glidik (Pengusahaan Sumber Daya Air) wajib memenuhi segala ketentuan dan melaksanakan poin yang tertuang pada surat izin, rekomendasi teknis, dan surat pernyataan kesanggupan yang sudah ditandatangani di atas materai,” tegas Ruse.

    “Poin ke-4, dalam pemanfaatan badan dan/atau sempadan Sungai Glidik, pemegang izin bertanggung jawab penuh atas segala keamanan dan keselamatan pengunjung,” tandasnya.